SAMBAS MINERALS MINING VS I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI., II. PT. BERAU JAYA PERKASA;

PUTUSANNomor 552 K/TUN/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:PT SAMBAS MINERALS MINING, beralamat di GedungWisma MRA Lantai 16 Zona C, Jalan TB, Simatupang No.19, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh H. Anton Tarigan,S.E., jabatan Direktur Utama;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Graha Katikana Kaban,S.H., M.H., dan kawankawan.

NUSA HALMAHERA MINERALS;

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto dan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia, jabatan DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU4356/PJ/2019,tanggal 4 Oktober 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT NUSA HALMAHERA MINERALS

April 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT087119.15/2004/PP/M.IIB Tahun 2019, tanggal 11 Juli 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP2109/WPJ.19/2014 tanggal 13 Oktober2014, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2004 Nomor 00001/206/04/091/13 tanggal29 Juli 2013, atas nama PT Nusa Halmahera Minerals

Menyatakan Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB) PPhBadan Nomor 00001/206/04/091/13 tanggal 29 Juli 2013 TahunPajak 2004, atas nama PT Nusa Halmahera Minerals, NPWP01.072.060.5091.000, beralamat di Graha Elnusa Lt. 2, Unit D,Jalan TB Simatupang Kav. IB, Cilandak, Jakarta Selatan 12560,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum;3.4.

WEIR MINERALS INDONESIA;

NUSA HALMAHERA MINERALS VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 4217/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT NUSA HALMAHERA MINERALS, beralamat di TheManhattan Square Mid Tower Lantai 3, Jalan TBSimatupang Kav. 1S Cilandak Timur, Pasar Minggu, JakartaSelatan 12560, yang diwakili oleh Anang Rizkani Noor,jabatan Direktur Utama;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT111469.15/2013/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 5 November 2019,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak banding Pemohon Banding atas Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor: KEP00860/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 22 Desember2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Nomor 00013/206/13/091/15 tanggal 30 November2015 Tahun Pajak 2013, atas nama: PT Nusa Halmahera Minerals

Pasal 9 dan Pasal 13berikut Penjelasan Pasal 13 UndangUndang Nomor 24 Tahun 2000tentang Perjanjian Internasional juncto Article 26 dan Article 27 ViennaConvention juncto Pasal 38 Statuta International Court of Justice junctoPasal 13 angka 3 Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesiadengan PT Nusa Halmahera Minerals (Pemohon Peninjauan Kembali);b. bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali dapat dibenarkan dan cukup berdasar hukumkarena dalildalil yang diajukan

Mengabulkan permohonan' peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali: PT NUSA HALMAHERA MINERALS;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT111469.15/2013/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 5 November 2019;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding: PT NUSAHALMAHERA MINERALS;2.

NUSA HALMAHERA MINERALS VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

NUSA HALMAHERA MINERALS VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

NUSA HALMAHERA MINERALS

METSO MINERALS INDONESIA;

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kavling 4042, Jakarta, 12190:Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU 3639/PJ/2019, tanggal 23 Agustus 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT METSO MINERALS

amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT007498.99/2018/PP/M.IIIB Tahun 2019, tanggal 20 Juni 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP02001/NKEB/WPJ.07/2018, tanggal14 Agustus 2018 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas SuratTagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00300/107/15/058/17, tanggal 28 Desember 2017 Masa Pajak November 2015 atasnama PT Metso Minerals

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP02001/NKEB/WPJ.07/2018, tanggal 14 Agustus 2018 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa 00300/107/15/058/17, tanggal28 Desember 2017 Masa Pajak November 2015, atas namaPT Metso Minerals Indonesia, NPWP 01.824.431.9058.000,beralamat di Gedung The East Lantai 11 Unit 06, Jalan DR.

NUSA HALMAHERA MINERALS VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 4216/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT NUSA HALMAHERA MINERALS, beralamat di TheManhattan Square Mid Tower Lantai 3, Jalan TB.Simatupang Kav. 1 S RT 008 RW 003, Pasar Minggu,Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Anang Rizkani Noor,jabatan Direktur Utama;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042,

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT.116557.15/2014/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 5 November 2019yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak banding Pemohon Banding atas Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00626/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 21 Juni 2017,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Tahun Pajak 2014 Nomor 00007/206/14/091/16 tanggal16 September 2016, atas nama: PT Nusa Halmahera Minerals

danPasal 9 ayat (1) huruf e serta Pasal 33 A ayat (4) UndangUndang PajakPenghasilan Juncto Pasal 69 ayat (1) huruf e dan Pasal 78 UndangUndang Pengadilan Pajak Juncto Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 danPasal 13 berikut Penjelasan Pasal 13 UndangUndang Nomor 24 Tahun2000 tentang Perjanjian Internasional Juncto Article 26 dan Article 27Vienna Convention Juncto Pasal 38 Statuta International Court ofJustice Juncto Pasal 13 angka 3 Kontrak Karya antara PemerintahRepublik Indonesia dengan PT Nusa Halmahera Minerals

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT NUSA HALMAHERA MINERALS;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT.116557.15/2014/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 05 November2019;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding: PT NUSAHALMAHERA MINERALS;2.

NUSA HALMAHERA MINERALS VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 4797/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT NUSA HALMAHERA MINERALS, beralamat diGosowong, Desa Tabobo, Kecamatan Kao, KabupatenHalmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, yang diwakili olehAchmad Djamaiilleil, jabatan Direktur;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 4042, Jakarta,12190;Dalam hal ini diwakili

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.82569/PP/M.XVIIIA/12/2017, tanggal 30 Maret 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP41/WPJ.16/2015, tanggal 9Januari 2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Februari 2010Nomor 00002/203/10/943/14, tanggal 22 Mei 2014, atas nama PT NusaHalmahera Minerals

UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 23UndangUndang Pajak Penghasilan juncto Pasal 69 ayat (1) huruf edan Pasal 78 UndangUndang Pengadilan Pajak juncto Pasal 4 s.d.Pasal 9 dan Pasal 13 berikut Penjelasan Pasal 13 UndangUndangNomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional juncto Article 26dan Article 27 Vienna Convention juncto Pasal 38 Statuta InternationalCourt of Justice juncto Pasal 13 angka 3 Kontrak Karya antaraPemerintah Republik Indonesia dengan PT Nusa Halmahera Minerals

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT NUSA HALMAHERA MINERALS;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.82569/PP/M.XVIIA/12/2017, tanggal 30 Maret 2017;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PT NUSAHALMAHERA MINERALS;2.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT NUSA HALMAHERA MINERALS

KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 4042, Jakarta,12190:Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatandan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kKawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU427/PJ/2020, tanggal 30 Januari 2020;Pemohon Peninjauan Kembali:LawanPT NUSA HALMAHERA MINERALS

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT006659.15/2018/PP/M.VA Tahun 2019, tanggal 31 Oktober 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00479/KEB/WPJ.19/2018tanggal 23 Mei 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2015 Nomor00043/406/15/091/17 tanggal 31 Agustus 2017 atas nama PT NusaHalmahera Minerals

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00479/KEB/WPJ.19/2018 tanggal 23 Mei 2018 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih BayarPajak Penghasilan Tahun Pajak 2015 Nomor 00043/406/15/091/17tanggal 31 Agustus 2017 atas nama PT Nusa Halmahera Minerals,NPWP 01.072.060.5091.000, beralamat di The Manhattan Square Mid Tower Lantai 3, Jalan TB.

Menyatakan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak PenghasilanTahun Pajak 2015 Nomor 00043/406/15/091/17 tanggal 31Agustus 2017 atas nama PT Nusa Halmahera Minerals, NPWP01.072.060.5091.000, beralamat di The Manhattan Square MidTower Lantai 3, Jalan TB. Simatupang Kavling 1S Cilandak,Jakarta Selatan 12560 terkait sengketa a quo, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum:;3.4.

NUSA HALMAHERA MINERALS;

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, jabatan DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU1750/PJ/2019, tanggal 28 Maret 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT NUSA HALMAHERA MINERALS

, beralamat di GrahaElnusa 2nd Floor, Unit D, Jalan TB Simatupang Kav. 1B,Cilandak, Jakarta Selatan 12560, yang diwakili oleh AchmadDjamalilleil, jabatan Direktur PT Nusa Halmahera Minerals;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan

amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT097642.15/2010/PP/M.VIIIA Tahun 2019, tanggal 21 Januari 2019,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1519/WPJ.19/2015 tanggal 18Agustus 2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010 Nomor 00012/206/10/091/14 tanggal 27November 2014, atas nama PT Nusa MHalmahera Minerals

Putusan Nomor 3952/B/PK/Pjk/2019Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010 Nomor00012/206/10/091/14 tanggal 27 November 2014, atas nama PTNusa Halmahera Minerals, NPWP 01.072.060.5091.000, alamatGraha Elnusa 29d Floor, Unit D, Jalan TB Simatupang Kav. 1B,Cilandak, Jakarta Selatan 12560, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;3.3.

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010 Nomor00012/206/10/091/14 tanggal 27 November 2014, atas nama PTNusa Halmahera Minerals, NPWP 01.072.060.5091.000, alamatGraha Elnusa 29d Floor, Unit D, Jalan TB Simatupang Kav. 1B,Cilandak, Jakarta Selatan 12560, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;3.4.

NUSA HALMAHERA MINERALS VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 4796/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT NUSA HALMAHERA MINERALS, beralamat diGosowong, Desa Tabobo, Kecamatan Kao, KabupatenHalmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, yang diwakili olehAchmad Djamaiilleil, jabatan Direktur;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 4042, Jakarta,12190;Dalam hal ini diwakili

UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 23UndangUndang Pajak Penghasilan juncto Pasal 69 ayat (1) huruf edan Pasal 78 UndangUndang Pengadilan Pajak juncto Pasal 4 s.d.Pasal 9 dan Pasal 13 berikut Penjelasan Pasal 13 UndangUndangNomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional juncto Article 26dan Article 27 Vienna Convention juncto Pasal 38 Statuta InternationalCourt of Justice juncto Pasal 13 angka 3 Kontrak Karya antaraPemerintah Republik Indonesia dengan PT Nusa Halmahera Minerals

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT NUSA HALMAHERA MINERALS;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.82568/PP/M.XVIIA/12/2017, tanggal 30 Maret 2017;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PT NUSAHALMAHERA MINERALS;2.

PT TRINITAN METALS AND MINERALS vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NUSA HALMAHERA MINERALS;

2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto No. 40 42, Jakarta Selatan 12190:Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, dan kawankawan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor SKU 4254 /PJ/2019 tanggal 04 Oktober2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT NUSA HALMAHERA MINERALS

Nusa Halmahera Minerals, NPWP: 01.072.060.5091.000, beralamat di beralamat di Graha Elnusa Lt.2, Unit D, Jalan T.B.Simatupang Kav. 1B, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560,dengan perhitungan sebagai berikut : Penghasilan Netto USD 129,006,191.00Kompensasi Kerugian USD 0.00Penghasilan Kena Pajak USD 129,006,191.00PPh Terutang USD 38,700,880.00Kredit Pajak USD 38,281 ,652.00PPh Kurang /(Lebih) Bayar USD 419,228.00Sanksi Administrasi:Pasal 13 ayat (2) KUP USD 201,229.00Jumlah PPh yang

NusaHalmahera Minerals, NPWP: 01.072.060.5091.000, beralamat diberalamat di Graha Elnusa Lt.2, Unit D, Jalan T.B. Simatupang Kav.1B, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum:; Menyatakan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) PPhBadan Nomor: 00002/206/06/091/13 tanggal 31 Juli 2013 TahunPajak 2006, atas nama PT.

Nusa Halmahera Minerals, NPWP:01.072.060.5091.000, beralamat di beralamat di Graha Elnusa Lt.2,Unit D, Jalan T.B.

T NUSA HALMAHERA MINERALS

NUSA HALMAHERA MINERALS VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

NUSA HALMAHERA MINERALS VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK ;

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT METSO MINERALS INDONESIA

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU3641/PJ/2019, tanggal 23 Agustus 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT METSO MINERALS

Menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa 00292/107/15/058/17 tanggal 28 Desember 2017Masa Pajak Maret 2015, atas nama PT Metso Minerals Indonesia,NPWP 01.824.431.9058.000, beralamat di Gd. The East Lt. 11Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1651 B/PK/Pjk/2020Unit 06, Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav.

NUSA HALMAHERA MINERALS VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;