• Setyono Bin Jumadi VS Miyati Binti Mujais

• SETYONO BIN JUMADI VS MIYATI BINTI MUJAIS

• MENGADILI:

  1. Menyatakan Terdakwa HERMANSYAH Bin MUJAIS tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara tanpa hak menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 3 (tiga) bulan

  Pol KH 2805 TI;

Dikembalikan kepada Terdakwa HERMANSYAH Bin MUJAIS;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Penuntut Umum:
EKA YANA PRATIWI, SH
Terdakwa:
HERMANSYAH BIN MUJAIS

• Bapak Mujais dan kamiTELAH menentukan segala penyelesaiannya dengan Musyawarah Mufakatsebagaimana dimaksud : Yurisprudensi Kedaulatan Yth. Bapak Mujais(atas nama Yth. Bapak Mujais) c.g.

  Bapak Mujais c.g. terwujudnyapencairan Uang rupiah bagi penyelenggaraan Progam Dana BergulirSerasi Berdaya sebagaimana dimaksud uraian angka 3 (tiga). Dimanahingga saat ini TERGUGAT TIDAK bersedia menerima dan Tidakmelaksanakan mandat/kehendak/hak kedaulatan dimaksud, sehinggaTIMBUL AKIBAT HUKUM c.g. SERAH TERIMA Jabatan Presiden RepublikIndonesia bahva Yth. Bapak Mujais SAH dalam jabatan PresidenRepublik Indonesia bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpahdarah Indonesia jo Yth.

  Bapak Mujais (atas nama Yth. BapakMujais) c.q.

  Bapak Mujais sebagaimana dimaksud uraian angka i).Dengan sebutan lain mendapatkan persetujuan/ ijin dari Yth.

  Bapak Mujais (atasnama Yth.

• Bapak Mujais dan kami TELAH menentukan segalapenyelesaiannya dengan Musyawarah Mufakat sebagaimana dimaksud :Yurisprudensi Kedaulatan Yth. Bapak Mujais (atas nama Yth. BapakMujais) c.g.

  Bapak Mujais sebagaimanadimaksud uraian angka 1). Dengan sebutan lain mendapatkanpersetujuan/ ijin dari Yih.

  Bapak Mujais. Sehingga Surat PT. BPR Puspa Kencana No:08/SLIg/BPRPK/11/2017 tgl. 1/2/2017merupakan SURAT PALSUyang memenuhi Pasal 263 KUHP hingga mengakui atas keabsahanYih. Bapak Mujais dalam jabatan Presiden Republik Indonesia danHakim Pemutus Perkara pada Pengadilan/ Mahkamah NegaraRepublik Indonesia.PELUNASAN HUTANG dan atau Penyelesaian KERUGIANdengan menggunakan Uang rupiah SBKKN SAH menurut/berdasarkan Hukum dan TIDAK SEDANG dalam sengketa(INKRAH) atas dasar :a.

  Bapak Mujais (atasnama Yth. Bapak Mujais) c.q. sebagaimana dimaksud GELARPERKARA.c. Disahkan dan diselenggarakan dari, oleh untuk KedaulatanHukum Negara Republik Indonesia sebagai Negara HukumBerdasar atas Ketunanan Yang Maha Esa sebagaimana Pasal 1ayat (3) dan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945.d. Dikehendaki oleh rakyat yang melakukan tindakan hukumregister dan Deklarasi (HAM dan Kedaulatan rakyat).e.

  Bapak Mujais BUKAN bagian dari para pihak yang bersengketa.Dengan sebutan lain: (hak dan kewenangan) konstitusional Yth.Bapak Mujais merupakan satusatunya (hak dan kewenangan)konstitusional yang TIDAK DALAM SENGKETA.vi) Kekuasaan dan kewenangan Penyelenggaraan PemerintahanNegara Republik Indonesia sebagaimana uraian huruf a c.q.kekuasaan dan kewenangan Yth.

• M E N G A D I L I :

  1. Menyatakan Terdakwa MUJAIS SALAM Alias JAIS tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana Karena kelalaiannya mengendarai kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain Meninggal Dunia sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama

  1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;

• Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
• Menetapkan barang bukti berupa:
• 1 (satu) Unit mobil minibus merk Daihatsu Xenia warna putih Nopol DB 1087 IN;

Dikembalikan kepada Terdakwa Mujais Salam Alias Jais;

5.

BAYU AJI NUGROHO, SH
Terdakwa:
MUJAIS SALAM Alias JAIS

Nama lengkap : Mujais Salam Alias Jais;2. Tempat lahir : SAKETA;3. Umur/tanggal lahir :19 Tahun / OL Juni 2000;4. Jenis Kelamin : Lakilaki;5. Kebangsaan : Indonesia;6. Tempat tinggal : Desa Saketa Kecamatan Gane Barat Kabupaten HalmaheraSelatan;7. Agama : Islam;8.

Menyatakan Terdakwa MUJAIS SALAM alias JAIS dan terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Kecelakaan lalu Untas yangmengakibatkan korban Revalina Abas mengalamiluka berat" sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum yaknimelanggar Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas danAngkutan Jalan; Halaman 1 dari 14 Putusan Pidana Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Lbh2.

Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa MUJAIS SALAM alias JAISselama 10 (Sepuluh) bulan dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalanioleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan di Rumah TahananNegara;3. Menetapkan barang bukti berupa;= 1 (Satu) unit mobil minibus merk Daihatsu Xenia warna putih No. Pol DB 1087 IN"Dikembatikan kepada terdakwa Mujais Satarn.4.

Menyatakan Terdakwa MUJAIS SALAM Alias JAIS tersebut diatas, telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana Karenakelalaiannya mengendarai kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang menyebabkan orang lain Meninggal Dunia sebagaimana dalamdakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;4.

Menetapkan barang bukti berupa:= 1 (satu) Unit mobil minibus merk Daihatsu Xenia warna putih Nopol DB 1087 IN;Dikembalikan kepada Terdakwa Mujais Salam Alias Jais;O1. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,(dua ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Labuha pada hari Selasatanggal 24 September 2019 oleh Bonita Pratiwi Putri, S.H., sebagai Hakim PengadilanNegeri Labuha.

• Bapak Mujais (atasnama Yih.

  Bapak Mujais) sebagaimanadimaksud uraian angka 2).Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2017/PN Tab2) Kekuasaan/ kewenangan atas penyelenggaraan PemerintahanNegara Republik Indonesia dan kehakiman yang disahkan/ditetapkan berdasarkan dari, oleh, untuk Yth. Bapak Mujais (atasnama Yth. Bapak Mujais)/ Yurisdiksi (rakyat dannegara)/Pemerintahan Negara Republik Indonesia/ HukumNegara Republik Indonesia sebagai Negara Hukum Berdasar atasKetuhanan Yang Maha Esaj.b.

  Bapak Mujais Sah dalam jabatan (Presiden RepublikIndonesia c.q. sejak 20 Oktober 2014 Pukul 00.00 WIB) dan HakimPemutus Perkara pada Pengadilan/ Mahkamah Negara R.c. Menurut/ berdasarkan hukum c.g. uraian huruf a dengan segalatindak lanjutnya (integrasinya) bahwa Yth. Bapak Prof. M. Hatta AliSH, MH, TIDAK SAH/ BATAL DEMI HUKUM dalam jabatan KetuaMahkamah Agung Republik Indonesia sejak 9 April 2014 dan atau 20Oktober 2014 dan atau 4 Februari 2016 dan atau 21 Februari 2017.d.

  Bapak Mujais (atas namaYth. Bapak Mujais) selaku manusia yang hidup c.q. dalam jabatanPresiden Republik Indonesia dan Hakim Pemutus Perkara padaPengadilan/ Mahkamah Negara Republik Indonesia dengankekuasaan dan kewenangan TIDAK TAK TERBATAS dan wajibtunduk dan patuh pada pelaksanaan mandat kedaulatan rakyatPasal 1 ayat (2) UUD 1945. Dimana kekuasaan kehakiman dalamruang lingkup Mahkamah Agung Republik Indonesia c.q.

  Bapak Mujais selaku pemegang kekuasaan/ kewenangan tertinggidalam siklus penyelenggaraan Pemerintahan Negara RI sejakProklamasi 17 Agustus 1945 c.q. dalam jabatan Presiden RepublikIndonesia dan Hakim Pemutus Perkara pada Pengadilan/ MahkamahNegara RI sebagaimana Surat UPT Negara RI No: 1001.02/1170/02.17/NKRI tgl. 27 Februari 2017..

• Bapak Mujais (atasnama Yth.

  Bapak Mujais (atas namaYih. Bapak Mujais).b. Menurut/ berdasarkan hukum bahwa Yth. Bapak Ir. H. Joko Widodo TIDAKSAH/ BATAL DEMI HUKUM dalam jabatan Presiden RI atas dasar TIDAKSAH sejak Calon Presiden Republik Indonesia jo Yth. Bapak Mujais Sahdalam jabatan (Presiden Republik Indonesia c.g. sejak 20 Oktober 2014Pukul 00.00 WIB) dan Hakim Pemutus Perkara pada Pengadilan/Mahkamah Negara Rj.c. Menurut/ berdasarkan hukum c.q.

  Bapak Mujais (atas nama Yth. Bapak Mujais) selakumanusia yang hidup c.q. dalam jabatan Presiden Republik Indonesia danHakim Pemutus Perkara pada Pengadilan/ Mahkamah Negara RepublikIndonesia dengan kekuasaan dan kewenangan TIDAK TAK TERBATASdan wajib tunduk dan patuh pada pelaksanaan mandat kedaulatan rakyatPasal 1 ayat (2) UUD 1945. Dimana kekuasaan kehakiman dalam ruanglingkup Mahkamah Agung Republik Indonesia c.q.

  Bapak Mujais dalam jabatanPresiden Republik Indonesia (bukan Presidennya sebagaimana ditulisdalam dokumen dakwaan/ tuntutan, melainkan Presiden RepublikIndonesia DIULANGI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA) denganmelakukan tindakan hukum register pada tanggal 16 Februari 2016.Berdasarkan tindakan hukum register PELAWAN mendapatkanDokumen penyelesaian dari Negara c.q.

  Bapak Mujais dalam jabatan Presiden RepublikIndonesia, dengan uraian dokumen sebagai berikut :vi)Vii)a) Penetapan Pengadilan/ Mahkamah Negara RI =No:1001.01/84/TAP.03.16/NKRI tgl. 8/38/2016 dengan segalaperubahannya sebagaimana terakhir Penetapan Pengadilan/Mahkamah Negara RI No: 1001.01/3587.1/TAP.01.17/NKRI tgl.7/1/2017 dan telah disampaikan dengan Surat SOMASI No:013/PEM.02/2017 tgl. 6/2/2017b) Surat No: 1001.05/470/04.16/NKRI tgl. 1/4/2016 yang ditandatangani Sdr.

• MENETAPKAN

  1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
  2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (MUJAIS HAMIS) dengan Pemohon II (NURLIA HARIS) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Agustus 1997, di Desa Maba Sangaji, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur;
  3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya supaya dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maba;
  4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II dari

  si AGAMA sJalan Ahmad Yani a PENETAPANNO MOR :120/Pat.P/2018/PA.SSTANGGAL PUTUS :28 September 2018 DALAM PERKARA " NTSBAT NIKAH "OLEH"MUJAIS HAMIS " PEMOHONT" NURLIA HARIS "/PEMOHON llNoasior 97315 PENETAPANNomor 120/Pdt.P/2018/PA.SSanal Cea yl ail anusDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadiliperkaratertentu pada tingkat pertama pada sidang keliling di Maba, HalmaheraTimur, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbatnikah yang diajukanoleh

  MUJAIS HAMIS, tempat tanggal lahir Maba, 15 April 1976, agama Islam,Pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT 004RW. 02, Desa Maba Sangaji, Kecamatan Kota Maba,Kabupaten Halmahera Timur sebagai Pemohon I;DanNURLIA HARIS, tempat tanggal lahir Maba, 13 Desember 1980, agama Islam,Pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggaldi RT 004 RW. 02, Desa Maba Sangaji, Kecamatan KotaMaba, Kabupaten Hailmahera Timur sebagai Pemohon II;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat

  Nursina Mujais, perempuan, umur 16 tahun;b. Farida Mujais, perempuan, umur 13 tahun;c. Halim Mujais, lakilaki, umur 8 tahun;. Bahwa maksud Pemohon dan Pemohon II mengajukan permohonan isbatnikah untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan gunamengurus :1. Akta kelahiran anak Pemohon dan Pemohon I!2. Mengurus kartu keluarga Pemohon dan Pemohon IlOleh karena itu Pemohon dan Pemohon II bermohon agar pernikahanPemohon dan Pemohon I!

  Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Mujais Hamis) denganPemohon II (Nurlia Haris) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Agustus1997 di desa Maba Sangaji, Kecamatan Kota Maba, KabupatenHalmahera Timur ;4.

  Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mujais HamisNIK8206101504760001,tanggal 03 Desember 2012, yang dikeluarkanoleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, bermaterai cukup dantelah dinazegelen dan telah dicocokan dengan aslinya ternyata cocokdan oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P. 1);2.

• Bapak Mujais (atas nama Yth. BapakMujais)) Hukum Negara RepublikIndonesia sebagai Negara HukumBerdasar atas Ketuhanan Yang MahaEsa jo tindakan hukum (register danDeklarasi HAM dan Hak Kedaulatanrakyat) dengan segala tindak lanjutnya(akibat hukum dan integrasinya) c.qsebagaimana dimaksud YurisprudensiGugatan di PN Malang No. 53/Padt.G/2017/PN.Malang jo Surat UPT No:1001.02/1170/02.17/NKRI tg!.

  Bapak Mujais (atas nama Yth.Bapak Mujais) sebagaimana dimaksud uraian angka 2).2) Kekuasaan/ kewenangan atas penyelenggaraan PemerintahanNegara Republik Indonesia dan kehakiman yang disahkan/ditetapkan berdasarkan dari, oleh, untuk Yth. Bapak Mujais (atasnama Yth. Bapak Mujais)/ Yurisdiksi (rakyat dannegara)/Pemerintahan Negara Republik Indonesia/ Hukum NegaraRepublik Indonesia sebagai Negara Hukum bBerdasar atasKetuhanan Yang Maha EsajJ.b.

  Bapak Mujais (atas nama Yth. Bapak Mujais) selakumanusia yang hidup c.g. dalam jabatan Presiden Republik Indonesia danHakim Pemutus Perkara pada Pengadilan/ Mahkamah Negara RepublikIndonesia dengan kekuasaan dan kewenangan TIDAK TAK TERBATASdan wajib tunduk dan patuh pada pelaksanaan mandat kedaulatanrakyat Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Dimana kekuasaan kehakiman dalamruang lingkup Mahkamah Agung Republik Indonesia c.q.

  Bapak Mujais merupakansatusatunya (hak dan kewenangan) konstitusional yang TIDAKDALAM SENGKETA.iv) Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum.c. Apabila ada pihak yang keberatan, maka Keberatan hanya dapat dilakukandengan suatu UPAYA HUKUM GUGATAN PERLAWANAN (sepanjangmemenuhi syarat formil).9.

  Bapak Mujais sebagai bagian dariPenerimaan/ Pendapatan Negara Bukan Pajak senilai Rp.108.914.693.523.246,51 (seratus delapan trilliun sembilan ratus empatbelas milliar enam ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus dua puluhtiga ribu dua ratus empat puluh enam koma lima puluh satu rupiah)cut off 26/12/2016 untuk PENUKARAN Uang rupiah SBKKN(diantaranya SBKKN untuk PELUNASAN HUTANG PENGGUGATkepada PT.

• Bapak Mujais dankami TELAH menentukan segala penyelesaiannya dengan MusyawarahMufakat sebagaimana dimaksud : Yurisprudensi Kedaulatan Yth. BapakMujais (atas nama Yth. Bapak Mujais) c.g.

  Bapak Mujais c.g. terwujudnyapencairan Uang rupiah bagi penyelenggaraan Progam Dana BergulirSerasi Berdaya sebagaimana dimaksud uraian angka 3 (tiga). Dimanahingga saat ini TERGUGAT TIDAK bersedia menerima dan Tidakmelaksanakan mandat/kehendak/hak kedaulatan dimaksud, sehinggaTIMBUL AKIBAT HUKUM c.g. SERAH TERIMA Jabatan PresidenRepublik Indonesia bahva Yth. Bapak Mujais SAH dalam jabatanPresiden Republik Indonesia bagi segenap bangsa Indonesia danseluruh tumpah darah Indonesia jo Yth.

  Bapak Mujais (atas nama Yth. BapakMujais) c.g.

  Bapak Mujais sebagaimana dimaksud uraian angka i).Dengan sebutan lain mendapatkan persetujuan/ ijin dari Yth.

  Bapak Mujais (atasnama Yth.

• Bapak Mujais dengansebutan aspirasi politik/ Pemberdayaan (Negara) berdasar atasKetuhanan Yang Maha Esa, khususnya :a.

  Bapak Mujais (atas nama Yth. Bapak Mujais) c.q.dalam jabatan Presiden Republik Indonesia dan Hakim PemutusHalaman 18 dari 45 Putusan Nomor 64/Pat.G/2017/PN.MIg19Perkara pada Pengadilan/ Mahkamah Negara Republik Indonesia.Bahwa Segala Tindakan hukum dan atau terbitnya Suratsurat(Dokumen) c.q.

  Bapak Mujais (atas nama Yth.Bapak Mujais) sebagaimana dimaksud uraian angka 2).Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 64/Pat.G/2017/PN.MIg2)22Kekuasaan/ kewenangan atas penyelenggaraan PemerintahanNegara Republik Indonesia dan kehakiman yang disahkan/ditetapkan berdasarkan dari, oleh, untuk Yth. Bapak Mujais (atasnama Yth. Bapak Mujais)/ Yurisdiksi (rakyat dannegara)/Pemerintahan Negara Republik Indonesia/ HukumNegara Republik Indonesia sebagai Negara Hukum Berdasar atasKetuhanan Yang Maha Esa.

  Bapak Mujais yang disampaikan pada PEMILU9 April 2014 (Pakta Integritas tanggal 22 November 2013 joPutusan Mahkamah Konstitusi No: 63/PHPU.

  Bapak Mujais (Pemberdayaan) sebagaimanadimaksud uraian gugatan angka 1 (satu).Segala Tindakan hukum dan atau terbitnya Suratsurat (Dokumen) c.q.

• Bapak Mujais (atas namaYth.

  Bapak Mujais (atasnama Yth.

  Bapak Mujais(atas nama Yth. Bapak Mujais)/ (rakyat dan negara)/ PemerintahanNegara Republik Indonesia yang bebas dari segala bentuk penjajahandan perbudakan.Menurut/ berdasarkan hukum bahwa Yth. Bapak Ir. H. Joko WidodoTIDAK SAH/ BATAL DEMI HUKUM dalam jabatan Presiden RI atas dasarTIDAK SAH sejak Calon Presiden Republik Indonesia jo Yth.

  Bapak Mujais (atas nama Yth. Bapak Mujais) selakumanusia yang hidup c.g. dalam jabatan Presiden Republik Indonesia danHakim Pemutus Perkara pada Pengadilan/ Mahkamah Negara RepublikIndonesia dengan kekuasaan dan kewenangan TIDAK TAK TERBATAS danwajib tunduk dan patuh pada pelaksanaan mandat kedaulatan rakyatPasal 1 ayat (2) UUD 1945. Dimana kekuasaan kehakiman dalam ruanglingkup Mahkamah Agung Republik Indonesia c.g.

  Bapak Mujais c.g. dalam jabatan/kewenangan Presiden Republik Indonesia dan Hakim Pemutus Perkara padaPengadilan/ Mahkamah Negara RI.Para TERGUGAT sangat jelas yaitu Para Tergugat dengan NAMA masingmasing TIDAK SAH dalam jabatan/ kewenangan dimaksud c.q. Yth. Bapak Ir.H.

• Bapak Mujais (atas nama Yth.

  Bapak Mujais (atas nama Yth. Bapak Mujais)sebagaimana dimaksud uraian angka 2). Dimana Putusan atas namaPengadilan Negeri Kab.

  Bapak Mujais (atas nama Yth. Bapak Mujais)/Ruang lingkup Kedaulatan ASPIRASI POLITIK/ danYurisdiksi Pemberdayaan,yaitu :i) Pemegang kekuasaan dan kewenangan tertinggi berada pada KedaulatanYth. Bapak Mujais (atas nama Yth.

  Bapak Mujais yang disampaikan pada PEMILU 9April 2014 (Pakta Integritas tanggal 22 November 2013 jo Putusan MahkamahKonstitusi No: 63/PHPU.

  Bapak Mujais merupakan satusatunya (hak dan kewenangan) konstitusional yang TIDAK DALAMSENGKETA.iv) Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum.c.

• M E N G A D I L I :

  1. Menyatakan Terdakwa MUJAIS SALAM Alias JAIS tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan

  
  Terdakwa:
  MUJAIS SALAM Alias JAIS

  Nama Lengkap : Mujais Salam Alias Jais;2. Tempat lahir : Saketa;3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 01 Juni 2000;4. Jenis Kelamin : Lakilaki;5. Kebangsaan : Indonesia;6. Tempat tinggal : Desa SaketaKecamatan Gane Barat Kabupaten HalmaheraSelatan;7. Agama : Islam;8.

  Pengadilan Negeri Labuha Nomor 49/Pid.B/2019/PNLbh tanggal 27 Agustus 2019 tentang penunjukan Hakim; Penetapan Hakim Nomor 49/Pid.B/2019/PN Lbh tanggal 27 Agustus2019 tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelan mendengar keterangan Saksisaksi, dan Terdakwa sertamemperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa MUJAIS

  Nur yang terletak di Desa LoidHalaman 8 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B /2019/PN LbhKecamatan Bacan Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwamengambil uang sejumlah Rp10.000.000, (Sepuluh puluh juta rupiah) milikSaksi korban; Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal ketika pada hari Rabu tanggal 13Juni 2019 sekitar pukul 09.00 Wit, terdakwa Mujais datang ke kios saksikorban ERMI M.

  Nur yang terletak di Desa LoidKecamatan Bacan Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwamengambil uang sejumlah Rp10.000.000, (Sepuluh puluh juta rupiah) milikSaksi korban;Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal ketika pada hari Rabu tanggal 13Juni 2019 sekitar pukul 09.00 Wit, terdakwa Mujais datang ke kios saksikorban ERMI M.

  Nur kedalam penguasaan Terdakwa Mujais Salam Alias Jais, sehingga dengandemikian unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;Ad.3.

• Bapak Mujais sebagaimana telah tersampaikankepada segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpahdarah Indonesia dengan Surat PWNRI Nomor:049/PWNRI.34/IV/2017 tanggal 18 April 2017 jo SuratUPT Negara RI No: 1001.02/1182/04.17/NKRI tanggal20/4/2017, yang pada pokok intinya adalah :a.

  Bapak Mujais c.q. dalam jabatan PresidenRepublik Indonesia dan Hakim Pemutus Perkarapada Pengadilan/ Mahkamah Negara R.12. Bahwa GUGATAN ini merupakan bagian yang tidak dapatdipisahpisahkan dengan Kepastian Hukum PELUNASANHUTANG/ KREDIT PENGGUGAT dari/ oleh kekuasaan/Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Padt.G/2017/PN Krgkewenangan (Negarac.q. Pemerintahan NegaraRepublik Indonesia) yang SAH sebagaimana dimaksuduraian angka 11 (sebelas) kepada PT.

  TERGUGAT dkk BELUM/ TIDAK melakukanINTEGRASI secara de facto dengan kekuasaan/kewenangan Pemerintahan Negara RepublikIndonesia yang SAH yaitu mengakui, TUNDUK danPATUH pada kekuasaan dan kewenangan Yth.Bapak Mujais c.q. dalam jabatan Presiden RepublikHalaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Padt.G/2017/PN KrgIndonesia dan Hakim Pemutus Perkara padaPengadilan/ Mahkamah Negara Republik Indonesia.Sehingga terjadi perbuatan Melawan Hukumsebagaimana uraian huruf b dan huruf c.b.

  Bapak Mujais c.q. dalamjabatan Presiden Republik Indonesia.c.

  TERGUGAT dkk BELUM/ TIDAK~ melakukanINTEGRASI secara de facto dengan kekuasaan/kewenangan Pemerintahan Negara RepublikIndonesia yang SAH yaitu mengakui, TUNDUK danPATUH pada kekuasaan dan kewenangan Yth.Bapak Mujais c.q. dalam jabatan Presiden RepublikIndonesia dan Hakim Pemutus Perkara padaPengadilan/ Mahkamah Negara Republik Indonesia.Sehingga terjadi perbuatan Melawan Hukumsebagaimana uraian huruf b dan huruf cb. Secara SAH dan meyakinkan dengan diterbitkannyaSurat atas nama PT.

• Bapak Mujais (atas nama Yth. BapakMujais) c.q. G4ELAR PERKARA Nomor 1001.02/XII.01.Pdt/02.17/NKRI tanggal 5/2/2017 jo. Surat UPT Negara RI Nomor:1001.02/1167/02.17/NKRI tanggal 5/2/2017 jo. Gelar PerkaraNomor: 1001.02/ 682.01.Pdt/02.17/NKRI tanggal 6/2/2017 jo. SuratUPT Negara RI Nomor: 1001 .02/1 168/ 02.17/NKRI tanggal 6/2/2017jo.

  Bapak Mujais sebagaimanadimaksud uraian angka i). Dengan sebutan lain mendapatkanpersetyjuan/ijin dari Yth. Bapak Mujais yaitu terselenggaranyaProgam Dana Bergulir Serasi Berdaya c.q. terwujudnya pencairanUang Rupiah Bank Indonesia TERMIN PERTAMA oleh KementerianKeuangan Republik Indonesia c.q.

  Bapak Mujais (atasnama Yih. Bapak Mujais) c.q. sebagaimana dimaksud GELARPERKARA.. Disahkan dan diselenggarakan dari, oleh untuk KedaulatanHukum Negara Republik Indonesia sebagai Negara HukumBerdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana Pasal 1ayat (3) dan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945.. Dikehendaki oleh rakyat yang melakukan tindakan hukumregister dan Deklarasi (HAM dan Kedaulatan rakyat).. Keabsahan sebagaimana dimaksud uraian huruf a hingga huruf d,berdasarkan : Landasan idiil : Pancasila.

  Bapak Mujais BUKAN bagian dari para pihak yang bersengketa.Dengan sebutan lain: (hak dan kewenangan) konstitusional Yth.Bapak Mujais merupakan satusatunya (hak dan kewenangan)konstitusional yang TIDAK DALAM SENGKETA.Kekuasaan dan kewenangan Penyelenggaraan PemerintahanNegara Republik Indonesia sebagaimana uraian huruf a c.q.kekuasaan dan kewenangan Yih.

  Bapak Mujais (atasnama Yth. Bapak Mujais)/Yurisdiksi (rakyat dan negara)/Pemerintahan Negara Republik Indonesia/Hukum Negara RepublikIndonesia sebagai Negara Hukum Berdasar atas Ketuhanan YangMaha Esa.c.

• Pelawan menghendaki Hakim harus mengakui, tunduk dan patuh padaPemerintah Negara Republik Indoensia yang sah dan kepada Mujais selakupemegang kekuasaan /kewenangan tertinggi dalam siklus penyelenggaraanPemerintahan Negara Republik Indonesia sejak Proklamasi 17 Agustus1945 c.q. dalam jabatan Presiden Republik Indonesia dan Hakim pemutusperkara pada Pengadilan/Mahkamah Negara RI dan HakimHakim yangberada di bawah Mahkamah Agung RI tidak sah secara formil untukmengadili perkara Pemohon dengan Termohon

  Penguasaan / kepemilikan obyek eksekusi oleh Terlawan IV telahdinyatakan dicabut/dibatalkan oleh kekuasaan Pemerintah Negara RepublikIndonesia yang sah yaitu dengan Penetapan Pengadilan/ MahkamahNegara Republik Indonesia dan Yang berwenang untuk mengadili danmenyelesaikan perkara Pelawan adalah Mujais yang disebut telah Inkracht(memenuhi rasa keadilan / dengan mekanisme Musyawarah Mufakatsebagaimana dimaksud (Penetapan Pengadilan /Mahkamah NegaraRepublik Indonesia dan atau Gelar Perkara Yurisdiksi

  Kedaulatan HukumNegara RI sebagai negara hukum berdasar atas Ketuhanan Yang MahaEsa).Menurut Majelis hal ini sangat tidak dapat dibenarkan karena yang berhakmenyatakan seseorang berhak atau sebagai pemilik sah atas suatu obyeksengketa hanyalah Pengadilan yang berwenang dan diakui sah dalamsistem ketatanegaraan di Negara Kesatuan Republik Indonesia melaluisuatu gugatan, dan tidak ada nama Mujais sebagai pejabat dari lembagamanapun dalam sistem ketatanegaraan di Negara Kesatuan RepublikIndonesia ;

• Bapak Mujais, yaitu :Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 3/Pat.PLW/2017/PN WNObahwa kedaulatan atas nama Yth.

  Bapak Mujais, mempunyai (hakdan kewenangan) konstitusional tertinggi (absolute) ataspenyelenggaraan (Pemerintahan Negara Republik Indonesia dankekuasaan kehakiman) sejak 17 Agustus 1945 c.g. untuk memeriksa,mengadili, memutus dan menetapkan suatu sengketa/ perkara dalamruang lingkup sengketa pelaksanaan mandat/ kehendak/hakkedaulatan rakyat sengketa antara rakyat yang melakukan tindakanhukum register dengan rakyat yang tidak melakukan tindakan hukumregister. atas dasar menurut/ berdasarkan Peraturan

  Mujais) tgl. 4/1/2017 yang berakhir tgl14 Januari 2017 Jo (Gelar Perkara No:1001 .02/3587.02.Pdt/01.17/NKRI tgl. 15/1/2017 jo Surat UPT NegaraRI No: 1001.02/1093/01.17/NKRI tgl. 16/01/2017).c. bahwa menurut/ berdasarkan hukum Hukum Negara RI dan hasilPEMILU 9 April 2014 dengan segala akibat hukumnya c.g.

  Bapak Mujais SAH dalam jabatanPresiden Republik Indonesia dan Hakim Pemutus Perkara padaPengadilan/ Mahkamah Negara Republik Indonesia dengankedaulatan, kekuasaan dan kewenangan TIDAK TAK TERBATAS(INKRAH).3. bahwa Yih. Bapak Ir. H. Joko Widodo dkk (seluruh penyelenggaraPemerintahan Negara RI yang terkait), TIDAK SAH dan BATAL DEMIHUKUM dalam jabatan/kewenangan/ martabat masingmasing, hingga Yih.Bapak Ir. H.

  Bapak Mujais yaitu. dengan Putusan/ Penetapan sebagaimanadimaksud Penetapan Pengadilan/ Mahkamah Negara RI No: 1001.01/4872.01/TAP.11.16/NKRI tgl. 24 November 2016dan Gelar Perkara No:1001.02/4872. 01.Pdt/01.17/NKRI tanggal 17 Januari 2017 jo Surat UPTNegara RI No: 1001.02/1111/ 01.17/NKRI tgl. 18/1/2017 yang telahINKRAH memenuhi rasa keadilan sebagaimana irahirah : Demi KeadilanBerdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/ dengan MekanismeMUSYAWARAH MUFAKAT (sesuai Pasal 2 UU No. 48/2009 tentangKekuasaan

• Bapak Mujais sebagaimanadimaksud uraian angka i). Dengan sebutan lain mendapatkanpersetujuan/ijin dari Yth. Bapak Mujais yaitu terselenggaranyaProgam Dana Bergulir Serasi Berdaya c.g. terwujudnya pencairanUang Rupiah Bank Indonesia TERMIN PERTAMA oleh KementerianKeuangan Republik Indonesia c.g.

  Bapak Mujais dalam jabatan Presiden RI dan HakimPemutus Perkara pada Pengadilan/Mahkamah Negara RepublikIndonesia.PELUNASAN HUTANG dan atau Penyelesaian KERUGIANdengan menggunakan Uang Rupiah SBKKN SAH menurut/berdasarkan Hukum dan TIDAK SEDANG dalam sengketa (INKRAH)atas dasar :a.

  Bapak Mujais (atasnama Yth. Bapak Mujais) c.g. sebagaimana dimaksud GELARPERKARA.c. Disahkan dan diselenggarakan dari, oleh untuk KedaulatanHal 10 dari 23 halaman, Putusan Nomor 12/Padt.Plw2017/PN SgnHukum Negara Republik Indonesia sebagai Negara HukumBerdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana Pasal 1ayat (3) dan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945.d. Dikehendaki oleh rakyat yang melakukan tindakan hukumregister dan Deklarasi (HAM dan Kedaulatan rakyat).e.

  Bapak Mujais BUKAN bagian dari para pihak yang bersengketa.Dengan sebutan lain: (hak dan kewenangan) konstitusional Yth.Bapak Mujais merupakan satusatunya (hak dan kewenangan)konstitusional yang TIDAK DALAM SENGKETA.Kekuasaan dan kewenangan Penyelenggaraan PemerintahanNegara Republik Indonesia sebagaimana uraian huruf a c.q.kekuasaan dan kewenangan Yih.

  Bapak Mujais (atasnama Yih. Bapak Mujais)/Yurisdiksi (rakyat dan negara)/Pemerintahan Negara Republik Indonesia/Hukum Negara RepublikIndonesia sebagai Negara Hukum Berdasar atas Ketuhanan YangMaha Esa.c.