• Pembanding/Tergugat : Perum LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA Diwakili Oleh : Perum LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA
  Terbanding/Penggugat : ARIE DARMANA, S.H.

• PERUM LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA ("LPPNPI"), DK

  Nomor 212 B/Padt.SusArbt/2018Menerima permohonan Pemohon Rekonvensi untuk sebagian;Menyatakan Surat Perusahaan Umum Lembaga PenyelenggaraPelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia Nomor06.02/00/LPPNPI/07/2015/214, tanggal 23 Juli 2015, perihal PemutusanKontrak Nomor KPJBJB/DIC/09/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014tentang Pekerjaan Penambahan Workstation EJAATS di BandaraSoekarnoHatta tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;Menyatakan Surat Perjanjian Jual Beli Beli Penambahan Workstation EJAATS

• PenggugatPT.KOMSERVICO MITRA GLOBALTergugatPERUM LEMBAGA PENYELANGGARAN PELAYAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA

  Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 77 Tahun 2012 Tentang Perusahaan Umum(Perum) Lembaga Penyelanggara Pelayanan Navigasi PenerbanganIndonesia, bahwa Direktur Utama tidak berhak dan berwenang bertindakuntuk dan atasn nama Direksi serta mewakili Perum jika tindakan DirekturUtama tersebut tidak disetujui oleh Rapat Direksi.

  diatur sebagaiberikut:Anggaran dasar Perum ditetapkan dalam Peraturan Pemerintahtentang pendiriannya.Pendirian Perum LPPNPI ditetapkan berdasarkan PeraturanPemerintah Nomor 77 Tahun 2012 Tentang Perusahaan Umum(Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi PenerbanganIndonesia (selanjutnya disebut PP 77/2012) yang telah diundangkandi dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor176.

  Komservico Mitra Global dan Beneficiary Perum LembagaPenyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Termohon),diduga tidak benar. Dalil Tergugat tersebut didasarkan pada adanyaSurat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. NomorTOP.CRO/BGP.2514/2015, tanggal 22 Juli 2015 yang menyatakansebagai berikut: Bank Garansi sebagaimana tersebut di atas tidakpernah diterbitkan dan tidak tercatat pada administrasi PT. BankMandiri (Persero) Tbk.

  Bahwa Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi PenerbanganIndonesia (LPPNPI) merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara(BUMN) berbentuk Perusahaan Umum ditetapkan berdasarkan PeraturanPemerintah Nomor 77 Tahun 2012 Tentang Perusahaan Umum (Perum)Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia(selanjutnya disebut PP 77/2012) yang telah diundangkan di dalamLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 176.

• ARIE DARMANA, S.HMELAWAN:DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA

  Bahwa sesuai Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun2012 tentang Perum LPPNPI, dinyatakan bahwa Perum LPPNPI adalahbadan usaha yang menyelenggarakan pelayanan navigasi penerbangan diIndonesia dan tidak berorientasi pada keuntungan berbentuk badan usahamilik negara yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaannegara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.7.

  Bahwa dengan adanya keberatan salah satu anggota Direksi terhadapSurat Keputusan tersebut sehingga telah melanggar aspek kolektif kolegialdalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang PerusahaanUmum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi PenerbanganIndonesia sebagaimana diatur dalam Paragraf 3, Rapat Direksi, Pasal 41s.d Pasal 44 PP 77/2012..

  Bahwa tindakan Tergugat sudah sesuai dengan ketentuan PeraturanPerundangundangan yaitu ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 77Tahun 2012 Tentang Perusahaan Umum (PERUM) LembagaPenyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia Pasal 42ayat (5) yang berbunyi :Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yangmengikat apabila dihadiri oleh lebih dari 2 (satu perdua) jumlah anggotaDireksi atau wakilnya.

  ini dikeluarkan oleh Direktur Utama Perum LPPNPI yangdibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 TentangPerum LPPNPI maka menurut pendapat majelis hakim Perum LPPNPI sebagaisalah satu badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan pelayanan navigasipenerbangan di Indonesia yang berada dibawah kementrian Badan Usaha MilikNegara dan secara teknis berada dibawah pengawasan kementrian perhubungan,yang merupakan salah satu bagian unsur pelaksana urusan pemerintahandibidang pelayanan navigasi

  terdapat agenda lainnya yang membahas mutasi kepala birohukum dan pada rapat tersebut sudah diambil keputusan serta berdasarkanrisalah rapat dapat diketahui tidak seluruh anggota direksi hadir dimana direkturpengembangan pelayanan tidak hadir dalam rapat tersebut (vide bukti P.17 danP.18) ;Menimbang, bahwa terkait rapat direksi Peraturan Pemerintah Nomor 77Halaman 39 dari 45 halaman Putusan Perkara Nomor 49/G/2016/PTUNSRG.Tahun 2012 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga PenyelenggaraPelayanan Navigasi

• DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGAPENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGANINDONESIA; ARIE DARMANA, S.H;

  PUTUSANNomor : 190//B/2017/PT.TUN.JKTDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksadan memutus sengketa tata usaha Negara pada tingkat banding, telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEPENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENE NGANINDONESIA, berkedudukan di Jalan Ir. Haji J Tangerang15121, Banten. Dalam perkara ini member1.

• Penggugat:
  PT AQUATEC REKATAMA KONSTRUKSI
  Tergugat:
  POKJA ULP DISTRIK NAVIGASI KELAS SATU SURABAYA, KEMENHUB

• Penggugat:
  PT Jtrust Investments Indonesia
  Tergugat:
  1.Irfan Wahyu Jayanto
  2.Distrik Navigasi Kelas I Surabaya

• Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Distrik Navigasi Kelas III Sibolga
  2.Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Distrik Navigasi Tipe A Kelas III Sibolga
  3.RAHAJENG LESTARI TEKNIK

• Penggugat:
  1.Valent Yusuf
  2.Pan Puspita
  Tergugat:
  DISTRIK NAVIGASI TIPE A KELAS II BENOA

• PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, cq KEPALA KANTOR NAVIGASI KLAS IA JAYAPURA, dk

  PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, cq KEPALAKANTOR NAVIGASI KLAS IA JAYAPURA, berkedudukan diJalan Sam Ratulangi Nomor 10 Jayapura; BENNY TAN IMBIRI, S.H.; MUHAMMAD AMIN, S.E.; OKTAVIANUS BISAY; RENNY RUDOLOF KRAAKE; BENYAMIN SITANIAPESSY; NATAN IMBIRI; HERMANUS WULUR; BARNABAS MOTE;Halaman 1 dari 17 hal. Put.

  Nomor 2290 K/Padt/2015 SUMADI; DAAN AYAMI, kesemuanya bertempat tinggal di KompleksPerumahan Navigasi Hamadi Jayapura;Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terlawan danIl/Turut Terbanding dan Il;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan/Pembanding telah mengajukangugatan perlawanan terhadap sekarang Termohon Kasasi dan Para TurutTermohon Kasasi dahulu sebagai Terlawan/Terbanding,

  Nomor 2290 K/Pdt/2015Terhadap tanah objek sengketa tersebut diawali dengan adanya SertifikatHak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 315 yang hanya dengan mendasariadanya surat pernyataan dari Kepala Distrik Navigasi Klas Il Jayapuratanggal 21 Oktober 2002 Nomor UM.505/513/DN yang bukan merupakanpejabat yang berwenang untuk melepaskan aset Negara berdasarkanKeputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 470/KMK.01/94tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik/KekayaanNegara dan Keputusan

  Nomor KM. 65 Tahun 1998, tentang PetunjukPelaksanaan Penghapusan Barang Inventaris Milik/Kekayaan Negara diLingkungan Departemen Perhubungan, Kepala Navigasi tidak berwenangmemberikan dukungan pengalihan aset negara (bukti P13);.

  Bahwa objek sengketa tersebut tidaklah tercatatsebagai aset milik Kantor Distrik Navigasi Klas A Jayapura (Turut Terlawan )berdasarkan data Laporan Tahunan Sistem Informasi Managemen danAkuntansi Barang Milik Negara (SIMAKBMN).

• PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KANTOR DISTRIK NAVIGASI KLAS II JAYAPURA, VS GERSON YULIANUS HASOR (Kepala Suku Marga Hasor

• Bank Negara Indonesia
  2.Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia LPPNPI

• KOMSERVICO MITRA GLOBAL
  Terbanding/Tergugat I : LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA
  Terbanding/Tergugat II : PT. Bank Negara Indonesia Persero Tbk.

  Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi PenerbanganIndonesia (LPPNPI),berkedudukan di Gedung AijrNavIndonesia Jl. Ir. Juanda Karanganyar Neglasari TangerangBanten 15121, selanjutnya disebut TERBANDING I semulaTERGUGAT I.2. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jl.Jenderal Sudirman Kav.1 Jakarta Pusat 10220, selanjutnyadisebut TERBANDING II semula TERGUGAT II.PENGADILAN TINGGI DKI tersebut ;Telah membaca :1.

  Bank Mandiri(Persero) Tbk, Tanggal 15 Juli 2014, dengan Applicant PT.Komservico Mitra Global (Penggugat) dan Beneficiarynya adalahPerum Lembaga Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi PenerbanganIndonesia (LPPNPI / Tergugat 1) (Selanjutnya disebut JaminanPenawaran ) yang sudah tidak berlaku dan tidak mempunyaikekuatan hukum yang didasarkan pada Pasal 18 Ayat (5) Huruf dPerjanjian, serta perbuatan Tergugat yang telah mencairkanjaminan pembayaran uang muka berupa Bank Garansi No.Hal. 8 Putusan No. 166/PDT

  Komservico Mitra Global selaku Penggugat melawan Perum Lembaga PenyelenggaraPelayanan Navigasi Penerbangan Indoensia (LPPNPI) selaku Tergugat danBadan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) selaku Tergugat II (Selanjutnya disebutPutusan PN Tangerang), yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut,sebagaimana kami kutip ;MENGADILIA. DALAM PROVISI : Menolak Tuntutan Provisi Penggugat (PT Komservico Mitra Global).B. DALAM EKSEPSI : Menolak Eksepsi Tergugat (Perum LPPNPI) dan Tergugat II (BANI).C.

  Diantaranya adalahsyarat untuk diadakannya suatu Perjanjianpekerjaan di dalam lingkunganTergugat I, mewajibkan terlebin dahulu dipenuhinya proses lelang / penawaransecara terbuka, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 dan Pasal 5 PeraturanMenteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER05/MBU/2008 tentang PedomanUmum Pelaksanaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara dan KeputusanDireksi Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi PenerbanganIndonesia No.

  KEP.61/LPPNPI/IX/2013 Tentang Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa Di LingkunganKantor Pusat Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi PenerbanganIndonesia ;8. Bahwa adanya Pekerjaan dari mulai adanya lelang / penawaran hinggapelaksanaan pekerjaan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sertaberkelanjutan tersebut telah diatur dan tertuang dalam Pasal 2 ayat (1)Perjanjian tentang dasar pelaksanaan Pekerjaan.

• Pengangkatan Dari Dan DalamJabatan Di Lingkungan Kementerian PerhubunganTanggal 26 Juni 2015;

• 1 (satu) rangkap copy Petikan Keputusan Menteri PerhubunganNomor : SK.462Tahun 2017TentangPemberhentian Dan Pengangkatan Dari Dan DalamJabatan Di Lingkungan Kementerian PerhubunganTanggal 28April 2017;
• 1 (satu) rangkap copy Surat PerintahPelaksanaanTugasNomor : KP.104/1/7/DGN.PTK-16Tanggal31Mei 2016;
• 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Kondisi Teknis Kapal KN.ALNILAM milik Distrik Navigasi

DIKEMBALIKAN KEPADA KANTOR DISTRIK NAVIGASI KELAS III PONTIANAK

• Uang tunaisebesar Rp. 175.700.000,- (seratustujuhpuluh lima jutatujuh ratus ribu rupiah) denganrincian :

• Uang sebesar Rp.85.000.000,- (delapanpuluh lima juta rupiah) titipandari Ir. MOCH AFFANDI.
• Uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluhjuta rupiah) titipandari RAHMAD ARI WIBOWO.

  dan Jasa Distrik Navigasi PontianakTahun Anggaran 2018.1 (satu) lembar asli Surat dari Ir.

  ALNILAM padaDistrik Navigasi Kelas Ill Pontianak tahun anggaran 2018 dibuatkanSurat Keputusan (SK) dari Kepala Distrik Navigasi Kelas III Pontianak;Bahwa Proses pelelangan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin(Floating Repair) KN.

  II Pontianak anggaran tahun2018 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Distrik Navigasi Kelas IllPontianak Nomor : PR.803/1/7/DNG.PTK2017 tanggal 18 Desember2018 yang ditanda tangani oleh Kepala Distrik Navigasi Kelas IIIPontianak sdri.

  SusTPK/2021/PN PtkSaksi pernah menjabat sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan(PPHP) di kantor Distrik Navigasi Kelas II Pontianak anggaran tahun2018 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Distrik Navigasi Kelas IIIPontianak Nomor : PL.006/2/3/DNG.PTK2018 tanggal 03 Juli 2018 yangditanda tangani oleh Kepala Distrik Navigasi Kelas Ill Pontianak sari.Hendaviny Kartomo,SE.

  HendavinyKartomo, SE, M.Kom selaku Kepala Distrik Navigasi Pontianak menetapkanSurat Keputusan Kepala Distrik Navigasi Pontianak NomorPR.803/1/9/DNG.PTK2017 tentang Penunjukkan /Pengangkatan Pejabat,Halaman 153 dari 206 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.

• ANTONO NIP 198308022007121001, Jabatan Penjaga Menara Suar, Isi Perintah: Melaksanakan aplosing dan tugas jaga Penjaga Menara Suar Tanjung Datu, mobilisasi BBM dan logistik untuk Mensu, ditanda tangani oleh Palaksana Harian Distrik Navigasi Kelas III Pontianak an.

  HERRY ISKANDAR NIP.197002111991031001;
  2 (dua) lembar Surat Tugas Nomor: KP.104/4/17/DNG.PTK-18 tertanggal 30 Januari 2019, diperintahkan kepada Sdr.HALANI NIP 19607281998031002, Jabatan Penjaga Menara Suar, Isi Perintah: Melaksanakan aplosing dan tugas jaga Penjaga Menara Suar Tanjung Datu, mobilisasi BBM dan logistik untuk Mensu, ditanda tangani oleh Palaksana Harian Distrik Navigasi Kelas III Pontianak an.

  HERRY ISKANDAR NIP. 197002111991031001;
  1 (satu) unit kendaraan dinas mobil dump truck merk ISUZU NKR 71 HD E2-2 berwarna putih dengan Nomor Polisi KB 9841 SF dengan Nomor Rangka MHCNKR71HFJ069689 dan Nomor Mesin B069689 berikut kunci kontak;
  1 (satu) buah STNK Nomor 0255472/KB/Nama pemilik Distrik Navigasi Kelas III Pontianak, Alamat Jl.Khatulistiwa No.149 Siantan Hilir Ptk, mobil dump truck merk ISUZU NKR 71 HD E2-2 berwarna putih dengan Nomor Polisi KB 9841 SF dengan Nomor Rangka MHCNKR71HFJ069689

  dan Nomor Mesin B069689;
  1 (satu) lembar Surat Keterangan Jalan Nomor:KP.0.14/I/I/DNG.PTK-19 tertanggal 4 Februari 2019, ditanda tangani oleh Palaksana Harian Distrik Navigasi Kelas III Pontianak an.

  GINOSUYADI HUTABARAT, SE;

  Dikembalikan kepada yang berhak melalui Kepala Distrik Navigasi Kelas III Pontianak;

  1 (satu) unit mobil dump truck merk MITSUBISHI FE 114 berwarna kuning dengan Nomor Polisi KB 9860 CR dengan Nomor Rangka FE114E091516 dan Nomor Mesin 4D31C611745;
  1 (satu) buah STNK Nomor 0035653/KB/2008 Nama pememilik SY Farid Kassidy, Alamat Jl.Veteran Rt.017/04 Roban Skw Tengah, mobil dump truck merk MITSUBISHI FE 114 berwarna kuning dengan Nomor Polisi KB 9860 CR

  Bahwa terdakwa menjual bahan bakar minyak jenis solarmilik Distrik Navigasi Kelas III Pontianak sejumlah kurang lebih600 (enam ratus) liter itu. kepada saksi MANTI (Kec.Pemangkat) melalui perantara yang bernama saksi KEWAL(selaku pegawai honorer pada Distrik Navigasi Kelas IllPontianak yang ditugaskan menjaga menara suar KalangBahu).

  Navigasi Kelas III Pontianak sejumlah kurang lebih1.000 (seribu liter) itu kepada saksi MANTI (Kec.

  Bahwa terdakwa menjual bahan bakar minyak jenis solarmilik Distrik Navigasi Kelas III Pontianak sejumlah kurang lebih 600(enam ratus) liter itu kepada saksi MANTI (Kec. Pemangkat) melaluiperantara yang bernama saksi KEWAL (selaku pegawai honorerpada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak yang ditugaskan menjagamenara suar Kalang Bahu).

  Bahwa penjualanHalaman 28 dari 34 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN SbsBBM jenis solar milik Distrik Navigasi Kelas Ill Pontianak tidak adamendapatkan izin atau persetujuan dari Kepala Distrik Navigasi Kelas IIIPontianak , pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekira pukul 10.00Wib Terdakwa ANTONO Als AAN Bin DARYONO menghubungi saksiSUWANDI Als KEWAL dengan tujuan untuk mencarikan pembeli BBMjenis solar sebanyak 5 (lima) drum tanpa sepengetahuan/ izin ataupersetujuan dari Kepala Distrik Navigasi

  Selanjutnya saksi KEWAL menghubungi saksi MANTI Als BOTAKBin RAJILI yang akan membeli BBM jenis solar milik Distrik Navigasi KelasIl Pontianak.

• 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Distrik Navigasi Pontianak Nomor : PR. 803/1/7/DNG.PTK-2017 tanggal 18 Desember 2017 (Fotocopy).
• 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Distrik Navigasi Kelas III Pontianak Nomor : PR.803/1/1/DNG.PTK-2108 tanggal 27 Juli 2018 (Fotocopy).

• 1 (satu) rangkap Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Distrik Navigasi Pontianak Nomor : PL.006/2/3/DNG.PTK-2018 tanggal 03 Juli 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa sekaligus sebagai Pengawas Intern Kegiatan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin untuk kegiatan pemeliharaan diatas air Floating Repair KN. ALNILAM Distrik Navigasi Pontianak DIPA TA. 2018 (Fotocopy).
• 1 (satu) berkas surat Direktur PT.

• 2 (dua) rangkap foto-foto dokumentasi perbaikan mesin induk KN ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018.
• 1 (satu) rangkap foto-foto dokumentasi perbaikan mesin bantu KN ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018.
• 1 (satu) rangkap foto-foto dokumentasi perbaikan mesin bantu KN ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018.

• 1 (satu) rangkap copy Surat Keputusan Kepala Distrik Navigasi Kelas III Pontianak Nomor : UM.008/L/I/DNG.PTK-2017 Tanggal 09 Januari 2017 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL) Tahun 2018 Kementerian Perhubungan Pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak.

• 1 (satu) rangkap copy Surat Keputusan Distrik Navigasi Pontianak Nomor: PR. 803/1/9/DNG.PTK-17 Tanggal 18 Desember 2017 Tentang Penunjukan / Pengangkatan Pejabat, Tim Teknis Dan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Distrik Navigasi Pontianak Tahun Anggaran 2018.
• 1 (satu) lembar asli Surat dari Ir. IWAN SUKMANA tanggal 11 Maret 2020.

  ALNILAM padaDistrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun 2018;Bahwa Dasar saksi bekerja ABK bagian mesin (masinis Il) di KN.ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018adalah Surat Tugas dari Kepala Distrik Navigasi Pontianak Nomor :KP.104/4/19/DNG.PTK18 tanggal 26 Juli 2018;Bahwa Selama ini ada pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin diKN.

  ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas Ill Pontianaktahun 2018; Bahwa Kami seluruh ABK KN. ALNILAM bekerja atas perintahsdr. Cece Andi selaku nahkoda penanggung jawab di KN. ALNILAM padaDistrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun 2018; Bahwa Dasar saksi bekerja ABK bagian serang/bosun di KN. ALNILAMpada Distrik Navigasi Kelas Ill Pontianak tahun anggaran 2018adalah Surat Tugas dari Kepala Distrik Navigasi Pontianak; Bahwa Selama ini ada pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin diKN.

  ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas Ill Pontianak tahunanggaran 2018;Bahwa Sdr.

  ALNILAM padaDistrik Navigasi Kelas Ill Pontianak tahun anggaran 2018 dibuatkanSurat Keputusan (SK) dari Kepala Distrik Navigasi Kelas III Pontianak; Bahwa Proses pelelangan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin(Floating Repair) KN.

  2018 yangditanda tangani oleh Kepala Distrik Navigasi Kelas Ill Pontianak sdri.Hendaviny Kartomo,SE.

• 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Distrik Navigasi Pontianak Nomor : PR. 803/1/7/DNG.PTK-2017 tanggal 18 Desember 2017 (Fotocopy).
• 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Distrik Navigasi Kelas III Pontianak Nomor : PR.803/1/1/DNG.PTK-2108 tanggal 27 Juli 2018 (Fotocopy).

• 1 (satu) rangkap Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Distrik Navigasi Pontianak Nomor : PL.006/2/3/DNG.PTK-2018 tanggal 03 Juli 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa sekaligus sebagai Pengawas Intern Kegiatan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin untuk kegiatan pemeliharaan diatas air Floating Repair KN. ALNILAM Distrik Navigasi Pontianak DIPA TA. 2018 (Fotocopy).
• 1 (satu) berkas surat Direktur PT.

• 2 (dua) rangkap foto-foto dokumentasi perbaikan mesin induk KN ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018.
• 1 (satu) rangkap foto-foto dokumentasi perbaikan mesin bantu KN ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018.
• 1 (satu) rangkap foto-foto dokumentasi perbaikan mesin bantu KN ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018.

• 1 (satu) rangkap copy Surat Keputusan Kepala Distrik Navigasi Kelas III Pontianak Nomor : UM.008/L/I/DNG.PTK-2017 Tanggal 09 Januari 2017 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL) Tahun 2018 Kementerian Perhubungan Pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak.

• 1 (satu) rangkap copy Surat Keputusan Distrik Navigasi Pontianak Nomor: PR. 803/1/9/DNG.PTK-17 Tanggal 18 Desember 2017 Tentang Penunjukan / Pengangkatan Pejabat, Tim Teknis Dan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Distrik Navigasi Pontianak Tahun Anggaran 2018.
• 1 (satu) lembar asli Surat dari Ir. IWAN SUKMANA tanggal 11 Maret 2020.

  ALNILAMpada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun 2018;Bahwa Dasar saksi bekerja ABK bagian mesin (masinis Il) di KN.ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018adalah Surat Tugas dari Kepala Distrik Navigasi Pontianak Nomor :KP.104/4/19/DNG.PTK18 tanggal 26 Juli 2018;Bahwa Selama ini ada pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin diKN.

  ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas IIIPontianak tahun 2018; Bahwa Kami seluruh ABK KN. ALNILAM bekerja atas perintahterdakwa Cece Andi selaku nahkoda penanggung jawab di KN. ALNILAMpada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun 2018; Bahwa Dasar saksi bekerja ABK bagian serang/bosun di KN. ALNILAMpada Distrik Navigasi Kelas Ill Pontianak tahun anggaran 2018adalah Surat Tugas dari Kepala Distrik Navigasi Pontianak; Bahwa Selama ini ada pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin diKN.

  ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas Ill Pontianak tahunanggaran 2018; Bahwa Sdr.

  ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas IIIPontianak tahun anggaran 2018; Bahwa Saksi ada ada memberikan pekerjaan pengecatan pada ABKKN.ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas Ill Pontianak tahunanggaran 2018: Bahwa Saksi mendapat uang untuk membayar pekerjaan pengecatanpada ABK KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahunanggaran 2018 ditransper oleh sdr.

  II Pontianak anggaran tahun2018 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Distrik Navigasi Kelas IllPontianak Nomor : PR.803/1/7/DNG.PTK2017 tanggal 18 Desember2018 yang ditanda tangani oleh Kepala Distrik Navigasi Kelas IIIPontianak sdri.

• - 1 (satu) unit alat tangkap Purse Seine;- 1 (satu) unit alat komunikasi SSB ICOM IC-718;- 1 (satu) unit alat komunikasi FM TRANCEIVER ICOM IC-2200H;- 1 (satu) unit alat navigasi GPS HAIYANG HGP 4800;- 1 (satu) unit alat navigasi GPS FURUNO GP-3500;- 1 (satu) unit colour video sounder FCV-293;- 1 (satu) unit alat navigasi Merk ONWA KP-1299A;- 1 (satu) unit Kompas Basah;- 2.600 kg Ikan Cakalang; Dirampas untuk Negara.

  KNF 7725;unit alat tangkap Purse Seine;unit alat Komunikasi SSB ICOM IC718;unit alat komunikasi FM TRANCEIVER ICOM IC2200H;unit alat navigasi GPS HAYANG HGP 4800;unit alat navigasi GPS FURUNO GP3500;unit colour video sounder FCV293;unit alat navigasi Merk ONWA KP1299A;satusatusatuYS rer NTF i Tarre ~S + 2.600 kg Ikan Cakalang;Dirampas untuk dimusnahkan.1 (satu) buah bendera Malaysia; 1 (satu) buku Lesen Vesel dan Peralatan Menangkap Ikan; 1 (Satu) bundel dokumen lainnya.Tetap terlampir dalam berkas

  GPS HAIYANG HGP 4800(satu) unit alat Navigasi GPS FURUNOGP3500(satu)unit colour video sounder FCV293Madlaman 4+ Gari 41 FUuLWSaN INO.

  Bahwa alat navigasi dan komunikasi yang ada di kapal perikanan KM. KNF7725 adalah Radar, Sonar, Radio dan GPS.3.

  KNF 7725 ditemukan alat navigasi dankomunikasi berupa 1 (satu) unit Kompas Basah, 1 (satu) unit alatkomunikasi SSB ICOM IC718, 1 (satu) unit alat komunikasi FMTRANCEIVER ICOM IC2200H, 1 (satu) unit alat navigasi GPS HANYANGHGP 4800, 1 (satu) unit alat navigasi GPS FURUNO GP3500, 1 (satu) unitcolour video sounder FCV293 dan 1 (satu) unit alat navigasi Merk ONWAKP1299A. Bahwa alat penangkapan ikan yang digunakan pada kapal perikanan KM.KNF 7725 adalah jenis Purse Seine berjumlah 1 (satu) unit.

  KNF 7725 ditemukan alat navigasi dankomunikasi berupa 1 (satu) unit Kompas Basah, 1 (satu) unit alatkomunikasi SSB ICOM IC718, 1 (satu) unit alat komunikasi FMTRANCEIVER ICOM IC2200H, 1 (satu) unit alat navigasi GPS HANYANGHGP 4800, 1 (satu) unit alat navigasi GPS FURUNO GP3500, 1 (satu) unitcolour video sounder FCV293 dan 1 (satu) unit alat navigasi Merk ONWAKP1299A.

• Menetapkan barang bukti berupa :- 1 (satu) Unit Kapal Penangkap Ikan KM.KHF 182 GT.63,19;- Alat Navigasi GPS merk JMC model V-3300P;- Alat Navigasi Kompas merk YULI model 75;- Alat Komunikasi Radio merk MOTOROLA model XiR M8260;- Dokumen Kapal (Lesen Vesel No.Seri:F 003902 An.KM.KHF 1821 GT,63,19);- 2(dua) buah alat penangkap ikan jaring trawl.

  Menyatakan barang bukti berupa :1 (satu) Unit Kapal Penangkap Ikan KM.KHF 182 GT.63,19; Alat Navigasi GPS merk JMC model V3300P; Alat Navigasi Kompas merk YULI model 75; Alat Komunikasi Radio merk MOTOROLA model XiR M8260; Dokumen Kapal (Lesen Vesel No.Seri: F 003902 An.

  KHF 1821GT. 63.19 berupa := 2 (dua) buah Alat penangkap ikan jaring Trawl;" Uang tunai sebesar Rp. 525.000, (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)sebagai hasil penjualan 525 Kg ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis ByjiNangka, Kurisi dan jenis ikan lainnya;" Alat Navigasi GPS merk JMC model V3300P;" Alat Navigasi Kompas merk YULI model 75;=" Alat Komunikasi Radio merk MOTOROLA model XiR M8260;" Dokumen kapal (Lesen Vesel No. Seri: F 003902 An. KM.

  KHF 1821 GT 63.19 berupa := 2 (dua) buah Alat penangkap ikan jaring Trawl;=" Uang tunai sebesar Rp. 525.000, (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)sebagai hasil penjualan 525 Kg ikan campuran yang terdiri dari ikan jenisByi Nangka, Kurisi dan jenis ikan lainnya;= Alat Navigasi GPS merk JMC model V3300P;=" Alat Navigasi Kompas merk YULI model 75;= Alat Komunikasi Radio merk MOTOROLA model XiR M8260;=" Dokumen kapal (Lesen Vesel No. Seri: F 003902 An. KM.

  KHF 1821 GT. 63,19;2 (dua) buah Alat penangkap ikan jaring Trawl;Uang tunai sebagai hasil penjualan 525 Kg ikan campuran yang terdiri dari ikan jenisByi Nangka, Kurisi dan jenis ikan lainnya;Alat Navigasi GPS merk JMC model V3300P;Alat Navigasi Kompas merk Yuli model 75;Alat Komunikasi Radio merk MOTOROLA model XiR M8260;Dokumen kapal (Lesen Vesel No. Seri: F 003902 An. KM. KHF 1821 GT. 63,19);Dokumen lainnya (Passport An.

  GPS merk JMC model V3300P, Alat Navigasi Kompasmerk YULI model 7, Alat Komunikasi Radio merk MOTOROLA model XIR M8260,Dokumen kapal (Lesen Vesel No.

• Hal ini berkaitan pula dengan adanya permintaanKementerian Perhubungan Kantor Bandar Udara Syukuran Aminuddin AmirLuwuk berdasarkan proses site Survey yang dilakukan oleh Tim SurveyDirektorat Navigasi Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan UdaraKementerian Perhubungan untuk penentuan lokasi pembangunan (DVOR/DME) atau alat bantu navigasi keselamatan penerbangan pada BandarUdara Syukuran Aminuddin Amir Luwuk, sebagaimana Berita Acara SiteSurvey Penempatan Peralatan (DVOR/DME) tanggal 16 Oktober

  (kurang lebih sembilan belas ribu empatratus enam puluh meter persegi) yang dahulu adalah milik TERGUGAT Il,telah berdiri bangunan alat navigasi penerbangan (DVOR/DME)5.

  Bahwa TERGUGAT mengakui dan membenarkan dalil GugatanPENGGUGAT pada angka 5 (lima) halaman 3 s/d 4, TERGUGAT II merasakeberatan terhadap bangunan alat navigasi penerbangan (DVOR/DME)yang dibangun di atas tanah milik TERGUGAT Il. keberatan tersebutsebagaimana Surat yang dibuat oleh TERGUGAT II dan ditujukan kepadapihak Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kantor Bandar UdaraSyukuran Aminuddin Amir Luwuk yang intinya menghendaki agar dilakukanpembongkaran terhadap bangunan alat navigasi penerbangan

  Bahwa guna menindaklanjuti hal tersebut, makaTERGUGAT Il memberikan kuasa kepada TERGUGAT tertanggal 14Januari 2013 untuk bertindak mewakili kepentingan TERGUGAT Ilberkaitan dengan penolakan pembangunan alat navigasi penerbangan diatas tanah milik TERGUGAT Il. benar pula terhadap adanya tindakanpenyegelan alat navigasi penerbangan (DVOR/DME) pada tanggal 15September 2013, yang mana hal tersebut dikarenakan belum adanyakejelasan penyelesaian atas keberatan TERGUGAT II;.

  Bahwa patut diketahui oleh Penggugat, berdasarkan Berita Acara Rapattertanggal 25 April 2013 perihal Penyelesaian Ganti Rugi Tanah/LokasiBangunan DVOR/DME (alat navigasi) yang ditandatangani oleh ; SekretarisKabupaten Banggai, Kabag. Administrasi Pertanahan, Tergugat II danTergugat I, oleh Tergugat II menyatakan : Pada prinsipnya saya tidaksetuju dengan ganti rugi,Bangunan DVOR/DME (Alat Navigasi) harusdipindahkan, karena tidak sesuai dengan tanah peruntukannya.