OPINI NUANCE Alias GUNDUL Bin SYAMSUL RIZAL

PUTUSANNomor : 39 / Pid.Sus / 2012 / PN.BksDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkaraperkara pidana yangmemeriksa dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama, telahmenjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: Nama Lengkap : OPINI NUANCE Alias GUNDUL Bin SYAMSUL RIZAL; Tempat Lahir : Sel Rampah / Serdang Bedaga i; === s=<

1. Menyatakan terdakwa Opini Nuance als Gundul secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan

Penuntut Umum:
Wendy Efradot Sihombing
Terdakwa:
OPINI NUANCE Als GUNDUL

1. Menyatakan Terdakwa OPINI NUANCE Als OPIN Als GUNDUL SYAMSUL RIZAL terbukti sacara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaam Memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan 4 (Empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Penuntut Umum:
OKI WINARTA,S.H
Terdakwa:
OPINI NUANCE Bin SYAMSUL RIZAL

Menyatakan Terdakwa Opini Nuance Bin Syamsul Rizal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum tersebut;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) tahun ;

3.

Penuntut Umum:
SARTIKA RATU AYU TARIGAN, SH
Terdakwa:
OPINI NUANCE Bin SYAMSUL RIZAL

Asnawi Hamzah) terhadap Penggugat (Suciasa Nur Opini Binti M. Nur Abduh);

Laporan keuangan Menteri Susi Pudjiastutidengan opini disclaimer sudah melalui tahapan audit yangsangat ketat dan murni terkait akuntabilitas laporan keuangan(LAKIP), bukan audit kinerja kementerian seperti kebanggaanpemberantasan illegal fishing.

Susi Pudjiastuti sangat burukmanajemen keuangannya, diduga ada tindak pidanakorupsi di KKP.pada alinea tiga belas :Sementara lembaga yang mendapat opini WDP adalahLembaga Kebijakan Penagadaan Barang/Jasa Pemerintah,tentu prestasi ini tidak seirama dengan KKP RI, sementaraprogram KKP terkait dengan pengadaan barang dan jasa,yakni bantuan kapal inka mina dan mina maritim.

Juni 2008;27)3 (tiga) lembar COPY LEGALISIR KEPUTUSAN KEPALAPERWAKILAN BPK RI DI MANADO NO. : 6/SK/XIX.MND/4/2008TENTANG PEMBENTUKAN TIM REVIEW ATAS OPINI PADAKONSEP HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN DAERAHPERWAKILAN BPK RI DI MANADO TAHUN 2008 TANGGAL 23APRIL 2008;28)1 (satu) buah BUKU LEGALISIR RISALAH REVIU OPINI LKPDKOTA Tomohon 18 JULI 2008, SEKSI SULUT Il A SUB AUDITORATSULAWESI UTARA 1,26 ME24 JUNI 2008;29)1 (satu) buah BUKU LEGALISIR RISALAH REVIU OPINI KHP LKPDTAHUN 2008 dari Tim Reviu

Opini Drs.

No. 1754 K/Pid.Sus/201 228)1 (satu) buah BUKU LEGALISIR RISALAH REVIU OPINI LKPDKOTA Tomohon 18 JULI 2008, SEKSI SULUT Il A SUB AUDITORATSULAWESI UTARA 126 MEF24 JUNI 2008;29)1 (satu) buah BUKU LEGALISIR RISALAH REVIU OPINI KHP LKPDTAHUN 2008 dari Tim Reviu Opini Drs.

Terdakwa Il ll dan memberikan opini WAJAR DENGAN PENGECUALIANsetelah memutuskan opini DISCLAIMER atas LKPD KotaTomohon TA. 2007 yang diusulkan oleh Tim Pemeriksa BPKPerwakilan Manado ic. Terdakwa Il Il TDAK DAPAT DITERIMA;Jadi sebenarnya Judex Facti sendiri yang telah keliru menerapkanhukum dalam perkara ini.

Karena menyatakan dalam putusanhalaman 62 Saat pembahasan dalam rapat Reviu Opini padabulan Juni 2008 oleh Tim Reviu para Terdakwa Il meskipunmemberikan usulan disclaimer tetapi tidak mengungkap data data Hasil Temuan Pemeriksaan yang sebenarnya dan tidak adaditemukan penyimpangan atas LKPD Kota Tomohon, sehinggaTim Reviu Opini memberikan OPINI WAJAR DENGANPENGECUALIAN (WDP) bukan DISCLAIMER.

saudara Mufti Sutisna juga mengalihkan tanggung Jawabnyakepada saudara Isa Ansary (Tergugat VII), baik untuk pekerjaan lapangan (auditHalaman 3 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Sql14.15.16.17.Filed Work) serta penyusunan Laporan Audit dilakukan sepenuhnya olehTergugat VII;Bahwa Laporan Audit dibuat dan disusun uleh Tergugat VII tan pamelewati Review yang seharusnya dilakukan oleh saudara Mufty Sutisna,Laporan audit dikirim oleh saudara Mufty Sutisna kepada Penggugat meialuiemail untuk diterbitkan Opini

prosedur tidak memiliki Surat tugas dariPenggugat selaku yang mempunyai perikatan dengan Tergugat ;Bahwa semua tugas yang seharusnya dilakukan oleh saudara DonaldSiantury, dari pekerjaan lapangan (audit filed work) serta penyusunanlaporan Audit dilakukan sepenuhnya oleh Tergugat VII;Bahwa Laporan Audit tahun buku 2015 di buat dan disusun oleh TergugatVil tanpa melewati Review yang seharusnya dilakukan oleh saudaraDonal Siantury melalui email kKemudian diteruskan kepada Penggugatuntuk di terbitkan opini

Maka oleh karena itu berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata, auditeeHalaman 18 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Sqlharus menggantikan kerugian yang dimintakan oleh AP/auditor denganpembatalan LAI dengan diiringi penerbitan LAI yang baru, dan tidak menutupkemungkinan opini baru (apabila manajemen mengubah laporankeuangannya).Bahwa Selanjutnya, lebih jauh lagi, berdasarkan pasal 1366 KUHPerdataauditee memiliki tanggung jawab hukum, bahwa pertangungjawaban auditeeterhadap pihak yang dirugikan dalam hal ini

Tangung jawab hukum auditeeberdasarkan pasal 1367 KUHPerdata bahwa auditee juga bertanggungjawabterhadap perbuatan orangorang yang menjadi tanggungannya, dalam inibisa karyawan, direksi, dan person lainnya yang terkait.Bahwa SPAP & Kode Etik mengatur tentang: SA mengharuskan auditor untuktidak menyatakan opini suatu opini atau menarik diri (Mengundurkan diri) dariperikatan, jika penarikan diri dimungkinkan oleh peraturan perundangundangan atau regulasi yang berlaku.Bahwa Berdasarkan SPAP berkaitan

Pembatalan LAI lama tersebutdiiringi dengan Penerbitan LAI (OPINI) yang baruAtas keterangan saksi tersebut, kuasa Penggugat akan menanggapinya dalamMenimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan padatanggal 23 Oktober 2018;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, segalasesuatu termuat dalam Berita Acara Persidangan ditunjuk dan menjadi bagian yangtidak terpisahkan dengan putusan ini.Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada halhal yangdiajukan

Opini compliance No. 080/GKE/DIR/2014 tanggal 27 Maret 20143. Opini risk management No. 115/GMR/DIR/04/14 tanggal 27 Maret 2014.Seharusnya, setelah penyusunan MRP oleh KCP Sangaji maka akandilakukan review oleh reviewer dan diberikan opini oleh risk managementdan compliance, baru kemudian terbit LPKP.

Putusan No. 332/ Pid.Sus / 2019 / PN.Jkt.Brt.Slipi menerbitkan MRP harus dilakukan review oleh reviewer dan opini daricompliance dan risk management.

Mengkompulir hasil review, opini management resiko dan opinikepatuhan untuk disampaikan kepada komite pembiayaan untukmendapatkan keputusan komite.4.

Kemudian usulan pembiayaan, hasil reviewer dan Opini kepatuhanditeruskan ke Bagian Rirk management untuk dimintakan Opini Riskmanagement dan kemudian dikembalikan ke bag reviewer(analisapembiayaan).. Kemudian bagian Reviewer menyerahkan usulan pembiayaan, hasilreview, opini kepatuhan dan Opini Risk Management kepada KomitePembiayaan untuk disetujui atau tidak disetujui.

MBBZ),sehingga tidak terdapat Opini KepatuhanBahwa ketentuan dalam proses Restrukturisasi pembiayaan PT MaskaraBrilliant Bayu Zada (PT.

pembahasan hasil pemeriksaan, yang selanjutnya terhadap hasilpemeriksaan tersebut tim pemeriksa mengusulkan opini WTP, yang kemudiandilakukan analisa oleh tim review dengan hasil masih terdapat beberapa halsebagai kekurangan atas hasil pemeriksaan tersebut sehingga berpendapatagar usulan pemberian opini terhadap Laporan Keuangan Kemendes PDTT TA2016 ditangguhkan ;Bahwa pada tanggal 27 April 2017 Terdakwa danALI SADLI beserta Tim Pemeriksa pada Rapat Badan BPK memaparkan temuan pemeriksaan atas laporan

Atas laporan JAROT BUDI PRABOWOtersebut, SUGITO menjelaskan bahwa uang tersebut merupakan upaya untukmendapatkan opini WTP dengan mengatakan "Jaminan itu; Pada tanggal 18 Mei 2017 BPK RI melakukan sidang Badan atas LaporanKeuangan Kemendes PDTT TA 2016 yang dipimpin oleh EDY MULYADISOEPARDI dimana pada saat itu Terdakwa menentukan bahwa Opini untukKementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi adalahWajar Tanpa Pengecualian (WTP), padahal sebelumnya pada tahun 2016,berdasarkan Surat

melakukan pembahasan hasil pemeriksaan, yang selanjutnyaterhadap hasil pemeriksaan tersebut tim pemeriksa mengusulkan opini WTP,yang kemudian dilakukan analisa oleh tim review dengan hasil masih terdapatbeberapa hal sebagai kekurangan atas hasil pemeriksaan tersebut sehinggaberpendapat agar usulan pemberian opini terhadap Laporan KeuanganKemendes PDTT TA 2016 ditangguhkan ;Bahwa pada tanggal 27 April 2017 Terdakwa dan ALI SADLI beserta Tim Pemeriksa pada Rapat Badan BPK memaparkan temuan pemeriksaan

April 2017 bertempat di Hotel Ciputra Jakartamelakukan pembahasan hasil pemeriksaan, yang selanjutnya terhadap hasilpemeriksaan tersebut tim pemeriksa mengusulkan opini WTP, yang kemudiandilakukan analisa oleh tim review dengan hasil masih terdapat beberapa halsebagai kekurangan atas hasil pemeriksaan tersebut sehingga berpendapatagar usulan pemberian opini terhadap Laporan Keuangan Kemendes PDTT TA2016 ditangguhkan ;Bahwa pada tanggal 27 April 2017 Terdakwa danALI SADLI beserta Tim Pemeriksa pada

Halini berbeda dengan Opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupainterprestasi wartawan atas fakta. Asas praduga tak bersalah adalahprinsip tidak menghakimi seseorang;Bahwa berdasarkan penugasan ataupun inisiatif sendiri yangdikoordinasikan dengan pimpinan redaksi, seseorang wartawan turunkelapangan untuk merekontrusikan informasi awal, mencari informasitambahan, mewawancarai saksi mata atau orang penting danmelakukan cek dan ricek sebuah informasi.

Sekayuadalah jelas perbuatan itu melanggar prinsipprinsip bahwa wartawanhanya melapor peristiwa, tidak mencampur adukkan fakta dan opini,dan tidak boleh memiliki konflik kepentingan dalam membuat berita.Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik (KEJ) menyatakan, wartawan Indonesiaselaku menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidakmencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkanasas praduga tak bersalah.

Hal iniberbeda dengan Opini interpreaktif, yaitu pendapat yang berupainterpretasi wartawan atas fakta; d.

Menguji informasi berarti melakukan check and rechek tentangkebenaran kepada masingmasing pihak secara proposional;Bahwa benar Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan.Hal ini berbeda dengan Opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupainterprestasi wartawan atas fakta.

Skyyang dimaksud dengan opini yang menghakimi adalah pendapat pribadiwartawan.

mempunyai nilai ataupun kekuatanpembuktian karena tersebut dibuat oleh pihak yang ditunjuk dan dibayarsendiri oleh Termohon Kasasi sehingga pembuat Opini Terhadap Hasil17Pekerjaan Kontraktor yaitu Farid Siradju adalah pihak yang tidakindependen yang mengakibatkan keabsahan isi dan materinya patutdisangkal.

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 665K/SIP/1973 tanggal 28 November 1973, terhadapbukti sepihak ini, Judex Facti Pengadilan Tinggi seharusnyamemerlukan alat bukti lain untuk menguatkan nilai pembuktiannya;Bahwa surat Opini Terhadap Hasil Pekerjaan Kontraktor yang diajukanTermohon Kasasi hanyalah merupakan surat pernyataan (opini ataupendapat) dari pihak yang memberi pernyataan tanpa diperiksa dipersidangan sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian.

Selain itu surat Opini Terhadap HasilPekerjaan Kontraktor ini tidak memberikan pendapat terhadap suratsurat yang Pemohon Kasasi ajukan sebagai bukti P2, P3, P4, P6, P8,P9, P11 dan P12, P13 dan P128 pada saat pemeriksaan di TingkatPengadilan Negeri Palangka Raya, sehingga muatan Opini TerhadapHasil Pekerjaan Kontraktor tersebut tidak didasarkan atas dasardasaryang cukup;Bahwa selain itu surat Opini Terhadap Hasil Pekerjaan Kontraktor inidibuat pada tanggal 16 Mei 2011 yaitu setelah Memori Banding

Hal yang demikian menunjukkan bahwa Termohon Kasasibersamasama dengan pihak yang membuat Opini Terhadap HasilHal. 17 dari 27 hal. Put.

Pertimbangan hukumJudex Facti Pengadilan Tinggi yang kami kutip di atas menunjukkan bahwa JudexFacti memberikan nilai yang berlebihan terhadap Surat Nomor File: 003/KJPPFS/BUMSJM/V/2011 Tertanggal 16 Mei 2011 Perihal: Opini Terhadap HasilPekerjaan Kontraktor CV Sumber Jaya Makmur, sedangkan kenyataannyaberdasarkan hukum dan buktibukti yang diajukan pada Tingkat Pertama (vide buktiP1 sampa P128), telah terbukti bahwa Termohon Kasasi lalai dalam memenuhiprestasinya;Bahwa berdasarkan uraian di atas

Tahir sebagai anggota veteran atastanah yang terletak dikampung bayang adalah suatu opini yang keliru danmenyesatkan serta tidak sesuai dengan opini hukum.Logika hukum mengajarkan bahwa jika seorang dipandang memilikihak atas tanah maka harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah tentangHal. 29 dari 38 Hal.

bahwa Penggugat/Termohon PeninjauanKembali adalah sebagai anggota veteran yang memiliki tanah dalam hal iniadalah objek sengketa sebelum meneliti alat bukti;Seharusnya Judex Facti berpikir dan memahami bahwa objeksengketa bukanlah tanah milik Penggugat/Termohon Peninjauan Kembalikecuali jika dapat membuktikannya;Namun opini yang telah dibentuk oleh Judex Facti sendiri bahwaobjek sengketa adalah tanah milik Penggugat/Termohon PeninjauanKembali, sebagai anggota veteran sehingga dengan demikianHal.

Putusan Nomor 367 PK/Pdt/201317.Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembalilah yang harus membuktikansebaliknya;Logika berpikir dari Judex Facti bukanlah logika rasional terlebih lagibukanlah logika hukum karena seharusnya tidak terbentuk opini pada hakimatas adanya hak Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali atas objeksengketa dan kalaupun ada, mungkin saja ditempat lain dan bukan objeksengketa;Logika berpikir Judex Facti secara awal ialah seharusnya melihat padakenyataan hukum bahwa yang menguasai objek

kekeliruan yang nyatapada putusan a quo, hal mana memenuhi syarat sebagai alasan peninjauanKembali menurut Pasal 6 huruf f UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985Tentang Mahkamah Agung (berikut perubahanperubahannya);Pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri dalam putusannya yang jugadisetujui oleh Pengadilan Tinggi pada hal.43 alinea terakhir, hal.44 alineakedua dan ketiga mengenai konklusi terhadap bukti P.14 s/d P.16 dan P.18adalah merupakan konklusi yang tidak benar/keliru oleh karena didasarioleh opini

Putusan Nomor 367 PK/Pdt/2013diproklamirkan oleh Judex Facti pada putusannya a quo itu adalahsematamata opini yang dibentuk oleh Judex Facti sendiri dan opini inimerupakan kesewenangwenangan dari Judex Facti.Dalam proses peradilan seorang Hakim seharusnya netral dantidak langsung membentuk opini pada otaknya bahwa objek sengketaadalah milik Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali dan karenanyaTergugat/Pemohon Peninjauan Kembalilah yang harus membuktikanketidak benaran opini Hakim tersebut;c.

Sehingga akhirnyatulisan opini Terdakwa HENDRA KURNIADI, SE Bin MUHAMVADSALEH dengan judul Jangan Politisasi Dunia Pendidikantersebut dimuat dan diterbitkan oleh Surat Kabar HarianPagi BANGKA POS pada Halaman 13 HOT LINE keeseokan harinyapada hari Rabu tanggal O05 Maret 2008 yang dibaca secaralangsung oleh Saksi Drs. H. PARHAN, M.M. Bin ALI sekirapukul 09.00 Wib ketika Saksi Drs. H. PARHAN, M.M. Bin ALIHal. 3 dari 14 hal. Put.

Bin ALI merasa nama baiknya tercemarkan baiksecara pribadi maupun sebagai Ketua Dewan Pimpinan CabangPartai Demokrat Kabupaten Bangka Barat dan sebagai BupatiBangka Barat atas Tulisan Opini Terdakwa HENDRA KURNIADI,SE Bin MUHAMVAD SALEH dengan judul Jangan Politisasi DuniaPendidikan di Surat Kabar Harian Pagi BANGKA POS padahalaman 13 Hot Line pada hari Rabu tanggal O05 Maret 2008,hingga akhirnya Saksi Drs. H. PARHAN, M.M.

Jenderal Sudirman Pal 1 Kecamatan Muntok KabupatenBangka Barat Terdakwa HENDRA KURNIADI, SE Bin MUHAMVADSALEH langsung membuat tulisan berupa opini denganmenggunakan komputer milik Sdr. BUDI SUSATYO dengan judulJangan Politisasi Dunia Pendidikan yang pada intinyamenyatakan bahwa Saksi Drs. H. PARHAN, M.M.

Bin ALIpada hari Sabtu' tanggal 01 Maret 2008 dan hari Minggutanggal O02 Maret 2008 adalah Illegal dan bukan murni bentukkepedulian Partai Demokrat Kabupaten Bangka Barat bagidunia pendidikan, hingga akhirnya tulisan opini TerdakwaHENDRA KURNIADI, SE Bin MUHAMVAD SALEH dengan judul JanganPolitisasi Dunia Pendidikan tersebut dimuat danHal. 6 dari 14 hal. Put.

Bin ALI merasa nama baiknya tercemarkan baik secarapribadi maupun sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang PartaiDemokrat Kabupaten Bangka Barat dan sebagai Bupati BangkaBarat atas Tulisan Opini Terdakwa HENDRA KURNIADI, SE BinMUHAMMAD SALEH dengan judul Jangan Politisasi DuniaPendidikan di Surat Kabar Harian Pagi BANGKA POS padahalaman 13 Hot Line pada hari rabu tanggal 05 Maret 2008,hingga akhirnya Saksi Drs. H. PARHAN, M.M.

pembahasan hasil pemeriksaan, yang selanjutnya terhadap hasilpemeriksaan tersebut tim pemeriksa mengusulkan opini WTP, yang kemudiandilakukan analisa oleh tim review dengan hasil masih terdapat beberapa halsebagai kekurangan atas hasil pemeriksaan tersebut sehingga berpendapatagar usulan pemberian opini terhadap Laporan Keuangan Kemendes PDTTTA 2016 ditangguhkan ;Bahwa pada tanggal 27 April 2017 Terdakwa danALI SADLI beserta TimPemeriksa pada Rapat Badan BPK memaparkan temuan pemeriksaan ataslaporan

Atas laporan JAROT BUDI PRABOWOtersebut, SUGITO menjelaskan bahwa uang tersebut merupakan upaya untukmendapatkan opini WTP dengan mengatakan Jaminan itu;Pada tanggal 18 Mei 2017 BPK RI melakukan sidang Badan atas LaporanKeuangan Kemendes PDTT TA 2016 yang dipimpin oleh EDY MULYADISOEPARDI dimana pada saat itu Terdakwa menentukan bahwa Opini untukKementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi adalahWajar Tanpa Pengecualian (WTP), padahal sebelumnya pada tahun 2016,berdasarkan Surat

melakukan pembahasan hasil pemeriksaan, yang selanjutnyaterhadap hasil pemeriksaan tersebut tim pemeriksa mengusulkan opini WTP,yang kemudian dilakukan analisa oleh tim review dengan hasil masih terdapatbeberapa hal sebagai kekurangan atas hasil pemeriksaan tersebut sehinggaberpendapat agar usulan pemberian opini terhadap Laporan KeuanganKemendes PDTT TA 2016 ditangguhkan ;Bahwa pada tanggal 27 April 2017 Terdakwa dan ALI SADLI beserta TimPemeriksa pada Rapat Badan BPK memaparkan temuan pemeriksaan

Atas laporan JAROT BUDI PRABOWOtersebut, SUGITO menjelaskan bahwa uang tersebut merupakan upaya untukmendapatkan opini WTP dengan mengatakan Jaminan itu; Pada tanggal 18 Mei 2017 BPK RI melakukan sidang Badan atas LaporanKeuangan Kemendes PDTT TA 2016 yang dipimpin oleh EDY MULYADISOEPARDI dimana pada saat itu Terdakwa menentukan bahwa Opini untukKementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi adalahWajar Tanpa Pengecualian (WTP), padahal sebelumnya pada tahun 2016,berdasarkan Surat

pembahasan hasil pemeriksaan, yang selanjutnya terhadap hasilhalaman 20 Putusan 11/Pid.SusTPK/2018/PT.DKIpemeriksaan tersebut tim pemeriksa mengusulkan opini WTP, yang kemudiandilakukan analisa oleh tim review dengan hasil masih terdapat beberapa halsebagai kekurangan atas hasil pemeriksaan tersebut sehingga berpendapatagar usulan pemberian opini terhadap Laporan Keuangan Kemendes PDTTTA 2016 ditangguhkan ;Bahwa pada tanggal 27 April 2017 Terdakwa danALI SADLI beserta TimPemeriksa pada Rapat Badan

Kalimat postingan ini jugamerupakan opini si pemosting, sehingga kalimat postingan merupakan kalimatberkategori bermakna negatif.

Faktasecara umum tidak sama dengan opini atau dugaan atau asumsi. Salah satuyang perlu dilakukan sebelum menyebarluaskan informasi adalah menelitiapakah informasi itu fakta.

Pernyataan itu tidakdidukung data/fakta hanya opini si pemosting saja, sehingga kalimat ituberkategori sebagai berita bohong;2. Postingan tanggal 25 Mei 2019, pukul 17.37 WIBANAK KECIL DIBANTAI DI BULAN SUCI RAMADHAN APAKAH MIRIP TAHUN1965? APAKAH YANG BANTAI PUNYA AGAMA?

Hal itulah yang menyebabkan kalimat yang diposting si pemostinghanya bersifat opini yang tidak sesuai dengan aturan Pemilu yang berlaku diIndonesia, sehingga isi postingan juga berkategori berita bohong;7.

Kalimat postingan ini jugamerupakan opini sipemosting, sehingga kalimat postingan merupakankalimat berkategori bermakna negatif.

Dinas Pendidikan Kecamatan Hiliduho Kabupaten Nias danmengetahui jika korban AMIRUDIN GULO Alias AMA ROHANI (Bendahara UPT.Halaman 2 dari 28 halaman Perkara Nomor 959/Pid/2018/PT MDNDinas Pendidikan Kecamatan Hiliduho) akan membawa sejumlah uang untukpembayaran gaji para pegawai, kemudian pada hari Senin tanggal 05 Februari2018 terdakwa menyuruh saksi ADE OPINI TELAUMBANUA Alias OPI untukmenelpon korban menanyakan tentang kepastian pembayaran gaji tersebut,seterusnya keesokan harinya Selasa tanggal

06 Februari 2018 sekira pukul 07.30Wib korban menelpon saksi ADE OPINI TELAUMBANUA Alias OPI agarmempersiapkan perincian gaji para pegawai yang akan segera dibayarkan olehkorban pada hari itu juga, selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 09.00 Wibkorban berpamitan kepada istrinya yaitu saksi EDITA KASIANI NDRURU Alias INAROHANI menuju Kantor UPT.

ADE OPINI TELAUMBANUA Alias OPI agarmempersiapkan perincian gaji para pegawai yang akan segera dibayarkan olehkorban pada hari itu juga, selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 09.00 Wibkorban berpamitan kepada istrinya yaitu saksi EDITA KASIANI NDRURU Alias INAROHANI menuju Kantor UPT.

Dinas Pendidikan Kecamatan Hiliduho) akan membawasejumlah uang untuk pembayaran gaji para pegawai, kemudian pada hari Senintanggal 05 Februari 2018 terdakwa menyuruh saksi ADE OPINI TELAUMBANUAAlias OPI untuk menelpon korban menanyakan tentang kepastian pembayaran gajjitersebut, seterusnya keesokan harinya Selasa tanggal 06 Februari 2018 sekirapukul 07.30 Wib korban menelpon saksi ADE OPINI TELAUMBANUA Alias OPIagar mempersiapkan perincian gaji para pegawai yang akan segera dibayarkanoleh korban

Dinas Pendidikan Kecamatan Hiliduho) akan membawasejumlah uang untuk pembayaran gaji para pegawai, kemudian pada hari Senintanggal 05 Februari 2018 terdakwa menyuruh saksi ADE OPINI TELAUMBANUAAlias OPI untuk menelpon korban menanyakan tentang kepastian pembayaran gajitersebut, seterusnya keesokan harinya Selasa tanggal 06 Februari 2018 sekirapukul 07.30 Wib korban menelpon saksi ADE OPINI TELAUMBANUA Alias OPIagar mempersiapkan perincian gaji para pegawai yang akan segera dibayarkanoleh korban pada

Hal tersebut membuat penggugat malu dan marahkemudian melaporkan kejadian tersebut kepada suami penggugat danbersama LSM menghadap langsung Saudara M.Lahar Rudiyarso, S.Sos,M.Ap untuk mengkonfirmasi ucapan tersebut dan yang bersangkutanmenyangkal dan mengaku tidak pernah mengucapkan kalimat tersebut.Adalah dalil yang hanya didasarkan opini pribadi belaka dan tidakberdasar hukum oleh karenanya harus ditolak demi hukum. Bahwa yang sebenarnya pemanggilan yang dilakukan Saudara M.

Adalah dalil yang hanyadidasarkan opini pribadi belaka dan tidak berdasar hukum olehkarenanya harus ditolak demi hukum.

Adalah dalil yang hanya didasarkan opini pribadi belaka dantidak berdasar hukum oleh karenanya harus ditolak demi hukum;Bahwa yang sebenarnya pada Hari Rabu Tanggal 02 Januari 2018 telahditandatangani surat pernyataan atas nama Rahmiar Feny Monoarfadengan penyataan salah satunya adalah berjanji tidak akan membuatpelanggaran terhadap penggunaan Cap stempel RRI dan didalam suratpenyataan tersebut juga mengetahui Kepala LPP RRI Gorontalo (MLahar Rudiyarso,S.Sos.,M.Ap).

Kejadian penyalahgunaan cap stempelRRI sudah terjadi dan diketahui saudara M Lahar Rudiyarso, sebelumadanya Laporan suami Penggugat ke Polda Gorontalo; Bahwa berdasarkan hal diatas maka Tergugat menolak dengan tegasdalildalil yang hanya didasarkan opini pribadi dan tidak berdasar hukum,untuk itu Mohon Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Penggugat DemiBahwa Penggugat mendalilkan pada halaman 5 poin angka (5) yaknituduhan Penggugat telah Mencuri stempel kantor yang dilaporkan olehSaudara M.

Namun Penggugat masihdiberikan kesempatan untuk mengabdikan diri dan tetap menjadipegawai di LPP RRI Gorontalo jika mau melakukan perubahan sikapmentaati peraturan disiplin dan juga nilai nilai reformasi birokrasi yangberlaku di LPP RRI Gorontalo dengan menandatangani surat pernyataanhukuman masa percobaan selama 6 (enam) bulan kemudian disumpahdibawah Alquran; 222 2222 nnn nnn n nn ne n=Bahwa berdasarkan hal diatas maka Tergugat menolak dengan tegasdalildalil yang hanya didasarkan opini pribadi

Opini compliance No. 080/GKE/DIR/2014 tanggal 27 Maret 20143. Opini risk management No. 115/GMR/DIR/04/14 tanggal 27 Maret 2014.Seharusnya, setelah penyusunan MRP oleh KCP Sangaji maka akandilakukan review oleh reviewer dan diberikan opini oleh risk managementdan compliance, baru kemudian terbit LPKP.

Putusan No. 444 / Pid.Sus / 2019 / PN.Jkt.Brt.pengecekan : kesesuaian antara dokumen usulan dengan ketentuanInternal dan Eksternal dan apabila terdapat tidak sesuaian maka akandicantumkan dalam opini kepatuhan yang diterbitkan.d. Kemudian usulan pembiayaan, hasil reviewer dan Opini kepatuhanditeruskan ke Bagian Rirk management untuk dimintakan Opini Riskmanagement dan kemudian dikembalikan ke bag reviewer(analisapembiayaan).e.

Kemudian bagian Reviewer menyerahkan usulan pembiayaan, hasilreview, opini kepatuhan dan Opini Risk Management kepada KomitePembiayaan untuk disetujui atau tidak disetujui.

Bahwa Memorandum Rekomendasi Pembiayaan (MRP) No.009/MRP/JAA/2014, tanggal 5 Pebruari 2014 sebesar Rp. 29,1 Milyartersebut dimintakan opini kepada Legal, Kepatuhan, Risk managemen danOpini Reviewer, dan hasilnya dapat saya jelaskan Sbb :a. Opini Legal No. 033/HUKAY/KCP/14 tanggal 12 Pebruari 2014,dibuat dan ditanda tangani oleh : ANGGA B. ARIEFIANTO dan ANDI M.SUHARIMAN dari Bag Hukum Kantor Pusat PBS.b. Opini Kepatuhan No.

kepada Kepatuhan dan Rist Managemen dan hasil dari analisaReviewer opini kepatuhan dan opini Rist managemen diserahkan olehReviewer kepada Komite pembiayaan yang terdiri dari Direktur Operasi(SUKISARI), Direktur Bisnis (Sdr.

Hal ini bukanlah suatu fakta atau fakta hukumtetapi opini Penggugat yang tidak memiliki landasan hukum yang sah.Oleh karena itu, mohon kiranya Majelis Hakim mengabaikan ataumenolak dalildalil yang bersifat opini tersebut dalam memeriksa sertamemutus perkara a quo;4. Bahwa, benar pada tanggal 27 Agustus 2015 Dinas Tenaga Kerja KotaSamarinda telah mengeluarkan Anjuran Nomor565/204/D TK.

Bahwa, Tergugat menolak dalil Posita angka 10 gugatan a quo karenadisusun tidak berdasarkan alasan hukum serta dasar hukum yang sahsehingga disusun berdasarkan opini Penggugat semata. Oleh karenaitu mohon kiranya Majelis Hakim untuk mengabaikan atau menolakdalildalil posita tersebut dalam memeriksa serta memutus perkara aquo.DALAM REKONPENSI1.

Terlebih lagi dalam dalil Posita angka 3 gugatan aquo dinyatakan bahwa Penggugat dipanggil oleh Pihak Tergugatdimana Penggugat diminta oleh Tergugat untuk tidak masuk kerjalagi.... dalil demikian sudah dalam bentuk sebuah opini dari Penggugatkarena tidak disebutkan secara jelas terkait siapa yang orang yangmenyatakannya tersebut;2. Bahwa, apabila mencermati dalil gugatan a quo terdapat tidak jelasnyadasar hukum dalam dalil gugatannya.

Hal ini bukanlah suatu fakta atau fakta hukumtetapi opini Penggugat yang tidak memiliki landasan hukum yang sah.Oleh karena itu, mohon kiranya Majelis Hakim mengabaikan ataumenolak dalildalil yang bersifat opini tersebut dalam memeriksa sertamemutus perkara a quo;Bahwa, benar pada tanggal27 Agustus 2015 Dinas Tenaga Kerja KotaSamarinda telah mengeluarkan Anjuran Nomor565/204/D TK.

Dengandemikian, sudah selayaknya dalildalil Posita angka 8 dan 9 dalamgugatan a quo untuk diabaikan dan ditolak oleh Majelis Hakim dalammemeriksa serta memutuskan perkara a quo; Bahwa, Tergugat menolak dalil Posita angka 10 gugatan a quo karenadisusun tidak berdasarkan alasan hukum serta dasar hukum yang sahsehingga disusun berdasarkan opini Penggugat semata.