OTP GEOTHERMAL SERVICES INDONESIA;

4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU1600/PJ/2019, tanggal 12 Maret 2019;Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada DanangPrasiasda Gunara, jabatan Pelaksana Seksi PeninjauanKembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi,Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat KuasaSubstitusi tanggal 26 Maret 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT OTP

GEOTHERMAL SERVICES INDONESIA,beralamat di Recapital Building Lantai 5, JalanAdityawarman Kav. 55, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,yang diwakili oleh Michael Robert Reading, jabatan DirekturUtama PT OTP Geothermal Services;Dalam hal ini memberi kuasa kepada Defrizal Djamaris,S.H., dan kawankawan, semuanya kewarganegaraanIndonesia, Para Advokat pada KUDRI & DJAMARIS,AttorneysCounsellors at Law, beralamat di Jakarta,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorOTP1019/190528/FA, tanggal 28 Mei 2019;Termohon

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Pemohon PeninjauanKembali Nomor KEP00005/KEB/WPJ.30/2017 tanggal 5 Januari2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barangdan Jasa atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari LuarDaerah Pabean Masa Pajak Desember 2013 Nomor 00005/277/13/064/15 tanggal 15 Oktober 2015, atas nama PT OTP GeothermalServices Indonesia, NPWP 03.088.631.1064.000, beralamat diRecapital Building Lantai 5, Jalan Adityawarman

Putusan Nomor 4019/B/PK/Pjk/2019Pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari Luar Daerah PabeanMasa Pajak Desember 2013 Nomor 00005/277/13/064/15 tanggal15 Oktober 2015, atas nama PT OTP Geothermal ServicesIndonesia, NPWP 03.088.631.1064.000, beralamat di RecapitalBuilding Lantai 5, Jalan Adityawarman Kav. 55, Kebayoran Baru,Jakarta Selatan, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.

OTP GEOTHERMAL SERVICES INDONESIA;

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, jabatan DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU1596/PJ/2019, tanggal 12 Maret 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT OTP

GEOTHERMAL SERVICES INDONESIA, beralamatdi Recapital Building Lantai 5, Jalan Adityawarman Kav. 55,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh MichaelRobert Reading, jabatan Direktur Utama PT OTP GeothermalServices Indonesia;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa DefrizalDjamaris, S.H. dan kawankawan, kewarganegaraanIndonesia, para Advokat pada Kudri & Djamaris, beralamatdi Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorOTP1022/190528/FA, tanggal 28 Mei 2019:Termohon Peninjauan Kembali

Pengadilan Pajak NomorPUT111793.16/2013/PP/M.XVIB Tahun 2018, tanggal 18 Desember 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00010/KEB/WPJ.30/2017tanggal 5 Januari 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang danJasa Masa Pajak Juni 2013 Nomor 00041/207/13/064/15 tanggal 15 Oktober2015, atas nama PT OTP

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Pemohon PeninjauanKembali Nomor KEP00010/KEB/WPJ.30/2017 tanggal 5 Januari2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barangdan Jasa Masa Pajak Juni 2013 Nomor 00041/207/13/064/15tanggal 15 Oktober 2015, atas nama PT OTP GeothermalServices Indonesia, NPWP 03.088.631.1064.000, beralamat diRecapital Building Lantai 5, Jalan Adityawarman Kav. 55,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, adalah telah sesuai denganketentuan

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa Masa Pajak Juni2013 Nomor 00041/207/13/064/15 tanggal 15 Oktober 2015, atasnama PT OTP Geothermal Services Indonesia, NPWP03.088.631.1064.000, beralamat di Recapital Building Lantai 5,Jalan Adityawarman Kav. 55, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,adalah telah sesual dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.

OTP GEOTHERMAL SERVICES INDONESIA;

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta, 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU1598/PJ/2019, tanggal 12 Maret 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT OTP

GEOTHERMAL SERVICES INDONESIA, beralamatdi Recapital Building Lantai 5, Jalan Adityawarman Kav 55Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh MichaelRobert Reading, jabatan Direktur Utama;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Defrizal Djamaris, S.H. dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat,pada Kantor Hukum Kudri & Djamaris, Attorneys Counsellors at Law, beralamat di Mayapada Tower Lantai 5,Jalan Jenderal Sudirman Kav 28, Jakarta 12920,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor OTP 1021

dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa yang pada pokoknya Pemohon Banding memohon kepadaMajelis Hakim untuk mengabulkan selurunnya banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00001/KEB/WP4J.30/2017, tanggal 5 Januari 2017 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2013 Nomor 00040/207/13/064/15,tanggal 15 Oktober 2015, atas nama PT OTP

amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT111792.16/2013/PP/M.XVIB Tahun 2018, tanggal 18 Desember 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00001/KEB/WPJ.30/2017,tanggal 5 Januari 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakMei 2013 Nomor 00040/207/13/064/15, tanggal 15 Oktober 2015, atasnama: PT OTP

Putusan Nomor 4034/B/PK/Pjk/20192013 Nomor 00040/207/13/064/15, tanggal 15 Oktober 2015, atasnama PT OTP Geothermal Services Indonesia, NPWP03.088.631.1064.000, beralamat di Recapital Building Lantai 5,Jalan Adityawarman Kav 55, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3. 4.

OTP GEOTHERMAL SERVICES INDONESIA;

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kavling 4042, Jakarta, 12190:Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU1592/PJ/2019, tanggal 12 Maret 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT OTP

tanggal 18 Desember 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00003/KEB/WPJ.30/2017tanggal 5 Januari 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang danJasa atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean MasaPajak Januari 2013 Nomor 00004/277/13/064/15 tanggal 15 Oktober 2015,atas nama PT OTP

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Pemohon Peninjauan KembaliNomor KEP00003/KEB/WPJ.30/2017 tanggal 5 Januari 2017tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasaatas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari Luar Daerah PabeanMasa Pajak Januari 2013 Nomor 00004/277/13/064/15 tanggal15 Oktober 2015, atas nama PT OTP Geothermal ServicesIndonesia, NPWP 03.088.631.1064.000, beralamat di RecapitalBuilding Lantai 5, Jalan Adityawarman

Putusan Nomor 4180/B/PK/Pjk/2019Januari 2013 Nomor 00004/277/13/064/15 tanggal 15 Oktober 2015,atas nama PT OTP Geothermal Services Indonesia, NPWP03.088.631.1064.000, beralamat di Recapital Building Lantai 5,Jalan Adityawarman Kavling 55, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,adalah telah sesual dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3. 4.

OTP GEOTHERMAL SERVICES INDONESIA

2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding pada Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU1591/PJ/2019 tanggal 12 Maret 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT OTP

GEOTHERMAL SERVICES INDONESIA,beralamat di Recapital Building Lantai 5, JalanAdityawarman Nomor 55, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,yang diwakili oleh Michael Robert Reading, jabatan DirekturUtama pada PT OTP Geothermal Services Indonesia;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh:1.

tanggal 18 Desember 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00004/KEB/WPJ.30/2017,tanggal 5 Januari 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)Barang dan Jasa atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari LuarDaerah Pabean Masa Pajak Mei 2013 Nomor 00003/277/13/064/15, tanggal15 Oktober 2015, atas nama PT OTP

NPWP03.088.631.1064.000, beralamat di Recapital Building Lantai 5,Jalan Adityawarman Nomor 55, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa atasPemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari Luar Daerah PabeanMasa Pajak Mei 2013 Nomor 00003/277/13/064/15, tanggal 15Oktober 2015, atas nama PT OTP

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT OTP GEOTHERMAL SERVICES INDONESIA

PUTUSANNomor 4249/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 40 42, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor SKU1599/PJ/2019, tanggal 12 Maret 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT OTP

GEOTHERMAL SERVICES INDONESIA,beralamat di Recapital Building Lantai 5, JalanAdityawarman Kav. 55, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,yang diwakili oleh Michael Robert Reading, jabatan DirekturUtama PT OTP Geothermal Services Indonesia;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa DefrizalDjamaris, S.H., dan kawankawan, kewarganegaraanIndonesia, para Advokat pada Kudri & Djamaris Attorney Counsellors, beralamat di Jakarta 12920, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor OTP1024/190528/FA, tanggal28 Mei 2019

Pajak NomorPUT111797.16/2013/PP/M.XVIB Tahun 2018, tanggal 18 Desember2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00007/KEB/WPJ.30/2017 tanggal 5Januari 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakLebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan JasaMasa Pajak Desember 2013 Nomor 00011/407/13/064/15 tanggal 15Oktober 2015, atas nama: PT OTP

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;Dengan mengadili sendiri:3. 1.Os 23. 3.3. 4.Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;Menyatakan bahwa Surat Keputusan Pemohon PeninjauanKembali Nomor: KEP00007/KEB/WPJ.30/2017 tanggal 5 Januari2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakLebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang danJasa Masa Pajak Desember 2013 Nomor 00011/407/13/064/15tanggal 15 Oktober 2015, atas nama: PT OTP

Putusan Nomor 4249/B/PK/Pjk/2019Termohon Peninjauan Kembali yaitu :11 halaman, Putusan Nomor Put1 1 1793,16//2013/P P/M, XVIB Tahun 201PT OTP Geothermal Servic USD142,581) adalahori Gunungbagian dipi dengan ditambahkan margin 1merupakan dasar terjadinya penagimemperhitungkannya cost revenue sebagai bagian dari peredaran usaha:.

OTP GEOTHERMAL SERVICES INDONESIA

2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU1597/PJ/2019 tanggal 12 Maret 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT OTP

Pengadilan Pajak NomorPUT111791.16/2013/PP/M.XVIB Tahun 2018, tanggal 18 Desember 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00011/KEB/WPJ.30/2017tanggal 5 Januari 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2013 Nomor 00038/207/13/064/15tanggal 15 Oktober 2015, atas nama: PT OTP

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Pemohon PeninjauanKembali Nomor:KEP00011/KEB/WPJ.30/2017 tanggal 5 Januari 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa MasaPajak Januari 2013 Nomor 00038/207/13/064/15 tanggal 15Oktober 2015, atas nama: PT OTP Geothermal ServicesIndonesia, NPWP 03.088.631.1064.000, beralamat di RecapitalBuilding Lantai 5, Jalan Adityawarman Kav. 55, Kebayoran Baru,Jakarta Selatan, adalah telah sesuai

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa Masa PajakJanuari 2013 Nomor 00038/207/13/064/15 tanggal 15 Oktober2015, atas nama: PT OTP Geothermal Services Indonesia,NPWP 03.088.631.1064.000, beralamat di Recapital BuildingLantai 5, Jalan Adityawarman Kav. 55, Kebayoran Baru, JakartaSelatan, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT OTP GEOTHERMAL SERVICES INDONESIA

PUTUSANNomor 4250/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 40 42, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor SKU1601/PJ/2019, tanggal 12 Maret 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT OTP

GEOTHERMAL SERVICES INDONESIA,beralamat di Recapital Building Lantai 5, JalanAdityawarman Kav. 55, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,yang diwakili oleh Michael Robert Reading, jabatan DirekturUtama PT OTP Geothermal Services Indonesia;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa DefrizalDjamaris, S.H., dan kawankawan, kewarganegaraanIndonesia, para Advokat pada Kudri & Djamaris Attorney Counsellors,, beralamat di Jakarta 12920, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor OTP1018/190528/FA, tanggal28 Mei

Putusan Nomor 4250/B/PK/Pjk/2019Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00006/KEB/WPJ.30/2017 tanggal 5Januari 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasaatas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari Luar Daerah Pabean MasaPajak Agustus 2013 Nomor 00001/277/13/064/15 tanggal 15 Oktober 2015,atas nama: PT OTP Geothermal Services Indonesia, NPWP03.088.631.1064.000

Putusan Nomor 4250/B/PK/Pjk/20193. 3.3. 4.OTP Geothermal Services Indonesia, NPWP03.088.631.1064.000, beralamat di Recapital Building Lantai 5,Jalan Adityawarman Kav. 55, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,adalah telah sesual dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa atasPemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari Luar Daerah

PabeanMasa Pajak Agustus 2013 Nomor 00001/277/13/064/15 tanggal15 Oktober 2015, atas nama: PT OTP Geothermal ServicesIndonesia, NPWP 03.088.631.1064.000, beralamat di RecapitalBuilding Lantai 5, Jalan Adityawarman Kav. 55, Kebayoran Baru,Jakarta Selatan, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayarsemua biaya dalam perkara a quo;Atau :Apabila Majelis

OTP GEOTHERMAL SERVICES INDONESIA;

PUTUSANNomor 4147/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU1594/PJ/2019, tanggal 12 Maret 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT OTP

Pengadilan Pajak NomorPUT111795.16/2013/PP/M.XVIB Tahun 2018, tanggal 18 Desember 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya permohonan Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00002/KEB/WPJ.30/2017tanggal 5 Januari 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang danJasa Masa Pajak Agustus 2013 Nomor 00043/207/13/064/15 tanggal 15Oktober 2015, atas nama: PT OTP

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Pemohon PeninjauanKembali Nomor KEP00002/KEB/WPJ.30/2017 tanggal 5 Januari2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barangdan Jasa Masa Pajak Agustus 2013 Nomor 00043/207/13/064/15tanggal 15 Oktober 2015, atas nama PT OTP Geothermal ServicesIndonesia, NPWP 03.088.631.1064.000, beralamat di RecapitalBuilding Lantai 5, Jalan Adityawarman Kav. 55, Kebayoran Baru,Halaman 4 dari 11 halaman.

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB)Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa Masa PajakAgustus 2013 Nomor 00043/207/13/064/15 tanggal 15 Oktober2015, atas nama PT OTP Geothermal Services Indonesia, NPWP03.088.631.1064.000, beralamat di Recapital Building Lantai 5,Jalan Adityawarman Kav. 55, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.

OTP 1909.A.000005 Tanggal 12/5/2008 kepada CV. Lestari MahakamRay 2.2781 M3.3. PT. OTP 1909.A.000006 Tanggal 10/6/2008 kepada CV. Bakung Permai7.3440 M3.4. PT. OTP 1909.A.000007 Tanggal 10/6/2008 kepada CV. Bakung Permai5.386 M3.5. PT. OTP 1909.A.000008 Tanggal 10/6/2008 kepada CV. Bakung Permai4.4864 M3.6. PT. OTP 1909.A.000016 Tanggal 14/8/2008 kepada CV. Lestari MahakamRaya 48.1640 M3.7. PT. OTP 1909.A.000017 Tanggal 09/9/2008 kepada CV. Lestari MahakamRaya 48.1640 M3.8. PT.

OTP 1909.A.000133 Tanggal 11/2/2009 kepada CV. Lestari MahakamRaya 92.9332 M3.9. PT. OTP 1909.A.000148 Tanggal 27/2/2009 kepada CV. Lestari MahakamRaya 91.5946 M3.10.PT. OTP 1909.A.000168 Tanggal 18/4/2009 kepada CV. LestariMahakam Raya 47.4359 M3.11.PT. OTP 1909.A.000170 Tanggal 26/6/2009 kepada CV. Lestari MahakamRaya 61.5017 M3.12.PT. OTP 1909.A.000183 Tanggal 22/7/2009 kepada PT. Kayan Jaya Indah18.9502 M3.13.PT. OTP 1909.A.000184 Tanggal 22/7/2009 kepada PT.

OTP 1909.A.000185 Tanggal 22/7/2009 kepada PT. Kayan Jaya Indah18.1625 M3.15.PT. OTP 1909.A.000186 Tanggal 22/7/2009 kepada PT. Kayan Jaya Indah17.1438 M3.16.PT. OTP 1909.A.000187 Tanggal 22/7/2009 kepada PT. Kayan Jaya Indah17.9640 M3.17.PT. OTP 1909.A.000188 Tanggal 22/7/2009 kepada PT. Kayan Jaya Indah15.0660 M3.18.PT. OTP 1909.A.000189 Tanggal 22/7/2009 kepada PT.

OTP 1909.A.000133 Tanggal 11/2/2009 kepada CV. Lestari MahakamRaya 92.9332 M3.9. PT. OTP 1909.A.000148 Tanggal 27/2/2009 kepada CV. Lestari MahakamRaya 91.5946 M3.10.PT. OTP 1909.A.000168 Tanggal 18/4/2009 kepada CV. Lestari MahakamRaya 47.4359 M3.11.PT. OTP 1909.A.000170 Tanggal 26/6/2009 kepada CV. Lestari MahakamRaya 61.5017 M3.12.PT. OTP 1909.A.000183 Tanggal 22/7/2009 kepada PT. Kayan Jaya Indah18.9502 M3.13.PT. OTP 1909.A.000184 Tanggal 22/7/2009 kepada PT.

Selain itu, Penggugat juga memiliki bukti sebagaikaryawan resmi dari PT OTP dengan adanya slip gaji karyawan yang dikeluarkan oleh managemen PT. OTP, sehingga dengan demikian statusPenggugat sebagai karyawan PT OTP adalah sah. .

aslinya , diberi tanda P23;24.Foto Copy Kartu Pengenal Karyawan PT OTP dan Slip Gaji Karyawanatas nama Sukamto, sesuai aslinya , diberi tanda P24;25.Foto Copy Kartu Pengenal Karyawan PT OTP dan Slip Gaji Karyawanatas nama Maspah, sesuai aslinya , diberi tanda P25;26.Foto Copy Kartu Pengenal Karyawan PT OTP dan Slip Gaji Karyawanatas nama Purwadi, sesuai aslinya , diberi tanda P26;27.Foto Copy Kartu Pengenal Karyawan PT OTP dan Slip Gaji Karyawanatas nama Pujianto , sesuai aslinya , diberi tanda

P27;28.Foto Copy Kartu Pengenal Karyawan PT OTP dan Slip Gaji Kanyvawanatas nama Susilo , sesuai aslinya , diberi tanda P28;29.Foto Copy Kartu Pengenal Karyawan PT OTP dan Slip Gaji Karyawanatas nama Simon Lodi , sesuai aslinya , diberi tanda P29;30.Foto Copy Kartu Pengenal Karyawan PT OTP dan Slip Gaji Karyawanatas nama M.Rifai , sesuai aslinya , diberi tanda P30;31.Foto Copy Kartu Pengenal Karyawan PT OTP dan Slip Gaji Karyawanatas nama Suroso , tidak ada aslinya , diberi tanda P31;32.Foto Copy

Kartu Pengenal Karyawan PT OTP dan Slip Gaji Karyawanatas nama M Erfan, sesuai aslinya, diberi tanda P32; 24 33.Foto Copy Kartu Pengenal Karyawan PT OTP dan Slip Gaji Karyawanatas nama Nurtati, sesuai aslinya , diberi tanda P33;34.Foto Copy Kartu Pengenal Karyawan PT OTP dan Slip Gaji Karyawanatas nama Susilo Hadi , sesuai aslinya, diberi tanda P34;35.Foto Copy Kartu Pengenal Karyawan PT OTP dan Slip Gaji Karyawanatas nama Slamet HP, sesuai aslinya , diberi tanda P35;36.Foto Copy Kartu Pengenal

Saksi GALIB:Bahwa saksi sudah tidak bekerja pada bulan Maret2011;Bahwa saksi menyatakan bekerja dibagianperkapalan ;Bahwa saksi keluar dari OTP karena tidak digajioleh PT OTP;Bahwa sewaktu bekerja tida diberikan ijin masuk;Bahwa karyawan PT OTP berunjuk rasa berbulanbulan dan tidak diijinkan masuk ;3.

) dimana OTP tersebut dikirimkan ke nomor teleponpemilik kartu kredit, dan tidak diketahui berapa kodenya.

) dimana OTP tersebut dikirimkan ke nomor telepon pemilik kartu kredit,dan tidak diketahui berapa kodenya.

Pukul/Jam Kode Nilai1. 05.45.12 OTP/Tf BCA Rp.1.000.000,2. 05.50.38 OTP/Tf BCA Rp.1.000.000,3. 05.55.23 OTP/Tf BCA Rp.1.000.000,4. 05.56.51 OTP/Tf BCA Rp.1.000.000,5. 05.58.22 OTP/Tf BCA Rp.1.000.000,6. 06.32.19 OTP Online RP.4.999.200,7. 06.32.19 OTP Online Rp.3.999.200,8. 06.32.21 OTP Online Rp.10.001.700,9. 06.32.25 OTP Online Rp.999.200,10. 06.46.05 OTP Online Rp.5.000.000,Totalnya : RP.29,999,.300,6.

Transaksi melalui BRILINK Mobile/ Web BRILINK dan Direct Debitdilengkapi dengan Kode OPT (One Time Password) untuk prosesotentifikasi/ verifikasi transaksi dengan nomor handphone yangdigunakan untuk menerima kode OTP. Kode OTP diperoleh dari nomorhandphone yang terdaftar pada fasilitas Internet Banking BRI danMobile/SMS Banking BRId.

Berdasarkan data Log OTP BRILINK Mobile/ Web BRILINK danDirect Debit, kode OTP untuk proses verifikasi dikirimkan ke NomorHandphone 08161621614 yang terdaftar melalui fasilitas InternetBanking yang menginduk ke rekening nomor 108601000083563 atasnama Aidil Akbare.

Transaksi melalui BRILINK Mobile/ Web BRILINK dan Direct Debitdilengkapi dengan Kode OPT (One Time Password) untuk prosesotentifikasi/ verifikasi transaksi dengan nomor handphone yang digunakanuntuk menerima kode OTP. Kode OTP diperoleh dari nomor handphoneyang terdaftar pada fasilitas Internet Banking BRI dan Mobile/SMS BankingBRI4.

Berdasarkan data Log OTP BRILINK Mobile/ Web BRILINK dan DirectDebit, Kode OTP untuk proses verifikasi dikirimkan ke Nomor Handphone08161621614 yang terdaftar melalui fasilitas Internet Banking yangmenginduk ke rekening nomor 108601000083563 atas nama Aidil Akbar5.

Masukan nomor rekening tujuan.Masukkan Nomor OTP (dalam hal ini Sdra. Nesen Aldeny memasukkanangka O00000)Transaksi berhasil.Transkasi satu nasabah maksimal sehari hanya Rp 5.000.000, (LimaJuta Rupiah).Bahwa transaksi yang dilakukan oleh Sdra. Nesen Aldeny merupakantransaksi ilegal dimana seharusnya pada setiap transaksi yangmenggunakan aplikasi Brilink menggunakan OTP yang berbeda dan acak,bukan Nomor OTP yang dimasukkan oleh Sdra.

Masukkan Nomor OTP (dalam hal ini Sdra. Nesen Aldeny memasukkanangka OO0000) Transaksi berhasil. Transkasi satu nasabah maksimal sehari hanya Rp 5.000.000, (LimaJuta Rupiah).Bahwa transaksi yang dilakukan oleh Sdra. Nesen Aldeny merupakantransaksi ilegal dimana seharusnya pada setiap transaksi yangmenggunakan aplikasi Brilink menggunakan OTP yang berbeda dan acak,bukan Nomor OTP yang dimasukkan oleh Sdra.

yangseharusnya apabila nasabah akan melakukan transaksi mendapatkankode OTP dengan 6 (enam) angka secara acak namun pada saat itutanggal 10 Juni 2020 pukul 20:46 Wib samapai dengan tanggal 11 Juni2020 pukul 06:25 Wib kode OTP transaksi adalah OOO000.

Masukkan Nomor OTP (dalam hal ini Sdra. Nesen Aldeny (DPO)memasukkan angka OO0000) Transaksi berhasil. Transkasi satu nasabah maksimal sehari hanya Rp 5.000.000, (Lima JutaRupiah).Menimbang, bahwa transaksi yang dilakukan oleh Sdra. Nesen Aldeny(DPO) merupakan transaksi ilegal dimana seharusnya pada setiap transaksiyang menggunakan aplikasi Brilink menggunakan OTP yang berbeda dan acak,bukan Nomor OTP yang dimasukkan oleh Sdra.

Masukkan Nomor OTP (dalam hal ini Sdra. Nesen Aldeny memasukkanangka OO0000) Transaksi berhasil. Transkasi satu nasabah maksimal sehari hanya Rp 5.000.000, (Lima JutaRupiah).Menimbang, bahwa transaksi yang dilakukan oleh Sdra. Nesen Aldenymerupakan transaksi ilegal dimana seharusnya pada setiap transaksi yangmenggunakan aplikasi Brilink menggunakan OTP yang berbeda dan acak,bukan Nomor OTP yang dimasukkan oleh Sdra.

HAMID 02011990 Staf Logpond = 1.103.500, 2 Bahwa berawal dari rapatrapat pertemuan yang diadakan antara pihakmanajemen PT OTP dengan karyawan bertempat di kantor PT OTP CabangSamarinda, pada :a Hari Senin, 15 September 2008, yang dihadiri oleh manajemen PT OTP Jakartayakni Sdr. Edward Saputra sebagai Direktur PT OTP, Sdr. Yopie Wibisonosebagai Kuasa Direksi PT OTP, dan Sdr. Adji Sutardji sebagai Staf Jakarta.Sedangkan dari pihak karyawan/karyawati diwakili oleh Sdr.

Yopie (PT OTP Pusat) dan Sdr. H. Uceng (PT OTP Cabang). Sedangkandari pihak karyawan/karyawati diwakili oleh Penggugat VI, Penggugat I,Penggugat IV, Penggugat X, dan beberapa karyawan/karyawati PT OTPlainnya;Bahwa dari hasil rapat pertemuan tersebut diperoleh kesepakatan yang tertuangdalam Notulen Rapat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), yaitu:1.

Teddy Salim sebagai Direktur Utama PT OTP :a) Surat tertanggal 15 September 2010; danb) Surat General Manager Nomor 015/OTPSMD/X/2010 tanggal 6 Oktober 2010dan terakhir Nomor 017/OTP/Smd/X/2010 tanggal 22 Oktober 2010;Di mana pada pokoknya Para Penggugat menanyakan perihal status dan gajikaryawan yang belum dibayar sejak bulan Agustus 2010.

BARATA 18021991 Camp Manager 1.433.500, 2.867.000,DEWANTORO OTP Sei Marah2, PARDEANTY 24011994 Staf Admin 1.100.000, 2.200.000,HENNY LogistikARTUTY, S.E.3. Ir. EMI 01111989 Kasir HTI 1.210.000, 2.420.000,EKADIYAHWININGSIH4. Drs. M. 01061995 Staf Bina Desa 1.100.000, 2.200.000,IRWANTO TPTI5: Ir. ARGITO 07011992 Camp Manager 1.348.500, 2.697.000,OTP SeiKelinjau6. Ir. ADI 04021992 Staf 1.100.000, 2.200.000,WAHYOEDI PerencanaanHTI7.

BARATA Camp Manager OTP = 2.867.000, 1.433.500, 4.300.500,DEW ANTORO Sei Marah2. PARDEANTY Staf Admin Logistik 2.200.000, 1.100.000, 3.300.000,HENNY ARTUTY,S.E.3. Ir. EMI EKADIYAH Kasir HTI 2.420.000, 1.210.000, 3.630.000,WININGSIH4. Drs. M.IRWANTO Staf Bina Desa TPTI 2.200.000, 1.100.000, 3.300.000,5. Ir. ARGITO Camp Manager OTP = 2.697.000, 1.348.500, 4.045.500,Sei Kelinjau6. Ir.

Bahwa telah terjadi dugaan tindak penipuan dengan modusmeminta OTP (One Time Password) kepada nasabah agartransaksi online tersebut dapat dilakukan; danc.

Kode OTP yang hanya terkait dengan Tergugat DalamKeberatan sebagaimana terbukti bahwa pada awalnya KodeOTP tersebut hanya diketahui oleh Tergugat Dalam Keberatan,namun kemudia dalam perkara ini, Tergugat Dalam Keberatanmemberitahukan Kode OTP tersebut kepada Pihak Lain;b.

Kode OTP hanya berada dalam kuasaTergugat DalamKeberatan saja sebagaimana terbukti dari fakta bahwa KodeOTP hanya dikirimkan kepada Tergugat Dalam Keberatansehingga penggunaan Kode OTP tersebut ada dibawah kuasadari Tergugat Dalam Keberatan, namun sebagaimana dijelaskandiatas, Kode OTP tersebut kemudian diberitahukan kepada PihakLain oleh Tergugat Dalam Keberatan sehingga Pihak Lain dapatmenggunakan Kode OTP tersebut untuk kepentingan Pihak Lainitu sendiri; danc.

Kode OTP merupakan tanda tangan elektronik adalah alatotentifikasi dan verifikasi transaksi yang digunakan PenggugatDalam Keberatan untuk menjalankan perintah transaksi yangada.Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, dengan penginputanKode OTP (yang seharusnya hanya diketahui Tergugat DalamKeberatan saja, namun dalam perkara ini Tergugat Dalam Keberatanmemberitahukan Kode OTP tersebut kepada Pihak Lain) untuktransaksitransaksi yang dipermasalahkan dalam perkara ini danpemberitahuan Kode OTP tersebutlah

UndangUndang Informasi Transaksi Elektronik dapat mempunyai nilaipembuktian apabila telah memenuhi persyaratanpersyaratan tertentu,sehingga pemberitahuan OTP kepada pihak lain mengakibatkantransaksi bermasalah dan penyalahgunaan kode OTP oleh pihak lainbukanlah tanggung jawab Penggugat Dalam Keberatan selaku penerbitkartu kredit dan/atau penyedia layanan jasa karu kredit ;Il.

) Pencairan take over tanggal 2-04-2018, Fask KAB Rp. 1.000.000.000;

3) Otoritas Transaksi Pinjaman (OTP) Revisi Pencairan take over tanggal 2-04-2018, Fask KAB Rp. 1.000.000.000;

4) OPME setting fasilitas-revisi tanggal 2 april 2018;

5) Email konfirmasi RTGS Dari Elisabeth Tiurman Slitonga tanggal 2 bulan April 2018;

6) OPME Pemblokiran Asuransi dan Perpanjangan tanggal 2 April 2018;

p>

7) Otorisasi Transaksi Pinjaman (OTP) - 2 Rangkap Tgl 06/04/2018 Nominal Rp 3.600.000.000, Persetujuan Pencairan Fas KB, Rekap PO;

8) Surat Promes/Aksep Surat Promes/Aksep Tgl 06/08/2018 Nominal Rp 3.600.000.000;

9) Persetujuan Pencairan Fas KB Pengecekan ke 3 - Buyer Lavenia , Rekap PO;

10) Otorisasi Transaksi Pinjaman (OTP) Tgl 09/08/2018 Nominal Rp 3.600.000.000;

11) Otorisasi

Transaksi Pinjaman (OTP) Tgl 10/08/2018 Nominal Rp 1.393.000.000;

12) Surat Promes/Aksep Nominal Rp 1.393.000.000, Rekap PO;

13) Otorisasi Transaksi Pinjaman (OTP) Tgl 05/12/2018 Nominal Rp 1.393.000.000;

14) Otorisasi Transaksi Pinjaman (OTP) Tgl 05/12/2018 Nominal Rp 3.600.000.000, Rekap PO;

15) Otorisasi Transaksi Pinjaman (OTP) Otorisasi Transaksi Pinjaman (OTP) Tgl 02/04/2019 Nominal Rp 1.393.000.000;

16

) Surat Promes/Aksep Nominal Rp 1.393.000.000;

17) Otorisasi Transaksi Pinjaman (OTP) Tgl 02/04/2019 Nominal Rp 3.600.000.000;

18) Surat Promes/Aksep Nominal Rp 3.600.000.000, Rekap PO;

19) Otorisasi Transaksi Pinjaman (OTP) Tgl 10/05/2019 Nominal Rp 1.393..000.000;

20) Surat Promes/Aksep Surat Promes/Aksep Nominal Rp 1.393.000.000;

21) Otorisasi Transaksi Pinjaman (OTP) Tgl 10/05/2019

Nominal Rp 3.600.000.000;

22) Surat Promes/Aksep Nominal Rp 3.600.000.000;

23) Otorisasi Transaksi Pinjaman (OTP) Tgl 10/07/2019 Nominal Rp 1.393.000.000;

24) Surat Promes/Aksep Nominal Rp 1.393.000.000;

25) Otorisasi Transaksi Pinjaman (OTP) Tgl 10/07/2019 Nominal Rp 3.600.000.000;

26) Surat Promes/Aksep Nominal Rp 3.600.000.000, Rekap PO;

27) Review KJPP dari internal Appraisal

05/12/2018 Nominal Rp3.600.000.0000, Rekap PO;15) Otorisasi Transaksi Pinjaman (OTP) Otorisasi TransaksiPinjaman (OTP) Tgl 02/04/2019 Nominal Rp 1.393.000.000;16) Surat Promes/Aksep Nominal Rp 1.393.000.000;17) Otorisasi Transaksi Pinjaman (OTP) Tg! 02/04/2019 Nominal Rp3.600.000.000;18) Surat Promes/Aksep Nominal Rp 3.600.000.000, Rekap PO;19) Otorisasi Transaksi Pinjaman (OTP) Tg!

(OTP) 2 Rangkap Tgl. 06/04/2018Nominal Rp 3.600.000.000, Persetujuan Pencairan Fas KB,Rekap PO;Surat Promes/Aksep Surat Promes/Aksep Tgl. 06/08/2018Nominal Rp 3.600.000.000;Persetujuan Pencairan Fas KB Pengecekan ke 3 BuyerLavenia , Rekap PO ;Otorisasi Transaksi Pinjaman (OTP) Tgl. 09/08/2018 Nominal Rp3.600.000.000;Otorisasi Transaksi Pinjaman (OTP) Tgl. 10/08/2018 Nominal Rp1.393.000.000;Surat Promes/Aksep Nominal Rp 1.393.000.000, Rekap PO;Otorisasi Transaksi Pinjaman (OTP) Tgl. 05/12/2018 Nominal

Rp1.393.000.000;Otorisasi Transaksi Pinjaman (OTP) Tgl. 05/12/2018 Nominal Rp3.600.000.0000, Rekap PO;Otorisasi Transaksi Pinjaman (OTP) Otorisasi TransaksiPinjaman (OTP) Tgl. 02/04/2019 Nominal Rp 1.393.000.000;Surat Promes/Aksep Nominal Rp 1.393.000.000;Otorisasi Transaksi Pinjaman (OTP) Tgl 02/04/2019 Nominal Rp3.600.000.000;Surat Promes/Aksep Nominal Rp 3.600.000.000, Rekap PO;Otorisasi Transaksi Pinjaman (OTP) Tgl. 10/05/2019 Nominal Rp1.393..000.000;Surat Promes/Aksep Surat Promes/Aksep Nominal

Nominal Rp 1.393.000.000, Rekap PO;Otorisasi Transaksi Pinjaman (OTP) Tgl 05/12/2018 Nominal Rp1.393.000.000;Otorisasi Transaksi Pinjaman (OTP) Tgl 05/12/2018 Nominal Rp3.600.000.0000, Rekap PO;Otorisasi Transaksi Pinjaman (OTP) Otorisasi TransaksiPinjaman (OTP) Tgl 02/04/2019 Nominal Rp 1.393.000.000;Surat Promes/Aksep Nominal Rp 1.393.000.000;Otorisasi Transaksi Pinjaman (OTP) Tgl 02/04/2019 Nominal Rp3.600.000.0000;Surat Promes/Aksep Nominal Rp 3.600.000.000, Rekap PO;Otorisasi Transaksi Pinjaman

(OTP) Tgl 10/05/2019 Nominal Rp1.393..000.000;Surat Promes/Aksep Surat Promes/Aksep Nominal Rp1.393.000.000;Otorisasi Transaksi Pinjaman (OTP) Tgl 10/05/2019 Nominal Rp3.600.000.000;Surat Promes/Aksep Nominal Rp 3.600.000.000;Otorisasi Transaksi Pinjaman (OTP) Tgl 10/07/2019 Nominal Rp1.393.000.000;Surat Promes/Aksep Nominal Rp 1.393.000.000;Otorisasi Transaksi Pinjaman (OTP) Tgl 10/07/2019 Nominal Rp3.600.000.000;Surat Promes/Aksep Nominal Rp 3.600.000.000, Rekap PO;Review KJPP dari internal Appraisal

EVIKURNIASIH als EVI kembali menghubungi saksi Alvi Doni, maka saksi AlviDoni memberitahukan kode OTP tersebut kepada terdakwa 1. EVIKURNIASIH als EVI; setelah semua data pribadi, data kartu kredit dan kodeOTP diberikan oleh saksi Alvi Doni kepada terdakwa 1. EVI KURNIASIH alsEVI, lalu terdakwa 2.

EKA SUSANTY ARIYA alias IKA yang mengaku bernama Evidari layanan Visa Master Card Bank BRI, menegaskan ulang kembaliuntuk promo kenaikan limit dan belanja online kartu kredit milik saksi ,lalu meyakinkan saksi bahwa proses akan berlangsung hari itu dan untukkode OTPnya akan muncul lewat sms pada ponsel saksi Alvi Donisehingga saksi Alvi Doni diminta untuk membantu mengkonfirmasi nomorkode OTP tersebut kepada Terdakwa 3.

EKA SUSANTY ARIYA alias IKAyang mengaku pihak Bank BRI;Bahwa selanjutnya saksi Alvi Doni mendapatkan kode OTP melalui pesansingkat di ponselnya dan ketika Terdakwa 1. EVI KURNIASIH als EVIkembali menghubungi saksi , maka saksi memberitahukan kode OTPtersebut kepada Terdakwa 1.

EVI KURNIASIH als EVI kembalimenghubungi saksi Alvi Doni saksi Alvi Doni untuk menanyakan kode OTPnya dimana saksi Alvi Doni memberitahukan kode OTP tersebut kepadaTerdakwa 1. EVI KURNIASIH als EVI;Bahwa setelan semua data pribadi, data kartu kredit dan kode OTPdiberikan oleh saksi Alvi Doni kepada Terdakwa 1. EVI KURNIASIH als EVI,lalu Terdakwa 2.

EVI KURNIASIH als EVIkembali menghubungi saksi Alvi Doni saksi Alvi Doni untuk menanyakan kodeOTP nya dimana saksi Alvi Doni memberitahukan kode OTP tersebut kepadaTerdakwa 1. EVI KURNIASIH als EVI, setelan semua data pribadi, data kartukredit dan kode OTP diberikan oleh saksi Alvi Doni kepada Terdakwa 1. EVIKURNIASIH als EVI, lalu Terdakwa 2.