PELAKSANA TUGAS BUPATI BIAK NUMFOR VS dr. EDDY LEUNARDUS RUMBARAR;

Menyatakan sah Surat Perintah Penunjukan Pelaksana TugasDirektur Rumah Sakit Umum Daerah Biak Numfor denganNomor 875/1/323 per tanggal 20 November 2017 denganmenunjuk dr Richard Richardo Mayor yang dijadikan obyeksengketa;3.

keputusan mutasi jabatan (objek sengketa)yang bersifat strategis terhadap Penggugat yang masih memegangjabatan Direktur RSUD Kabupaten Biak Numfor sebagaimana dimaksudPasal 132A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan danPemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, juncto SuratKepala Kepegawaian Negara Nomor: K.2630/V.203/99 Tanggal 5Februari 2016 Tentang Kewenangan Pelaksana

Bahwa wujud objek sengketa a quo tidak sesuai dengan formatbaku tata naskah penerbitan surat perintah pelaksana tugassebagaimana yang telah ditentukan dalam Lampiran Surat KepalaBadan Kepegawaian Negara Nomor : K.2630/V.203/99 tanggal 5Februari 2016 tentang Kewenangan Pelaksanaan Harian dan PelaksanaHalaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 277 K/TUN/2019Tugas Dalam Aspek Kepegawaian.

Haltersebut juga dibuktikan dengan adanya dua (2) Keputusan yang berlakuyaitu Surat Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor : SK.821.210 tanggal16 Maret 2016 dan surat perintah Penunjukan Pelaksana Tugas dalamhal ini objek sengketa a quo untuk melaksanakan tugas yang samasehingga timbul dualisme kepemimpinan yang berjalan sehinggamenimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraantugastugas rutin di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Biak Numforserta tidak dicantumkan landasan hukum sebagai dasar penerbitanobjek

KEPALA SATUAN KERJA PELAKSANA JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI PAPUA (TANAH MERAH) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI BESAR PELAKSANA JALAN NAISONAL XVIII VS PT. CAHAYA MAS PERKASA;

PUTUSANNomor 291 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:KEPALA SATUAN KERJA PELAKSANA JALANNASIONAL WILAYAH Ill PROVINSI PAPUA (TANAHMERAH) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAIBESAR PELAKSANA JALAN WNASIONAL XVIII,tempat kedudukan di Jalan Trans Papua, Tanah Merah,Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua;Dalam hal ini diwakili oleh Hartono, SST

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KEPALA SATUANKERJA PELAKSANA JALAN NASIONAL WILAYAH Ill PROVINSIPAPUA (TANAH MERAH) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI BESARPELAKSANA JALAN NASIONAL XVIII2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 15 Juli 2019, oleh Dr. H.

Menyatakan Terdakwa KUSMANTO, S.Pd Bin SUDARYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kepala Desa ikut serta sebagai pelaksana kampanye pemilu ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; 3.

Kampanye Pemilu;Pengadilan Negeri Pemalang Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2014/PN Pml(Pemilu) Halaman18Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakimmerumuskan unsurunsur tindak pidana dalam pasal 278 UndangUndang R I Nomor 8 Tahun2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD sebagai berikut;1 Setiap pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan KepolisianNegara Republik Indonesia, kepala desa, dan perangkat desa2 Dilarang ikut serta sebagai pelaksana Kampanye

Ima Setiawati, SE dari partai PDIPerjuangan nomor urut 2 untuk surat suara Propinsi, sedangkan surat suara DPR pusat maupunDPRD Kabupaten adalah terserah sesuai pilihan warga sendiri;Menimbang bahwa berdasarkan pasal 79 UndangUndang Nomor 8 tahun 2012tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD , ayat (1) Pelaksana KampanyePemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota terdiri atas pengurus partaiPengadilan Negeri Pemalang Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2014/PN Pml(Pemilu) Halaman20politik

Ayat (2) Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPDterdiri atas calon anggota DPD, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh PesertaPemilu anggota DPD.

Kampanye, dimana berdasarkan pasal278 UndangUndang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD danDPRD, dengan menunjuk pada pasal 86 ayat (3) UndangUndang Nomor 8 tahun 2012tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, terdakwa sebagai Kepala Desadilarang untuk ikut menjadi Pelaksana Kampanye, sehingga dengan pertimbangan tersebutMajelis Hakim berpendapat unsur dilarang ikut serta sebagai pelaksana Kampanye Pemilutelah terpenuhi;Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut maka

bahwa perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa telah terbukti secara sahmenurut hukum dan menyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana KepalaDesa ikut serta sebagai pelaksana kampanye pemilu, sebagaimana diatur dan diancam dalampasal 278 UndangUndang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR,DPD dan DPRD;Menimbang bahwa, sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidakmenemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri maupun perbuatanterdakwa, yang

MUHAMMAD SHOLEH, S.H VS KEPALA BNPB selaku KETUA PELAKSANA GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19;

MUHAMMAD SHOLEH, S.H vs KEPALA BNPB selaku KETUA PELAKSANA GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19;

Bahwa,Termohon sebagai Pengarah Gugus Tugas Percepatan PenangananCOVID19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a memilikitugas:a. memberikan arahan kepada Pelaksana dalam melaksanakanpercepatan penanganan COVID19; danb. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatanpenanganan COVID 19;11.Bahwa, Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVIDL9sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b memiliki tugas:a. menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatanpenanganan COVID19;b.

Bahwa ketentuan Pasal 6 Keppres 9/2020, mengatur sebagaiberikut:Pasal 6:Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid19sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, memiliki tugas:a. menetapkan dan = melaksanakan rencana operasionalpercepatan penanganan Covid19;b. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatanpercepatan penanganan Covid19;Halaman 39 dari 56 halaman.

Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Keppres 9/2020,Termohon telah menetapkan struktur organisasi, sekretariat, dantata kerja pelaksana gugus tugas percepatan penanganan CoronaVirus Disease 2019 (Covid19) sebagaimana Keputusan KetuaPelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona VirusDisease 2019 (Covid19) Nomor 20 Tahun 2020 tentangPerubahan Ketiga Atas Keputusan Ketua Pelaksana Gugus TugasPercepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid19)Nomor 16 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas, Struktur

Organisasi,Sekretariat, dan Tata Kerja Pelaksana Gugus Tugas PercepatanPenanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid19) (selanjutnyadisebut Keputusan Gugus Tugas 20/2020);.

Bahwa Termohon selaku Ketua Pelaksana Gugus TugasPercepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid19)mempunyai tugas untuk menetapkan dan melaksanakan rencanaoperasional percepatan penanganan Covid19 danmengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatanpercepatan penanganan Covid19 sebagaimana tercantum dalamKeputusan Gugus Tugas 20/2020;.

SAMSUDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana setiap pelaksana Kampanye Pemilu yang dengan sengaja memberikan uang sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara tidak langsung sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;2.

1 (satu) bendel Model K2-PK.NAS Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat Nasional Tahun 2019 (Partai Keadilan Sejahtera). 1 (satu) bendel Model K3-PK.PROV Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tingkat Provinsi Tahun 2019 (Partai Keadilan Sejahtera). 1 (satu) bendel Model K4-PK.KAB/KOTA Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 (Partai Keadilan Sejahtera).

Setiap pelaksana, peserta, dan/ timKampanye Pemilu yang dengan sengaja yang menjanjikan ataumemberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanyePemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksuddalam Pasal 280 ayat (1 ) huruf jUnsurunsur pasal ini antara lain:e Unsur Setiap pelaksana, peserta, dan/ tim Kampanye Pemilu. Terkaitdengan unsur pasal ini, kami selaku tim penasehat hukum juga akanberpandangan obyektif.

Bukti yang dimunculkan oleh Sdr.Jaksa PenuntutUmum melalui dokumen model K4PK.KAB/KOTA terkait NAMAHalaman 4 dari 66 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN PwrPELAKSANA KAMPANYE PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTATAHUN 2019, dan beberapa keterangan saksi memang dengan jelas,Terdakwa tercantum dalam susunan nama pelaksana kampanye padanomor urut52. Dengan demikian secara formal, memang Terdakwa menjadibagian dari Tim Pelaksana Kampanye.Unsur yang dengan sengaja.

Partai Keadilan Sejahtera( PKS ) membuat kebijakan bahwa pelaksana kampanye ditingkatkabupaten menurut aturan memang disampaikan kepada KPU KabupatenPurworejo. Namun tim/pelaksana kampanye di tingkat bawahnya dibentuktim khusus yang dinamakan tim inti, dan tim inti ini yang berhubungandengan Terdakwa. Tim inti dapat melakukan rekruitmen ditingkatbawahnyayang nantinya dapat membantu sosialisasi atau mengenalkan Caleglangsung ke masyarakat.

Untuk disebut sebagaiPeserta Kampanye harus ada pelaksanaan kampanye' yangdiselenggarakan oleh Pelaksana Kampanye, terdapat peserta kampanyedan lokasi pelaksanaan kampanye.

Ketua Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas HukumUndip SemarangBahwa yang dimaksud dengan Pelaksana Kampanye adalah yangtertuang dalam Pasal 270 Undangundang Nomor 7 Tahun 2017tentang Pemilihan Umum, yaitu : Pelaksana Kampanye Pemilu anggotaDPR terdiri atas pengurus Partai Politik peserta Pemilu DPR, calonanggota DPR, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasiyang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPR, dan seorang Calegtermasuk didalamnya;Bahwa ada laranganlarangan bagi Pelaksana

BADAN PELAKSANA OTORITA DANAU TOBA;

ALIANDOE, DKK VS KEPALA UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA;

., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokatpada Kantor Advokat Boyamin Saiman Law Firm, beralamatdi Jakarta barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal22 Juni 2020;Para Pemohon Kasasi;LawanKEPALA UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADUSATU PINTU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,tempat kedudukan di Jalan Yos Sudarso Nomor 2729,Tanjung Priok, Jakarta Utara;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Anggrito Dwi Harnowo,S.H., dan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia,Pegawai Bagian Hukum pada Kantor Walikota

Dalam Pokok Perkara/Sengketa:1.2.4.Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;Menyatakan batal dan/atau tidak sah Objek Sengketa yang diterbitkanTergugat berupa Surat Keputusan Kepala Unit Pelaksana PelayananTerpadu Satu Pindu Kota Administrasi Jakarta Utara, Nomor5/C.37B/31.72/1.785.51/2019 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB)Kelas B di Jalan Taman Pluit Putri, Kelurahan Pluit, KecamatanPenjaringan, Jakarta Utara tertanggal 8 Januari 2019;.

Mewajibkan Termohon Kasasi (Ssemula Terbanding/Tergugat) untukmenunda Surat Keputusan Kepala Unit Pelaksana Pelayanan TerpaduSatu Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara, Nomor 5/C.37B/31.72/1.785.51/2019 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kelas B diJalan Taman Pluit Putri, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan,Jakarta Utara tertanggal 8 Januari 2019, untuk ditunda pelaksanaannyasampai ada Putusan Pengadilan yang mempunyai Kekuatan HukumTetap (inkracht van gewijsde);B.

Menyatakan batal dan/atau tidak sah Objek Sengketa yang diterbitkanTergugat berupa Surat Keputusan Kepala Unit Pelaksana PelayananTerpadu Satu Pindu Kota Administrasi Jakarta Utara, Nomor 5/C.37B/31.72/1.785.51/2019 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB)Kelas B di Jalan Taman Pluit Putri, Kelurahan Pluit, KecamatanPenjaringan, Jakarta Utara tertanggal 8 Januari 2019;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KepalaUnit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota AdministrasiJakarta Utara, Nomor 5/C.37B/31.72/1.785.51/2019 tentang IzinMendirikan Bangunan (IMB) Kelas B di Jalan Taman Pluit Putri,Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara tertanggal 8Januari 2019;4.

ADJIT SINGH GILL, MD VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR SELAKU KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH (P2T) WADUK SUKAMAHI;

., kKewarganegaraan Indonesia, Advokat, beralamat diKota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal26 Agustus 2020;Pemohon Kasasi;LawanKEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGORSELAKU KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH(P2T) WADUK SUKAMAHI, tempat kedudukan di JalanTegar Beriman, Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor,Provinsi Jawa Barat;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat

MITRA PEMBANGUNAN SULTRA VS KELOMPOK KERJA (POKJA) B.3.5 BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH SULAWESI TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2022;;

BADAN PELAKSANA OTORITA TOBA;

BADAN PELAKSANA OTORITA DANAU TOBA, tempatkedudukan di Jalan Kapten Pattimura Nomor 125,Kelurahan Darat, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan,yang diwakili oleh Arie Prasetyo, S.T., MAUD, IAI., jabatanDirektur Utama;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dra. DessyRuhati, M.

(satu juta tujuh ratus tiga puluh sembilanribu sembilan puluh dua meter persegi), atas nama Pemilik HakBadan Pelaksana Otorita Danau Toba;Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 584 K/TUN/2020yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Kepala Kantor Pertanahan TobaSamosir;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut:a. Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 01, tanggal 20 Desember 2018,Surat Ukur Nomor 23/Toba Samosir/2018, tanggal 13 November2018, luas 1.050.836 m?

(satu juta tujuh ratus tiga puluh sembilanribu sembilan puluh dua meter persegi), atas nama Pemilik HakBadan Pelaksana Otorita Danau Toba;yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Kepala Kantor Pertanahan TobaSamosir;4.

Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 01 tanggal 20 Desember 2018,atas nama Pemegang Hak Badan Pelaksana Otorita Danau Toba,berkedudukan di Medan, Nomor Sertipikat 02.19.00.0000001, SuratUkur tanggal 13 November 2018 Nomor 23/Toba Samosir/2018, luas1.050.836 m? (satu juta lima puluh ribu delapan ratus tiga puluhenam meter persegi), Peta Pendaftaran Nomor 47.155.25255251,NIB 02.19.0000.00046, terletak dalam Provinsi Sumatera UtaraKabupaten Toba Samosir;b.

Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 02 tanggal 20 Desember 2018,atas nama Pemegang Hak Badan Pelaksana Otorita Danau Toba,Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 584 K/TUN/2020berkedudukan di Medan, Nomor Sertipikat 02.19.00.00.00002, SuratUkur tanggal 13 November 2018 Nomor 24/Toba Samosir/2018, luas1.739.092 m?

SINAR INDOJAYA PERMAI dalam hal ini diwakili oleh : Tuan DJAJA HENDRAWAN, MBA VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI SELAKU KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL CIBITUNG - CILINCING;

., dan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia, ParaAdvokat pada Kantor Hukum Endang Suharta Dan Rekan,beralamat di Jakarta Timur, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 011/EsAdv/IV/2001, tanggal 19 April 2021;Pemohon Kasasi;LawanKEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASISELAKU KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAHJALAN TOL CIBITUNGCILINCING, tempat kedudukan diKomplek Lippo Cikarang Blok B 4 Jalan Daha, Cibatu,Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Riyanto S.

PLN PERSERO PENYALUR DAN PUSAT PENGATUR BEBAN (P3B) JAWA-BALI AREA PELAKSANA PEMELIHARAAN BANDUNG VS NY. EUCHARIA DAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG;

PT PLN (Persero) TRANSMISI JAWA BAGIANTENGAH DAHULU PT PLN PERSERO PENYALURDAN PUSAT PENGATUR BEBAN (P3B) JAWABALIAREA PELAKSANA PEMELIHARAAN' BANDUNG,tempat kedudukan di Perseroan Terbatas berkantorpusat di Jakarta, yang diwakili oleh Edwin Nugraha Putra,jabatan General Manager PT PLN (Persero) TransmisiJawa Bagian Tengah;Selanjutnya dalam hal ini diwakili olen kuasaDrs. M. Utomo A.

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG SELAKU KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH., II. PPK PENGADAAN TANAH JALAN TOL CILEUNYI - SUMEDANG - DAWUAN I DAN SOREANG - PASIR KOJA;

Menyatakan batal atau tidak sah;Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung selakuKetua Pelaksana Pengadaan Tanah Nomor 104/KEP.32.04/IX/2018tentang Penetapan KJPP Aditya Iskandar & Rekan sebagai NilaiPertanahan pada Pelaksanaan Pengadaan Tanah PembangunanJalan Tol CileunyiSumedangDawuan di Desa Cileunyi Wetan,Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, tanggal 28 September2018;3.

Menyatakan batal atau sah:Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung selakuKetua Pelaksana Pengadaan Tanah Nomor 104/KEP.32.04/IX/2018tentang Penetapan KJPP Aditya Iskandar & Rekan sebagai nilaiPertanahan pada Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pembangunan JalanTol CileunyiSumedangDawuan di Desa Cileunyi Wetan, KecamatanCileunyi, Kabupaten Bandung:4.

Mewajibkan Tergugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi untukmencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan KabupatenBandung selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Nomor104/KEP.32.04/IX/2018 tentang Penetapan KJPP Aditya Iskandar &Rekan Sebagai Nilai Pertananan pada Pelaksanaan Pengadaan TanahPembangunan Jalan Tol CileunyiSumedangDawuan di Desa CileunyiWetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung tersebut;5.

K/TUN/20202020 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari PemohonKasasi dan Termohon Kasasi II tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,putusan Judex Facti sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalampenerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa objek sengketa adalan Keputusan Kepala Kantor PertanahanKabupaten Bandung Selaku Ketua Pelaksana

Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, KabupatenBandung, tanggal 28 September 2018, belum ada kerugian yangdiderita oleh Penggugat dan kerugian baru dirasakan oleh Penggugatatas kinerja KJPP; Bahwa pengujian terhadap objek sengketa di Pengadilan Tata UsahaNegara bersifat ex func yaitu sampai dengan diterbitkannya suratkeputusan, maka dengan demikian Penggguat terbukti tidakmempunyai kepentingan yang dirugikan untuk mempersoalkan secarahukum Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten BandungSelaku Ketua Pelaksana

- AHMAD.SH MELAWAN- 1.Panitia Pelaksana Pencalonan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Teluk Lancar / Tim IX (Sembilan)- 2.Kepala Desa Teluk Lancar Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis- 3.Camat Bantan- 4.Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Bengkalis- 5.Pemerintah Republik Indonesia C.q. Bupati Bengkalis Riau

Panitia Pelaksana Pencalonan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) DesaTeluk Lancar / Tim IX (Sembilan), Alamat jalan UtamaDesa Teluk Lancar Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalisselanjutnya disebut sebagai ........................ TERGUGATI;2. Kepala Desa Teluk Lancar Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis,Alamat jalan Utama Desa Teluk Lancar Kecamatan BantanKabupaten Bengkalisselanjutnya disebut sebagai .........................TERGUGATH;3.

Bantan (Tergugat perkara a quo).Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada poin 8, karena dalampenetapan Panitia Pelaksana Pencalonan Badan Permusyawaratan Desa(BPD) Desa Teluk Lancar Kec. Bantan telah dilaksanakan berdasarkanUndangundang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PeraturanPemerintah Nomor 43 Tahun2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undangundang Nomor 6 Tahun 2014tentang Desa.5.

Bantan priode 2015 2021 berdasarkan pada UndangundangNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43Halaman (12) dari 23 // Putusan No: 2/Pdt.G/2015/PN.BlIs;Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undangundang Nomor 6 Tahun2014 tentang Desa yang sesuai dengan surat dari Tergugat Ill Nomor100/TAPEM/XU/20U/971 tanggal 9 Desembev 2014.Dengan demikian Penggugat jelas tidak berkualitas mengajukan gugatandalam perkara ini, karenanya beralasan hukum majelis hakim menolakgugatan Penggugat

Bantan priode 2015 2021 berdasarkan pada UndangundangNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undangundang Nomor 6 Tahun2014 tentang Desa yang berdasarkan surat dari Tergugat Ill perkara quoNomor: 100/TAPEM/XI1/2014/971 tanggal 9 Desember 2014.Dengan demikian Penggugat jelas tidak berkualitas mengajukan gugatandalam perkara ini, karenanya beralasan hukum Majelis Hakim menolakgugatan Penggugat seluruhnya atau setidak tidaknya menyatakan

Bantan priode 2015 2021 berdasarkan pada UndangundangNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undangundang Nomor 6 Tahun2014 tentang Desa yang berdasarkan surat dari Tergugat Ill perkara quoNomor: 100/TAPEM/X1V/2014/971 tanggal 9 Desember 2014.Dengan demikian Penggugat jelas tidak berkualitas mengajukan gugatandalam perkara ini, karenanya beralasan hukum Majelis Hakim menolakgugatan Penggugat seluruhnya atau setidak tidaknya menyatakan

DEWAN KAWASAN SABANG (DKS) TERDIRI DARI PELAKSANA TUGAS GUBERNUR PROVINSI ACEH WALIKOTA SABANG DAN BUPATI ACEH BESAR., III. Ir. RAZUARDI, M.T VS Dr. Drs. SAYID FADHIL, SH.,MH;

Keputusan Gebernur Aceh Selaku Ketua Dewan Kawasan SabangNomor 515/40/2019 Tentang Pengangkatan Pelaksana TugasKepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas DanPelabuhan Bebas Sabang, tanggal 16 Januari 2019 atau 10 Jumadilawal 1440 H;Sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap(Inkracht Van Gewijsde);DALAM POKOK PERKARA:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan batal/tidak sah:a.

Keputusan Gebernur Aceh Selaku Ketua Dewan Kawasan SabangNomor 515/40/2019 Tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas KepalaBadan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan PelabuhanBebas Sabang, tanggal 16 Januari 2019 Atau 10 Jumadil Awal 1440H;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut: Surat Keputusan Bersama Gubernur Aceh, Walikota Sabang DanBupati Aceh Besar Selaku Dewan Kawasan Sabang (DKS):Halaman 3 dari 9 halaman.

Mewajibkan Tergugat II untuk mencabut:Keputusan Gebernur Aceh Selaku Ketua Dewan Kawasan SabangNomor 515/40/2019 Tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas KepalaBadan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan PelabuhanBebas Sabang, tanggal 16 Januari 2019 atau 10 Jumadil awal 1440 H:5. Mewajibkan Tergugat dan Tergugat II untuk merehabilitasi nama baikdan kedudukan Penggugat seperti semula sebagai Kepala BadanPengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan BebasSabang (BPKS);6.

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi GUBERNURACEH SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN SABANG (DKS),Pemohon Kasasi Il DEWAN KAWASAN SABANG (DKS) TERDIRIDARI PELAKSANA TUGAS GUBERNUR PROVINSI ACEH,WALIKOTA SABANG, DAN BUPATI ACEH BESAR dan PemohonKasasi Ill Ir. RAZUARDI, M.T;2.

PLN PERSERO PENYALUR DAN PUSAT PENGATUR BEBAN (P3B) JAWA-BALI AREA PELAKSANA PEMELIHARAAN BANDUNG VS NY. EUCHARIA DAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG;

PLN (PERSERO) PENYALURDAN PUSAT PENGATUR BEBAN (P3B) JAWABALIAREA PELAKSANA PEMELIHARAAN BANDUNG,tempat kedudukan di Jalan Moh. Toha KM.4, Gl.Cigereleng, Bandung, yang diwakili oleh Edwin NugrahaPutra, jabatan General Manager;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Drs. M.

ROIDAHKetua Pelaksana Pengadaan Tanah

NURIDINKetua Pelaksana Pengadaan Tanah

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAo Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara perdata gugatan,pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaiberikutdi bawah ini, dalam perkara keberatan terhadap bentuk dan/ataubesarnyagantikerugian dalam Pengadaan Tanah Bagi PembangunanUntuk Kepentingan Umum, antara :NURIDIN, Tempat/ tanggal lahir Tegal, 01 Juli 1943, pekerjaan petani,beralamat di Desa Karangjati RT. 03 RW. 01Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, sebagaiPENGGUGAT :MELAWANKetua Pelaksana

Pelaksana Pengadaan tanahtidak dapat mengintervensi atau mencampuri penilaian ganti kerugiankarena Lembaga Penilai bersifat independen.Bahwa sesuai dengan pasal 63 ayat (1) jo pasal 66 Peraturan PresidenNomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan TanahBagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Penetapan besarnyanilai ganti kerugian dilakukan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanahberdasarkan hasil penilaian jasa penilai dan nilai ganti kerugian yangdinilai oleh Penilai merupakan nilai pada saat

pengumuman penetapanlokasi pembangunan untuk kepentingan umum bukan pada saatsekarang/ setelah proses pelaksanaan pengadaan tanah berlangsung.Bahwa Pelaksana Pengadaan tanah Jalan Tol Pejagan Pemalangwilayah Kabupaten Tegal menyampaikan nilai ganti kerugian kepadapara pemilik hak yang terkena obyek pengadaan tanah termasuk kepadaPenggugat adalah berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai sehinggaPelaksana Pengadaan tanah Jalan Tol Pejagan Pemalang wilayahKabupaten Tegal dalam melaksanakan tugasnya

Nuridin dan Roidah datang;Bahwa sebelum sosialisasi tanah saksi disurvey oleh TeamPelaksana, dan saksi tahu karenadi SMS oleh Team Pelaksana;Bahwa jarak antara Survey dengan udangan yang kedua sekitar 1(Satu) bDulan; 222 +2222 en ne nnn n nen ee nene eeeBahwa yang hadir pada undangan Sosialisasi antara lain BapakSularto dari Team Pengadaan Jalan Tol, Bapak Makmuri dan BapakPuji GUnawan dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tegal,Kepala Desa Karangjati beserta Perangkatnya, dan aparatKecamatan