Ditemukan 151182 data
141 — 21
181 — 86
1.DELFAMER ALEXANDER SIMBOLON
2.MAKMUR SIBUEA Als BUEA
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU Cq KASAT RESKRIM SELAKU PENYIDIK
29 — 16
Hartadi Tani
Termohon:
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Jakarta Cq Kepala BBPOM Medan
82 — 17
1.NISWATUL MUNIRAH
2.AHMAD FAWAID
Termohon:
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA RESOR LUMAJANG cq. KASAT RESKRIM POLRES LUMAJANG
141 — 17
Pada dasarnya menurut KUHAP, penggeledahan itu terbagi menjadidua, penggeledahan rumah. Penggeledahan rumah adalah tindakanpenyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnyauntuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan ataupenangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAPPenggeledahan badan.
Tata cara penggeledahan. Penggeledahan dilakukan dengan caracara yang diatur dalam Pasal 33 Ayat (1) KUHAP, yang berbunyi :16. Dengan Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri setempat penyidik dalammelakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan yang diperlukan;17. Jadi pada dasarnya menurut Pasal 33 Ayat (1) KUHAP,Penggeledahan itu dapat dilakukan dengan Surat Izin Ketua PengadilanNegeri setempat.
Cukup memberitahu Pengadilan Negeri pada wilayahhukum dimana Penggeledahan itu akan dilakukan (c.q. di KabupatenMadiun )24. sebagamana diatur dalam Pasal 36 KUHAPBahwa karena Pemohon salah menunjuk Pasal sebagai dasar hukumpermohonan yang diajukan, maka berakibat salah pula uraian dan alasanyang diajukannya, karenanya permohonan pra Peradilan ini mohon ditolak4.Pemohon menciptakan Pasal tersendiri diluar KUHAP dengan caramencampur aduk Penggeledahan dan Penyitaan: bahwa Penggeledahan dan Penyitaan
merupakan kegiatan Penyidik yangtidak bisa dicampur aduk dijadikan dalam satu ketentuan, lagipula antarakeduanya diatur pada pasal yang terpisah yakni : Penggeledahan diatur Pasal 32 KUHAP sampai dengan Pasal 37KUHAP Penyitaan diatur Pasal 38 KUHAP sampai dengan Pasal 46 KUHAP bahwa karena dicampur aduk antara Penggeledahan dan Penyitaan makadisamping menyulitkan Termohon memberikan jawaban, juga seolah olahberakibat antara Penggeledahan dan Penyitaan saling mempengaruhi,Halaman 7 dari 45, Putusan
Halaman 11 dari 45, Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Lmj101520253035Pasal 1 Angka 17 KUHAP menguraikan difinisi penggeledahan sbb :Penggeledahan rumah adalah tindakan Penyidik untuk memasukirumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukantindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapandalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang undangMemperhatikan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur pokokPasal 1 Angka 17 KUHAP Tentang Penggeledahan Rumah adalah :Penyidik
MUHAMAD KARIYADI Bin TASRIPIN
Termohon:
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA RESOR LUMAJANG cq. KASAT RESKRIM POLRES LUMAJANG
156 — 24
Yaitupenindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan,pemeriksaan surat, pemanggilan , tindakan pemeriksaan dan penyerahanberkas kepada Penuntut Umum ;Lebin lanjut Yahya (hal 249) menjelaskan bahwa penggeledahan adalahtindakan penyidik yang dibenarkan undangundang untuk memasuki danmelakukan pemeriksaan di rumah tempat kediaman seseorang atau untukmelakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang ;Pada dasarnya menurut KUHAP, penggeledahan itu terbagi menjadi dua,penggeledahan
Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untukmemasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukantindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam haldan menurut cara yang diatur dalam KUHAP Penggeledahan badan.Penggledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaanbadan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras adapada badannya atau dibawanya serta untuk disita ;Tata cara penggeledahan.
Penggeledahan dilakukan dengan caracara yangdiatur dalam Pasal 33 Ayat (1) KUHAP, yang berbunyi :Dengan Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri setempat penyidikdalammelakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan yangdiperlukan ;Jadi pada dasarnya menurut Pasal 33 Ayat (1) KUHAP, Penggeledahan itudapatdilakukandenganSuratIzin ~=KetuaPengadilan NegeriHalaman 6 dari 32 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2019/PN Lmjsetempat.Tegasnya Sebelum melakukan penggeledahan penyidik lebih dahulumeminta surat izin
sebanyak satu bendel;Bahwa pada saat itu yang mengambil uang tersebut adalah petugas dariPolres Lumajang;Bahwa saksi mengikuti penggeledahan tersebut namun saksi tidakmengikuti penggeledahan disemua ruangan;Bahwa pada saat penggeledahan Penasehat Hukum Pak Karyadi yaitu IbuIda ada datang dan pada saat itu tidak menyampaikan keberatan ataspenggeledahan tersebut;Bahwa setelah selesai penggeledahan barangbarang yang ditemukandiinventarisir lalu diketik dan dicetak oleh Petugas Polres Lumajang dankemudian
Termohon telah membuat Surat Perintah Penggeledahan kepadapenyidik/penyidik pembantu untuk melakukan penggeledahan terhadap rumah dan kantorPemohon, bukti surat T19 dan T20 berupa berita acara penggeledahan rumah dan kantordan tempat tertutup lainya tanggal 7 Agustus 2019, bukti ini menunjukan bahwa padatanggal 7 Agustus 2019 telah dilakukan Penggeledahan terhadap rumah dan kantor milikPemohon oleh Termohon, bukti surat T21 berupa surat permintaan persetujuanpenggeledahan yang ditujukan kepada Ketua
Ahmad Prioady alias Pri Cekot bin Alm. Pak Totok
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Republik Indonesia, cq. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, cq. Kepala Kepolisian Resort Situbondo, cq. Kasat Narkoba Polres Situbondo.
2.Kantor Kepolisian Resort Situbondo
113 — 15
DIMAKSUD PADA AYAT (1) WAJIBDILENGKAPI SURAT PERINTAH PENGGELEDAHAN YANGDITANDATANGANI OLEH PENYIDIK ATAU ATASAN PENYIDIK SELAKUPENYIDIK.
Bahwa pada saat melakukan penggeledahan, TERMOHON tidakmembawa dan menunjukan Surat Perintan Penggeledahan dari PengadilanNegeri Setempat serta tidak menunjukan Surat Perintah Penggeledahan yangditandatangani oleh Kepala Penyidik dan saat melakukan PenggeledahanTIDAK disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orangsaksi;Il. ANALISA YURIDIS.Halaman 8 dari 22 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN SitA.
PENGGELEDAHAN DIMAKSUD PADA AYAT (1) WAJIBDILENGKAPI SURAT PERINTAH PENGGELEDAHAN YANGDITANDATANGANI OLEH PENYIDIK ATAU ATASAN PENYIDIK SELAKUPENYIDIK.
(c) MENUNJUKKANSURAT PERINTAH TUGAS DAN SURAT PERINTAH PENGGELEDAHAN. (e)MEMPERHATIKAN DAN MENGHARGAI HALHAK ORANG YANGDIGELEDAH; UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KitabUndangUndangHukum Acara Pidana (KUHAP),Pasal 32 : Untuk Kepentingan penyidikan,penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaianatau penggeledahan badan mnurut tata cara yang ditentukan dalam undangundang ini. Pasal 33 KUHAP : (1).
Perihal Penggeledahan, Penangkapan dan Penyitaandapat dikatagorikan melanggar perlindungan hukum dan HakAsasi Manusia, jika penggeledahan yang dilakukan oleh Termohonmelanggar Undangundang dan peraturan yang berlaku.
Betty Rodearni Sinaga
Termohon:
1.Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara
2.Kepala Kejaksaan Agung RI
95 — 37
JONATHAN RONNY KURNIAWAN Bin SUGIONO
Termohon:
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA c.q. KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH c.q. KEPOLISIAN RESOR WONOSOBO
125 — 51
DUNGDANG P. HUTAPEA
Termohon:
KEMENTERIAN KEUANGAN RI CQ DIREKTUR JENDERAL PAJAK CQ KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA TIMUR
153 — 64
PT. LOMBOK MULIA JAYA
Termohon:
Kepala Kepolisian Resor Praya Lombok Tengah
44 — 24
ANDRI VITTON MUBADILLAH
Termohon:
SATRESNARKOBA POLRESTA PASURUAN
100 — 50
NURKHOLIS, S.IP
Termohon:
Kejaksaan Agung RI, Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Cq. Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur
159 — 80
ini turunan berita acara penggeledahan tidak pernahdiberikan kepada Para Pemohon sebagaimana Pasal 33 KUHAPidana.10.
Bahwa Berita acara Penggeledahan yang dibuat oleh Termohontidak sesuai dengan Format berita acara penggeledahan/ Penyitaan ( BA16) sebagaimana Peraturan Jaksa Agung RI No.
Yang diberi tanda buktiP9;10.Foto copi berita acara penggeledahan tanggal 29 September 2021. Yangdiberi tanda bukti P10;11.
disita dan tidak ikutmenandatangani berita acara penyitaan; Bahwa saksi pernah dipanggil oleh Termohon sebanyak 2 kali yaknisekitar bulan September 2021 sebelum penggeledahan dilakukan dantanggal 15 November 2021 untuk dimintai keterangan; Bahwa saat penggeledahan dilakukan dan penyegelan disaksikan olehSekretaris KPU;2.
Foto copi Surat Perintah Penggeledahan tertanggal 27 September 2021ditandatangani Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur. Yang diberitanda bukti T6;Halaman 39 dari 56 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2021/PN Tjt7. Foto copi surat perihal permintaan ijin penggeledahan tanggal 27September 2021 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri TanjungJabung Timur. Yang diberi tanda bukti T7;8. Foto copi berita acara penggeledahan tanggal 29 September 2021. Yangdiberi tanda bukti T8;9.
DIAL SASMITA ALIAS TIKA BINTI TAMRIN
Termohon:
Kepala BNN RI Cq. Kepala BNN Provinsi Sumatera Selatan Cq. BNN Kab. Musi Rawas
209 — 63
MENGADILI:
- Menolak Permohonan Pra Pradilan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan bahwa Penggeledahan, Penyitaan dan penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon Dial Sasmita alias Tika Binti Tamrin adalah sah dan berdasarkan Hukum;
Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar NIHIL;
Surat perintah penggeledahan; danb.
Surat izin penggeledahan dari pengadilan, kecuali dalamkeadaan sangat perlu dan mendesak.Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2020/PN Llg(2) Penggeledahan pakaian dan/ atau badan terhadap perempuandilakukan oleh Polisi Wanita/PNS Polri wanita/wanita yang dipercayadan ditunjuk untuk diminta bantuannya oleh Penyidik/ PenyidikPembantu;Bahwa melihat dari ketentuan pasalpasal tersebut diatas, maka sudahsangat jelas dan tegas bahwa setiap tindakan Penggeledahan yangdilakukan oleh penyidik harus ada
hukum diatas terdapatfakta bahwa ternyata penggeledahan rumah yang dilakukan oleh Termohontidak dilengkapi dengan adanya surat izin penggeledahan dari KetuaPengadilan Negeri setempat dan juga tidak dilengkapi dengan Surat PerintahPenggeledahan dari atasan penyidik serta tidak pula melibatkan Kepala Desaatau Ketua Lingkungan setempat dengan di dampingi 2 (dua) orang saksi,dan tidak pula dibuatkan Berita Acara Penggeledahan serta tidak melibatkananggota Termohon yang Wanita mengingat yang dilakukan
PENGGELEDAHAN TERHADAP PEMOHONHalaman 22 dari 44 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2020/PN LlgBahwa karena keadaan yang sangat perlu dan mendesakberdasarkan pasal 34 KUHAP, Pasal 75 huruf e, f UndangUndang Nomor35 Tahun 2009, TERMOHON telah menerbitkan:a. Surat perintah penggeledahan Rumah/Tempat Tertutup Nomor:SP.Dah Rumah/Tempat/07/X/KA/PB.06/2020/BNNK tanggal 13September 2020;b. Berita Acara Penggeledahan Badan pada tanggal 14 September2020 yang telah ditandatangani oleh TERMOHON dan PEMOHON ;c.
Fotocopy Surat Perintah Penggeledahan Rumah/Tempat TertutupNomor: SP.DAHRUMAH/TEMPAT/07/X/KA/PB.06/2020/BNNK, tanggal13 Oktober 2020, (disebut bukti T10);11. Fotocopy Berita Acara Penggeledahan Rumah/tempat padatanggal 14 Oktober 2020, (disebut bukti T11);12. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tsk. An. ANDRE GIOPANOAlias GANO Bin MUKHTAR, tanggal 15 Oktober 2020 pukul 13.30 Wib,(disebut bukti T12);13. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tsk. An.
BENEDICTUS KOENTO HELYANTO
Termohon:
KEMENTERIAN KEUANGAN RI CQ DIREKTUR JENDERAL PAJAK CQ KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA TIMUR
206 — 90
1.Upi Notanubun
2.Maria Afdan
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH MALUKU Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR MALUKU TENGGARA
14 — 0
Gunawan S. Bonde
Termohon:
Kepolisian Negara RI cq. Kepolisian Daerah Gorontalo
35 — 0
PT. Inoac Osaka Internasional
Termohon:
Kepala Kepolisian Resort Kota Tangerang Tigaraksa Cq. Kasat Reskrim Cq. Penyidik
105 — 23
1.PT PALMA SATU
2.PT PANCA AGRO LESTARI
3.PT. SEBERIDA SUBUR
4.PT BANYU BENING UTAMA
5.PT KENCANA AMAL TANI
Termohon:
DIREKTUR PENYIDIKAN JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
72 — 18
DASWIR
Termohon:
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMERINTAH KAB. SERANG
57 — 16