Ditemukan 2065564 data
Urut Berdasarkan
Mungkin maksud Anda adalah :
pemusyawaratan
Penelusuran terkait :
Fatahillah ramli.
Dk vs ketua majelis permusyawaratan rakyat ri;
Bupati bungo vs supriadi dan ketua badan permusyawaratan dusun (bpd) sirih sekapur
Kec. jujuhan
Kabupaten bunggo
Provinsi jambi;
H. moch. supriyadi
Sh vs i. badan permusyawaratan desa trosobo
Kecamatan taman kabupaten sidoarjo.
Ii. h. heri achmadi
Sh.
Iii. panitia pemilihan kepala desa tahun 2018
Desa trosobo
Kecamatan taman
Kabupaten sidoarjo;
- ahmad.sh melawan
- 1.panitia pelaksana pencalonan badan permusyawaratan desa (bpd) desa teluk lancar / tim ix (sembilan)
- 2.kepala desa teluk lancar kecamatan bantan kabupaten bengkalis
- 3.camat bantan
- 4.badan pemberdayaan masyarakat dan pemeri
Register : 02-01-2020 — Putus : 27-02-2020 — Upload : 10-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5 P/HUM/2020 Tanggal 27 Februari 2020 — ., DK VS KETUA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT RI;
348 — 205 — Berkekuatan Hukum Tetap
348 — 205 — Berkekuatan Hukum Tetap
., DK VS KETUA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT RI;
Tertib Majelis Permusyawaratan RakyatHalaman 7 dari 57 halaman.
Berikut merupakan bunyi Pasal 2 dan Pasal3 UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:Bunyi Pasal 2 :(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota DewanPerwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yangdipilih melalui pemilinan umum dan diatur lebih lanjut denganundangundang;(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekalldalam lima tahun di ibu kota negara;(3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkandengan suara yang terbanyak;Bunyi Pasal
3:(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah danmenetapkan UndangUndang Dasar;(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atauWakil Presiden;(3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikanPresiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannyamenurut UndangUndang Dasar;Bahwa dengan berlakunya Peraturan Majelis Permusyawaratan RakyatRepublik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib MajelisPermusyawaratan Rakyat Republik Indonesia knususnya Pasal 29 ayat
Rakyat Republik Indonesiakhususnya Pasal 29 ayat (1) huruf e;IVTentang Pokok Perkara Dan AlasanAlasan Permohonan PengujianPeraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor1Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Majelis Permusyawaratan RakyatRepublik Indonesia21.22.Bahwa pada tanggal 27 September 2019 telah ditetapkan danberlakunya Peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat RepublikIndonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib MajelisPermusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;Bahwa Peraturan
Memang benar adanya Peraturan Majelis Permusyawaratan RakyatRepublik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata TertibMajelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yangditetapkan dan diberlakukan oleh Majelis Permusyawaratan RakyatRepublik Indonesia (Termohon), pada tanggal 27 September 2019.Sehingga perlu. diketahui pula bahwa Peraturan MajelisPermusyawaratan Rakyat Republik Indonesia a quo dibuat padamasa bakti anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat RepublikHalaman 44 dari 57 halaman.
Register : 15-10-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 11-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 158 PK/FP/TUN/2020 Tanggal 14 Desember 2020 — BUPATI BUNGO VS SUPRIADI DAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DUSUN (BPD) SIRIH SEKAPUR, KEC. JUJUHAN, KABUPATEN BUNGGO, PROVINSI JAMBI;
94 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
94 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUPATI BUNGO VS SUPRIADI DAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DUSUN (BPD) SIRIH SEKAPUR, KEC. JUJUHAN, KABUPATEN BUNGGO, PROVINSI JAMBI;
/SKA/JBI/VIII/2020, tanggal 24Agustus 2020;Termohon Peninjauan Kembali;DanKETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DUSUN (BPD)SIRIH SEKAPUR, KECAMATAN JUJUHAN, KABUPATENBUNGO, PROVINSI JAMBI, tempat kedudukan di KantorBPD Sirih Sekapur, Jalan Lintas Sumatera Km. 50, DusunHalaman 1 dari 8 halaman.
Putusan Nomor 158 PK/FP/TUN/2020Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr.
Register : 20-10-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 15-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 572 K/TUN/2020 Tanggal 14 Desember 2020 — KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) KEMIRI KECAMATAN PANTI KABUPATEN JEMBER., 3. BAIDOWI;
94 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
94 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) KEMIRI KECAMATAN PANTI KABUPATEN JEMBER., 3. BAIDOWI;
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)KEMIRI, KECAMATAN PANTI, KABUPATENJEMBER, tempat kedudukan di Balai Desa Kemiri,Kecamatan Panti, Kabupaten Jember;lll.
Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor : 02 Tahun 2019Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Kemiri Terpilihditerbitkan tanggal 26 September 2019, atas nama Baidowi:3. Mewajibkan kepada Tergugat dan Tergugat II Mencabut SuratKeputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan berupa:a.
Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat IIberupa Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor 02 Tahun2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Kemiri Terpilihditerbitkan tanggal 26 September 2019, atas nama Baidowi:4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbuldalam perkara ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat , Tergugat IIdan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:1. Kompetensi Kewenangan;2.
menolak permohonan kasasi dariPemohon Kasasi:Menimbang, bahwa terlepas dari alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalahKeputusan Tata Usaha Negara berupa : Surat Keputusan Panitia PemilihanKepala Desa Kemiri Nomor : O9/PPKD/IX/2019 tentang Penetapan CalonKepala Desa Terpilin, Desa Kemiri, Kecamatan Panti, Kabupaten Jemberditerbitkan tanggal 26 September 2019, atas nama Baidowi, yang diterbitkanoleh Tergugat I; dan Keputusan Badan Permusyawaratan
Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.Hum.,dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., HakimHakim Agung sebagai Anggota, danHalaman 5 dari 6 halaman.
Register : 26-02-2019 — Putus : 30-04-2019 — Upload : 12-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 42 PK/TUN/2019 Tanggal 30 April 2019 — BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TROSOBO, KECAMATAN TAMAN KABUPATEN SIDOARJO., II. H. HERI ACHMADI, SH., III. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2018, DESA TROSOBO, KECAMATAN TAMAN, KABUPATEN SIDOARJO;
128 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
128 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TROSOBO, KECAMATAN TAMAN KABUPATEN SIDOARJO., II. H. HERI ACHMADI, SH., III. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2018, DESA TROSOBO, KECAMATAN TAMAN, KABUPATEN SIDOARJO;
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TROSOBO,KECAMATAN TAMAN, KABUPATEN' SIDOARJO,tempat kedudukan di Jalan Raya Trosobo Nomor 17Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo;ll. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2018,DESA TROSOBO, KECAMATAN TAMAN,KABUPATEN SIDOARJO, tempat kedudukan di JalanRaya Trosobo Nomor 17 Kecamatan Taman, KabupatenSidoarjo;lll. H.
BPD 2018tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, Desa Trosobo,Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo tanggal 25 Maret 2018:Menyatakan batal dan tidak sah surat keputusan tata usaha negara yangditerbitkan Tergugat II berupa Surat Panitia Pemilinan Kepala Desa, DesaTrosobo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo Nomor: 02/ PanitiaPilkades /III/2018 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih tanggal25 Maret 2018;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan tata usahanegara berupa Surat Badan Permusyawaratan
Putusan Nomor 42 PK/TUN/2019Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 30 April 2019, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiKetua Majelis, bersamasama dengan Dr. H. Yodi M.
Register : 23-01-2014 — Putus : 03-04-2014 — Upload : 19-05-2014
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 26/B/2014/PT.TUN.SBY. Tanggal 3 April 2014 — SURATNO vs BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JENGGRIK
22 — 13
22 — 13
SURATNO vs BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JENGGRIK
.; 0 2020222 222 222Selanjutnya disebut sebagai pihakPENGGUGAT/PEMBANDING .Melawan:BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JENGGRIK. Berkedudukan diDesa Jenggrik, Kecamatan Kedunggalar KabupatenDalam hal ini memberikan Kuasa Khusus Kepada :.1.IDHAM KARIMA, SH.Msi Jabatan Kepala BagianHukum Setda Kab. Ngawi ;2.AKH.SUFANDI, SH Jabatan Kasubag Bantuan Hukumpada Bagian Hukum Setda Kab.
Register : 20-01-2015 — Putus : 01-07-2015 — Upload : 08-11-2016
Putusan PN BENGKALIS Nomor 02/ Pdt.G / 2015 / PN.Bls Tanggal 1 Juli 2015 — - AHMAD.SH MELAWAN
- 1.Panitia Pelaksana Pencalonan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Teluk Lancar / Tim IX (Sembilan)
- 2.Kepala Desa Teluk Lancar Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis
- 3.Camat Bantan
- 4.Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Bengkalis
- 5.Pemerintah Republik Indonesia C.q. Bupati Bengkalis Riau
137 — 25
137 — 25
- AHMAD.SH MELAWAN- 1.Panitia Pelaksana Pencalonan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Teluk Lancar / Tim IX (Sembilan)- 2.Kepala Desa Teluk Lancar Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis- 3.Camat Bantan- 4.Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Bengkalis- 5.Pemerintah Republik Indonesia C.q. Bupati Bengkalis Riau
Selanjutnya pada pasal 57 pada Huruf C Undangundang No. 06 Tahun 2014, Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa(BPD), persyaratan adalah berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atausudah pemah menikah.7.
Bahwa, perbedaan Usia Bakal Calon Badan Permusyawaratan Desa (BPD)dan Masa Jabatan didalam UndangUndang No. 32 Tahun 2004 disertaiPeraturan Daerah (Perda) No. 06 Tahun 2008 dan Undangundang No. 06Tahun 2014 tidak seharusnya di anggap sepele oleh para Tergugat, haltersebut sangat mendasar dan menentukan seorang Bakal Calon BadanPermusyawaratan Desa (BPD) untuk diluluskan atau digugurkan sebagaicalon Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD),;8.
Bahwa pada poin 16 dalil gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukumkarena anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Teluk LancarKec. Bantan yang telah terpilih tidak dilantik maka Pemerintahan DesaTeluk Lancar Kec. Bantan tertunda sehingga tidak alasan untuk tidakmelantik anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa TelukLancar Kec.
Bantan, Tergugat Il tidak mempunyaikewenangan karena proses merupakan kewenangan penuh pada PanitiaPelaksana Pencalonan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa TelukLancar Kec. Bantan (Tergugat perkara a quo).Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada poin 8, karena dalampenetapan Panitia Pelaksana Pencalonan Badan Permusyawaratan Desa(BPD) Desa Teluk Lancar Kec.
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Teluk LancarHalaman (17) dari 23 // Putusan No: 2/Pdt.G/2015/PN.BIs;Kec.
Register : 30-07-2013 — Putus : 12-11-2013 — Upload : 17-12-2013
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 135/G/2013/PTUN.SBY Tanggal 12 Nopember 2013 — SURATNO melawan BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JENGGRIK
97 — 22
97 — 22
SURATNO melawan BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JENGGRIK
Selanjutnyadisebut sebagai PENGGUGAT;Melawan:BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JENGGRIK. Berkedudukan di Desa Jenggrik,Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi. Dalam hal ini memberikanKuasa Khusus Kepada :1 IDHAM KARIMA, SH. M.Si Jabatan Kepala Bagian HukumSetda Kab.2 AKH. SUFANDI, SH. Jabatan Kasubag Bantuan Hukum padaBagian Hukum Setda Kab.3. APRIANA KUSUMANINGRUM, SH, Jabatan KasubagDokumentasi Hukum pada Bagian Hukum Setda Kab. Ngawi;4 BAMBANG JOKO, W.
Bahwa....Bahwa objek sengketa aquo diberikan kepada Penggugat adalah Keputusan TataUsaha Negara yang dikeluarkan Tergugat yang berisi tindakan hukum tata usahanegara yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 UndangUndang RI No: 51tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang No: 5 tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karenabersifat:+~ $2 + 2 22222 nnn nnn ne Konkret artinya objek sengketa aquo yang diputuskan Badan PermusyawaratanDesa Jenggrik dalam Surat Keputusan Badan Permusyawaratan
(photokopi sesuai dengan aslinya);Bukti T22 : Photokopi Surat dari Badan Permusyawaratan DesaJenggrik Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi Nomor: 08/BPD/VI/2013 Perihal: Usulan Pengesahan dan Pelantikan Kepala DesaJenggrik; (photokopi sesuai dengan aslinya);23. Bukti T23...........Bukti T23. : Photokopi Berkas Persyaratan Pendaftaran Bakal CalonKepala Desa Jenggrik.
(photokopi);Bukti T35 =: Photokopi Keputusan Badan Permusyawaratan DesaJenggrik Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi Nomor:07/BPD/VI/2013 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Kepala Desa, DesaJenggrik Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi.(photokopi sesuaidengan aslinya);Bukti T36 =: Photokopi Berita Acara Pembubaran Panitia PemilihanKepala Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi tanggal27 Juni 2013.
Menghukum Penggugat untuk membayar' biaya perkara sebesarRp. 264.000,(dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);4546Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Rabu, tanggal 6 Nopember 2013 olehkami ABDULLAH RIZIKI ARDIANSYAH, SH sebagai Hakim Ketua Majelis PUJIRAHAYU, SH.
Register : 16-01-2023 — Putus : 14-06-2023 — Upload : 06-07-2023
Putusan PTUN PALU Nomor 4/G/2023/PTUN.PL Tanggal 14 Juni 2023 — - MOHAMAD ZAIN VS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
53 — 22
53 — 22
- MOHAMAD ZAIN VS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Putus : 28-06-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1216 K/PDT/2018 Tanggal 28 Juni 2018 — RUKAMTA VS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA DADAPAYU, dkk.
63 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
63 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
RUKAMTA VS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA DADAPAYU, dkk.
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESADADAPAYU, berkedudukan di Dusun Kauman, DesaDadapayu, Kecamatan Semanu, KabupatenGunungkidul;2. H. WASIKIN S.Ag, Ketua BPD Desa Dadapayu,bertempat tinggal di Dusun Mojo, Desa Dadapayu,Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul;3. WAGIMAN, Wakil Ketua BPD Desa Dadapayu,bertempat tinggal di Dusun Dayakan Kulon, DesaDadapayu, Kecamatan Semanu, KabupatenGunungkidul;4. NOVIANA KHOERIAH D.
Bahwa menurut Mahkamah Agung putusan Judex Facti sudah tepat danbenar karena Badan Permusyawaratan Desa adalah badan tata usahanegara yang melaksanakan urusan pemerintahan sehingga perbuatanPara Termohon Kasasi dalam perkara a quo adalah keputusan tatausaha negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9UndangUndang Nomro 51 Tahun 2009 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;5.
Register : 21-09-2010 — Putus : 06-01-2011 — Upload : 13-05-2011
Putusan PTUN YOGYAKARTA Nomor 11/G/2010/PTUN.Yk Tanggal 6 Januari 2011 — DWI SUKAMTO; BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA KEDUNGSA
68 — 31
68 — 31
DWI SUKAMTO; BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA KEDUNGSA
Beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor : 86Yogyakarta, Telepon (0274) 7431400, danJalan Imogiri Barat KM. 4, Tegal Asri,Yogyakarta Telp/Fax (0274) 419960;Selanjutnya disebut sebagaiStns Sane Sees PENGGUGAT,MELABADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA KEDUNGSARI ;RGU GAT;PengadilanTataTempat Kedudukan di Jalan PangeranDiponogoro Nomor : 01 DesaKedungsari, Kecamatan Pengasih,Kabupaten Kulon Progo, Propinsi Daerah stimewa Yogyakarta ;Selanjutnya disebut Sebagai : TEUsaha Negara Yogyakata tersebut ;
Nomor: 04/KEP/BPD/2010 Tentang PenolakanPermintaan Persetujuan Penetapan Dwi Sukamto Sebagai StafDesa Kedungari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo,tertanggal 24 Juni 2010 yang diajukan oleh Kepala DesaKedungsari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progotertanggal 18 Juni 2010 Nomor : 140/44 merupakan KeputusanTata Usaha Negara ( KTUN) yang bertentangan dengan peraturanPerundang undangan yang berlaku dan secara tegasmengindikasikan tindakan sewenang wenang (Willekeur)TERGUGAT, selaku Badan Permusyawaratan
Bahwa Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)Kedungsari Nomor : 04/KEP/BPD/2010 Tentang PenolakanPermintaan Persetujuan Penetapan Dwi Sukamto SebagaiStaf Desa Kedungari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten KulonProgo, tertangal 24 Juni 2010 secara yuridis telahmemenuhi kualifikasi Keputuan Tata Usaha Negara ( KTUN)dan =menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara( PTUN) Yogyakarta untuk memeriksa dan mengadilinya sesuaidengan kompetensi absolutnya, yang meliputi sebagaiberikuta.
Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara berdasarkanPeraturan PerundangUndangan Yang Berlaku, BahwaTindakan Hukum Badan Permusyawaratan Desa (BPD)Kedungsari AQuo merupakan tindakan Hukum dalamlingkup Pengaturan Pasal 14 (f) Peraturan DaerahKabupaten Kulon Progo Nomor =: 6 Tahun 2007tertanggal 26 Maret 2007 Tentang BadanPermusyawaratan Desa.
Dan berdasarkan Pasal14 huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Kulon ProgoNomor : 6 Tahun 2007 tertanggal 26 Maret 2007Tentang Badan Permusyawaratan Desa memberikankewenangan kepada BPD Kedungsari (Tergugat)memberikan Persetujuan atau Penolakan terhadap usulPengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desalainnya yang diajukan Kepala Desa. Sehinggamendasarkan fakta tersebut Pengadilan Tata UsahaNegara (PTUN) Yogyakarta dapat langsungmengadilinya; e.
Putus : 13-06-2022 — Upload : 14-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1688 K/Pdt/2022 Tanggal 13 Juni 2022 — ., M.M vs MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA, dk
67 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
67 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
., M.M vs MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA, dk
Register : 18-06-2013 — Putus : 16-10-2013 — Upload : 23-01-2014
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 104/G/2013/PTUN.SBY Tanggal 16 Oktober 2013 — GANDA PANJAITAN melawan BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA SIMOREJO
33 — 31
33 — 31
GANDA PANJAITAN melawan BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA SIMOREJO
Gatot Subroto Kav. 3234 Jakarta Selatan dan Jl.Raya Jati, Kahuripan Nirwana Village KNV/B6, Sidoarjo Telp.(031) 70566558 77088686, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor: 005/KUASA/AS&ASDA/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013,Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor HukumARIF SAEJAN & ASSOCIATES"; ~=2nn2nennenn ne nnnnnesMELAWAN:BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA SIMOREJO, tempatkedudukan di Desa Simorejo, Kecamatan Kepohbaru, KabupatenBOJONGGOPO 7 ses He sees teen eee eee eee etree eerDalam hal
Register : 11-12-2013 — Putus : 30-04-2014 — Upload : 07-07-2014
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 234/G/2013/PTUN.SBY Tanggal 30 April 2014 — SUNARDI melawan BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEMON, KECAMATAN TROWULAN, KABUPATEN MOJOKERTO.
77 — 39
77 — 39
SUNARDI melawan BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEMON, KECAMATAN TROWULAN, KABUPATEN MOJOKERTO.
Perihal tersebut dapat dilihat pada Kepengurusan BPDTemon sebelumnya ( Periode 2013 2019 ), jelas dannyataditetapbkan dengan Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/169/HK/416012/2013, tanggal 26 April 2013, tentang PenetapanAnggota Badan Permusyawaratan Desa Temon 2013 2019 danPemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Temon2007 2013. Di dalam Keputusan Bupati tersebut, tidak ada dantidak pernah ada nama H. Suwanan tercatat sebagai Anggota BPDTemon.
DALAM POKOK PERKARA ;Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ; Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH Surat Keputusan Tata Usaha Negara yangditerbitkan TERGUGAT berupa Surat Badan Permusyawaratan Desa, DesaTemon, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto Nomor : 10, Tanggal 4Desember 2013, tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, DesaTemon, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto ; Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negaraberupa Surat Badan Permusyawaratan Desa, Desa
Tentang Penetapan AnggotaBadan Permusyawaratan Desa periode 2013 2019, dan PemberhentianAnggota Badan Permusyawaratan Desa periode 2007 2013, KecamatanTrowulan Kabupaten Mojokerto, telah dilakukan pengangkatan BadanPermusyawaratan Desa Temon (BPD ) periode 2013 2019 dengan namaanggota sebagai berikut1. KAMPRIADI, Tanggal lahir 21 April 19682. MULYONO, Tanggal lahir 01 Mei 19753. RUDI HARTONO S, Tanggal lahir 31Desember 19624. KHOLIQ, Tanggal lahir 18September 1970 5. ROHMAD. ........5.
Bukti T1 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Temon,Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto Nomor : 10Tahun 2013 tentang Penetapan Calon Kepala DesaTerpilin Desa Temon ( fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;2.
Suwanan yang ditujukan kepadaKetua Badan Permusyawaratan Desa Temon, KecamatanTrowulan, Kabupaten Mojokerto Tanggal 17 Mei 2013( fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;Surat dari Kepala Dusun Kraton, Desa Temon,Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto kepada KetuaBadan Permusyawaratan Desa Temon, KecamatanTrowulan, Kabupaten Mojokerto 15 Mei 2013 ( fotokopisesuai dengan aslinya ) ;Surat dari Camat Trowulan, Kabupaten Mojokerto Nomor :141/417/416302/2013 Perihal : Penjelasan tentangAnggota Badan Permusyawaratan
Register : 18-07-2013 — Putus : 21-08-2013 — Upload : 09-09-2013
Putusan PTUN SERANG Nomor 17/G/2013/PTUN-SRG Tanggal 21 Agustus 2013 — DONA RAMDHON
MELAWAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA CIRABAB
50 — 17
50 — 17
DONA RAMDHONMELAWANBADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA CIRABAB
Rasamala No 15 UtanKayu Selatan, Jakarta Timur, 13120, berdasarkan suratkuasa khusus tertanggal 15 Juli 2013 ;Selanjutnya disebut sebagai Penggugat:;MELAWANBADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA CIRABAB, TempatKedudukan di Jalan Raya Tabri No. 31, Desa Cirabab,Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;Halaman 1 dari 8 Halaman Penetapan Perkara Nomor : 17/G/2013/PTUNSRGSelanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut ;e Telah membaca1.
Register : 09-12-2016 — Putus : 18-04-2017 — Upload : 05-06-2017
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 29/G/2016/PTUN.BJM Tanggal 18 April 2017 — SABIRIN
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUNGAI BAKUNG
M. PADELI
122 — 24
122 — 24
SABIRINKETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUNGAI BAKUNGM. PADELI
Bahwa Tergugat selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa SungaiBakung Periode 20142020 berdasarkan Keputusan Bupati BanjarHalaman 17 dari 68 HalPutusan Nomor: 29/G/2016/PTUN.
BJM.Nomor 332 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Pengangkatan AnggotaBadan Permusyawaratan Desa Se Kabupaten Banjar Periode Tahun20142020 ; Bahwa berdasarkan pasal 32 ayat 2 Undangundang Nomor 6 Tahun2014 Tentang Desa Badan Permusyawaratan Desa membentuk panitia pemilihan Kepala Desa ;Bahwa berdasarkan Undangundang Nomor 6 Tahun 2014 TentangDesa Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 TentangPeraturan Pelaksanaan Undangundang Nomor 6 Tahun 2014Tentang Desa Jo.
Peraturan Bupati Banjar Nomor 21 Tahun 2016Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Pambakal Secara Serentak Di Kabupaten Banjar ;Bahwa berdasarkan hal tersebut Badan Permusyawaratan DesaSungai Bakung Tergugat Selaku ketua membentuk Panitia PemilihanPambakal Sungai Bakung menimbang akan berakhirnya masa tugasPambakal Sungai Bakung periode 20102016 maka akandilaksanakan pemilihan Pambakal yang baru periode 20162022sebagaimana Keputusan Badan Permusyawaratan Desa SungaiBakung Nomor (8) Tahun 2016
Desa SungaiBakung selanjutnya oleh Badan Permusyawaratan DesaSungaiBakung menetapkan Calon Pambakal Terpilin dengan suaraterbanyak berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan DesaSungai Bakung Nomor : 01 Tahun 2016 Tentang Penetapan CalonPambakal Terpilin dan disampaikan kepada Bupati Banjar melaluiCamat Sungai Tabuk yang ditembuskan kepada calon Pambakalterpilih ; Bahwa setelah laporan Badan Permusyawaratan Desa SungaiBakung tentang calon Pambakal dengan suara terbanyak berdasarkanKeputusan Badan
Bukti T910.11.12.13.14.15.Bukti T10:Bukti T11 :Bukti T12 :Bukti T13 :Bukti T14 :Bukti T15 :2016, Tentang Penetapan Calon Pambakal Terpilih,(fotocopy sesuai copy) ;Fotocopy Keputusan Bupati Banjar Nomor 332 Tahun2014, Tanggal 17 Februari 2014, Tentang PengesahanPengangkatan Badan Permusyawaratan Desa SeKabupaten Banjar Periode Tahun 2014 20120, (fotocopysesuai salinan) ;Fotocopy Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sungaibakung Nomor (8) Tahun 2016, Tanggal 03 Maret 2016.Tentang Pembentukan Panitia
Register : 03-01-2013 — Putus : 28-02-2013 — Upload : 04-04-2013
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 04/B/2013/PT.TUN.SBY Tanggal 28 Februari 2013 — KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SILU vs NIKODEMUS IMANUEL BUSI
40 — 17
40 — 17
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SILU vs NIKODEMUS IMANUEL BUSI
PUTUS ANNOMOR : 04/B/2013/PT.TUN.SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usahanegara dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusansebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SILU, Kecamatan Fautmolo,Kabupaten Timor Tengah Selatan, berkedudukan diOetfo RT.10/RW.05 Desa Silu, Kecamatan Fautmolo,Kabupaten Timor Tengah Selatan ;~~~~~Selanjutnya
Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut SuratKeputusan Badan Permusyawaratan Desa Silu Nomor : 04Tahun 2011 tanggal 15 Maret 2012 tentang Penetapan CalonTEPPLLAB, assesses:Terpilih Kepala Desa Silu Periode 20112017 Dalam WilayahKecamatan Fautmolo, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;Ds Mewajibkan Tergugat menerbitkan Keputusan TataUsaha Negara yang menetapkan Penggugat sebagai calonKepala Desa Terpilih periode20112017 grease eee Se6.
Register : 26-01-2011 — Putus : 02-08-2011 — Upload : 16-10-2013
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 17/B/2011/PT.TUN.JKT Tanggal 2 Agustus 2011 — PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU;
1.BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA TANAH DATAR;
2.BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA RIMBA JAYA;
3.BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA RIMBA MAKMUR;
4.BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA MUARA INTAN;
5.BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA INTAN JAYA,;
50 — 10
50 — 10
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU;1.BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA TANAH DATAR;2.BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA RIMBA JAYA;3.BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA RIMBA MAKMUR;4.BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA MUARA INTAN;5.BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA INTAN JAYA,;
Register : 28-01-2014 — Putus : 13-03-2014 — Upload : 05-05-2014
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 29/B/2014/PT.TUN.SBY Tanggal 13 Maret 2014 — BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA SIMOREJO vs GANDA PANJAITAN
27 — 13
27 — 13
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA SIMOREJO vs GANDA PANJAITAN
PUTUSANNomor. 29/B/2014/PT.TUN.SBY DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding,menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA SIMOREJO, tempat kedudukan diDesa Simorejo, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro, dalamhal ini memberikan kuasa kepada: 1. Nama : AGUS SUPRIYANTO, S.H.
Register : 27-05-2013 — Putus : 27-06-2013 — Upload : 22-11-2013
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 71/B/2013/PT.TUN-MDN Tanggal 27 Juni 2013 — BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) SUNGAI RUAN ILIR vs RUDIONO
26 — 9
26 — 9
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) SUNGAI RUAN ILIR vs RUDIONO
P UTUS ANNomor : 71/B/2013/PT.TUNMDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilanTinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa,memutus, dan mengadili sengketa tata usaha Negara di tingkat banding, telahmenjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan tersebut di bawah ini, dalamperkara antara :BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) SUNGATI RUAN ILIR,Berkedudukan di RT. 05 Desa Sungai Ruan lirKecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari;Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 22 Oktober 2012,memberikan
perkara ini;TENTANG DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Medan, mengambilalih duduk sengketa seperti yang diuraikan dalamsalinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 31/G/2012/PTUNJBI, tanggal 28 Februari 2013, yang amar selengkapnya berbunyisebagai berikut;MENGADILIDalamEksepsi:e Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;DalamPokokSengketa:1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2 Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Badan Permusyawaratan
Desa(BPD) Desa Sungai Ruan ir Nomor 05 Tahun 2012 tentang Penetapandan Pengumuman Hasil Penyelenggaraan Pemilihan Kepala DesaHalaman 3 dari 9 halaman, Putusan No. 71/B/2013/PT.TUNMDNSungai Ruan Ilir Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batangharitertanggal 28 Agustus 2012, yang diterbitkan oleh Tergugat;3 Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanBadan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sungai Ruan Ilir Nomor 05Tahun 2012 tentang Penetapan dan Pengumuman HasilPenyelenggaraan Pemilihan
perundangundangan yang terkait dengan sengketa tatausaha Negara ini;Halaman 7 dari 9 halaman, Putusan No. 71/B/2013/PT.TUNMDNMENGADILIe Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;e Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 31/G/2012/PTUNJBI tanggal 28 Februari 2013 yang dimohonkanbanding;e Menghukum Tergugat/Pembanding membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesarRp. 250.000, (duaratus lima puluhribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Register : 15-09-2017 — Putus : 06-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 173 PK/TUN/2017 Tanggal 6 Nopember 2017 — BUPATI JENEPONTO VS SYAMSUDDIN Y, DKK DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA;
74 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
74 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUPATI JENEPONTO VS SYAMSUDDIN Y, DKK DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA;
DARWIN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diDusun Sapanang, Kecamatan Binamu, KabupatenJeneponto, Sulawesi Selatan, pekerjaan Pegawai NegeriSipil;Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding/Para Penggugat;Dan:BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, tempat kedudukan diKantor Desa Sapanang, Kecamatan Binamu, KabupatenJeneponto, Sulawesi Selatan;Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu TurutTerbanding/Tergugat Il;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat
Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sapanang KecamatanBinamu Kabupaten Jeneponto, Nomor 105/BPD/SPN/XII/2015 tanggal 08Desember 2015 perihal Usulan Pengesahan dan Pengangkatan CalonKepala Desa Terpilih, atas nama Lukman;Halaman 2 dari 23 halaman.
Desa (BPD) DesaSapanang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, Nomor105/BPD/SPN/XII/2015 tanggal 08 Desember 2015 pehihal UsulanPengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih, atas namaLukman sehingga Keputusan TUN Tergugat tersebut telah memenuhisyarat untuk dibatalkan karena cacat hukum atau cacat prosedur;Bahwa terbitnya Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) DesaSapanang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, NomorHalaman 10 dari 23 halaman.
Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa SapanangKecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, Nomor 105/BPD/SPN/XII/2015 tanggal 08 Desember 2015 perihal Usulan Pengesahan danPengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih, atas nama Lukman;3. Mewajibkan:a.
Tergugat Il untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yangberupa Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) DesaSapanang Nomor: 105/BPD/SPN/XII/2015 tanggal 08 Desember2015, perihal: Usulan Pengesahan dan Pengangkatan CalonKepala Desa Terpilih, atas nama Lukman;4.