Bahwa Pemohon adalah saudara perempuan dari Nenek anak yangakan diambil perwalianya tersebut;2. Bahwa ibu kandung dari anak yang akan diambil perwalianya olehPemohon tersebut bernama Hj. Dahliah binti Muhammad;3. Bahwa Ibu kandung dari anak yang akan diambil perwalianya olehPemohon tersebut saat ini masih hidup;4. Bahwa sekarang ini Ibu kandung dari anak yang akan diambilperwalianya oleh Pemohon tersebut tinggal di Kabupaten Sinjai;5.

Bahwa ibu kandung dari anak yang akan diambil perwalianya olehPemohon tersebut bernama Hj. Dahliah binti Muhammad;2. Bahwa Ibu kandung dari anak yang akan diambil perwalianya olehPemohon tersebut saat ini masih hidup;3. Bahwa sekarang ini Ibu kandung dari anak yang akan diambilperwalianya oleh Pemohon tersebut tinggal di kabupaten Sinjai;4. Bahwa sampai saat ini belum ada pencabutan perwalian dari Ibukandung anak tersebut dan diberikan kepada orang lain;5.

Wali berkewajiban mengurus diri dan hartaorang yang berada di bawah perwalianya dengan sebaikbaiknya danberkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilanlainya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwalianya, (2). Walidilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang beradadi bawah perwalianya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagiorang yang berada di bawah perwalianya atau suatu kenyataan yang tidakdapat dihindarkan, (3).

Wali bertanggungjawab terhadap harta orang yangberada di bawah perwalianya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagaiakibat kesalahan atau kelalaianya, (4).Dengan tidak mengurangi ketentuanyang diatur dalam pasal 51 ayat (4) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974,pertanggung jawaban wali tersebut ayat (3) harus dibuktikan denganpembukuan yang ditutup tiap satu tahun sekalii ;Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuanketentuan sebagaimanadiuraikan tersebut di atas, Pemohon di persidangan menyatakan kesanggupan

Wali berkewajiban mengurus diri dan hartaorang yang berada di bawah perwalianya dengan sebaikbaiknya danberkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilanlainya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwalianya, (2). Walidilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang beradadi bawah perwalianya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagiorang yang berada di bawah perwalianya atau suatu kenyataan yang tidakdapat dihindarkan, (3).

Wali bertanggungjawab terhadap harta orang yangberada di bawah perwalianya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagaiHal. 11 dari 16 halaman Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2017/PA. Clgakibat kesalahan atau kelalaianya, (4).

Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menetapkan hukumnya tentanghak perwalianya;5.

Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menetapkan hukumnyatentang hak perwalianya, oleh karenanya berdasarkan Pasal 50 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 Pemohon mempunyai /egal standing untukmengajukan perkara permohonan tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdan karena permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formal suatupermohonan maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yangmeminta Pengadilan menerima permohonan Pemohon secara formal dapatditerima untuk diperiksa

Majelis Hakim pemeriksa perkara untukmenetapkan hukumnya tentang hak perwalianya namun ditolak oleh dinas/instansi terkait karena Pemohon belum melengkapi syarat adanya penetapanpengadilan mengenai perwalian terhadap anak tersebut;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalinya Pemohon telahmengajukan alat bukti surat P1, P2, P3, P4 dan P5 serta 2 orang saksi yaitu UmiHIm.6 dari 10 him.

Wali berkewajiban mengurus diri dan hartaorang yang berada di bawah perwalianya dengan sebaikbaiknya danberkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilanlainya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwalianya, (2). Walidilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang beradadi bawah perwalianya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagiorang yang berada di bawah perwalianya atau suatu kenyataan yang tidakdapat dihindarkan, (3).

Wali bertanggungjawab terhadap harta orang yangberada di bawah perwalianya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagaiakibat kesalahan atau kelalaianya, (4).

Wali berkewajiban mengurus diri dan hartaorang yang berada di bawah perwalianya dengan sebaikbaiknya danberkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilanlainya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwalianya, (2). Walidilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang beradadi bawah perwalianya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagiorang yang berada di bawah perwalianya atau suatu kenyataan yang tidakdapat dihindarkan, (3).

Wali bertanggungjawab terhadap harta orang yangberada di bawah perwalianya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagaiakibat kesalahan atau kelalaianya, (4).Dengan tidak mengurangi ketentuanyang diatur dalam pasal 51 ayat (4) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974,pertanggung jawaban wali tersebut ayat (3) harus dibuktikan denganpembukuan yang ditutup tiap satu tahun sekali ;Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuanketentuan sebagaimanadiuraikan tersebut di atas, Pemohon di persidangan menyatakan kesanggupan

Wali berkewajiban mengurus diri dan hartaorang yang berada di bawah perwalianya dengan sebaikbaiknya danberkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilanlainya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwalianya, (2). Walidilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang beradadi bawah perwalianya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagiorang yang berada di bawah perwalianya atau suatu kenyataan yang tidakdapat dihindarkan, (3).

Wali bertanggungjawab terhadap harta orang yangberada di bawah perwalianya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagaiakibat kesalahan atau kelalaianya, (4).Dengan tidak mengurangi ketentuanyang diatur dalam pasal 51 ayat (4) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974,pertanggung jawaban wali tersebut ayat (3) harus dibuktikan denganpembukuan yang ditutup tiap satu tahun sekali ;Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuanketentuan tersebut diatas, Pemohon di persidangan menyatakan kesanggupanya, lagi pulaPemohon

Wali berkewajiban mengurus diri dan hartaorang yang berada di bawah perwalianya dengan sebaikbaiknya danberkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilanlainya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwalianya, (2). Walidilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang beradadi bawah perwalianya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagiorang yang berada di bawah perwalianya atau suatu kenyataan yang tidakdapat dihindarkan, (3).

Wali bertanggungjawab terhadap harta orang yangberada di bawah perwalianya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagaiakibat kesalahan atau kelalaianya, (4).

Wali berkewajiban mengurus diri dan hartaorang yang berada di bawah perwalianya dengan sebaikbaiknya danberkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilanlainya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwalianya, (2). Walidilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang beradadi bawah perwalianya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagiorang yang berada di bawah perwalianya atau suatu kenyataan yang tidakdapat dihindarkan, (3).

Wali bertanggungjawab terhadap harta orang yangberada di bawah perwalianya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagaiakibat kesalahan atau kelalaianya, (4).

hukum, dan para keluarga almarhumah Raodhatelah sepakat untuk menunjuk Pemohon sebagai wali pengampu terhadap anaktersebut;Menimbang, bahwa perwalian tersebut menyangkut pemeliharaan anakdan harta benda anak tersebut sehingga wali yang ditunjuk harus mematuhiketentuan sebagaimana yang termuat dalam pasal 110 Kompilasi Hukum Islamyang pada pokoknya menjelaskan bahwa Wali berkewajiban mengurus diridan harta, memberikan bimbingan agama, pendidikan dan ketrampilan lainyauntuk masa depan anak yang dalam perwalianya

, wali dilarang mengikat,Hal 8 dari 11 Pent No 44/P/2017/PA Palmembebani dan mengasingkan harta orang yang di bawah perwalianya, danwali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada dalam perwalianya;Menimbang, bahwa Pemohon selaku ayah dari anak yang bernamaFista Aulia terbukti cakap dan dapat memenuhi segala kriteria sebagaimana diatas sehingga Pemohon dapat ditetapbkan sebagai wali pengampu untukmewakili anak yang bernama Fista Aulia yang masih di bawa umur dalammelakukan segala tindakan

perkawinan.Menimbang, bahwa perwalian tersebut menyangkut pemeliharaan anakdan harta benda anak tersebut sehingga wali yang ditunjuk harus mematuhiketentuan sebagaimana yang termuat dalam pasal 110 Instruksi Presiden No. 1TAHUN 1991(Kompilasi Hukum Islam) yang pada pokoknya menjelaskanbahwa Wali berkewajiban mengurus diri dan harta, memberikan bimbinganagama, pendidikan dan ketrampilan lainya untuk masa depan anak yang dalamperwalianya, wali dilarang mengikat membebani dan mengasingkan harta orangyang di bawah perwalianya

, dan wali bertanggung jawab terhadap harta orangyang berada dalam perwalianya serta mengganti kerugian yang timbul sebagaiakibat kesalahan atau kelalaiannya.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (4) InstruksiPresiden No. 1 TAHUN 1991(Kompilasi Hukum Islam) dinyatakan bahwa "wallsedapatdapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yangsudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badanHalaman 9 dari 11 putusan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Sdwhukum

Bahwa oleh karena orang tua Mohamad Sobirin tidak bisa mendampingiuntuk mendaftarkan Anggota TNI AD, disebabkan jarak yang sangatjauh dan membutuhkan biaya serta waktu maka orang tua MohamadSobirin menguasakan perwalianya untuk kepentingan pendaftarananggota TNI kepada Pemohon..

Bahwa oleh karena orang tua Mohamad Sobirin tidak bisa mendampingiuntuk mendaftarkan Anggota TNI AD, disebabkan jarak yang sangatjauh dan membutuhkan biaya serta waktu maka orang tua MohamadSobirin menguasakan perwalianya untuk kepentingan pendaftarananggota TNI kepada Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terbukti Pemohonadalah Warga Negara Indonesia yang tinggal di wilayah Hukum PengadilanNegeri Mungkid sehingga dengan demikian Pemohon mempunyai hak secarahukum sebagai Pemohon

kedua orang tuanya telah meninggaldunia; Bahwa keperluan Pemohon dalam perwalian ini adalah adanyakeperluan untuk mengurus uang duka dan pensiunan dari XXXXXXayah dari XXXXXX, karena anak tersebut saat ini masih belumdewasa sehingga tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum,sehingga memerlukan perwalian untuk mewakilinya; Bahwa seluruh keluarga dari orang tua anak tersebut tidak adayang keberatan atas maksud dari Pemohon tersebut; Bahwa Pemohon sanggup berbuat adil terhadap anak yang adadalam perwalianya

18tahun, belum menikah, tidak dibawah kekuasaan orang tua, dan tidakdibawah kekuasaan wali, dan perwalian tersebut menyangkut pemeliharaananak dan harta bendanya, dan permohonan Pemohon tersebut berkenaandengan tujuan pengurusan gaji yatim dari anak yang belum dewasa, dan anaktersebut tidak dalam kekuasaan orang tuanya oleh karena kedua orangtuanya telah meninggal dunia;Menimbang, bahwa pasal 359 KUH Perdata menyatakan bahwaSemua Menderjarige yang tidak dibawah kekuasaan orang tua dan yangdiatur perwalianya

secara sah akan ditunjuk perwalianya oleh pengadilan;Menimbang, bahwa penetapan penunjukan wali ini berlaku khususuntuk pengurusan gaji yatim anak yang bernama Muhammad Paisal yangbelum dewasa tersebut pada PT.

WULANDARI binti ATIM yang masih dibawah umur, karena ayahdan ibuknya telah meninggal dunia; Bahwa keperluan Pemohon dalam perwalian ini adalah untukmengurus pencairan asuransi karena anak tersebut saat ini masihbelum dewasa sehingga tidak cakap untuk melakukan perbuatanhukum, sehingga memerlukan perwalian untuk mewakilinya; Bahwa seluruh keluarga dari orang tua anak tersebut tidak adayang keberatan atas maksud dari Pemohon tersebut; Bahwa Pemohon sanggup berbuat adil terhadap anak yang adadalam perwalianya

Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia tanggal 7November 2020 di rumah kediamannya di Desa Parigi,Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa; Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandungpemohon Il yang bernama Malle bin Manja' kemudianmenyerahkan perwalianya kepada Imam Dusun Pangajiang,bernama Guru Sattu untuk menikahkan Pemohon; Bahwa maskawin pada pernikahan tersebut berupaberupa Sepetak Sawah dibayar tunai dan yang menjadi saksipernikahan Pemohon dan suaminyal adalah Bangko bin Malledan

kenal Pemohon. saksi adalah saudarakandung Pemohon.e Bahwa Pemohon dan (Alm) Latjo bin Rowa adalahsuami istri yang menikah pada tahun 1953 di Desa Parigi,Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa .e Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia tanggal 7November 2020 di rumah kediamannya di Desa Parigi,Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa;Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA Sgm.e Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandungpemohon Il yang bernama Malle bin Manja kemudianmenyerahkan perwalianya

18tahun, belum menikah, tidak dibawah kekuasaan orang tua, dan tidakdibawah kekuasaan wali, dan perwalian tersebut menyangkutpemeliharaan anak dan harta bendanya, dan permohonan Pemohontersebut berkenaan dengan tujuan pengurusan gaji yatim dari anak yangbelum dewasa, dan anak tersebut tidak dalam kekuasaan orang tuanyaoleh karena kedua orang tuanya telah meninggal dunia;Menimbang, bahwa pasal 359 KUH Perdata menyatakan bahwaSemua Mendernarige yang tidak dibawah kekuasaan orang tua dan yangdiatur perwalianya

secara sah akan ditunjuk perwalianya oleh pengadilan;Menimbang, bahwa penetapan penunjukan wali ini berlaku khususuntuk pengurusan gaji yatim anak yang bernama Muhammad Paisal yangbelum dewasa tersebut pada PT.

perkawinan.Menimbang, bahwa perwalian tersebut menyangkut pemeliharaan anakdan harta benda anak tersebut sehingga wali yang ditunjuk harus mematuhiketentuan sebagaimana yang termuat dalam pasal 110 Instruksi Presiden No. 1TAHUN 1991(Kompilasi Hukum Islam) yang pada pokoknya menjelaskanbahwa Wali berkewajiban mengurus diri dan harta, memberikan bimbinganagama, pendidikan dan ketrampilan lainya untuk masa depan anak yang dalamperwalianya, wali dilarang mengikat membebani dan mengasingkan harta orangyang di bawah perwalianya

, dan wali bertanggung jawab terhadap harta orangyang berada dalam perwalianya serta mengganti kerugian yang timbul sebagaiakibat kesalahan atau kelalaiannya.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mengemukakanpendapat ahli hukum Islam yang diambil dalam kitab alFigh alManhaji ala alMadzhab allmam asySyafi'l Juz halaman 57 yang kemudian diambil alihsebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :Lail oy polill 4 jlaall le aVoll acy pine yo aaScul 9yds 9 peigim bar 9 Ir gai Y i> jpgrtlan ale

perkawinan.Menimbang, bahwa perwalian tersebut menyangkut pemeliharaan anakdan harta benda anak tersebut sehingga wali yang ditunjuk harus mematuhiketentuan sebagaimana yang termuat dalam pasal 110 nstruksi Presiden No. 1TAHUN 1991(Kompilasi Hukum Islam) yang pada pokoknya menjelaskanbahwa Wali berkewajiban mengurus diri dan harta, memberikan bimbinganagama, pendidikan dan ketrampilan lainya untuk masa depan anak yang dalamperwalianya, wali dilarang mengikat membebani dan mengasingkan harta orangyang di bawah perwalianya

, dan wali bertanggung jawab terhadap harta orangyang berada dalam perwalianya serta mengganti kerugian yang timbul sebagaiakibat kesalahan atau kelalaiannya.Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.SdwMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (4) nstruksiPresiden No. 1 TAHUN 1991(Kompilasi Hukum Islam) dinyatakan bahwa "wallsedapatdapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yangsudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badanhukum"