• POKJA SATKER PJN WILAYAH V PROVINSI PAPUA (PUNCAK JAYA) UNIT PELAYANAN PENGADAAN PAPUA VS PT. TELAGA MEGA BUANA;

  PUTUSANNomor 306 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:POKJA SATKER PJN WILAYAH V PROVINSI PAPUA(PUNCAK JAYA) UNIT LAYANAN PENGADAAN PAPUA,tempat kedudukan di Jalan Hom Hom Nomor 89 Wamena;Dalam hal ini diwakili oleh Dameria Hutagalung, ST., MT.

  Surat Pokja Satker PJN Wilayah V Provinsi Papua (Puncak Jaya)Npmor O9a/JS/JBT.KK24MYC/POKJA.PJN.V/2017, tertanggal 16Januari 2018. Perihal Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman dalamDaftar Hitam terhadap PT.

  Surat Pokja Satker PJN Wilayah V Provinsi Papua (Puncak Jaya)Nomor O9a/JS/JBT.KK24MYC/POKJA.PJN.V/2017, tertanggal 16Januari 2018. Perihal Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman dalamDaftar Hitam terhadap PT. Telaga Mega Buana;Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut suratsurat keputusanobjek sengketa, berupa :Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 306 K/TUN/20191.

  Putusan Nomor 306 K/TUN/2019berupa data personal inti Penggugat yang diupload dan yang diperlihatkanpada Tergugat ketika pembuktian kualifikasi; Bahwa sedangkan tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objeksengketa kedua berupa Surat Pokja Satker PJN Wilayah V ProvinsiPapua (Puncak Jaya) No. O9a/JS/JBT.KK24MYC/POKJA.PJN.V/2017,tertanggal 16 Januari 2018. Perihal Usulan Penetapan SanksiPencantuman dalam Daftar Hitam terhadap PT.

• Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda daya berlaku dan tindakan administratif selanjutnya dari surat keputusan objek sengketa berupa: Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Papua (Tanah Merah) Nomor: 166/KPTS/PJN-WIL.III/2018 Tertanggal 04 April 2018 TENTANG SANKSI PENCANTUMAN DALAM DAFTAR HITAM Kepada PT.

  Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima; ---------------------------------------------

DALAM POKOK SENGKETA :-------------------------------------------------------------------

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;---------------------------------
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Papua (Tanah Merah) Nomor : 166/KPTS/PJN-WIL.III

   CAHAYA MAS PERKASA; --------------------------------------------------------------------------------------------

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Papua (Tanah Merah) Nomor : 166/KPTS/PJN-WIL.III/2018 Tertanggal 04 April 2018 TENTANG SANKSI PENCANTUMAN DALAM DAFTAR HITAM Kepada PT.

   CAHAYA MAS PERKASA
   Tergugat:
   Kasatker PJN Wilayah III Prov Papua Tanah Merah Kementerian PU Dirjen Bina Marga Balai Besar PJN XVIII

   ., M.Hum;Jabatan : Kepala Kejaksaan Tinggi Papua;Berkedudukan : Jalan Anggrek Nomor: 6 Tanjung Ria Base G Jayapura;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KU.08.05/Bb.18/PJN WIL.IIN/295, tanggal 28 Juni 2018;Halaman 2 dari 105 Putusan No. 17/G/2018/PTUN.JPRDengan ini memberi Kuasa Substitusi kepada:1.Nama : FAJARUDDIN YUSUF, S.E., S.H., M.H.;Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;2. Nama : ARIE E. RAHAEL, S.H..:Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;3. Nama : EFFl P NUMBERY, S.H., M.H.

   DALAMEKSEPS :~00nn nnn nnnn nnn nnn nn nnn nnn nnn n nn nnnnnn nn enn eneGUGATAN PENGGUGAT PREMATURE : woe Bahwa Objek Gugatan berupa Surat Keputusan Kepala Satuan Kena Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Papua (Tanah Merah) Nomor 166/KPTS/PJN WIL III/2018 Tanggal 04 April 2018 tentang SanksiPencantuman Dalam Daftar Hitam Kepada PT. Cahaya Mas Perkasa dalamperkara a quo adalah PREMATURE karena belum waktunya.

   Putusan No. 17/G/2018/PTUN.JPRDaftar Hitam dari PPK/Kelompok Kena ULP/Pejabat Pengadaansebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dapat mengajukan keberatansecara tertulis kepada PA/KPA disertal bukti pendukung paling tambat 5 (lima)hari sejak tembusan surat usulan penetapan sankst pencantuman dalamDaftar HitamCBT IN dy ~~~ ~~ ~~~ ~~ nn nnn nnn nnn nnn nnnTernyata sampai dengan gugatan diajukan ke PTUN Jayapura, tidakpernah ada pengajuan KEBERATAN secara tertulis dari PENGGUGATkepada PA/KPA Satker PJN

• Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : PJN, Koptu Nterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan zina2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana :a. Pidana pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.3.

  Pjn (Terdakwa).- 1 (satu) buah Buku Nikah a.n Syamsudin dan Sdri. Titi Kurniati.- 11 (sebelas) stel baju tidur.- 1 (satu) potong Handuk.- 4 (empat) potong Celana Dalam.- 6 (enam) potong Celana Pendek.- 1 (satu) buah Lipstik merk Pixy.- 1 (satu) buah botol Minyak Wangi Merk Vitalis.- 1 (satu) buah Hand Body Merk Vaseline.Dikembalikan kepada yang berhak atas nama Sdri. Titi Kurniati.Surat-surat :- 2 (dua) lembar foto copy KPI dan KTA a.n Sdri.

  Nama lengkap : PJN Pangkat,NRP. : Koptu, ...... Jabatan : TNI AD Kesatuan : TNI AD

• MENGADILI:

  1. Menyatakan Terdakwa PJN VITO SIAGIAN, SE, Akt., tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Orang yang melakukan sebagai Pelaku usaha Perdagangan yang tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut

• 1 (satu) Lembar cetakan bukti transfer uang senilai Rp.20.000.000,- dari rekening atasnama HARMANTO ke rekening Bank BRI nomor 034001086121509 atasnama PJN VITO SIAGIAN, SE.
• 1 (satu) Lembar cetakan bukti kontrak member TREAT DOGE PROVIT atasnama HARMANTO, tanggal bergabung 12 Juli 2021 dengan jumlah deposit Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

  ,M.H
  Terdakwa:
  PJN VITO SIAGIAN, SE, Akt

• Pemohon:
  Kepala Satuan Kerja (Kasatker) PJN I Bengkulu
  Termohon:
  M.J Anton Hilman

• M E N G A D I L I

  1. Menyatakan Terdakwa I Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damiri, Terdakwa II Hendra Bin Iing, Terdakwa III Riyan Bin Asep Wahyuyat, Terdakwa IV Stevanus Dian Kristanto Alias Kris dan Terdakwa V Indri Apriyadi Alias Gembel Bin Alm.

  Muhamad Junaidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;

• Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damiri dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan untuk Terdakwa II Hendra Bin Iing, Terdakwa III Riyan Bin Asep Wahyuyat, Terdakwa IV Stevanus Dian Kristanto Alias Kris dan Terdakwa V Indri Apriyadi Alias Gembel Bin Alm.

  
  Terdakwa:
  1.PANDU JAYA NUGRAHA alias PJN bin BUDI DAMIRI
  2.HENDRA bin IING
  3.RIYAN bin ASEP WAHYUYAT
  4.STEVANUS DIAN KRISTANTO alias KRIS
  5.INDRI APRIYADI alias GEMBEL bin Alm. MUHAMAD JUNAIDI

  sehubungantindka pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Pandu JayaNugraha Alias Pjn Bin Budi Damiri;Bahwa Terdakwa Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damiribesama dengan saudara Ilham telah melakukan pencurian kabel optikmilik PT Iforte;Bahwa Terdakwa Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damiridalam melakukan tindak pidana tersebut pada hari Rabu tanggal 09 Mei2018 sekitar pukul 03.30 WIB bertempat di Jalan Baru LeuwinanggungRT.02/RW.10 Kelurahan Leuwinanggung Kecamatan Tapos Kota Depok

  ;Bahwa saksi mengerti dihndapkan dalam persidangna ini sehubungantindka pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Pandu JayaNugraha Alias Pjn Bin Budi Damiri;Bahwa Terdakwa Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damiribesama dengan saudara Ilham telah melakukan pencurian kabel optikmilik PT lforte;Bahwa Terdakwa Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damiridalam melakukan tindak pidana tersebut pada hari Rabu tanggal 09 Mei2018 sekitar pukul 03.30 WIB bertempat di Jalan Baru LeuwinanggungRT.02/

  Alias Pjn Bin Budi Damiri dimasukankedalam mobil Daihatsu Grand Max Nopol B 2749 TKD.

  Bin Budi Damiri dalam persidanganyang menerangkan bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin BudiDamiri bersamasama dengan saudara Ilham (DPO) telah mengambil kabelfiber optik COR merek CCSI berlabel Iforte sepanjang 1000 meter milik PTforte, dengan cara Terdakwa Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damir!

  Kemudian pada keesokan harinya kabeltersebut dijual oleh Terdakwa Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damiridan saudara Ilham ke saudara Marjayadi (penuntutan terpisah) sehargaRp.7.500.000, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan kabeltersebut dibagi dua dan telah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhanTerdakwa Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damiri seharihari;Menimbang, bahwa Terdakwa Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin BudiDamiri bersamasama dengan saudara Ilham dalam

• Pembanding/Penggugat : SUSIE ANDRIANIE,SE
  Terbanding/Tergugat : PJN VITO SIAGIAN.,S.E.,AKT
  Terbanding/Turut Tergugat : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN GUNUNG MAS

• Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Banyumas, Nomorperkara : 796/Pdt.G/2008/PA.Bms, tanggal 15 Desember 2008, yang telahberkekuatan hukum tetap, telah terjadi perceraian antara PJN binti HSdengan TW bin S, Dengan nomor Akta Cerai : 180 / AC / 2009 / PA.Bms.;2. Bahwa nama Pemohon didalam Akta Cerai tertulis nama : PJN binti HS.Sedangkan nama Pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk dan KartuKeluarga, Paspor serta dalam ijazah tertulis nama : PUJ binti HS;3.

  Menetapkan bahwa nama PJN dan nama P adalah nama satu orang;3.

  Bahwa saksi mengetahui nama PJN binti HS dan PUJ binti HS adalahnama satu orang; Bahwa saksi mengetahui di desa Kecila Kecamatan KemranjenKabupaten Banyumas nama PJN binti HS dan PUJ binti HS adalah namasatu orang ;2.

  nama PJN binti HS dan PUJ binti HS adalahnama satu orang; Bahwa saksi mengetahui di desa Kecila Kecamatan KemranjenKabupaten Banyumas nama PJN binti HS dan PUJ binti HS adalah namasatu orang;Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yangtermuat dalam berita acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan daripenetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon

  Menetapkan nama Pemohon PJN binti HS sebagaimana tercantum dalamAkta Cerai Nomor xxxxxxxxxxxxx., tanggal 27 Februari 2009, yangdikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banyumas dengan nama PUJ binti HSadalah nama satu orang;3.

• Bahwa denganmenyebutkan Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional (PJN) Wilayah IIProvinsi Papua Barat Sorong, adalah Tergugat tersebut, maka sudahsangat jelas yang menjadi Subyek dalam perkara aquo adalah SatuanKerja Pelaksana Jalan Nasional (PJN) Wilayah II Provinsi Papua BaratSorong.b.

  Thedie Malibela, S.T. menjabatSebagai PPK 2.1 Satker PJN Wilayah Il Sorong Pelaksanaan bukanP2JN/PPK Perencanaan.

  jawab penuh, Pertanggung jawaban dalam arti Pelaksanaan,bukan Perencanaan, PJN tidak bertanggung jawab terhadap Perencanaan,maupaun desai gambar; Bahwa pada saat Satker Satker PJN wilayah II diminta melaksanakanpekerjaan jembatan Naverboy Anggarannya ada dulu baru kami kerjakan,anggaran tersebut dari anggaran APBN Pusat; Bahwa pada Satker PJN wilayah II Sorong untuk mata anggaran gambartidak ada karena bukan SOP Satker PJN wilayah Il Sorong, dimana dianggaran kami tidak ada; Bahwa~ Satker P2JN/PPK

  Bahwa membuat Rencana Gambar Itu merupakan tugas dari bagianPerencanaan dimana untuk bagian perencanaan itu mempunyai tupoksi sendiridan tidak tergabung dengan pekerjaan fisik pada Satker PJN Wilayah II Sorong,untuk bagian perencanaan hal tersebut melekat pada Satker P2JN DiManokwari;Menimbang, bahwa P2JN manokwari tidak satu kesatuan denganinstansi PIN Wilayah Il Sorong, dimana P2JN itu strukturnya berada di atasSatuan Kerja PJN Wilayah II Sorong;Menimbang, bahwa Satker PJN Wilayah Il Sorong merupakan

  Bahwa sesuai tipoksinya maka Satker PJN Wilayah IISorong Pelaksanaan tidak bisa atau tidak punya kewenangan untuk melakukankontrak atas nama jabatan tersebut karena bukan tupoksinya;Menimbang, bahwa Ir.

• Ida Bagus Mantra sebelah Selatan : Parit sebelah Timur : Parit sebelah Barat : Tanah yang dikuasai oleh Ni Nyoman WantriKepada PJN Metro Denpasar, sesuai dengan Putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar dalam Perkara TindakPidana Korupsi an. Terdakwa Made Bawa No. : 11/PidsusTPK/2016/PN.Dpstanggal31 Agustus 20165.

  Blahbatuh belum terbitSertifikat Hak Pakainya.bahwa Satker PJN Metro tidak pernah mengalihkan penguasaan tanahtersebut kepada pihak lain. Bahwa saksi tahu pernah ada Gugatan Perdataoleh IB Rai Patiputra, SH terhadap Pemerintah RI cq.KementerianPekerjaan Umum Dirjen Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional VIII ,Cq.

  dan masih terusdibangun.Bahwa Satker PJN Metro Denpasar mengajukan Surat Keberatan, perihalPeninjauan Kembali keputusan Bupati Gianyar No. 577/01H/HK/2013tentang Pemberian Izin Menggarap Atas Aset Pemprov Bali di KabupatenGianyar kepada IB Rai Patiputra No.

  PJNMetro Denpasar ;Bahwa Satker Metro pernah secara lisan memperingati dan diundangsecara lisan untuk datang ke kantor, akan tetapi saksi tidak pernahmerespon, malah pihak PJN Metro Denpasar ditunjukkan surat jinmenggarap An. terdakwa yang dikeluarkan oleh Bupati Gianyar ;Bahwa setelah itu Satker PJN Metropolitan Denpasar mengajukan SuratKeberatan No. : TN.06. 06 / 954 / SPJINMD / VII / 2014 tanggal 8 Juli 2014perihal Peninjauan Kembali Keputusan Bupati Gianyar No. : 577/01H/HK/2013 tanggal 8 Juli

  M.Sc dan Wayan Suardi,SH (Asli) ;Surat dari Satker PJN Metropolitan Denpasar kepada Kepala KejaksaanTinggi Bali No. : TN.01.03/3042/S.PJINMD/2016 tanggal 13 Oktober 2016perihal Laporan Asset Tanah Kementerian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat di jalan Bypass Prof.

• Menetapkan uang titipan sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) yang disetorkan oleh MARETA ROBIUL LISA melalui Bank Mandiri dengan nomor rekening tujuan 124-00-2996999-6; tanggal 12 Maret 2020; nama penyetor Lisa (33 staf PJN

  II Kaltim), beserta 1 (satu) lembar asli tindasan slip setoran Bank Mandiri tanggal 12 Maret 2020; 124-00-2996999-6 RPL 175 KPK UTK PDT IDR 50.000.000,00; PENGEMBALIAN 33 STAF PJN II KALTIM.

  TRI BAKTI MULYANTO (Kasatker PJN II) sebagai bagian feeproyek sebesar 2% untuk Kasatker PJN Il.

  Membayar Satker PJN Wilayah 2Provinsi Kaltim kepada Harlis Tata Tahta, PT, Tanggal 18042018,Nomor 00122/PJN WIL.IIKT/PPK.21/IV/2018; (BB No.46)1 (satu) bendel Surat Perintah Membayar Satker PJN Wilayah 2Provinsi Kaltim kepada Harlis Tata Tahta, PT, Tanggal 18042018,Nomor 00123/PJN WIL.IIKT/PPK.21/IV/2018; (BB No.47)1 (satu) bendel Surat Perintah Membayar Satker PJN Wilayah 2Provinsi Kaltim kepada Harlis Tata Tahta, PT, Tanggal 25042018,Nomor 00128/PJN WIL.IIKT/PPK.21/IV/2018; (BB No.48)1 (satu)

  bendel Surat Perintah Membayar Satker PJN Wilayah 2Provinsi Kaltim kepada Harlis Tata Tahta, PT, Tanggal 25042018,Nomor 00127/PJN WIL.IIKT/PPK.21/IV/2018; (BB No.49)1 (satu) bendel Surat Perintah Membayar Satker PJN Wilayah 2Provinsi Kaltim kepada Harlis Tata Tahta, PT, Tanggal 30042018,Nomor 00135/PJN WIL.IIKT/PPK.21/IV/2018; (BB No.50)1 (satu) bendel Surat Perintah Membayar Satker PJN Wilayah 2Provinsi Kaltim kepada Harlis Tata Tahta, PT, Tanggal 30042018,Nomor 00134/PJN WIL.IIKT/PPK.21/IV/2018

  Satker PJN Wilayah 2Provinsi Kaltim kepada Harlis Tata Tahta, PT, Tanggal 11052018,Nomor 00158/PJN WIL.IIKT/PPK.21/V/2018; (BB No.57)1 (satu) bendel Surat Perintah Membayar Satker PJN Wilayah 2Provinsi Kaltim kepada Harlis Tata Tahta, PT, Tanggal 16052018,Nomor 00165/PJN WIL.IIKT/PPK.21/V/2018; (BB No.58)1 (satu) bendel Surat Perintah Membayar Satker PJN Wilayah 2Provinsi Kaltim kepada Harlis Tata Tahta, PT, Tanggal 16052018,Nomor 00166/PJN WIL.IIKT/PPK.21/V/2018; (BB No.59)1 (satu) bendel Surat

  00064/PJN WIL.IIKT/PPK.21/III/2018.

• Kepala Satker PJN Wilayah I Prov.

  Kepala Satuan Kerja PJN WIL.

  Kepala Satker PJN Wilayah I Sulteng PPKO6TonggolobibiMalala Nomor: PW.04.01Bb14/PJN.06/133,tanggal 4 Mei 2018, Perihal Pencapaian Progres Uji CobaTingkat IIT (Minggu II), yang ditujukan kepada Kepala balaiPelaksanaan Jalan Nasional XIV Palu (Fotokopi sesuaifotokopi);: Surat an.

• ).55).56).: 724/BAPL/PJN WIL NTBPPK1.2/2020, dengan hasil sebagaiberikut :1.

  Surat PPK1.2 Provinsi NTB Nomor PW.04.02/PJN WIL NTBPPK1.2/733.1 hal Pemutusan Kontrak Paket JembatanOlor Gedang Cs.4.

  Surya Perdana Konsultan maupun kesepakatan bersama yangtelah ditanda tangani antara Penggugat dengan Tergugat yang telahtertuang Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan No. : 293/BARPP/PJN WIL NTBPPK1.2/2020 tanggal 27 Mei 2020, Berita AcaraRapat Evaluasi Pelaksanaan Pekerjaan No. : 316/BAREP/PJN WIL NTBPPK1.2/2020 tanggal 9 Juni 2020.Adapun isi dari surat Teguran No. : PW.04.02/PUN WIL NTBPPK1.2/344tanggal 22 Juni 2020, adalah sebagai berikut :1.

  PW.04.02/PJN WIL NTBPPK1.2/676 kepada Penggugatperihal Peringatan Kontrak Kritis Ill dan Rapat Evaluasi Dasar PemutusanKontrak Paket Penggantian Jembatan Olor Gedang Cs..

  P9 : Surat Nomor PW.04.02/PJN WIL NTBPPK1.2/700, tanggal 10Desember 2020, Hal : Rencana Pemutusan Kontrak PaketPenggantian Jembatan Olor Gedang Cs (fotokopi sesuai denganasli) ;10.P10 : Berita Acara Rapat Pemutusan Kontrak No. : 733/BARPK/PJN WIL NTBPPK 1.2/2020 tanggal 29 Desember 2020 (fotokopi sesuaidengan fotokopi) ;11.P11 : Fotokopi KTP atas nama Ir.

• Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk didaftarkan kedalam register dalam tahun yang sedang berjalan ;Membebankan biaya permohonan ini kepadaPemohon; Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datangmenghadap sendiri dipersidangan dan atas permohonan yang dibacakan, Pemohonmenyatakan tetap pada permohonannya;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telahmengajukan bukti bukti surat berupa :1.2.oe4.Fotocopy Surat Keterangan Perkawinan Nomor : 10/BDA/Pjn

  Saksi I KETUT WARTA= Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang sah bernama IMade Benben dengan Ni Wayan Rida yang melangsungkan perkawinan secara adatBali dan agama Hindu pada tahun 1950, bertempat dirumah I Made Benbenberkedudukan sebagai Purusa, di Banjar Margasari, Desa Pujungan, KecamatanPupuan, Kabupaten Tabanan sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan Nomor :10/BDA/Pjn/2013 tanggal 25 Pebruari 2013 dan dipuput oleh rohaniawan JroMangku Puri ; = Bahwa kedua orang tua

  Saksil MADE RITA= Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang sah bernama IMade Benben dengan Ni Wayan Rida yang melangsungkan perkawinan secara adatBali dan agama Hindu pada tahun 1950, bertempat dirumah I Made Benbenberkedudukan sebagai Purusa, di Banjar Margasari, Desa Pujungan, KecamatanPupuan, Kabupaten Tabanan sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan Nomor :10/BDA/Pjn/2013 tanggal 25 Pebruari 2013 dan dipuput oleh rohaniawan JroMangku Puri ; = Bahwa kedua orang tua Pemohon

  Pemohondihubungkan dengan keterangan Pemohon dan keterangan saksi saksi, maka Pengadilantelah memperoleh fakta hukum sebagai berikut := Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang sah bernama IMade Benben dengan Ni Wayan Rida yang melangsungkan perkawinan secara adatBali dan agama Hindu pada tahun 1950, bertempat dirumah I Made Benbenberkedudukan sebagai Purusa, di Banjar Margasari, Desa Pujungan, KecamatanPupuan, Kabupaten Tabanan sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan Nomor :10/BDA/Pjn

• (satu) bendel Surat Perintah Membayar Satker PJN Wilayah 2Provinsi Kaltim kepada Harlis Tata Tahta, PT, Tanggal 08052018,Nomor 00151/PJN WIL.IIKT/PPK.21/V/2018; (BB No.52)53.1 (satu) bendel Surat Perintanh Membayar Satker PJN Wilayah 2Provinsi Kaltim kepada Harlis Tata Tahta, PT, Tanggal 08052018,Nomor 00150/PJN WIL.IIKT/PPK.21/V/2018; (BB No.53)54.1 (satu) bendel Surat Perintah Membayar Satker PJN Wilayah 2Provinsi Kaltim kepada Harlis Tata Tahta, PT, Tanggal 14052018,Nomor 00162/PJN WIL.IIKT/PPK

  ,Nomor 00158/PJN WIL.IIKT/PPK.21/V/2018; (BB No.57)58.1 (satu) bendel Surat Perintah Membayar Satker PJN Wilayah 2Provinsi Kaltim kepada Harlis Tata Tahta, PT, Tanggal 16052018,Nomor 00165/PJN WIL.IIKT/PPK.21/V/2018; (BB No.58)59.1 (satu) bendel Surat Perintanh Membayar Satker PJN Wilayah 2Provinsi Kaltim kepada Harlis Tata Tahta, PT, Tanggal 16052018,Nomor 00166/PJN WIL.IIKT/PPK.21/V/2018; (BB No.59)60.1 (satu) bendel Surat Perintah Membayar Satker PJN Wilayah 2Provinsi Kaltim kepada Harlis Tata

  satu) bendel Surat Perintah Membayar Satker PJN Wilayah 2Provinsi Kaltim kepada Harlis Tata Tahta, PT, Tanggal 05032018,Nomor 00041/PJN WIL.IIKT/PPK.21/III/2018; (BB No.63)64.1 (satu) bendel Surat Perintah Membayar Satker PJN Wilayah 2Provinsi Kaltim kepada Harlis Tata Tahta, PT, Tanggal 05032018,Nomor 00042/PJN WIL.IIKT/PPK.21/III/2018; (BB No.64)65.1 (satu) bendel Surat Perintah Membayar Satker PJN Wilayah 2Provinsi Kaltim kepada Harlis Tata Tahta, PT, Tanggal 23052018,Nomor 00178/PJN WIL.IIKT/

  ,Nomor 00047/PJN WIL.IIKT/PPK.21/III/2018; (BB No.68)69.1 (satu) bendel Surat Perintah Membayar Satker PJN Wilayah 2Provinsi Kaltim kepada Harlis Tata Tahta, PT, Tanggal 23052018,Nomor 00173/PJN WIL.IIKT/PPK.21/V/2018; (BB No.69)70.1 (satu) bendel Surat Perintanh Membayar Satker PJN Wilayah 2Provinsi Kaltim kepada Harlis Tata Tahta, PT, Tanggal 21032018,Nomor 00071/PJN WIL.IIKT/PPK.21/III/2018; (BB No.70)71.1 (satu) bendel Surat Perintanh Membayar Satker PJN Wilayah 2Provinsi Kaltim kepada Harlis

  Satker PJN Wilayah 2 ProvinsiKaltim kepada Harlis Tata Tahta, PT, Tanggal 23052018, Nomor00178/PJN WIL.IIKT/PPK.21/V/2018;1 (satu) bendel Surat Perintah Membayar Satker PJN Wilayah 2 ProvinsiKaltim kepada Harlis Tata Tahta, PT, Tanggal 23052018, Nomor00177/PJN WIL.IIKT/PPK.21/V/2018;1 (satu) bendel Surat Perintah Membayar Satker PJN Wilayah 2 ProvinsiKaltim kepada Harlis Tata Tahta, PT, Tanggal 06032018, Nomor00046/PJN WIL.IIKT/PPK.21/III/2018:1 (satu) bendel Surat Perintah Membayar Satker PJN Wilayah

• KU.03.01/PJN.104/157 Tertanggal 18 Maret 2015yang ditandatangani oleh Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IPropinsi Sulawesi Utara Pejabat Pembuat Komitmen 04, ManadoTomohon yangditujukan kepada Direktur Utama PT.

  KU.03.01/PJN.104/157 Tertanggal 18 Maret 2015 yangditandatangani oleh Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I PropinsiSulawesi Utara Pejabat Pembuat Komitmen 04, ManadoTomohon yang ditujukankepada Direktur Utama PT.

  KU.03.01/PJN.0104/157 tertanggal 18 maret 2015 yangdi tanda tangani oleh Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IProvinsi Sulawesi Utara Pejabat Pembuat Komitmen 04 (Manado Tomohon)yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Mykanta;e Untuk melaksanakan penundaan Surat penunjukan penyedia Barang/Jasauntuk pelaksanaan paket pelebaran Jalan Wori Bts. Kota Manado No.03.01/PJN.104/157 tertanggal 18 maret 2015.

  KU.03.01/PJN.104/157 Tertanggal 18 Maret2015 yang ditandatangani oleh Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan NasionalWilayah I Propinsi Sulawesi Utara Pejabat Pembuat Komitmen 04, ManadoTomohon yang ditujukan kepada Direktur Utama PT.

• PJN) sebesar US$11.000,00 pada tanggal 25April 2006, dan diambil tunai dari Rekening Atas Nama PT. PRIMAJAGAT NUSA di Bank Mandiri Cabang Paletehan Kebayoran Barudengan Nomor Rekening : 1260004236344 ke rekening milik saksiEDDY EFFENDY ISKANDAR (dalam berkas tersendiri) di Bank NISPKantor Cabang Kemang Pratama Bekasi dengan Nomor Rekening :131000035 ;Selanjutnya pembayaran kedua dari PT. SUMMARECON AGUNG, Tbk,tanggal 12 Oktober 2006 kepada PT.

  Berdasarkan Purchasing Order (PO) Nomor : 00043/PJN/PO/05tanggal 30 November 2005 PT. PRIMA JAGAT NUSA (PJB)memesan FAIRE Alarm System Merk SHINWHA ke Korea Selatandengan nilai sebesar US $ 34.914,70 untuk keperluan :a. Proyek Mediterania Lagoon ;b. Proyek Palembang Indah Mall (yang dikerjakan oleh PT. DEWIPUTERA MUSTIKA milik Terdakwa) ;c. Proyek Hight Scope Apartemen (yang dikerjakan oleh PT.

  PJN) sebesar US$11.000,00 ;Selanjutnya pembayaran kedua dari PT. SUMMARECON AGUNG, Tbk,tanggal 12 Oktober 2006 kepada PT. PRIMA JAGAT NUSA (PT.PJN)sebesar US$ 84.398,28, ditransfer oleh saksi EDDY EFFENDYISKANDAR dari rekening atas nama PT.

  Nomor : 1719 K/Pid/20102 (dua) lembar fotocopy Purchase order Nomor : PO Nomor :000043/ PJN/ PO/XI/05 tertanggal 30 November 2005 ;e 1 (satu) lembar Purchase order (PO) Nomor : 000043/PJN/PO/X1/05 tertanggal 30 November 2005 ;e 2 (dua) lembar fotocopy invoice/tagihan dari mascot implektertanggal 13 April 2006 ;e 3 (tiga) lembar surat kontrak Nomor : 321/SA/Summit/II/O06tertanggal 27 Februari 2006 antara PT. Summarecon Agung Tbk.dengan PT.

  Memerintahkan agar barang bukti berupa :a. 2 (dua) lembar fotocopy Purchase order Nomor : PO Nomor :000043/ PJN/ PO/XI/05 tertanggal 30 November 2005 ;b. (Satu) lembar Purchase order (PO) Nomor : 000043/PJN/PO/XI/05tertanggal 30 November 2005 ;c. 2 (dua) lembar fotocopy invoice/tagihan dari mascot implektertanggal 13 April 2006 ;d. 3 (tiga) lembar surat kontrak Nomor : 321/SA/Summit/II/06tertanggal 27 Februari 2006 antara PT. Summarecon Agung Tbk.dengan PT.

• Pratama Jaringan Nusantara ("PJN"), bukan PJN nya langsung.Sehingga haruslah dibuktikan terlebih dahulu bahwa telah terjadiperubahan status Pemohon Kasasi dari "Penjamin" menjadi"debitur" (pengganti).

  Dimana Amandement II ini padaintinya menjelaskan bahwa Termohon Kasasi (Rabobank) menyetujuipermintaan dari PUN untuk merestrukturisasi dan menjadwalkan kembalipembayaran kewajibankewajiban (utang) PJN kepadanya sesuaidengan syarat dan ketentuan yang disepakati.

  Padahal hal ini merupakansyarat wajib yang sangat perlu dan penting;Bahkan atas upayanya sendiri untuk mengetahui kebenaran, PemohonKasasi mengirimkan surat kepada Direktur PJN untuk datang danbersaksi di persidangan guna mengklarifikasi apakah benar PJN telahlalai/cidera janji/tidak melaksanakan kewajibannya (bukti T7). Namunsampai dengan persidangan berakhir PJN tidak pernah datang danbahkan sama sekali tidak dapat dihubungi.

  Bukti P6a dan P6d menyimpulkan fakta bahwa Termohon Kasasipernah mengirimkan Somasi kepada Pemohon Kasasi.Namun, buktibukti tersebut tidak dapat membuktikan mengenailalainya/cidera janji/tidak dilaksanakannya kewajiban PJN kepadaTermohon Kasasi setelah Amandemen Il.

  Ketidakhadiran PJN di persidangan walaupun sudah diupayakanoleh Pemohon Kasasi menjadikan kerumitan tersendiri (Bukti T7).Termohon Kasasi sama sekali tidak berupaya menghadirkan PJN dipersidangan. Padahal hal ini sangat penting, karena dengan hadirnyaPJN akan merupakan bentuk klarifikasi mengenai, "Apakah benarPJN telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimanadiatur dalam amandemen Il, terhadap Termohon Kasasi?" Hal iniyang tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi.h.

• untuk membahas program percepatan atau action plan;Bahwa PPK08 atas nama Kepala Satker PJN Will tidak memiliki dasar untukmelakukan Pemutusan Kontrak Sepihak karena tidak =menerimaPERTIMBANGAN untuk penyelesaian kontrak kritis dari Pembantu AtasanSatuan Kerja atas nama Direktur Jendera!

  Bina Marga.Bahwa tindakan PPK08 atas nama Kasatker PJN Will untuk mencairkan BankGaransi Jaminan Pelaksanaan tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam Dokumen Kontrak yang disepakati;Bahwa usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam sesuai surat Kasatker PJN Will /Kuasa Pengguna Anggaran nomor PW.04.02/Bb2Wil1.S/34 tanggal 16 Januari2019 tidak memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalamPeraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)Nomor 17 Tahun 2018 Tentang

  Penyesuaian harga diberlakukan terhadapKontrak Tahun Jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas)bulan dan diberlakukan mulai bulan ke13 (tiga belas) sejak pelaksanaanpekerjaan;Bahwa PPK08 atas nama Kasatker PJN Will felah melakukan tindakanWanprestasi/Cidera Janji perihal Penyelesaian Perselisihan/Persengketaansebagaimana diatur dalam Dokumen Kontrak yang disepakati sebagaimanadisebutkan dalam Syarat Syarat Knusus Kontrak (SSKK) Y ayat (4): Dalam halmusyawarah untuk mufakat tidak tercapai

  dari pihak pihak yang terkaitdalam kontrak yang merugikan salah satu pihak kami anggap sebagaiPerselisihan/Persengketaan sesuai Pasal 94 Peraturan Presiden Nomor 54Tahun 2010 dan Syarat Syarat Khusus Kontrak SSKK Bab X poin Y ayat (4).Bahwa melalui surat kami nomor 163/PT.KASENA/JSW/XII/2018 tanggal 29Desember 2018 perihal Penyelesaian Perselisihan/Persengketaan melaluiBadan Arbitrase BANI di Medan perihal Pemutusan Kontrak Sepihak, maka olehBANI di Medan menindaklanjuti dengan menyurati ke Satker PJN

  Penyelesaian Perselisihan/Persengketaan MelaluiBANI maka melalui surat kami nomor 001/PT.KASENA/JSW/1/2019 tanggal 08Januari 2019 menunjuk BANI Medan sebagai penyelenggara arbitrase dalampenyelesaian Perselisihan/Persengketaan pemutusan kontrak sepihak paketPembangunan Jembatan Sei Wampu (MYC).Halaman 9 dari 45 Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2019/PN MdnOleh karena penyelesaian Perselisihnan/Persengketaan melalui Arbitrase BANIMedan sebagaimana dimaksud diatas tidak ditanggapi oleh PPK08 danKasatker PJN

• ., Para Jaksa PengacaraNegara pada Kejaksaan Tinggi NTB~ danKejaksaan Negeri Sumbawa Besar, berdasarkanSurat Kuasa Khusus berturutturut Nomor:HK.02.02/PJN WIL.

  Il NTB/149.1/2020 tanggal10 Agustus 2020, Nomor HK.02.02/PJN WIL.IINTB/149/2020 tanggal 10 Agustus 2020, danHK.02.02/BPJNNTB/66 7/2020 tanggal 10Agustus 2020;KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DANPERUMAHAN RAKYAT, beralamat di JalanPattimura 20, Kecamatan Kebayoran Baru KotaAdministrasi Jakarta Selatan Daerah Khususlbukota Jakarta, Indonesia, selanjutnya disebutsebagai TERBANDING IV semula TERGUGATIV;dan:1. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, beralamat di2.