Menyatakan hukum bahwa nama Pemohon yang tercantum dalamidentitas diri milik Pemohon dalam Polisdan Rekening BCA dengannomor: 7730265519 tertulis Ni Wayan Juliasih, sedangkan dalamKartu Keluarga, KTP tertulis Ni Nyoman Yuliasih adalah orangyang satu yakni Pemohon dan selanjutnya Pemohon akanmenggunakan nama Ni Nyoman Yuliasih3. Menyatakan bahwa semua identitas diri maupun suratsurat lainmilik Pemohon yang mencantumkan nama seperti tersebut diatastetap sah berlaku dan berharga.4.

Menyatakan hukum bahwa nama Pemohon yang tercantum dalamidentitas diri milik Pemohon dalam Polisdan Rekening BCA dengannomor: 7730265519 tertulis Ni Wayan Juliasih, sedangkan dalamKartu Keluarga, KTP tertulis Ni Nyoman Yuliasih adalah orang yangsatu yakni Pemohon dan selanjutnya Pemohon akan menggunakannama Ni Nyoman Yuliasih3. Menyatakan bahwa semua identitas diri maupun suratsurat lain milikPemohon yang mencantumkan nama seperti tersebut diatas tetap sahberlaku dan berharga.4.

Menyatakan perbuatan Tergugat menolak memberikan Polisdan/atau fotokopi Polis Asuransi Jiwa Kredit atas nama Teguh Sulistia(suami Penggugat) kepada Penggugat selaku ahli waris Teguh Sulistiaadalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) sebagaimanadimaksud Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);7. Menyatakan perbuatan Tergugat Il yang menolak pengajuan klaimAsuransi Jiwa Kredit PT. Bank Tabungan Negara (Persero) atas Debituralm.

Menyatakan perbuatan Tergugat menolak memberikan Polisdan/atau fotokopi Polis Asuransi Jiwa Kredit atas nama Teguh Sulistia(suami Penggugat) kepada Penggugat selaku ahli waris Teguh Sulistiaadalah perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaada);6. Menyatakan perbuatan Tergugat Il yang menolak pengajuan klaimAsuransi Jiwa Kredit PT. Bank Tabungan Negara (Persero) atas Debituralm.

Bahjah yang menyatakan bahwa Polisdan kuitansi asli Polis Nomor: 2002567374 atas nama Hj. Bahjah benarbenar hilang dan hingga saat ini belum ditemukan, selanjutnya diberitanda bukti P7;Surat Pernyataan atas nama Hj. Bahjah yang menyatakan bahwa Polisdan kuitansi asli Polis Nomor: 2002567375 atas nama Hj. Bahjah benarbenar hilang dan hingga saat ini belum ditemukan, selanjutnya diberitanda bukti P8;Surat Pernyataan atas nama Hj.

Bahjah yang menyatakan bahwa Polisdan kuitansi asli Polis Nomor: 2002567376 atas nama Hj. Bahjah benarbenar hilang dan hingga saat ini belum ditemukan, selanjutnya diberitanda bukti P9;Surat Pernyataan atas nama Hj. Bahjah yang menyatakan bahwa Polisdan kuitansi asli Polis Nomor: 2002567377 atas nama Hj. Bahjah benarbenar hilang dan hingga saat ini belum ditemukan, selanjutnya diberitanda bukti P10;Surat Pernyataan atas nama Hj.

Bahjah yang menyatakan bahwa Polisdan kuitansi asli Polis Nomor: 2002567378 atas nama Hj.

persyaratan yangsebelumnya telah saksi Maringot Damanik beritahukan dan saat itu Terdakwamenyerahkan kepada saksi Maringot Damanik 2 (dua) Polis yang 1 (satu) atasnama Terdakwa dan yang 1 (satu) atas nama Iskandar Zulkarnain Panjaitankemudian berkas tersebut diserahkan saksi Maringot Damanik kepada NurkayaNaibaho selaku Supervisor untuk diajukan kekantor dengan pengajuantertanggal 13 September 2015 dan setelah beberapa minggu Terdakwamenelepon saksi Maringot Damanik untuk menanyakan tentang pencairan Polisdan

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi pokok permasalahansengketa dalam Keputusan BPSK bukanlah sengketa konsumen melainkanhubungan hukum yang timbul dalam hubungan pertanggungan antaraPemohon dan Termohon berdasarkan Polis dan Sertifikat Asuransi,dimana Termohon menafikan sendiri kesepakatan yang ada pada Polisdan Sertifikat Asuransi, dan sengketa ini tentulah merupakan sengketakontraktual dan bukannya sengketa konsumen karena sudah tidak terkaitlagi dengan dampak penggunaan atau kualitas

jasa, in casu Jasa Asuransidan sangat terkait erat dengan pelaksanaan isi kesepakatan didalam Polisdan Sertifikat Asuransi.Sehubungan dengan hal ini Hakim Agung Syamsul Ma'arif dalam dissentingopinion dalam Putusan Mahkamah Agung No. 3385 K/Pdt.Sus/2012menentukan sebagai berikut:Terlepas dari alasan kasasi, Judex Factie telah salah dalam menerapkanhukum karena menguatkan putusan BPSK, padahal BPSK tidak berwenangmemeriksa dan memutus gugatan penggugat (sekarang Termohon) karenagugatan Penggugat

Mariam Darus Badrulzaman, S.H., FCBArb, Hukum Perikatandalam KUH Perdata Buku Ketiga, PT Citra Adiya Bakti, Bandung, 2015, hal121);Bahwa berdasarkan uraian diatas maka dengan batalnya Perjanjian Kredit,Termohon memiliki kewajiban untuk mengembalikan uang yang dipinjamnyakepada Termohon Ill, dan hal tersebut tidak serta merta menjadi tanggungjawab Pemohon dengan membayar Santunan Kematian Berdasarkan Polisdan Sertifikat Asuransi, karena:a.

Dan menerima ketentuanketentuan umum polis dan ketentuankhusus program asuransi yang saya minta ini.Lebih lanjut pada Polis V, dimana PENGGUGAT membeli produk asuransiyang berbeda dan dalam poin 1 pemyataan dan surat kuasa SPAJ yangditandatangani PENGGUGAT menyatakan dan menyetujui apabila semuapemyataan, keterangan dan jawaban yang diberikan dalam SPAu tersebutakan menjadi dasar dan bagian dari kontrak polis yang akan dikeluarkandan menerima ketentuan yang tercantum dalam syaratsyarat umum polisdan

Maslahat Asuransi dibayarkanberdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Syaratsyarat Umum Polis danketentuan lainnya apabila diperlukan, yang semuanya dilampirkan pada Polisdan telah disetujui Pemegang Polis serta menjadi bagian yang salingmelengkapi dan tidak dapat dipisahkan dengan Polis ini;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat bukti bertanda P7bukti Penerimaan Premi Titipan Premi Pertama Ny. R. Farida P.S, S.H.

dikemudianhari ternyata terdapat keterangan yang tidak benar, maka Penanggungberhak mengambil tindakan yang dianggap perlu termasuk namuntidak terbatas pada tindakan hukum dan/atau pembatalanpertanggungan atas diri saya.Angka 2, Bab , Ketentuan Umum Polis Induk Asuransi Jiwa KreditPasal 2 Keseluruhan Kontrak, yaitu :Apabila keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yangdisampaikan kepada kami ternyata keliru dan tidak benar atau ternyataterdapat penyembunyian keadaan yang diketahui oleh Pemilik Polisdan

Agoes Soegiarto ketika tertanggung meninggal dunia,sebagaimana jenis pertanggungan asuransi dalam SertifikatAsuransi adalah meninggal dunia, dan ditegaskan pula dalam :e paragraph 1 Sertifikat Asuransi, yang berbunyi :Penanggung akan membayarkan kepada Pemilik Polisdan/atau Peserta yang sesuai dengan ketentuanketentuan dalam Polis Induk setelah Penanggungmenerima bukti kematian Peserta dari Ahli Waris Pesertadan/atau Pemilik Polis sesuai dengan ketentuan yangditetapkan oleh Penanggung.e ketentuan

diajukannnya klaim oleh Tertanggung kepada Perusahaanasuransi (Penanggung), benar jika Surat Perintah Kerja bukan merupakanPolis asuransi, namun yang menjadi dasar pemberian pekerjaan bagisetiap bengkel rekanan Tergugat termasuk Penggugat yang pernahmenjadi rekanan Tergugat adalah Polis asuransi yang diterbitkan olehTergugat terhadap nasabahnya (Tertanggung) setelah sebelumnyadibuatkan Perjanjian Kerjasama terlebih dahulu antara Perusahaanasuransi dengan bengkel yang menjadi rekanan, barulah setelah ada polisdan

hanyamenguntungkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selakuPenanggung, maka Majelis menilai standard kontrak demikian dapatdimasuki dan diuji oleh Hakim;Menimbang, bahwa polis tersebut adalah mengenaipertanggungan kendaraan bermotor yang hakekatnya yangditanggung adalah kendaraan bermotornya sehingga logika danwajarnya adalah mengikuti kendaraannya, bukan pemiliknya;Sehingga meskipun kendaraannya beralih tangan karena hakiki yangditangung adalah kendaraan bermotornya, maka majelis menilai polisdan

Bila terdapat perubahan apapun yang berkaitan dengan data Polisdan atau data asuransi peserta, maka Pemegang Polis wajibmengirim informasi secara tertulis atas perubahan tersebut kepadaPerusahaan;2. Atas Dasar Informasi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1(satu) Pasal ini dan atas persetujuan Perusahaan, makaHal. 15 dari 19 hal. Put. Nomor 102 PK/Pdt.SusBPSK/2014Perusahaan akan melakukan perubahan data Polis dan ataulampiranlampirannya;3.

Saksi SANIRIN Als PA NIRIN, dibawah sumpah memberikan keteranganyang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa benar saksi telah memberikan keterangan pada saat di BAP Polisdan keterangan saksi tersebut adalah benar;Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;Bahwa saksi bekerja di Perumahan Villa Citayam sebagai Scurity, yangpada saat itu saksi sedang bertugas piket.Bahwa benar pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 April2019, sekira jam 19.30 Wib bertempat di Bedeng Perumahan

Aceh Besar;Bahwa kejadian tersebut bermula bulan Desember 2018, Saksi Muntazamenghubungi Terdakwa dan meminta bantuan Terdakwa untuk dapatmeluluskan anak saudaranya yang dari Bener Meriah sebagai anggota polisdan pada saat itu Terdakwa mengatakan akan mengusahakannya;Bahwa selanjutnya sekira bulan Januari 2018, Saksi Muntaza kemballimenelpon Terdakwa degan mengatakan bahwa orang yanginginmemasukkan anaknya sebagai anggota polisi sudah datang ke rumah SaksiMuntaza dan Saksi Muntaza menyuruh Terdakwa

Aceh Besar;Bahwa kejadian tersebut bermula bulan Desember 2018, Saksi Muntazamenghubungi Terdakwa dan meminta bantuan Terdakwa untuk dapatmeluluskan anak saudaranya yang dari Bener Meriah sebagai anggota polisdan pada saat itu Terdakwa mengatakan akan mengusahakannya danselanjutnya sekira bulan Januari 2018, Saksi Muntaza kembali menelponTerdakwa degan mengatakan bahwa orang yang ingin memasukkananaknya sebagai anggota polisi sudah datang ke rumah Saksi Muntaza danSaksi Muntaza menyuruh Terdakwa

Selain dari pada itu Pemohon Kasasi jugamemiliki data mentah nasabah dari departementlain berupa "Nomor Polisdan Nama Nasabah". Data mentah tersebut dapat dimiliki oleh siapapunkarena sifatnya terouka, dan dengan data mentah tersebut, PemohonKasasi tidak dapat melakukan penjualan, sehingga Pemohon Kasasi,melalui email meminta bantuan Sdr. Erwin Manurung pada bagian SalesSupport Bancassurance Departement (BAD) untuk melengkapi datatersebut. Atas tambahan data yang diberikan Sdr.

Telah diterimanya uang pembayaran angsuran/pelunasan pinjaman polisdan bunga oleh kasir (sdr. Misri Wijaya) dari petugas penyetoran (JokoBudi Santoso) untuk keperluan setoran ;Nomor polis > 94226135Nama pinjaman/Pemegang polis : Yamin Sastrodipuro ;Angsuran : 11.813.500.Beda Kurs/LAJ : 13.323.100.,Bunga : 1.696.748.Materai : 2.000, +Jumlah : 26.594.244.Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 39 PK/TUN/2009Incaso pinjaman polis : 268.337,PPh 10% X 268.337 : 26.833, +: 241.504, Setor bersih : 26.594.244,.

tetapi tidak saya terangkan, maka PT AsuransiJiwasraya (Persero) berhak untuk membatalkan perjanjian asuransiberdasarkan syaratsyarat umum polis asuransi jiwa yang berlaku dankarena itu dibebaskan dari segala tuntutan oleh pihak manapun juga;Bahwa selanjutnya didalam surat permintaan asuransi jiwa yangmerupakan dasar untuk mengadakan perjanjian asuransi jiwa dan menjadibagian yang tidak dapat dipisahkan dari polis, Tertanggung menyatakansebagai berikut: Dengan ini saya/kami sebagai calon pemegang polisdan

Polis Asuransi jiwa unit link yang merupakan perjanjian antara WajibPajak sebagai penanggung dengan nasabah sebagai Pemegang PolisHalaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 1245 B/PK/PJK/2016dan/atau Tertanggung memuat pengalihan risiko dari Pemegang Polisdan/atau Tertanggung kepada Penanggung dengan sejumlah nilai uangyang wajib dibayarkan (premi) oleh Pemegang Polis dan/atauTertanggung kepada Penanggung guna memperoleh manfaatpertanggungan.

of 2312pada Keputusan dan/atau ketetapan Bank Indonesia yang secara notabenemerupakan suatu keputusan dan ketetapan hukum yang hanya diberlakukan bagiatau dibebankan ke industri Perbankan dan bukan untuk kepentingan industriasuransi, dengan cara mengabaikan atau mengindahkan kewajibannya dalammemberitahukan permohonan perubahan secara tertulis tentang data kepesertaanasuransi kepada TERMOHON KEBERATAN I/TERGUGAT II sebagaimanadimaksud dalam Pasal 10 ayat Syaratsyarat umum Polis tentang Perubahan Polisdan

., pada polis MitraSehat AJB Bumiputera 1912 yang diperuntukkan bagi 25 (dua puluh lima)orang anggota DPRD Kabupaten Jayapura bertindak sebagai Pemegang Polisdan pada naskah perjanjian kerjasama antara DPRD Kabupaten Jayapuradengan AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Asper Jayapura tentangPembayaran Polis Asuransi Kesehatan tertanggal 12 Oktober 2009 ditandatangani oleh Ketua DPRD Kabupaten Jayapura Yohanis Eluay, S.H., sangatlahbertentangan dengan:1.

PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah padaPasal 1 Ayat (3) Ketentuan Umum yang berbunyi Pemerintah Daerahadalah Gubernur, Bupati dan/atau Walikota dan perangkat Daerah sebagaiunsur pemerintahan daerah; Bahwa Ketua DPRD Kabupaten Jayapura Yohanis Eluay, S.H., pada polis MitraSehat AJB Bumiputera 1912 yang diperuntukkan bagi 25 (dua puluh lima)orang anggota DPRD Kabupaten Jayapura bertindak sebagai Pemegang Polisdan pada naskah perjanjian kerjasama antara DPRD Kabupaten jayapuradengan

Tergugat sebagaibadan asuransi diwajibkan untuk memproses pengajuan klaim Penggugathanya mengacu pada syaratsyarat umum polis, syaratsyarat khusus polisdan anggaran dasar AJB Bumiputera 1912 ;Bahwa Penggugat telah berkalikali menegur Tergugat untuk membayarsantunan a quo kepada Penggugat namun tidak diindahkan oleh Tergugat.Dengan demikian Tergugat sudah sepatutnya dinyatakan ingkar janji(wanprestasi) karena tidak melaksanakan kewajiban hukum sebagai BadanAsuransi ;Bahwa karena Tergugat telah ingkar

Bahwa Tergugat sebagai badan asuransi mengatur secara tegas dalampolis yaitu Perjanjian asuransi berlaku sesuai dengan ketentuanketentuanyang tercantum dalam syaratsyarat umum polis, syaratsyarat khusus polisdan anggaran dasar AJB Bumiputera 1912 yang terlampir pada dan menjadibagian yang tidak dapat dipisahkan dari polis. Dengan demikian.

of 2312pada Keputusan dan/atau ketetapan Bank Indonesia yang secara notabenemerupakan suatu keputusan dan ketetapan hukum yang hanya diberlakukan bagiatau dibebankan ke industri Perbankan dan bukan untuk kepentingan industriasuransi, dengan cara mengabaikan atau mengindahkan kewajibannya dalammemberitahukan permohonan perubahan secara tertulis tentang data kepesertaanasuransi kepada TERMOHON KEBERATAN I/TERGUGAT II sebagaimanadimaksud dalam Pasal 10 ayat Syaratsyarat umum Polis tentang Perubahan Polisdan