H.HASARUDIN >< Tn.HENGKY GO SETIAWAN (PRESDIR PT.BINA KARYA PROPERTINDO) CS

ROBERTUS ROBIYANTO HARTONO (PRESDIR PT.ASURANSI MEGA PRATAMA) >< SUKARDIN (DIRUT PT.KAHANA) CS

LIDIA ABADI >< KUSWANTARA KOHAR PRESDIR PT.ASURANSI FEDERAL PHOENIX GROUP (FPG) INDONESIA

) mengajukan "Gugatan mengenai wanprestasi yangdidasarkan atas Perjanjian Jasa Pemborongan Untuk Pekerjaan TownHouse & Condotel Awana, Yogyakarta Nomor 0003.A/GMI/PRESDIR/AJA/i13 Tanggal 21 Januari 2013 berikut perubahanperubahannya;a.

Nomor 1844 K/Pdt/2017Eksepsi Mengenai Kompetensi Absolut1.Bahwa di dalam Perjanjian Jasa Pemborongan Untuk Pekerjaan Town HouseProyek Town House & Condotel Awana, Yogyakarta Nomor0003.A/GMI/PRESDIR/AJA/I13 tanggal 21 Januari 2013 (selanjutnya disebutsebagai Perjanjian Nomor 0003.A/GMI/PRESDIR/AJA/I13 tanggal 21 Januari2013), para pihak yang terikat di dalam perjanjian tersebut adalah PT GrahaMulti Insani (Penggugat) selaku Pemberi Tugas dengan PT SaptawibawaMandiriprima (Turut Tergugat) selaku Pemborong

;Bahwa pada butir (F) dalam perjanjian tersebut diatas disebutkan mengenaidokumendokumen yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPerjanjian Nomor 0003.A/GMI/PRESDIR/AJA/I13 tanggal 21 Januari2013.

/AJA/IXIl, maka Bank Garansi tersebut merupakanperjanjian assesoir, sedangkan perjanjian pokoknya adalah Perjanjian JasaPemborongan Untuk Pekerjaan Town House & Condotel AwanaYogyakarta Nomor 003.A/GMI/PRESDIR/AJA/IXII;Menimbang, bahwa oleh karena dalam Perjanjian Jasa PemboronganUntuk Pekerjaan Town House & Condotel Awana Yogyakarta Nomor003.A/GMI/PRESDIR/AJA/IXIIl, Pembanding dan Turut Terbanding telahsepakat untuk menyelesaikan sengketa yang timbul karena perjanjiantersebut melalui arbitrase,

Nomor 1844 K/Pdt/2017Jasa Pemborongan Untuk Pekerjaan Town House & Condotel AwanaYogyakarta Nomor 003.A/GMI/PRESDIR/AJA/IXIl (sebagai perjanjianpokok);42.

Dan Telex Kanpus Nolex DN. 495/KUM/KJ/141284 tanggal 14121984 ;Bahwa persyaratan kredit tersebut di atas, diputuskan oleh Direksi BRIPusat Jakarta, sesuai bukti surat Nomor : B459/KUM/KJ/1985 tanggal10 Juni 1985 kemudian disampaikan kepada Terdakwa Slamet Riadi,(Presdir PT. Madju Rubber Industri Kediri) untuk dipenuhinya sebelumtambahan (suplisi) Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) diperoleh TerdakwaSlamet Riadi (Presdir PT.

Bahwa perbuatan Terdakwa Slamet Riadi (Presdir PT. Madju RubberIndustri Kediri) yang dilakukan atas kerja sama dengan Sdr. Ukar (Pinca BRIKediri) telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa Slamet Riadi(Presdir PT.

Madju Rubber Industri Kediri) untuk dipenuhinya sebelumtambahan..........14tambahan (suplisi) Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) diperoleh Terdakwa SlametRiadi (Presdir PT. Madju Rubber Industri Kediri) ;Bahwa berdasarkan Surat Direksi BRI Pusat Jakarta tanggal 10 Juni 1985Nomor : B459/KUM/KJ/1985, dengan syaratsyarat yang harus dipenuhiTerdakwa : Slamet Riadi (Presdir PT.

Ukar (Pinca BRI Kediri) tetap membuat SuratPersetujuan Buka Kredit tanggal 13 Maret 1985, dengan total kredit sebesarRp. 950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) kepadaTerdakwa : Slamet Riadi (Presdir PT. Madju Rubber Industri Kediri) ;155. Bahwa dari dana Kredit Modal Kerja yang diperoleh Terdakwa Slamet Riadi(Presdir PT.

Bahwa perbuatan Terdakwa Slamet Riadi (Presdir PT. Madju RubberIndustri Kediri) yang dilakukan atas kerja sama dengan Sdr. Ukar (Pinca BRIKediri) dengan tujuan memberikan kesempatan kepada Terdakwa SlametRiadi (Presdir PT.

Uang pembayaran kepada Harapan Jaya Teknik sesuai dengan kuitansitertanggal 25 Desember 2012 yang sudah ditandatangani pembayarannyaoleh Presdir PT Rita Ritelindo Purwokerto senilai Rp. 8.250.000, namunoleh terdakwa uang tersebut tidak ditransfer, akan tetapi sudah dibuat kaskeluar..

Uang pembayaran kepada Harapan Jaya Teknik sesuai dengan kuitansitertanggal 12 Pebruari 2013 yang sudah ditandatangani pembayarannyaoleh Presdir PT Rita Ritelindo Purwokerto senilai Rp. 8.250.000, namunoleh terdakwa uang tersebut tidak ditransfer, akan tetapi sudah dibuat kaskeluar..

Uang pembayaran kepada Harapan Jaya Teknik sesuai dengan kuitansitertanggal 25 Desember 2012 yang sudah ditandatangani pembayarannyaoleh Presdir PT Rita Ritelindo Purwokerto senilai Rp. 8.250.000, namunoleh terdakwa uang tersebut tidak ditransfer, akan tetapi sudah dibuat kaskeluar.

pokoknya didasarkan pada alasanalasan sebagai berikut :Judex factie tidak mengemukakan pertimbangan yang cukup mengenaikewenangan mengadili, karena dalam gugatan Pembanding,sebagaimana telah juga diakui oleh judex factie dalam pertimbangannya,bahwa yang dituntut oleh Pembanding adalah pemenuhan pencairanbank garansi yang diterbitkan oleh Terbanding, bukan halhal yangtertuang dalam perjanjian pokok yaitu Perjanjian Jasa PemboronganUntuk Pekerjaan Town House & Condotel Awana Yogyakarta Nomor003.A/GMI/PRESDIR

No.550/PDT/2015/PT.DKITown House & Condotel Awana Yogyakarta Nomor 003.A/GMI/PRESDIR/AJA/IXIII ;Menimbang, bahwa oleh karena dalam Perjanjian Jasa PemboronganUntuk Pekerjaan Town House & Condotel Awana Yogyakarta Nomor 003.A/GMI/PRESDIR/AJA/IXIIl, Pembanding dan Turut Terbanding telah sepakatuntuk menyelesaikan sengketa yang timbul karena perjanjian tersebut melaluiarbitrase, maka ketentuan arbitrase dalam perjanjian pokok tersebut (PerjanjianJasa Pemborongan Untuk Pekerjaan Town House & Condotel

AwanaYogyakarta Nomor 003.A/GMI/PRESDIR/AJA/IXIIl), berlaku juga untukperjanjianperjanjian penjaminan melalui bank garansi, karena sifatnyaperjanjian penjaminan mengikuti perjanjian pokoknya;Menimbang, bahwa Perjanjian Bank Garansi Nomor 20/BG/PK.01.01/C.8tanggal 28 Januari 2014, Nomor 63/BG/PK.01.01/C.8 tanggal 14 Maret 2014dan Nomor 62/BG/PK.02.01/C.8 tanggal 23 Apri 2014 merupakan perjanjianassesoir dari Perjanjian Jasa Pemborongan Untuk Pekerjaan Town House &Condotel Awana Yogyakarta Nomor 003

.A/GMI/PRESDIR/AJA/IXIII, makasengketa dalam Perjanjian Bank Garansi tersebut harus digugat melaluiperjanjian pokoknya, yaitu PT.

Sapta Wibawa Mandiri Prima (Turut Tergugat)sebagai Tergugat dan PT.Bank Pembangunan Daerah Bengkulu KantorCabang Jakarta (penjamin) sebagai Tergugat II ;Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut, makaMajelis Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui alasan danpertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat karena dalamPerjanjian Jasa Pemborongan Untuk Pekerjaan Town House & CondotelAwana Yogyakarta Nomor 003.A/GMI/PRESDIR/AJA/IXIIl telah mengaturarbitrase, maka sengketa

Altelindo Karyamandiriselaku Pihak Kedua Nomor : 011/ALTPLN.MTR/AMD II.PJ/VIII/2006ditandatangani GEORGIE KUMAAT selaku Presdir PT.

Altelindo Karyamandiri selaku PihakKedua Nomor : 012/ALTPLN.MTR/AMD IV.PJ/V/2007 ditandatanganiGEORGIE KUMAAT selaku Presdir PT.

Altelindo Karyamandiri selaku PihakKedua Nomor : 001/ALTPLN.MTR/AMD.PU/III/2006 ditandatangani GEORGIEKUMAAT selaku Presdir PT.

Altelindo Karyamandiri selaku pihakkedua Nomor : 012/ALTPLN.MTR/AMD IV.PJ/V/2007 ditandatanganiGEORGIE KUMAAT selaku Presdir PT.

Altelindo Karyamandiri selaku PihakKedua Nomor : 78/ALTPLN.MTR/AMDV.PJ/X1I/2007 = ditandatanganiGEORGIE KUMAAT selaku Presdir PT.

MENGADILI :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah tidak hadir dalam persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan Pokok-Pokok Perjanjian Charter Pesawat (Head of Aircraft Charter Agreement) No.031/K/PRESDIR/PAS/2016 tanggal 18 Agustus 2016 sebagaimana telah diubah dengan Amandemen (Amandement) N0.1 tanggal 16 September 2016 dan Amandemen (Amandement

Jkt.dengan penerbangan, termasuk akan tetapi tidak terbatas padapenyewaan (charter) pesawat udara dan kegiatan usaha penerbanganbaik berjadwal maupun tidak berjadwal.Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 18 September2016 telah dilakukan penandatanganan Pokokpokok PerjanjianCharter Pesawat (Head of Aircraft Charter Agreement) No.031/K/PRESDIR/PAS/2016, dengan pokokpokok Perjanjian sebagaiberikut :Pencharter : TERGUGATJenis Pesawat: Helikopter Bell412/PKPUJPeriode : 18 Agustus 2016 s/d 17

(Bukti P 1)Bahwa pada tanggal 16 September 2016 dilakukan penandatangananoleh PENGGUGAT dan TERGUGAT Amandemen (Amendment) No.1Pokokpokok Perjanjian Charter Pesawat (Head of Aircraft CharterAgreement) No. 031/K/PRESDIR/PAS/2016 dimana dilakukan perubahan,perpanjangan jangka waktu charter serta penambahan beberapaketentuan yang pokoknya, antara lain, sebagai berikut :Jenis Pesawat : Helikopter Bell412/PKPUJ atau PKPUVPeriode : 18 Agustus 2016 s/d 17 Oktober 2016Rute : Pontianak dan sekitarnyaSilangit

BuktiP1 =: Foto Copy pokok pokok perjanjian Charter Pesawat (Headof Aircraft Charter Agreement) Nomor031/K/PRESDIR/PAS/2016, tanggal 18 Agustus 2016termasuk syarat syarat Umum Perjanjian ;2. BuktiP2 : Foto Copy Agreement (Amendment) No.1 pokok pokokperjanjian Charter Pesawat (Head of Aijrcraft CharterAgreement) Nomor : 031/K/PRESDIR/PAS/2016, tanggal 16Agustus 2016 ;3.

BuktiP3 : Foto Copy Agreement (Amendment) No.2 pokok pokokperjanjian Charter Pesawat (Head of Aijrcraft CharterAgreement) Nomor : 031/K/PRESDIR/PAS/2016, tanggal 14Oktober 2016;4. BuktiP4 =: Foto Copy Komunikasi/Peringatan melalui surat elektronik(email) oleh Penggugat kepada Tergugat mengenalOutstanding Piutang Tergugat dari tanggal 14 Juli 2017sampai dengan 22 September 2017;5.

Menyatakan PokokPokok Perjanjian Charter Pesawat (Head of Aircraft CharterAgreement) No.031/K/PRESDIR/PAS/2016 tanggal 18 Agustus 2016sebagaimana telah diubah dengan Amandemen (Amandement) NO.1 tanggal 16September 2016 dan Amandemen (Amandement) No.2 tanggal 14 Oktober2016 adalah sah dan mengikat;4. Menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan cidera janji (Wanprestasi)terhadap Penggugat;5.

Saksi FANNY WIJAYANTISUNTORO Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik danketerangan yang berikan itu benarsemuanya ; 22 errr eee ee ee eee rere ee Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara iniada peristiwa mengambil barang berupa uang milik PakIwan Sertiawan Lukminto ; " Bahwa kejadian itu pada ~nhari Jumat tanggal 18September 2009 sekira jam 16. 15 Wib di ruang KerjaPak lwan Setiawan Lukminto Presdir PT. SritexSukoharjo Jin. KH.

SamanhudiSUKONALO j ~~ mmm me mr = mn ee enBahwa pada waktu itu saksi sedang berdiri di depanpintu. ruang mitting melihat terdakwa berada diruangkerja Presdir Pak Iwan Setiawan Lukminto sedangberjalan menuju pintu. keluar sambil tangan sebelahkanan memasukkan sesuatu) kedalam saku celana sebelahBahwa karena saksi curiga atas gerak gerik terdakwasaksi melaporkan kepada Pak Iwan Setiawan Lukminto,selanjutnya atas laporan tersebut Pak Iwan SetiawanLukminto mengecek tas yang berisi uang, dan ternyatauang

SetiawanLukminto harus mintaBahwa pada awaktu' itu) Pak Iwan Setiawan Lukmintosedang berada diruang Presiden Komisaris Pak H.Muhammad Lukminto ; Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut tanpa seijindari pemiliknya; Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukanke persidangan ;Saksi KIKI SEPTIANI PUTRISTANTS = man om a a ee te te ee eeBahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi danketerangan yang berikan itu benarsemuanya ; + 70 r rr reer eee ee eee errr eeBahwa Jabatan saksi adalah Sekretaris Presdir

Pak IwanSetiawan Lukminto yang bertanggung jawab atas urusansurat menyurat Perusahaan dan membantu segala sesuatukeperluan Presdir; Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara iniada peristiwa mengambil barang uang milik Pak IwanSertiawan Lukminto; Bahwa kejadian itu) pada hari Jumat tanggal 18September 2009 sekira jam 16. 15 Wib di ruang KerjaPak lwan Setiawan Lukminto Presdir PT.

Saksi UMMIKHOLIFAH: Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi danketerangan yang berikan itu benarsemuanya ; +r rrr rrr ee eee eee eeeBahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara iniada peristiwa mengambil barang berupa uang milik PakIwan Sertiawan Lukminto; 11Bahwa kejadian itu) pada hari Jumat tanggal 18September 2009 sekira jam 16. 00 Wib di ruang KerjaPak Iwan Setiawan Lukminto Presdir PT. SritexSukoharjo Jin. KH.

Bahwa berdasarkan atas "perjanjian pokok (underlying contract =underlying transaction), yakni Pernanjian Jasa Pemborongan UntukPekerjaan Town House & Condotel Avana, Yogyakarta No.0003.A/GMI/PRESDIR/AJA/i13 Tanggal 21 Januan 2013 berikutperubahanperubahannya, PT Saptawibawa Mandiriprima adalah"debitur utama (hoofdschuldenaar) terhadap PT Graha Multi Insani(kreditur), sedangkan PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, KantorCabang Jakarta adalah penjamin / penanggung (borg = guarantor) ;Hal 11 dari 51

Penggugat harus membuktikan bahwa PTSaptawibawa Mandiriprima telah wanprestasi berdasarkan perjanjianpokok (underlying contract = underlying transaction) yakni *Pejanjian JasaPemborongan Untuk Pekerjaan Town House & Condotel Avana,Hal 12 dari 51 Hal Putusan No. 705/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel10.Yogyakarta No. 0003.A/GMI/PRESDIR/AJA/i13 Tanggal 21 Januari 2013berikut perubahan perubahannya ;Bahwa oleh karena PT Saptawibawa Mandiriprima, sebagai *kontraktor =principal yang melaksanakan ketentuanketentuan

sebagai Tergugat dan Tergugat Il, jika kreditur(PT Graha Multi Insani) mengajukan *Gugatan mengenai wanprestasiyang didasarkan atas Penanjian Jasa Pemborongan Untuk PekernaanTom House & Condotel Avana, Yogyakarta No.0003.A/GMI/PRESDIR/AJA/13 Tanggal 21 Januari 2013 berikutperubahanperubahannya;a.

Bahwa Tergugat mohon akta sehubungan dengan dalildalil Penggugat didalam butir (3) pada halaman (2) di dalam SuratGugatan yangmenyatakan bahwa Penggugat dan Turut Tergugat menandatanganiPerjanjian Jasa Pemborongan Untuk Pekierjaan Town House & CondotelAvana, Yogyakarta No. 0003.A/GMI/PRESDIR/AJA/113, Tanggal 21Januanl 2013 yang kemudian mengalami beberapa kali perubahanberdasarkan :Hal 15 dari 51 Hal Putusan No. 705/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sela.

/AJA/113,Tanggal 21 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Penggugat (PT GrahaMulti Insani) sebagai pemilik proyek = owner = oblige dengan TurutTergugat (PT Saptawibawa Mandiriprima sebagai kontraktor = principal) ;Bahwa berdasarkan butir (F) dalam PerjanjianNo.0003.A/GMVPRESDIR/AJA/I13 tanggal 21 Januari 2013, Syaratsyarat Kontrak merupakan salah satu dokumen yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Perjanjian No.0003.A/GMI/PRESDIR/AJAII13tanggal 21 Januari 2013.

KDP Slamet No. 37 Desa Bandar lor KecamatanMojoroto, Kota Kediri atau setidaktidaknya di suatu tempat yang termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Kediri, la terdakwa Slamet Riadi(Presdir PT.

O7PK/Pid.Sus/2007puluh juta rupiah) kepada terdakwa Slamet Riadi (Presdir PT. MadjuRubber Industri Kediri).5. Bahwa dari dana Kredit Modal Kerja (KMK) yang diterima terdakwa SLAMETRIADI (Presdir PT. Madju Rubber Industri Kediri) dari BRI Cabang Kediri,sebesar Rp. 950.000.000, (sembilan ratus lima puluh juta rupiah)yangseharusnya digunakan sesuai dengan program yaitu :a. Untuk Modal Kerja Lokal sebesar Rp. 700.000.000,b.

Bahwa perbuatan terdakwa Slamet Riadi (Presdir PT. Madju Rubber IndustriKediri) yang dilakukan atas kerja sama dengan Sdr.

Ukar (Pinca BRI Kediri) tetap membuat SuratPersetujuan Buka Kredit tanggal 13 Maret 1985, dengan total Kreditsebesar Rp. 950.000.000, (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) kepadaterdakwa Slamet Riadi (Presdir PT. Madju Rubber Industri Kediri).5. Bahwa dari dana Kredit Modal Kerja (KMK) yang diterimaterdakwa SLAMET RIADI (Presdir PT. Madju Rubber IndustriKediri) dari BRI Cabang Kediri, sebesar Rp. 950.000.000.Hal 11 dari 36 hal. Put. No.

Bahwa perbuatan terdakwa Slamet Riadi (Presdir PT. Madju Rubber IndustriKediri) yang dilakukan atas kerja sama dengan Sdr. Ukar (Pinca BRI Kediri)dengan tujuaan memberikan kesempatan kepada terdakwa Slamet Riadi(Presdir PT.

Bahwa penggunaanfaktur pajak PPN yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya (fiktif)penggunaannya Terdakwa laporkan kepada Direktur Utama/Presdir PT.

KPL dansetiap pembelian faktur pajak fiktif tersebut maka uang pembayarannya Terdakwameminta persetujuan kemudian Dirut/Presdir memberikan cek dan ditandatangani oleh Dirut;Keberatan tersebut dapat dibenarkan sebagian sepanjang keterlibatan Dirutdalam pembelian dan penggunaan faktur pajak yang tidak didasarkan padatransaksi yang sebenamya (faktur pajak fiktif), akan tetapi tidak sependapatdengan Terdakwa yang menyatakan dirinya tidak terkait dan bertanggung jawabatas pembelian dan penggunaan faktur

Meskipun Terdakwa tidakmenandatangani SPT PPN akan tetapi Terdakwa lah yang melakukan danmengerjakan pembelian dan penggunaan faktur pajak fiktif tersebut atas dasaradanya perintah dan persetujuan dari Direktur Utama/Presdir PT. KPL SaudaraAlbert Lie dan pemilik perusahaan,Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 3343 K/Pid.

Sus/2019Judex facti menjatuhkan denda pajak terhadap Terdakwa Laily Mely sebesar2xRpP29.226.272.088,00 (dua puluh sembilan miliar dua ratus dua puluh enamjuta dua ratus tujuh puluh dua ribu delapan pulun delapan rupiah) sehinggamemperoleh jumlah Rp58.452.544.176,00 (lima puluh delapan miliar empat ratuslima puluh dua juta lima ratus empat puluh empat ribu seratus tujuh puluh enamrupiah), dan sesuai fakta persidangan Presdir PT KPL telah membayarkankekurangan pajak PPN sebesar Rp21.000.000.000,00

KPL; Bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa menggunakan bendera korporasiPT.KPL jika terbukti melibatkan banyak orang maka tanggung Jawabnya bersifatkolektif tergantung perbuatan, kesalanan dan peran masingmasing; Sesuai dengan ketentuan hukum bahwa pihak yang paling bertanggungjawabdalam suatu korporasi apabila terjadi tindak pidana adalah Dirut/Presdir,Direksi/Direktur, Manager dan seterusnya hingga pelaku lapangan.

Terang Kita tertangal 28 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Umar Zen selaku Presdir PT. Terang Kita;

Perjanjian Kerjasama DibidangPengoperasian Pesawat Udara Nomor 022/K/Presdir/PAS dan Nomor02/KSN/DIRKP/V1V2005. yang melakukan perubahan beberapa hal adalahsebagai berikut :Judul perjanjian poin 1 menjadi Perjanjian Charter Pesawat Udara ;Dalam Amandemen No 1 Pasal 5.

Terhadap itikad tidak baik Tergugat Rekonvensitersebut, maka Tergugat Rekonvensi telah melanggar Pasal 3 ayat (1) hurufa, b, c Perjanjian Charter Pesawat Udara dengan No. 022/K/PRESDIR/PAS/2005 dan No. 002/KSN/DIRKP/VIV/2005 tertanggal 08 Juli 2005 sertaamandemen No.1 Atas Perjanjian No. 022/K/PRESDIR PAS/2005 dan No.002/KSN/DIRKP/V1V/2005 tertanggal 8 Agustus 2005 serta ketentuan dalamKitab UndangUndang Hukum Perdata khususnya Pasal1552 KUH Perdata ;12.Bahwa dengan dapat dibuktikannya oleh Penggugat

Menyatakan perjanjian kerjasama yang dibuat antara TergugatRekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi pada tanggal 08 Juli 2005tentang Perjanjian Kerjasama Di Bidang Pengoperasian Pesawat UdaraNomor 022/K/Presdir/PAS dan Nomor 02/KSN/DIRKP/VIV/2005 danAmandemen No. 1 tertanggal 8 Agustus 2005 adalah batal ;3.

Perjanjian Kerjasama Di bidang Pengoperasian Pesawat Udara denganNo. 022/K/PRESDIR/PAS/2005 & No. 002/KSN/DIRKP/VIV2005tertanggal 8 Juli 2005 ;B.

Perjanjian Kerjasama Di bidang Pengoperasian Pesawat Udaradengan No. 022/K/PRESDIR/PAS/2005 & No. 002/KSN/DIRKP/VIV/2005 tertanggal 8 Juli 2005 ;B.

Presdir meminta saksi untukmenjelaskan surat sedang yang dipegangnya karena Presdir hanyadapat berbahasa Jepang dan tidak dapat berbahasa Indonesia;Bahwa setelah saksi melihat surat yang diserahkan oleh Presdirternyata surat tersebut merupakan surat perjanjian antara PT. YorozuAutomotive Indonesia (Tergugat ) dan Penggugat, saksi kemudianmengatakan kepada Presdir bahwa surat tersebut merupakan suratperjanjian penunjukkan dan pengangkatan pengolahan limbah antaraPenggugat dengan Tergugat .

Jadi, Presdir tidakmengetahui jika surat yang ditandatanganinya ternyata merupakanperjanjian antara Penggugat dengan Tergugat , karena pada saat itumenurut Presdir, dalam keadaan dipaksa dalam arti jika tidakditandatangani akan timbul kerusuhan;Bahwa saksi melihat Presdir terkejut dan shock ketika mengetahuisurat perjanjian pertama adalah surat perjanjian, mulai dari judul yangartinya perjanjian serta semua item dalam surat tersebut;Bahwa Presdir menjadi shock karena saat itu merasa ada jugaperusahaanperusahaan

Pada saat ituTergugat telah mengikat perjanjian dengan Penggugat tetapi tidakdibahas terlebih dahulu; Bahwa pada saat itu Presdir tidak mengatakan keberatan atas suratperjanjian antara Penggugat dan Tergugat tersebut;=Bahwa saksi mendengar dari Presdir menjelaskan bahwa sebelumsurat tersebut ditandatangani, staff ABDUL MUKTI datang menemuiPresdir meminta tanda tangannya dan pada saat itu mengatakanbahwa surat tersebut hanya berlaku temporary dan jika tidak ditandatangani oleh Presdir maka akan terjadikerusuhan

;;Bahwa menurut Presdir, pada saat ditandatangani surat perjanjianpenunjukkan dan pengangkatan pengolahan limbah untuk Penggugathanya dihadiri oleh Presdir dan ABDUL MUKTI dan dilakukan diPabrik Tergugat di Karawang bukan di Gedung Kosgoro Jakartapada tanggal 25 Maret 2013;Bahwa Presdir tidak mengetahui jika ABDUL MUKTI pada tanggal 1April 2013GIIATIMIGASI j~ ~~~ nnn nnnBahwa pada saat diperlihatkan bukti P.1 dan T2.1 kepada saksi, saksimengatakan tidak mengetahui dan tidak ingat apakah tanda tangandalam

buktibukti tersebut merupakan tandatangan Presdir ataubukan;Bahwa Presdir yang menyarankan ABDUL MUKTI untuk melaporkankejadian yang menimpanya pada tanggal 1 April 2013 tersebut tetapiPresdir tidak menyetujui surat pembatalan yang ditandatangani olehHal. 85 dari 83 hal.

Adi Sampoerna (yang mana Boedi Sampoerna Presdir, Preskom,Pemilik PT. Adisampoerna :S) diwakili Soenarjo Sampoerna sebagaiDirekturnya. Bahwa terhadap bukti P5b tersebut Majelis tidak menemukanpetunjuk bahwa didalam bukti tersebut tercermin adanya putusan lembagaTabakmisie dan Temindo gmbh yang sah dan mengikat.

Adisampoerna, yang mana Boedi Sampoerna,sebagai Presdir, Preskom, Pemilik PT. Adisampoerna dalam perkara No. 396/Pdt.G/PNSby/2005 merupakan tindak pidana memfitnah dan pencemarannama baik serta perbuatan tidak menyenangkan terhadap Soetjipto WSpribadi maupun terhadap Soetjipto WS sebagai Direktur PT. Aman Djaja Rajadan juga terhadap Hakim Agung MA RI yang memutus perkara No. 2818K/Pdt/1998 Bapak Soeharto, SH (T 8) yang juga menyangkut nama baikHarifin A.

ADR yang merupakan,penyimpangan putusan yang dapat mencoreng nama baik Mahkamah AgungRl, sebagai benteng terakhir untuk mencari keadilan menjadi sarangnyapenyimpangan putusan ;Hal tersebut adanya fakta hukum bahwa Boedi Sampoerna Presdir, Preskom,Pemilik PT.

Diponegoro 42 Lumajangtidak mengakui dibuat sebagai Tergugat dan Tergugat II ;Menyatakan Boedi Sampoerna Presdir Preskom Pemilik PT. Adisampoerna tidakmenghargai peringatan Mabespolri untuk melaksanakan putusan Kasasi No.2818/Pdt/1998 tanggal 7 Juli 1999 untuk membayar kembali kepada Soetjipto WSDirektur PT.

Aman Djaja Raja sebesarRp.10.000.000.000 (sepuluh milyard rupiah) (melalui Bank Danamon No.Rek : 000051593606 Soetjipto WS PGB Panglima Sudirman Surabaya3635024) atau akan dimasukkan penjara ;Menyatakan Boedi Sampoerna Presdir, Preskom, Pemilik PT.

TRI TIRTA PERMATA) dengan Ir.Oong Irianto (Presdir PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH), yang intiperjanjiannya adalah apabila terjadi perselisihan/sengketa para pihakakan menyelesaikan secara musyawarah atau dengan melalui BadanArbitrase Nasional Indonesia (BANI) (Bukti T5);Bahwa, pada tanggal 06 Februari 2014 ditandatangani PerjanjianKontrak, Ref No. 003/TTPPERJANJIAN/FWS/II/2014 antara MaxiTjandra Tjoajadi (Direktur Utama PT. TRI TIRTA PERMATA) dengan Ir.Oong Irianto (Presdir PT.

Oong Irinato(Presdir PT Tatamulia Nusantara Indah) (Bukti T1);Foto copy Surat Perintah Kerja No. 004/TTPSPK/TPA/IX/2013 yangditandatangani pada hari Senin tanggal 16 September 2013 antara MaxiTjandra Tjoadi (Direktur Utama PT Tri Tirta Permata) dengan Ir. Oong Irianto(Presdir PT Tatamulia Nusantara Indah), nilai pekerjaan sebesar RpHalaman 24 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 673/Padt.G/2020/PN. Jkt.

Oong Irianto (Presdir PT TatamuliaNusantara Indah) (Bukti T3);Foto copy Surat Perintah Kerja No. 001/TTPSPK/TPA/12014 yangditandatangani ada hari Kamis tanggal 9 Januari antara Maxi TjandraTjoadi (Direktur Utama PT Tri Tirta Permata) dengan Ir.

Oong Irianto(Presdir PT Tatamulia Nusantara Indah), nilai pekerjaan sebesar Rp35.365.000.000, (tiga puluh lima juta enam ratus lima puluh rupiah) (BuktiT4);Foto copy Perjanjian Kontrak Ref.NO.003/TTPPERJANJIAN/FWS/II/2014yang ditandatangani pada hari Kamis tanggal 6 Pebruari 2014 antara SuratPerintah Kerja NO. 004/TTPSPK/TPA/IX/2013 yang ditandatangani padahari Senin tanggal 16 September 2013 antara Maxi Tjandra Tjoadi (DirekturUtama PT Tri Tirta Permata) dengan Ir.

Oong Irianto(Presdir PT Tatamulia Nusantara Indah), nilai pekerjaan sebesar Rp1.150.000.000, (Satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) (Bukti T6);Foto copy Surat tanggal 1 Agustus 2014 No. 2107/TATALCA/VIII/2019perihal Skema Pembayaran Piutang PT Tatamulia Nusantara Indah telahmengirimkan surat yang ditandatangani oleh H. Yuyun Hernawan A,S.H.

Tedi Herdiana.SE sebagai general Manager /Accounting Manager sehingga diterimanya surat permintaan klarifikasi ketiga dari Dirjen Pajak KPP PMA Jakarta IV tertanggal 15 November 2010yang kemudian dibalas,dijawab langsung oleh Presdir Mr.Katsuki Higuchikarena tidak pernah /datangnya H.

Tedi Herdiana,SE ke Perusahaanhal ini karena Presdir Mr.Katsuki Higuchi tidak memintanya danPresdir Mr.Katsuki Higuchi sedang melakukan investigasi sendiri yangsecara etika bagi menghargai upaya Penggugat tidak mendahuluiPimpinan dan tidak ada kesan kekhawatiran hasilnya.Hasil penelitian Presdir Mr.Katsuki Higuchi tersebut dimintakanpenjelasan dan pertanggungjawabkan atas restitusi PPN tahun20052009 melalui surat teguran per 31 Agustus 2010 kepada H.TediHerdiana.SEtanggal 7 September 2010 terakhir

hari kerja menjelang libur idul fitri2010,pada tanggal 8 September 2010 diadakan pertemuan di Mess .Jl.SetraMurni Tengan No. 16 Bandung ( Rumah dinas Presdir):64.65.A.

Pertemuan pertama dihadiri oleh 3 (tiga ) orang .Presdir Mr.KatsukiHiguchi, H.Tedi dan Riani staff Accounting sekaligus sebagaitranlater ( dalam pertemuan tersebut .Tergugat menyampaikanpengakuan kebenaran adanya penggelapan / laporan yang tidakakurat dalam proses restitusi serta Tergugat menyarankan :a agar perusahaan tidak membawa kasus itu ke pengadilan.b apakah masih boleh datang / masuk kerja atau tidak yangdijawab oleh presdir Mr.Katsuki Higuchi mempersilahkanmenjalankan aktivitas pekerjaan

Motohiko Moritertanggal 1 Oktober 2010.T6 : Fotocopy Surat undangan Musyawarah dari Presdir PT. HattoriIndonesia tertanggal 17 Desember 2010T7 : Fotocopy hasil Pertemuan tanggal 22 Desember 2010.T8 : Fotocopy Surat undangan kepada Sdr.

iatandatangani merupakan Surat Perjanjian Penunjukan PengangkatanLimbah kepada Penggugat, tetapi dipihak lain saksi menerangkan bahwaPresdir tidak menyetujui surat pembatalan tanggal 1 April 2013 yangditandatangani oleh Abdul Mukti tersebut, padahal surat bukti P3sebagai surat yang menunjuk Tergugat Il mengangkut limbah yangsemula telah disepakati diangkut oleh Penggugat, bertujuan untukmembatalkan perjanjian pengangkutan limbah antara Penggugat denganTergugat (bukti P1), dan dterangkan pula bahwa Presdir

Logika hukumnya adalah bahwa kalaubenar Presdir shock sehubungan dengan surat perjanjian penunjukanpengangkatan limbah kepada Penggugat (bukti P1), yang berarti Presdirkeberatan dengan surat bukti P1 tersebut, tentunya Presdir sangatHal. 25 dari 29 hal. Put.

PT.Yorozu Automotif Indonesia di Karawang yangpada saat mengetahul penandatanganan tersebut Presdir menjadi marahdan berkata kenapa saksi melakukan hal tersebut dan mengatakan saksitelah bertindak diluar batas kewenangannya, kemudian Presdir memintaagar saksi mengundurkan diri dari perusahaan, dan Presdir menyarankanjika saksi merasa terintimidasi atas tekanan pendemo tersebut saksidipersilahkan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib(vide putusan PN.Karawang halaman 4344).

Hal itu terdapat adanyapetunjuk bahwa Presdir (tuan Masaharu Yoshimatsu) tidak menghendakiadanya pembatalan surat perjanjian penunjukkan pengangkatan limbahbukti P1, yang berarti pula dengan demikian artinya surat perjanjian buktiP1 tersebut tidak dilahirkan karena adanya tekanan oleh Penggugat;Bahwa dengan demikian tidak berdasar dan tidak beralasanpertimbangan Pengadilan Tinggi yang menyatakan PerjanjianPenunjukkan dan Pengangkatan Pengelolaan Limbah = yangditandatangani Masaharu Yoshimatsu selaku

Presdir Tergugat denganPenggugat pada tanggal 22 Maret 2013 (bukti P1) tidak memenuhiketentuan Pasal 1820 KUHPerdata;2.