TELKOM AKSES

./2020, tanggal 27 April 2020;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT TELKOM AKSES, NPWP: 03.275.315.4014.000,beralamat di Gedung Graha Citra Caraka, Jalan GatotSubroto Kav. 52, Kuningan Barat, Jakarta Selatan 12710,yang diwakili olen Fajar Wibawa, jabatan Direktur Finance;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa: SlametWardoyo, kewarganegaraan Indoesia, Senior Advisor UnitAdvisor Direktorat Finance, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 21859/KU.000/TA360000/072020, tanggal30 Juli 2020;Termohon Peninjauan

Telkom Akses,NPWP 03.275.315.4014.000, beralamat di Gedung Graha CitraCaraka, Jalan Gatot Subroto Kav. 52, Kuningan Barat, JakartaSelatan 12710, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanHalaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 206/B/PK/Pjk/2021perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3. 3.

TELKOM DIVISI REGIONAL II JAKARTA;

2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU1646/PJ/2020, tanggal 11 Maret 2020;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT TELKOM

Desember 2012 Nomor 00013/240/12/093/16 tanggal 03 November2016 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00059/NKEB/WPJ.19/KP.04/2017 tanggal 12 Juli 2017,atas nama PT Telkom Divisi Regional II Jakarta, NPWP 01.000.013.1093.004, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 52 KebayoranBaru Jakarta Selatan, dan alamat korespondensi di Jalan Japati Nomor 1,Bandung, sehingga besarnya Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) MasaPajak Januari sampai dengan Desember

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00796/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 19 Oktober 2017 tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Januari s.d.Desember 2012 Nomor 00013/240/12/093/16 tanggal 03 November2016 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00059/NKEB/WPJ.19/KP.04/2017tanggal 12 Juli 2017, atas nama: PT Telkom Divisi Regional IlJakarta, NPWP 01.000.013.1093.004, beralamat

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Januari s.d.Desember 2012 Nomor 00013/240/12/093/16 tanggal 03 November2016 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00059/NKEB/WPJ.19/KP.04/2017tanggal 12 Juli 2017, atas nama PT Telkom Divisi Regional IlJakarta, NPWP 01.000.013.1093.004, beralamat di Jalan JenderalGatot Subroto Nomor 52 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, danalamat korespondensi di Jalan Japati

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT TELKOM DIVISI REGIONAL II JAKARTA

Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU1667/PJ/2020, tanggal 11 Maret 2020;Selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada: AkhmadReiza Herbowo, Penelaah Keberatan Seksi PeninjauanKembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, DirektoratKeberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusitanggal 8 Juni 2020;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT TELKOM

tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00794/KEB/WPUJ.19/2017tanggal 19 Oktober 2017 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 21 Masa Pajak Januari sampaiDesember 2012 Nomor 00002/243/12/093/16 tanggal 03 November 2016sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00056/NKEB/WPVJ.19/KP.04/2017 tanggal 12 Juli 2017, atasnama: PT Telkom

Putusan Nomor 4896/B/PK/Pjk/20203.3.3.4.Atau:sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00056/NKEB/WPJ.19/KP.04/2017 tanggal12 Juli 2017, atas nama: PT Telkom Divisi Regional II Jakarta,NPWP. 01.000.013.1093.004, beralamat di Jalan Jenderal GatotSubroto Nomor 52 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dan alamatkorespondensi di Jalan Japati Nomor 1, Bandung, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah

sah danberkekuatan hukum;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Final Pasal 21 Masa Pajak Januari sampai Desember2012 Nomor 00002/243/12/093/16 tanggal 03 November 2016sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00056/NKEB/WPJ.19/KP.04/2017 tanggal12 Juli 2017, atas nama: PT Telkom Divisi Regional Il Jakarta,NPWP. 01.000.013.1093.004, beralamat di Jalan Jenderal GatotSubroto Nomor 52 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dan alamatkorespondensi

TELKOM INDONESIA (PERSERO), TBK;;

TELKOM tersebut ;

TELKOM ; TUDE WILA

TELKOM, berkedudukan di Jalan W.J. Lalamentik No.93KupangNTT, Kota Kupang, yang diwakili oleh Agus Setiyono,General Manager PT. Telkom Kandatel Kupang, berkedudukan diJalan Japati No. 1 Bandung 40133, dalam hal ini memberi kuasakepada Matheos Haba Medo, General Manager PT. TelkomKandatel Kupang, beralamat di Jalan W.J. Lalamentik No.93KupangNTT, Kota Kupang, berdasarkan surat kuasa khusustanggal 15 Desember 2009, sebagai Pemohon Kasasi dahuluTergugat ;melawanTUDE WILA, Karyawan PT.

Telkom Indonesia Cabang Kupang,bertempat tinggal di Jalan Amabi No.26 Rt.03, Rw.08 KelurahanOepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, dalam hal ini memberikuasa kepada Friedom Y. Radjah, SH., Advokat, beralamat diJalan Sinai IV No.8 OesapaKupang NTT, berdasarkan suratkuasa khusus tanggal 13 Juni 2012, sebagai Termohon Kasasidahulu Penggugat ;dan:1. KETUA KOPERASI PEGAWAI TELEKOMUNIKASI(KOPEGTEL) PUSAT JAKARTA Cq. KETUA PEGAWAITELEKOMUNIKASI INDONESIA CABANG KUPANG,berkedudukan di Jalan. W.J.

Telkom Indonesia Cabang Kupang) sampai dengan diPHKpada tanggal 01 Februari 2009, dengan upah terakhir Rp.750.000. ;Bahwa proses hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat, padamulanya direkrut oleh Yayasan Sandhy Putra Makmur milik Dnarma Wanita PT.Telkom Indonesia Cabang Kupang, dimana sebagai penyedia jasa tenaga kerjayang kemudian dipekerjakan pada PT.

Telkom Indonesia Cabang Kupang ;Bahwa pada bulan Januari 1993, Tergugat (PT.Telkom IndonesiaCabang Kupang) mengakhiri kemitraan dengan Yayasan Sandhy Putra Makmurmilik Dharma Wanita, kemudian dari Tergugat (PT.Telkom Indonesia CabangKupang) mengalinkan Penggugat bersama para pekerja lainnya kepadaTergugat II (Kopektel Indonesia Cabang Kupang) yang kemudian dipekerjakankembali kepada Tergugat (PT.Telkom Indonesia Cabang Kupang) sebagaiCleaning Service ;Bahwa pada tahun 1998 Tergugat (PT.Telkom Indonesia

II (Koperasi PegawaiTelkom Kupang) kemudian dipekerjakan kembali oleh Tergugat Il (KoperasiPegawai Telkom Kupang) kepada Tergugat sebagai cleaning service ;Bahwa Koperasi Pegawai Telkom Kupang memang benar pernahmempekerjakan Penggugat dari tahun 1993 yang pada saat itu dialihnkan olehYayasan Sandhy Putra Makmur kepada Tergugat II (Koperasi Pegawai TelkomKupang) ;Bahwa pada tahun 1998 Koperasi Pegawai Telkom Kupang telahmengakhiri hubungan kerja dengan Penggugat karena tidak lagi mengelolatenaga

Telkom di Jakarta cq. Kepala Cabang PT. TELKOM di Semarang cq. Kepala Kantor PT. TELKOM Tegal

Telkom di Jakarta cq. Kepala Cabang PT. TELKOM diSemarang cq. Kepala Kantor PT. TELKOM Tegal, alamatJalan Gajahmada no. 77 Tegal.

Mangontan melawan Direksi PT Telkom di Jakarta Cq. Kepala Cabang PT Telkom di Semarang Cq. Kepala Kantor PT Telkom Tegal

Telkom Di Semarang Cq. Kepala Kantor PT.Telkom Tegal (PT. Telkom) (Selaku Tergugat), yang isinya pada pokoknyaadalah sebagai berikut: = 220 0n2no non nnnnnne nnnPada hari ini Senin, tanggal 6 (Enam) bulan Juni tahun 2016 (Dua RibuEnam belas) bertempat di Tegal, kami yang bertandatangan di bawahini:1. .MANGONTAN, pekerjaan Pensiunan, beralamat di Jl.

Selanjutnya disebut sebagaiPenggugat.MELAWAN:Direksi PT Telkom Di Jakarta cq. Kepala Cabang PT Telkom DiSemarang cq.

TELKOM yang beralamatKantor Pusat di JI.

Telkom Tegal,mungkin Telkomsel atau Indosat", jelasnya berbohong !.Penyangkalan Waluyo sertamerta teroukti hari itu juga soreharinya yakni dua staf PT. Telkom Tegal datang dan mengatakankepada anak kami saat kami masih tidur katanya: "Galian akanditutup" namun terbukti galian tetap "Menganga" seperti nampakpada foto 1 dan 2.Halaman 5 dari 8 halamanPutusan Perdamaian Perkara Guagatan Nomor 1/Pat.G.S/2016/PN TglPenyangkalan dan pengakuan tiga staf PT.

Telkom Tegal tersebutadalah warna dari pola kepemimpinan kepalanya karena born free,tak ada prajurit yang bersalah.Terlalu banyak bukti tentang Pengrusakan lingkungan oleh PT.Telkom Tegal tersebar dimanamana, contohnya di daerahMejasem Jalan Pala Raya.Mereka rajin menggali tetapi tidak rajin menutup rapih kembali !PT. Telkom Tegal sangat diskriminatip betapa tidak, "Ruko Kosong"disamping kanan, rumah kami sama sekali tidak tersentuh olehgalian PT. Telkom Tegal, vide foto 3.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT TELKOM AKSES

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 4042, Jakarta,12190;Dalam hal ini diwakili oleh KkKuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatandan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU2766/PJ/2019, tanggal 17 Juni 2019:Pemohon Peninjauan Kembali:LawanPT TELKOM

Telkom Akses, NPWP03.275.315.4014.000, beralamat di Gedung Graha Citra Caraka, JalanGatot Subroto Kavling 52, Kuningan Barat, Jakarta Selatan, 12710,sehingga jumlah Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Desember 2014 menjadi:Keterangan Jumlah (Rp)Dasar Pengenaan Pajak 510.281 .306.680,00Pajak Keluaran 694.873.162,00Dikurangia. Pajak Masukan 65.945.763.540,00b. lainlain 106.320.976.954,00c.

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00363/KEB/WPJ.04/2017 tanggal 7 November 2017tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00005/407/14/014/16 tanggal 9 November 2016 Masa PajakDesember 2014, atas nama PT Telkom Akses, NPWP03.275.315.4014.000, beralamat di Gedung Graha Citra Caraka,Jalan Gatot Subroto Kavling 52, Kuningan Barat, Jakarta Selatan12710, terkait sengketa a quo, adalah telah sesuai denganHalaman

WAWAN SOFIAN; YAYASAN SANDHYKARA PUTRA TELKOM

Pualam Nomor 13 SuryalayaBuah Batu, Bandung berdasarkan surat kuasa khusustanggal 30 Agustus 2010Pemohon Kasasi dahulu Penggugat / Pekerja ;melawan:YAYASAN SANDHYKARA PUTRA TELKOM berkedudukan diBandung, Jl. Trunojoyo No. 2 Bandung, dalam halini memberi kKuasa kepada Rusman Nadeak, SH., MH.

Hal tersebut di tandai dengantidak dibayarnya Gaji Penggugat sejak bulan September 2008,dan praktis Penggugat telah kehilangan penghasilan danpekerjaan, walau Penggugat terhitung mulai tahun 1995hingga tahun 2008 telah mempunyai masa kerja lebih kurang12 tahun;Bahwa setelah tindakan sepihak SMK Sandy Putra yangberada dibawah Yayasan Sandykara Putra Telkom diadukanmelalui Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, akhirnyapihak Tergugat (Yayasan) mau menyelesaikan masalahPenggugat dengan SMK Sandy Putra

Selanjutnya dalam jangkawaktu) 1 (satu) tahun sejak pengangkatan akandievaluasi dan apabila Pihak kedua dinilai cakap danmemenuhi syarat dapat diangkat menjadi guru tetapYayasan.Bahwa pada tanggal 1 Januari 2010 ternyata pihakYayasan Sandykara Putra Telkom dengan berbagai alasanmenolak dan tidak mau mempekerjakan Penggugat sebagaiTenaga Honorer seperti yang dicantumkan dalam pasal 5Perjanjian Kesepakatan Bersama yang telah dijanjikan dan ditanda tangani oleh pihak Yayasan dan pihak Penggugat.

akanhakikat kontrak dan tanggung jawab/kewajiban yang timbuldari kontrak yang harus dipenuhi oleh kedua belah Pihakkhususnya kewajiban Tergugat yang tak pernah dipenuhinya;Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat' tidakmenjadi sia sia belaka di kemudian hari (illusoir) belaka,maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandungmeletakkan Sita Jaminan/Conservatoir Beslaag atas tanah danbangunan setempat dikenal dengan gedung Yayasan SandykaraPutra Telkom

Bahwa Pemohon Kasasi juga keberatan atas pertimbanganJudex Facti yang khilaf, keliru dan salah menerapkanhukum, yang tercantum pada halaman 20 alinea pertamayang menyatakanMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 5 PerjanjianKesepakatan Bersama menyatakan " Pihak YayasanShandykara Putra Telkom Bandung (Tergugat) akanmemberikan kesempatan kepada pihak kedua (Penggugat)untuk menjadi guru honorer kembali mulai tanggal 1Januari 2010, selanjutnya dalam jangka waktu satu tahunsejak pengangkatan akan dievaluasi

RONI PANDIANGAN vs PT TELKOM SELULER INDONESIA.TBK (TELKOMSEL)

Soeroso Nomor 33, Menteng, Jakarta, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 4 Juni 2016;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;Lawan:PT TELKOM SELULER' INDONESIA.TBK (TELKOMSEL),berkedudukan di Gedung Wisma Mulia Mezzanine19 Floor, JalanGatot Subroto Nomor 42, Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh RiriekAdriansyah sebagai Direktur Utama PT Telekomunikasi Seluler(Telkomsel), memberi kuasa kepada: Abdul Hakim G.

Mala Mukti,Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister, Notaris di Jakarta, bahwa namaTergugat sebagai badan hukum adalah PT Telekomunikasi Seluler;Penyebutan nama PT Telkom Seluler Indonesia, TBK sebagai Tergugatadalah sebagai kesalahan hukum yang fatal. Disamping penyebutan PTTelkom Seluler Indonesia sebagai suatu hal yang cacat secara formil, adanyakata TBK di belakang nama PT Telkom Seluler Indonesia juga merupakansuatu kekeliruan hukum yang fatal.

Koperasi Pegawai Telkom ; Direktur Jenderal Pajak

PUTUSANNomor 188 /C/PK/Pjk/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:Koperasi Pegawai Telkom, tempat kedudukan di JI. Sentot AlibasyahNO. 2, Cihaur Geulis Cibeunying Kaler, Bandung, dalam hal inimemberikan kuasa kepada: Drs. H.

amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor 21023/PP/M.VII/12/2009 tanggal 10 Desember 2009 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut:e Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP6589/WPJ.09/BD.06/2009 tanggal 3 Agustus 2009 tentang Keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa PajakJanuari sampai dengan Desember 2004 Nomor: 00008/203/04/441/08tanggal 2 Juli 2008, atas nama: Koperasi Pegawai Telkom

KOPERASI PEGAWAI TELKOM vs. DIRJEN PAJAK

PUTUSANNomor 218/B/PK/Pjk/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:KOPERASI PEGAWAI TELKOM, diwakili H. ABDUL BARIASMUI, selaku Ketua Kopegtel Kantor Perusahaan, tempatkedudukan di Jalan Sentot Alibasyah Nomor 2, Cihaur Geulis Cibeunying Kaler, Bandung, Jawa Barat;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. H.

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.30375/PP/M.V1IV15/2011 tanggal 7 April 2011 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP660/WPWJ.09/BD.06/2009 tanggal 3 Agustus 2009, tentang Keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2004Nomor 00007/206/04/441/08 tanggal 2 Juli 2008, atas nama : KOPERASIPEGAWAI TELKOM

telah diputus pada tanggal 10Maret 2011, terdapat halhal yang tidak menjadi pertimbanganMajelis Hakim dalam memutuskan terhadap substansi dan maknaatas terjadinya transaksi yang merupakan objek sengketa yangterdapat dalam Surat Keputusan Direktur Jendral Pajak NomorKEP660/WPUJ.09/BD.06/2009, tanggal 3 Agustus 2009, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2004 Nomor 00007/206/04/441/08, tanggal 2 Juli 2008, atas nama : Koperasi Pegawai Telkom

berupa honor sebesar Rp 51.750.000,00,yang dikaitkan dengan PPh Pasal 21, semestinyaMajelis Hakim tidak mengkaitkan biaya ini dengankeharusan menghubungkan dengan pengenaanterhadap objek PPh Pasal 21, karena PPh Pasal 21telah ditetapbkan dalam SKPKB PPh 21 Nomor KEP659/WPJ.09/BD.06/2009, tanggal 3 Agustus 2009tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 TahunPajak 2004 Nomor 00007/201/04/441/08, tanggal 02Juli 2008 atas nama : Koperasi Pegawai Telkom

Putusan Nomor 218/B/PK/Pjk/2012MENGADILI,Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: KOPERASI PEGAWAI TELKOM tersebut;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta limaratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2013 oleh Widayatno Sastrohardjono,SH., MSc., Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan olehKetua Mahkamah

KOPERASI PEGAWAI TELKOM vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor. 197/C/PK/PJK/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:KOPERASI PEGAWAI TELKOM, tempat kedudukan JI. SentotAlibasyah No.2, Cihaur Geulis Cibeunying Kaler, Bandung,dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Drs. H.

Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Pult21022/PP/M.VIV10/2009, Tanggal 10 Desember 2009 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor : KEP659/WPJ.09/BD.06/2009 tanggal 3Agustus 2009 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember2004 Nomor : 00007/201/04/441/08 tanggal 2 Juli 2008, atas nama :Koperasi Pegawai Telkom

yaitu tidak ada bukti dari wajib pajak telah membayar50 % dari pajak terutang, dengan demikian dalam putusan Pengadilan Pajaktidak terdapat suatu putusan yang nyatanyata tidak sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud Pasal 91huruf e UndangUndang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali: KOPERASI PEGAWAI TELKOM

Putusan Nomor 197/C/PK/PJK/2012Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak serta peraturan perundangundangan yang terkait;MENGADILI,Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali : KOPERASI PEGAWAI TELKOM tersebut;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah

KOPERASI PEGAWAI TELKOM VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

TELKOM ), 2. DRIVE V - JAWA TIMUR PT. TELKOM INDONESIA, TBK., 3. DPP SERIKAT KARYAWAN ( SEKAR ) PT. TELKOM

Pimpinan Telkom Indonesia Tbk, di Bandung dan Sdr. TanuHaryadi, SH., MH., Selaku kuasa hukum para pensiunan di Surabayamemberikan jawaban selambatlambatnya 10 hari sejak menerima anjuranpenulis ini dengan memberikan tembusan kepada pihak lainnya ; Apabila sdr. Pimpinan Telkom Indonesia Tbk, di Bandung dan sdr.

TELKOM) sebagai pihakTergugat , DIVRE V JAWA TIMUR PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA,Tok sebagai pihak Tergugat Il DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)SERIKAT KARYAWAN (SEKAR) PT. TELKOM sebagai Turut Tergugat ;Bahwa Tergugat dan Tergugat Il dalam Perkara Nornor : 21/G/2010/PHI.SBY. sudah menerima relaas panggilan pada tanggal 18 Maret 2010 dansampai saat ini baik Tergugat maupun Tergugat Il belum menerimasalinan.

TELKOM INDONESIA,TBK DENGAN SEKAR TELKOM, ditetapkan di Jakarta, Tanggal 05Januari 2010, ditandatangani oleh BAPAK R. IRIANTO SIMBOLON, SE.,MM., selaku Direktur Persyaratan Kerja, Kesejahteraan Dan AnalisisDiskriminasi " ; yang mana PKB Ill diperpanjang selama ( satu )Tahun, yaitu :Diperpanjang dan diberlakukan terhitung mulai Tanggal 17 Juli 2009sampai dengan 17 Juli 2010 ( periksa bukti pertanda P9 ) ;5. Bahwa, Keputusan Direksi PT.

Bahwa sedari awal saat dilakukan mediasi yang dilakukan di KantorTenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Propinsi Jawa Timur,dimana Turut Tergugat yang saat itu diwakili oleh RUSMANNADEAK, SH. dan saat ini sekalu Ketua 1 DPP SEKAR PUSAT,dengan tegas berpendapat : Telkom berkewajiban membayar BPK sebesar 2,0 X THTterhadap Para Pemohon karena Pasal 35 ayat (4) sudahdiperpanjang oleh SEKARdan TELKOM ; KR.15 yang dikeluarkan oleh PT.

Telkom Indonesia Tbk. telah dicabut ;Bahwa perkara Nomor : 21/G/2010/PID.SBY. yang diajukan oleh 80(delapan puluh) orang pensiunan PT.

TELKOM PUSAT, BERKEDUDUKAN DI BANDUNG, CQ. PT. TELKOM DIVISI REGIONAL VII MAKASSAR, DKK

TELKOM PUSAT, BERKEDUDUKAN DI BANDUNG,CQ. PT. TELKOM DWVISI REGIONAL VII MAKASSAR,beralamat di Jalan Andi Pangeran Pettarani No. 4Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, KotaMakassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1.ANAK AGUNG GDE AGUNG, SH., dan 2. SUHARTO,SH., beralamat di Jl. A.P. Pertarani Makassar ;Il. NURJEHAN binti TAHIR, bertempat tinggal di JalanKumala No. 90 A, Kota Makassar ;III. SYAMSUL BAHAR bin TAHIR, bertempat tinggal di JalanAndi Tonro No. 3 A, Kota Makassar ;VV.

TELKOM KotaMakassar (Tergugat Intervensi Il) atas sebidang tanah harta peninggalanHal. 5 dari 16 hal. Put. No. 3059 K/PDT/2009Tjulang binti Basoli (obyek sengketa), yang mana oleh Tergugat Intervensi telah mengklaim bahwa harta peninggalan tersebut (obyek sengketa) adalahmiliknya sendiri dengan dalih bahwa obyek sengketa tersebut telah dihibahkankepada Tergugat Intervensi pada tahun 1963 yang ditandatangani sendiri olehalmarhumah Tjulang binti Basoli dan disaksikan oleh Rosi Dg.

TELKOM(Tergugat Intervensi Il) terhadap harta peninggalan milik Ahli Waris Tjulang bintiBasoli jelas sangat merugikan secara materi, maka Penggugat Intervensi , Il, Illmenuntut agar supaya obyek sengketa tersebut diserahkan kepada Ahli WarisTjulang binti Basoli dalam keadaan kosong dan sempurna atau menuntut gantirugi yang akan disesuaikan dengan kesepakatan ahli waris Tjulang binti Basolliatau besarnya hak masingmasing ahli waris terhadap obyek sengketa yangdidasarkan pada Akta Perdamaian No. 859

Telkom tanggal 2171963" ;Adalah merupakan pertimbangan yang salah dan bertentangan dengan hukumyang berlaku ;Alasan Hukumnya : Bahwa berdasarkan bukti T1 berupa Surat Tanda Penyerahan dariGubernur Provinsi Sulawesi Selatan tertanggal 09 April 1960 dan bukti T2berupa Risalah Penaksiran Tanah terletak di Kampung Gunung Sari Mangasa Daerah Gowa tertanggal 19 November 1957, adalah merupakanHal. 12 dari 16 hal. Put.

Telkom) sejak tanggal2171963, dengan demikian berarti pada saat Pembuat Surat Hibah tersebutTjulang binti Basoli sudah tidak berhak lagi atas tanah tersebut" ;Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tinggi di atas adalah sangat kelirudan salah menerapkan hukum ;Alasan Hukumnya :Bahwa justru bukti P9 dan P10 dijadikan dasar untuk mengajukan gugatanbagi Pemohon Kasasi karena pada kenyataannya di dalam bukti P9 telahterjadi peralinan dari Tjulang binti Basoli ke PTT, sementara Tjulang BintiBasole sendiri tidak

MENARA KARSA MANDIRI, LAWAN YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM,

Tanah Abang III No. 19CD, Lt. 4 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 5 Februari 2014, selanjutnya disebut sebagaiPenggugat ;LawanYAYASAN PENDIDIKAN TELKOM, dahulu beralamat di Jl.Citarum Nomor 35 Bandung, saat iniberalamat di JI. Cisanggarung No.2 Lt.2, Gedung Sate Bandung,diwakili oleh Johni Girsang, Msc., Selaku Ketua Dewan PengurusYayasan Pendidikan Telkom, yang dalam hal ini diwakili olehkuasanya DR.RONO PRAKOSO, S.H.,M.Hum.

Bahwa, TERGUGAT adalah yayasan yang bergerak di bidangPendidikan Tinggi Telkom yang dahulu beralamat di Jl. CitarumNomor 35 Bandung, saat ini di JI. Cisanggarung No.2 Lt.2,Gedung sate Bandung, kode pos 40115;. Bahwa, pada awalnya TERGUGAT membutuhkan hunian kamarkost untuk menampung kurang lebih 3000 (tiga ribu) mahasiswayang ada dalam lingkungan Yayasan Pendidikan Telkom (YPT)mulai Agustus tahun 2012;.

Putusan No. 346/Pdt.G/2013/PN.Bksmenyediakan kamar hunian untuk menampung 1000 (seribu)mahasiswa Yayasan Pendidikan Telkom untuk tahun akademik2012/2013, dan untuk tahun akademik berikutnya merujuk padaPerjanjian kerjasamainduk/perjanjian awal yang kemudianPenggugat menyediakan kamar hunian untuk 3000 (tiga ribu)mahasiswa Yayasan Pendidikan Telkom;10.Bahwa, kemudian terkait dengan cara pembayaran pada poin 6diatas dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT, kedua belah pihaksepakat melakukan amandemen kesatu

Nomor04 tanggal 7 Februari 2014, tentang Akta PernyaataanKeputusan Rapat Yayasan Pendidikan Telkom;8. Bukti T8 : Surat dari YPT kepada PT.MKM tanggal 05September 2012;9.

:e Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat,karena saksi pernah bekerja di PT.Telkom ditugaskansebagai Dosen di Yayasan Pendidikan Telkom;e Bahwa pekerjaan saksi adalah swasta, dan saksi pernahbekerja pada PT.Telkom, ditugaskan sebagai Dosen diYayasan Pendidikan Telkom, pensiun tahun 2012,kemudian melamar untuk menjadi Dosen di YayasanPendidikan Telkom dan diterima sampai sekarang;Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugatdengan Tergugat, yaitu hubungan kerjasama dalampenyediaan apartemen

LAODE ASRI; KOPERASI PEGAWAI TELKOM (KOPEGTEL) SANGGOLEO

TELKOM Indonesia Tbk, Cq. PT. TELKOM Cilegon, Cq. PT. TELKOM Kantor Perwakilan Anyar

TELKOM Indonesia Tbk, Cq. PT. TELKOMCilegon, Cq. PT. TELKOM Kantor Perwakilan Anyar,berkedudukan di Serang, Banten;Termohon Kasasi dahulu Tergugat V/Terbanding;DanPEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq Badan PertanahanNasional, Cq.

TELKOM Perwakilan Anyar yangterletak di Jalan Raya Anyar, dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah Utara : Mercusuar Sebelah Selatan : Hotel MAMBRUK / WITEL V Sebelah Timur : Jalan Raya Anyar Sebelah Barat : Selat Sunda atau Pantai.Berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat mohon kepadaPengadilan Negeri Serang agar terlebin dahulu meletakkan sita jaminan atasKantor PT.

TELKOM Perwakilan Anyar dan selanjutnya menuntut kepadaPengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankanlebih dahulu sebagai berikut :DALAM POKOK PERKARA1.2.3.Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.Menyatakan lokasi tanah milik PT.

TELKOM Kantor Perwakilan Anyar salahlokasinya.Memerintahkan Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan KabupatenSerang membatalkan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 1 Tahun 1983, atas namaDepartemen Perhubungan, Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, cq.Perusahaan Umum Telekomunikasi Wilayah IV Jakarta Raya.Menyatakan lokasi tanah yang dikuasai oleh PT. TELKOM KantorPerwakilan Anyar adalah TANAH MILIK ADAT milik Para Penggugat denganC No. 832.Memerintahkan PT.

Obyek sengketanya, yaitu tanah milik Tergugat berdasarkan SertifikatHak Pakai No. 1 Desa Cikoneng, seluas 6.930 m2, yang terletak di Jl.Raya Anyer, dan dikenal sebagai Mess Telkom Anyer; danb. Para Pihaknya, yaitu Para Penggugat yang terdiri dari Ny. Romlah bintiLiban, Iksan bin Liban, Haris bin Liban, dan Hidayat bin Liban, danTergugat yaitu PT.

TELEKOMUNIKASI (TELKOM) TBK, Cq. PT. TELEKOMUNIKASI (TELKOM TBK DEVISI REGIONAL II JAKARTA, DK.

TELEKOMUNIKASI (TELKOM) TBK, Cq.

Telkom Tbk),sudah berkalikali mencoba untuk memohon Hak atas tanah tersebut keKantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan (Turut Tergugat) sejaktahun 1995, dengan cara memasukkan tanah sisa HGB No. 12 dan No.13/Kuningan Barat luas seluruhnya 5249 m?

Telkom Tbk, terakhir dengan melalui surat tanggal 5 Desember2008 ditujukan kepada Direktur Utama PT. Telkom Indonesia Tbk perihalSomasi kepada PT. Telkom Tbk/ Divisi Regional II Jakarta;8 Bahwa Penggugat telah berupaya untuk mengingatkan Tergugat gunamenyelesaikan soal tanah yang dikuasai dan di atasnya telah dibangun sejaktahun 1972 bekas HGB No. 12 dan bekas HGB No. 13/Kuningan Barat denganHal. 3 dari 22 hal. Put. No. 1379 K/Pdt/2012surat No.

Telkom Indonesia Tbk atas tanah lokasiJalan Jend. Gatot Subroto No. 52 Jakarta Selatan diperoleh melalui transaksiyang sah adalah, dibeli dari Tuan Sabdono Surohadikusumo, Direktur Utamadari Perseroan Terbatas PT.

TelekomunikasiIndonesia, Tbk (TELKOM), yang terletak di Jl.