Ditemukan 266 data
Zulhelmi, SH
Terdakwa:
Amir Husen Bin Hanafiah
163 — 25
Tipologi seperti ini dikenal dengan istilahnomine.Dari perspektif tindak pidana pencucian, perbuatan tersangka AMIRHUSEN bin HANAFIAHberupa mempergunakan rekening atas namaorang lain untuk menampung hasil tindak pidana narkotika danmempergunakan uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana untukmembeli aset berupa kendaraan yang pembayarannya dengan caratransfer mempergunakan rekening ataS nama orang lain dan melaluisetoran tunai secara langsung ke kantor penyedia jasa keuangan atauHalaman 10 dari
Dalam perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang, penggunaan rekeningatas nama orang lain untuk menampung proceeds of crimetermasukdalam salah satu tipologi atau modus dalam tindak pidana pencucianuang dan lazim digunakan oleh para pelaku TPPU untukmenyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yangberasal dari hasil tindak pidana.
asal usul harta kekayaan tidak diketahui berasaldari hasil tindak pidana.Penggunaan rekening pihak lain, dalam tipologi Asia Pasific Group onMoney Laundering (APG) disebut sebagai use of nominees, trusts,family members or third parties etc, yang betujuan juga untukmengaburkan identitas pelaku yang memiliki atau menguasai hasiltindak pidana;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 3 Undangundang Nomor 8 Tahun 2010 Jo.
asal usul harta kekayaan tidak diketahui berasaldari hasil tindak pidana.Penggunaan rekening pihak lain, dalam tipologi Asia Pasific Group onMoney Laundering (APG) disebut sebagai use of nominees, trusts,family members or third parties etc, yang betujuan juga untukmengaburkan identitas pelaku yang memiliki atau menguasai hasiltindak pidana;Perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal4 Undangundang Nomor 8 Tahun 2010 Jo.
Dengan transaksi keuangan secara tunai makaterputus aliran dananya sehingga sulit untuk ditelusuri Kemana sajadana yang sumbernya berasal dari hasil kejahatan tersebut mengalir.Pola atau tipologi transaksi keuangan tunai seperti ini, lazimdilakukan oleh para pelaku TPPU yang bertujuan untukmenyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang didugaberasal dari tindak pidana narkotika.
123 — 26
Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat Il telah terjadi5.6.7.SENGKETA PERTANAHAN, yaitu adanya proses interaksi antara 2(dua) orang atau lebih atau kelompok yang masing masingmemperjuangkan kepentingannya atas objek yang sama, yaitu tanah danbendabenda lain yang melekat dengan tanah seperti air, tanaman,tambang juga udara yang berada dibatas tanah yang bersangkutan.Dimana dalam hal tersebut Tergugat dan Tergugat Il telah melakukanPERBUATAN MELAWAN HUKUM;Bahwa tipologi masalah hukum (
sengketa pertanahan) antara Penggugatdan Tergugat adalah; 1) Penguasaan hak atas tanah; 2) Keabsahansuatu hak atas tanah; 3 )Peralihan hak yang cacat hukum,sedangkan tipologi masalah hukum antara Penggugat dan Tergugat Iladalah Penerbitan Sertifikat yang tidak sesuai procedurai dan cacathukum;Bahwa semula alm.
Yayasan Al Mujahidin Komplek Bintara II diwakili Drs AMIN GANI dan ANSORI EKA SAPUTRA
Tergugat:
Lurah Bintara Jaya Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi
Intervensi:
H. Rustadi
110 — 41
Yayasan ; Regulasi yang dipergunakan adalah : Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802Tahun 2014 tertanggal 2 Desember 2014 tentang Standar PembinaanManajemen Masjid, selanjutnya disebut Kep Dirjen Bimas Islam ; Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2017 tertanggal 4Desember 2017 tentang Status Masjid di Wilayah Kota Bekasi, selanjutnyadisebut Perwal ; TERGUGAT memiliki kewenangan untuk menerbitkan obyek gugatanberdasarkan : Lampiran Kep Dirjen Bimas Islam Bab Ill (Tipologi
Lampiran Kep Dirjen Bimas Islam Bab III (Tipologi Masjid) huruf F(Masjid Jami) angka 1 huruf d yang berbunyi sebagai berikut :Kepengurusan Masjid dipilih oleh jamaah dan ditetapkan olehpemerintah setingkat kelurahan/desa atas rekomendasi dari KepalaKUA Kecamatan ; 6. Terbitnya obyek gugatan secara substansi sudah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, yaitu :Halalam 14 dari 46 hal. Putusan Nomor : 49/G/2018/PTUN.BDG.
Bahwa berdasarkan Bukti P1.6 = T2 = T.Il.INTV11.A (Peraturan WalikotaBekasi nomor 82 Tahun 2017 tentang Status Masjid wilayah dikota Bekasi) danP2.8 = T3 = TAILINTV11.B (Keputusan Direktur Jenderal BimbinganMasyarakat Islam Nomor: DJ.II/802 Tahun 2014 tentang standar pembinaan manajemen Masjid) adalah merupakan aturan dasar dan dijadikan sebagaiacuan oleh para pihak dalam menentukan tipologi Masjid dan prosespembentukan dan pemilihan Dewan kemakmuran Masjid;5.
Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.1I/802Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid;Pada Lampiran Bab III (Tipologi Masjid) huruf F ( Masjid jam) angka 1 hurufd : Kepengurusan Masjid dipilih oleh jemaah dan ditetapkan oleh pemerintahsetingkat kelurahan/desa atas rekomendasi kepala KUA Kecamatan;Menimbang, bahwa secara yuridis untuk menguji segi kewenanganpenerbitan objek sengketa a quo oleh Tergugat maupun juga pengujian terhadapprocedural, yuridis formal maupun
aturan yang menjadi landasanTergugat dalam menerbitkan objek sengketa adalah Peraturan Walikota BekasiNomor 82 Tahun 2017 Tentang Status Masjid wilayah di Kota bekasi Bab IV :Pemilihnan Ketua DKM Pasal 8 ayat (1) Pemilinan Ketua DKM berasal dari danoleh Jamaah berdasarkan musyawarah mufakat yang ditetapkan oleh pemerintahdaerah sesuai tingkatannya dan Keputusan Direktur Jenderal BimbinganMasyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar PembinaanManajemen Masjid Pada Lampiran Bab III (Tipologi
11 — 4
berstatus bujangan, namun sejak 2 bulan ini Tergugatbaru mulai berhenti menghisap sabu; Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 5 point kedua adalah tidak benar,karena Tergugat bekerja di kerambah ikan milik orang, dan Tergugatmendapatkan upah empat bulan sekali dari panen, dan sebelum pisahTergugat pernah memberikan upah Tergugat kepada Penggugat sebesarRp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah); Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 5 point ketiga adalah tidak benar,dengan alasan Tergugat memang tipologi
Tergugat sudah tidak tinggal bersamalagi sejak Juni 2020 ;Menimbang, bahwa sebaliknya terhadap dalil gugatan tersebut, terdapatbeberapa hal yang dibantah oleh Tergugat di dalam jawaban dan dupliknya yangpada pokoknya sebagai berikut: Bahwa, Tergugat bekerja di kerambah ikan milik orang, dan Tergugatmendapatkan upah empat bulan sekali dari panen, dan sebelum pisahTergugat pernah memberikan upah Tergugat kepada Penggugat sebesarRp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah); Bahwa Tergugat memang tipologi
10 — 1
dan tidak membantahnya;Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 oranganak yang sekarang ada bersama Penggugat;Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukundan harmonis, akan tetapi sejak 3 bulan setelah menikah, Tergugat mulaisering menginap dirumah saksi bahkan 2 kali dalam sebulan; Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;Bahwa setahu saksi, Tergugat bekerja sebagai pemetik kopi, dan memangsejak sebelum menikah tipologi
Zulhelmi, SH
Terdakwa:
Iskandar alias Hesty Bin Abdullah
191 — 47
Penggunaan rekening pihak lain, dalam tipologi Asia PasificGroup on Money Laundering (APG) disebut sebagai use of nominees, trusts,family members or third parties etc yang betujuan juga untuk mengaburkanidentitas pelaku yang memiliki atau menguasai hasil tindak pidana;Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN LgsPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 137 huruf a Undangundang RI.
Penggunaan rekening pihak lain, dalam tipologi Asia PasificGroup on Money Laundering (APG) disebut sebagai use of nominees, trusts,family members or third parties etc, yang betujuan juga untuk mengaburkanidentitas pelaku yang memiliki atau menguasai hasil tindak pidana.Perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 3 Undangundang Nomor 8 Tahun 2010 Jo.
Penggunaan rekening pihak lain, dalam tipologi Asia PasificGroup on Money Laundering (APG) disebut sebagai use of nominees, trusts,family members or third parties etc yang betujuan juga untuk mengaburkanidentitas pelaku yang memiliki atau menguasai hasil tindak pidana;Perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 4 Undangundang Nomor 8 Tahun 2010 Jo.
Tujuannya adalah untuk menyembunyikan asal usul,kepemilikan yang sebenarnya, sumber dan mempersulit pelacakan olehoe oe , ~ atkan rekeningnakan rekeningna ISKANDARas nama orangMAN ALPARISI,ZULFIJAR, ERIKA dan beberapa nomor rekening lainya untuk menerimapembayaran narkotika,menampung uang hasil tindak pidana narkoba.Dalam perspektif TPPU, penggunaan rekening atas nama orang lain untukmenampung proceeds of crime termasuk dalam salah satu tipologi ataumodus dalam tindak pidana pencucian uang dan lazim
Tipologi seperti ini dikenaldengan istilah nominee.Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN Lgs2.
1.BAGAS SASONGKO, SH
2.HARIS MAHARDIKA, SH.
Terdakwa:
BALDIAZ CAESAR alias DIAZ
60 — 39
MOCH DARDARAMDHANIe Bahwa menurut Ahli HARDI SETIYO, SH dalam tipologi Tindak PidanaPencucian Uang dan dikaitkan dengan serangkaian tindakan/perbuatanterdakwa dapat ditunjukkan dari adanya penggunaan rekening bank atasnama orang lain yakni rekening bank BCA Nomor 00950975466 atas namaASILIA NURRAHMAN sebagai tempat untuk transaksi keuangan gunamenampung hasil tindak pidana bertujuan agar transaksi yang dilakukantidak terlihat sebagai transaksi yang dilakukan untuk kepentingan pelakutindak pidana
MOCH DARDARAMDHANIe Bahwa menurut Ahli HARDI SETIYO, SH dalam tipologi Tindak PidanaPencucian Uang dan dikaitkan dengan serangkaian tindakan/perbuatanterdakwa dapat ditunjukkan dari adanya penggunaan rekening bank atasnama orang lain yakni rekening bank BCA Nomor 00950975466 atasnama ASILIA NURRAHMAN sebagai tempat untuk transaksi keuanganguna menampung hasil tindak pidana bertujuan agar transaksi yangdilakukan tidak terlihnat sebagai transaksi yang dilakukan untukkepentingan pelaku tindak pidana
MOCH DARDARAMDHANIBahwa menurut Ahli HARDI SETIYO, SH dalam tipologi Tindak PidanaPencucian Uang dan dikaitkan dengan serangkaian tindakan/perbuatanterdakwa dapat ditunjukkan dari adanya penggunaan rekening bank atasnama orang lain yakni rekening bank BCA Nomor 00950975466 atas namaASILIA NURRAHMAN sebagai tempat untuk transaksi keuangan gunamenampung hasil tindak pidana bertujuan agar transaksi yang dilakukantidak terlihat sebagai transaksi yang dilakukan untuk kepentingan pelakuHalaman 21 dari
MOCH DARDARAMDHANI.Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 350/Pid.B/2020/PN Cbie Bahwa menurut Ahli HARDI SETIYO, SH dalam tipologi Tindak PidanaPencucian Uang dan dikaitkan dengan serangkaian tindakan/perbuatanterdakwa dapat ditunjukkan dari adanya penggunaan rekening bank atasnama orang lain yakni rekening bank BCA Nomor 00950975466 atasnama ASILIA NURRAHMAN sebagai tempat untuk transaksi keuanganguna menampung hasil tindak pidana bertujuan agar transaksi yangdilakukan tidak terlihnat sebagai transaksi
22 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan dan PengadilanTinggi Kalimantan Timur di Samarinda sangat tidak mendukung adanyaperkembangan Tipologi Kejahatan di lingkungan masyarakat bangsaIndonesia yang sedang gjiatgiatnya memberantas Illegal Fishingpenangkapan ikan tanpa ijin dari Pemerintah Negara Indonesia, kategoripenjahat ini selalu melibatkan keahlian di dalam aksinya (those who angageHal. 6 dari 8 hal. Put.
Rodianah,SH
Terdakwa:
SUMARLAN Bin ANANG CIK
25 — 6
Ketentuan Umum tepatnya pada ayat (15) berbunyi: Penyalah gunaadalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukumdan Sementara dalam Penjelasan Pasal 54 UU Nomor 35 Tahun 2009,dijelaskan : Yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan Narkotika adalahHalaman 17 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2019/PN LIgseseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk,diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika,dalam perspektif Viktimologi, terutama mengenai tipologi
korban, terdapatbeberapa pendapat ahli hukum mengenai korban penyalahgunaan narkoba,ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan,pengertian korban penyalahgunaan narkoba menurut Ezzat Abdul Fateh,termasuk dalam tipologi False Victims yaitu pelaku yang menjadi korban karenadirinya sendiri.
226 — 87
Dalam perkara ini, dugaan tindak pidana pemcucian uangHalaman 9 dari 63 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PT MDNdi mulai yaitu. ketika uang hasil tindak pidana narkotika ditampung ataudikumpulkan oleh MACHRIYANI MATONDANG dimana perbuatan tersebut sudahtermasuk dalam penempatan dalam tahapan tindak pidana pencucian uang.Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu modus atau tipologi dalamtindak pidana pencucian uang adalah pelaku tindak pidana menempatkan uanghasil tindak pidana di rekening atas
Dalam perkara ini, dugaan tindak pidana pemcucian uangdi mulai yaitu. ketika uang hasil tindak pidana narkotika ditampung ataudikumpulkan oleh MACHRIYANI MATONDANG dimana perbuatan tersebut sudahtermasuk dalam penempatan dalam tahapan tindak pidana pencucian uang.Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu modus atau tipologi dalamtindak pidana pencucian uang adalah pelaku tindak pidana menempatkan uanghasil tindak pidana di rekening atas nama orang lain, mempergunakan hartakekayaan hasil
meminjamdan mempergunakan rekening atas nama orang lainseperti atas nama istri, anak, Suami, orang tua,membuka rekening dengan mempergunakanidentitas palsu, membayarkan atau membelanjakanHalaman 45 dari 63 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PT MDNharta kekayaan hasil tindak pidana atas suatu assetatau kendaraan yang diatasnamakan orang lain,mempergunakan atau mencampurkan hasil tindakpidana dengan usaha yang halal daniainsebagainya.1.Secara umum modus yang sering dilakukan dankemudian menjadi sebuah tipologi
Pelaku tindak pidana mencampurkan uang hasiltindak pidana untuk mendirikan usaha yang halaldengan maksud untuk memperoleh keuntunganyang seolaholah berasal dari kegiatan yanghalal.Modus atau tipologi dalam tindak pidana pencucianuang tersebut pada umumnya dilakukan oleh pelakutindak pidana untuk menyembunyikan ataumenyamarkan asalusul harta kekayaan haasil tindakpidana agar harta kekayaan hasil tindak pidanatersebut keluarnya sudah bukan lagi sebagai hasiltindak pidana namun telah tampak sebagai
Dalam perkara ini, dugaan tindak pidanapencucian uang dimulai yaitu ketika uang hasil tindakpidana narkotika ditampung atau dikumpulkan olehMACHRIYANI MATONDANG dimana perbuatantersebut sudah termasauk dalam penempatan dalamtahapan tindak pidana pencucian uang.Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa salah satumodus atau tipologi dalam tindak pidana pencucianuang adalah pelaku tindak pidana menempatkan uanghasil tindak pidana di rekening atas nama orang lain,mempergunakan harta kekayaan hasil tindak
174 — 44
Dimana dalam hal tersebutTergugat dan Tergugat Il telah melakukan PERBUATAN MELAWANHUKUM;Bahwa tipologi masalah hukum (sengketa pertanahan) antara Penggugatdan Tergugat adalah; 1) Penguasaan hak atas tanah; 2) Keabsahan suatuhak atas tanah; 3 )Peralihan hak yang cacat hukum, sedangkan tipologimasalah hukum antara Penggugat dan Tergugat Il adalah PenerbitanSertifikat yang tidak sesuai procedurai dan cacat hukum;Bahwa semula alm.
1.RATNA WILIS
2.JONI OKTA PANDI
Tergugat:
KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PADANG TIMUR KOTA PADANG
Intervensi:
1.JONI ZULHENDRA
2.ZULFI
3.ZAMZAMI
4.REZA HIDAYAH AMRIVI
5.NOVRI
6.AHMAD KARIM
327 — 199
Hal inididasarkan pada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan MasyarakatIslam Nomor: DJ.II/802 Tahun 2014 Tantang Standar PembinaanManajeman Masjid pada Bab III tentang Tipologi Masjid Huruf (H) MasjidHalaman 20Putusan Perkara Nomor: 32/G/2021/PTUN.PDGdi tempat Publik, pada poin (2) standar Idaran huruf (a) bahwaOrganisasi dan Kepengurusan Masjid ditetapkan dan dilantik oleh kepalainstansi atau yang mewakilinya atas usul dari jamaah.
Tipologi Masjid, huruf H. Masjid di TempatPublik poin 2.
Tipologi Masjid,huruf H. Masjid di Tempat Publik poin 1 huruf f Keputusan Direktur JenderalBimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/802 Tahun 2014 tentang StandarPembinaan Manajemen Masjid yang menyatakan bahwa Pengurus dipilih olehJamaah atau pimpinan perusahaan /instansi/kampus yang sesuai denganotoritas kerjanya;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan BAB IV.Pembinaan Idarah, huruf B.
Tipologi Masjid,huruf H.
100 — 46
Hukum(public shock therapy) ;Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dilakukan atasprovokasi korban dimana terdakwa pernah dihadang olehkorban dan menarik jaket terdakwa sehingga terdakwa hamperjatuh dari motor dan berdasarkan keterangan saksi a de13charge yang diajukan oleh terdakwa, bahwa saksi pernahdiancam dengan parang oleh korban dan korban sering membuatresah warga, maka jika ditinjau dari perspektif tingkatketerlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, Ezzat AbdeFattah menyebutkan beberapa tipologi
106 — 35
Pengadilan Negeri Palangkaraya, mereka yangmelakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukanperbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuanganHalaman 2 dari 46 hal Put No.5/PID.SUSTPK/2015/PT.PLK.negara atau perekonomian negara, perbuatan mereka terdakwa dilakukandengan cara sebagai berikut: Bahwa kegiatan Perluasan sawah adalah suatu usaha penambahanluasan/baku lahan sawah pada berbagai tipologi
NegeriPalangkaraya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yangturut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukanyang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa kegiatan Perluasan sawah adalah suatu usaha penambahanluasan/baku lahan sawah pada berbagai tipologi
NegeriPalangkaraya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yangturut serta melakukan perbuatan, Pegawai Negeri Sipil atau orang selainpegavai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secaraterusmenerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu bukubuku atau daftardaftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi,perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa kegiatan Perluasan sawah adalah suatu usaha penambahanluasan/baku lahan sawah pada berbagai tipologi
76 — 25
Hal ini disebabkan, karena yang mulya Majelis Hakimyang mengadili Perkara Nomor276/Pdt.G/2019/PN Kpg telah melakukanpertimbangan yang matang dan mendalam terkait dengan tipologi ataukarakteristik kasus atau Perkara yang digugat dalam perkara terdahulu yangdibandingkan dala perkara aquo, di mana dilihat dari tipologi ataukarakteristik perkara ini tidak berbeda dengan 3 (Tiga) perkara yang pernahdiajukan sebelumnya yang digugat oleh Penggugat atau Pembanding yangsama, yaitu:1) Perkara Perbuatan Melanggar
Dengan demikian segala keberatanyang dikemukakan dan disampaikan oleh Pembanding dan kuasa hukumnyadalam perkara aquo hanya sebagai suatu upaya pemaksaan kehendak ataukeingginan yang berlebihan tanpa memperhatikan tipologi atau karakteristikkasusnya;Di samping itu,Pendapat yang disampaikan atau diberikan olehTergugat atau dalam perkara aquo sebagai Terbanding dalam perkaratersebut telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, dan telah sesuaidengan pengetahuan, dan pemahaman berdasarkan keahlian
Dengan demikian segala keberatanyang dikemukakan dan disampaikan oleh Pembanding dan kuasa hukumnyadalam perkara aquo hanya sebagai suatu upaya pemaksaan kehendak ataukeingginan yang berlebihan tanpa memperhatikan tipologi atau karakteristikkasus perkaranya sesuai dengan Ketentuan Pasal 6 Undangundang Nomor46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;Justru. tindakan atau perbuatan Pembanding dan/atau kuasahukumnya tersebut dapat dikategorikan atau dikwalifikasikan sebagai Suatutindakan
yang menyesatkan dan mengacaukan sistem peradilan danpenegakan hukum di Negara Republik Indonesia, karena tidakmemperhatikan tipologi kasus atau spesifikasi perkara sesuai dengan apadidoktrinkan atau diajarkan dalam hukum acara di mana dalam mengajukanGugtaan harus terlebih dahulu memperhatikan: 1) Spesifikasi kasus danposisi kasus sesuai dengan pokok pangkal sengketa (Fundamentum petendiseperti dikemukakan Thorbecke) atau Obyek/Sasaran sengketa/perkara(Objectum lities oleh Buys), dengan mengetahui
Kwalifikasi atau spesifikasi dan tipologi kasus yang dialami ataudigugat/banding oleh Pembanding, sebab Kasus yang dialami olehPembanding dalam Perkara aquodisorot dari kwalifikasi atausepefikasi dan tipologinya adalah termasuk dalam ranah/rezimHukum pidana, khususnya Perkara Tindak Pidana Korupsi, dengandemikian jelas tidak tepat diajukan kepada Pengadilan NegeriKupang Kelas IA,dan tidak tepat pula secara hukum acarapidana/Tindak pidana korupsi menggunakan dasar hukum perdatasebagai alasan atau
456 — 351 — Berkekuatan Hukum Tetap
merupakanmodus penjeratan dan eksploitasi dalam tindak pidanaperdagangan orang ;4 Terdakwa tidak berusaha menjelaskan isi perjanjianyang beberapa klausulanya menjerat para PS sepertiklausula mengenai penyerahan jaminan dan hapusnyajaminan serta ha katas penghasilan mereka bila merekasampai meninggal pekerjaan lebih dari 1 (satu) hari4 Pada perjanjian mitra kerja yang disodorkan kepadaNURI SHERLINA, korban yang masih dalam kategorianak, Terdakwa sengaja tidak menandatanganiperjanjian tersebut, yang merupakan tipologi
DESI dilakukansebagaimana terekam dalam modus dan tipologi kejahatanperdagangan orang pada umumnya. Mereka dibelikan tiket,terlebin dahulu, diangkut atau dibawa atau dikirim denganpesawat ke daerah permintaan (demander) di Lombok NTBtempat banyaknya media trafiking yang bekedok tempattempathiburan seperti diskotik, karaoke dan pub, dari daerah asalmereka yang banyak menyediakan wanitawanita muda yangcantik, di daerah Jawa Barat sebagai daerah penawaran(supplier).
Hukum ekonomi supplydemand ini umum dikenaldalam tipologi trafiking, dimana sasaran daerah supply anddemand sudah dikenal oleh pelaku trafiking (trafiker);c.
kesempatan yang cukup.Pendapat yang sama disampaikan ahli TPPO Dr ANY SURYANI,dan ahli Ketenagakerjaan NINA TRIANA dan GEDE SUARA didepan persidangan, bahwa pada usia Anak, anak berada dalamposisi rentan yang mendapat perlindungan khusus dari UndangUndang;13) Bahwa faktor latar belakang kehidupan sosial ekonomi korbanNURI SHERLINA al RIRI, ibu korban WIDA NINGSIH dan HENIHANDAYANI al FEBRI yang dalam kesaksiannya menceritakankehidupan sosial ekonominya di persidangan menjadi fakta yangmencirikan tipologi
1.YADI H., SH.
2.YERICH MOHDA, SH., MH.
3.BAMBANG A., SH.
4.INDRA SINAGA, SH.
Terdakwa:
WILIANTO
261 — 42
bahwamodus pencucian uang yang dilakukan oleh terdakwa WILIANTO yaitudengan cara:Penggunaan rekening atas nama pihak lain untuk melakukantransaksi dengan menggunakan sumber dana yang berasal darihasil tindak pidana, bertujuan agar transaksi yang dilakukan tidakterlihat sebagai transaksi yang dilakukan untuk kepentingantersangka (sebagai beneficial owner atau penerima manfaat),sehingga asal usul harta kekayaan tidak diketahui berasal dari hasiltindak pidana;Penggunaan rekening pihak lain, dalam tipologi
Pste Penggunaan rekening pihak lain, dalam tipologi Asia Pasific Group onMoney Laundering (APG) disebut sebagai use of nominees, trusts,family members or third parties etc, yang bertujuan juga untukmengaburkan identitas pelaku yang memiliki atau menguasai hasiltindak pidana;e Melakukan transaksi dengan cara tunai (menggunakan uang kartal)menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana,memiliki tujuan untuk memutus mata rantai aliran dana, agarmenyulitkan penelusuran dana khususnya terkait
Penggunaan rekening pihak lain, dalam tipologi Asia Pasific Group onMoney Laundering (APG) disebut sebagai use of nominees, trusts,family members or third parties etc, yang bertujuan juga untukmengaburkan identitas pelaku yang memiliki atau menguasai hasiltindak pidana;c.
Terbanding/Tergugat : DARLAN LIM, JANE HAMPREY, dan DAVID HAMPREY
Terbanding/Turut Tergugat : Pemerintah RI Cq Kementrian Agraria dan Tata Ruang Cq Badan Pertanahan Nasional Cq Kantor Badan Pertanahan Provinsi jawa Barat Cq Kantor Pertanahan Kota Bandung
119 — 101
Fotokopi sesuai dengan Asli, Surat Historis, Tipologi Kasus dan Legal Opinitertanggal 5 September 2019, diberi tanda P12;Hal 34 dari 48 Putusan Nomor 543/PDT/2020/PT.BDG13. Fotokopi sesuai dengan Asli, Akta Notaris No.6 Tanggal 10 Oktober 2012,diberi tanda P13;14.
Sukajadi, Kota Bandung;Menimbang, bahwa dari bukti P11 yang berupa Fotocopy dari Fotocopy,diajukan tanpa aslinya sehingga hanya berupa petunjuk bahwa CEP DODO adalahahli waris dari suamiistri SUBKI ENTING;Hal 40 dari 48 Putusan Nomor 543/PDT/2020/PT.BDGMenimbang, bahwa dari bukti P.12 berupa HISTORIS, TIPOLOGI KAUSUDAN LEGAL OPINION, yang dibuat oleh kuasa dari para ahli waris, merupakanpenjelasan dan pendapat dari kuasa hukum ahliwaris;Menimbang, bahwa dari bukti P.13 berupa Akta Surat Kuasa tertanggal
Bumi dan Bangunan dan tidak merupakan bukti tentangHal 41 dari 48 Putusan Nomor 543/PDT/2020/PT.BDGkepemilikan tanah sengketa, sedangkan bukti P.2, P3 dan P.4 adalah berupaSalinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung,Salinan putusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Jakarta dan Salinan putusan Kasasi MahkamahAgung R.I bahwa perkara antara Penggugat melawan Kepala Kantor PertanahanKota Bandung dinyatakan tidak dapat diterima dan bukti P.11 yang diajukan tanpaaslinya, bukti P12 berupa Historis, Tipologi
RONY HOTMAN GUNAWAN, S.H
Terdakwa:
OSLAN LAURES, SE
87 — 18
Kabupaten Bolaang Mongondow,Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Ktgtertanggal 16 Maret 2020 juncto Surat Edaran Nomor : 213/TUP.HP/III/2020Tentang Kejadian Luar Biasa Wabah COVID19 di Kabupaten BolaangMongondow, tertanggal 24 Maret 2020 juncto Surat Nomor : 39/DS/VC19/III/2020 kepada masyarakat di Siniyung perihal waspada virus covid 19,tertanggal 24 Maret 2020, sehingga memicu emosi Terdakwa untukmelakukan perbuatan penganiayaan tersebut;Menimbang, bahwa diantara pelbagai macam tipologi
korban terdapatjenis tipologi korban Provocative Victims/Korban Provokatif.
60 — 4
akanmempertimbangkan kontruksi delik mana yang paling tepat untuk11diterapkan dalam perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan urutan kejadian yang terangkaidalam peristiwa hukum tersebut, dikaitkan dengan fakta terdakwa tidaklagi memiliki kewenangan sebagai marketing PT.Armina Reka Perdana sejakmasa berlaku surat penugasan habis dan tidak diperpanjang lagi, sertafakta janjijanji yang diucapkan terdakwa kepada korban buka janji yangdapat direalisasikannya maka perbuatan terdakwa tersebut cenderungmemiliki tipologi