Minanga Ogan;e Bahwa peran terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan cara mendodos dansdr Eko dan sdr Heriyadi mengangkut serta mengumpulkan tandan buah sawit ketempat yang lain;e Bahwa akibat perbuatan terdakwa PTP Minanga Ogan mengalami kerugian sebesarRp 1.000.000.

Minanga Ogan;e Bahwa peran terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan cara mendodos dansdr Eko dan sdr Heriyadi mengangkut serta mengumpulkan tandan buah sawit ketempat yang lain;e Bahwa benar terdakwa tidak ada izin mengambil barang barang tersebut daripemiliknya ;Bahwa akibat perbuatan terdakwa PTP Minanga Ogan mengalami kerugian sebesarRp 1.000.000.

Minanga Ogan;Bahwa peran terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan cara mendodos dansdr Eko dan sdr Heriyadi mengangkut serta mengumpulkan tandan buah sawit keparit gajah ( pembatas kebun) dengan mengendarai sepeda motor;Bahwa akibat perbuatan terdakwa PTP Minanga Ogan mengalami kerugian sebesarRp 1.000.000.

Minanga Ogan;e Bahwa peran terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan cara mendodos dansdr Eko dan sdr Heriyadi mengangkut serta mengumpulkan tandan buah sawit keparit gajah ( pembatas kebun) dengan mengendarai sepeda motor;e Bahwa akibat perbuatan terdakwa PTP Minanga Ogan mengalami kerugian sebesarRp 1.000.000.

Minanga Ogan berupa ; 62 (enam puluh dua) tanda buah kelapa sawitmilik PTP Minanga Ogan tanpa seizin pemiliknya dan diakui oleh terdakwadimuka persidangan ;Dengan demikian unsur ini telah terbukti ;3.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014, Pemohon dan PemohonIl melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Sido RukunKecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut.Hal. 1 dari 9 hal Ptp No 0461/Pat.P/2017/PA.Plh. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah KandungPemohon II bernama Lamri. Akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu tidakresmi bernama Kaspul Anwar, yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yangmasingmasing bernama: M. RosyidindanJaini.

Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukansebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undangundang Nomor23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka para Pemohonakan melaporkan Penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada KUAHal. 2 dari 9 hal Ptp No 0461/Pat.P/2017/PA.PlhPelaihari Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakanuntuk itu.10.

Fotokopi Surat Keterangan suami isteri Nomor 10/X/BAJ/2017 tanggal 25Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bajuin (bukti bertandaP.3 dan di paraf);Hal. 3 dari 9 hal Ptp No 0461/Pat.P/2017/PA.Plh4. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat dari KUA Kecamatan PelaihariKabupaten Tanah Laut Nomor 967/Kua.17.11.1/PW.01/11/2017 tanggal 01Nopember 2017 (bukti bertanda P .4 dan di paraf).5.

Jaini bin Aril, umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP,pekerjaan tani, status Kawin, tempat tinggal di Jalan Sido Rukun RT.005RW.002 Desa Bajuin Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, dihadapanpersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang padapokoknya sebagai berikut :Hal. 4 dari 9 hal Ptp No 0461/Pat.P/2017/PA.Plhe Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon Il, karena saksiPaman Pemohon ;e Bahwa saksi hadir saat pada tahun 2014 Pemohon dan Pemohon Ilmelangsungkan pernikahan

Materai : Rp 6.000,00 .Jumlah Rp 271.000,00Hal. 9 dari 9 hal Ptp No 0461/Pat.P/2017/PA.Plh

disebut sebagai Pemohon II;Pengadilan Agama tersebut ;Telah mempelajari berkas perkara ;Telah mendengar keterangan Pemohon , Pemohon II dan saksi saksinya dimuka persidanganDUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon , Pemohon Il telah mengajukan suratpermohonan Itsbat Nikah tertanggal 25 Maret 2019 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor150/Pdt.P/2019/PA.PlIh tanggal 25 Maret 2019 telah mengajukan halhal yangpada pokoknya adalah sebagai berikut:Hal. 1 dari 11 hal Ptp

Pemohon II tetap beragama Islam.Bahwa sebelum mengajukan perkara ini, para Pemohon telah berusahamenanyakan perihal status pernikahan yang dilakukan Pemohon denganPemohon II tersebut namun ternyata pernikahan antara Pemohon danPemohon Il tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama KecamatanTakisung Kabupaten Tanah Laut.Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikahdari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untukmendapatkan buku nikah.Hal. 2 dari 11 hal Ptp

Langsat Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut,dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yangpada pokoknya bahwa : saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon II karena saksimerupakan tetangga para Pemohon; Pemohon dan Pemohon II adalah pasangan suami Isteri yangmenikah pada tahun 2009 di Desa Telaga Langsat KecamatanTakisung Kabupaten Tanah Laut; Wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon Il bernama Arjan,adapun penghulunya bernama Asriani, saksi nikahnya masingmasingHal. 4 dari 11 hal Ptp

bahwa selanjutnya dua orang saksi yang diajukanPemohon dan Pemohon II adalah orang yang sudah dewasa dan sudahdisumpah dipersidangan sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimanadiatur dalam Pasal 172 R.Bg.Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon danPemohon II adalah termasuk kategori orang yang mengetahui adanya akadpernikahan Pemohon dengan Pemohon II sehingga keterangan para saksitersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevanHal. 7 dari 11 hal Ptp

Rabiatul Adawiah.Hakim Anggota,ttd,Rashif Imany, S.HI., M.SI.Panitera Pengganti,Hal. 10 dari 11 hal Ptp No 150 /Pat.P/2019/PA.Plhttd,NuzulaYustisia, S.HI.Perincian Biaya:1. Pendaftaran : Rp 30.000,002. Proses : Rp 50.000,003. Panggilan : Rp 180.000,004. Redaksi : Rp 10.000,005. Materai : Rp 6.000,00 .Jumlah Rp 276.000,00Pelaihari, 18 April 2019Salinan sesuai dengan aslinyaPanitera,H. Gazali, S.HHal. 11 dari 11 hal Ptp No 150 /Pat.P/2019/PA.Plh

Akad nikahnya dilaksanakan oleh penghuluHal. 1 dari 11 Hal Ptp. Nomor 0422/Pdt.P/2017/PA.Plhtidak resmi bernama Saripudin, yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yangmasingmasing bernama Hamdani dan Aziz.Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 10.000, (Sepuluh ribu rupiah);. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka danPemohon Il berstatus perawan;.

Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukansebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka paraPemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan atas perkara ini kepadaHal. 2 dari 11 Hal Ptp.

Agama Pelaihari selama 14 hari, namun selamatenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang datang mengajukankeberatan ke Pengadilan Agama Pelaihari;Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon danPemohon II datang menghadap di persidangan;Bahwa, selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat permohonanyang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan Pemohon Il;Bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya, Pemohon danPemohon Il telah mengajukan bukti bukti berupa:Hal. 3 dari 11 Hal Ptp

saksimerupakan tetangga Pemohon dan Pemohon Il;bahwa Pemohon dan Pemohon Il adalah pasangan suami isteri yangmenikah pada tanggal 01 Desember 2000 di Desa BondongKecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah KandungPemohon Il bernama Sahran, adapun penghulunya bernamapenghulu tidak resmi bernama Saripudin, saksi nikahnya masingmasing bernama Hamdani dan Aziz dengan mas kawin berupa uangsebesar Rp 10.000, (Sepuluh ribu rupiah);Hal. 5 dari 11 Hal Ptp

Rahmatul Jannah,S.Ag.Hal. 10 dari 11 Hal Ptp. Nomor 0422/Pdt.P/2017/PA.PlhPerincian Biaya Perkara:Biaya Pendaftaran. Biaya Proses. Redaksi1.23. Biaya Panggilan45. MateraiJumlah Rp 30.000,00: Rp 50.000,00: Rp 220.000,00: Ro 5.000,00: Ro 6.000,00 ,Ro 311.000,00Pelaihari, O09 Nopember 2017Salinan sesuai dengan aslinyaPanitera,H. Gazali, S.H.Hal. 11 dari 11 Hal Ptp. Nomor 0422/Pdt.P/2017/PA.Plh

Bahwa pada Hari Kamis tanggal 05 Mei 1991, Pemohon dan Pemohon Ilmelangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa TakisungKecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut.Hal. 1 dari 11 Ptp No 292/Pat.P/2017/PA.PIh. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah KandungPemohon Il bernama Busra (alm). Akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulutidak resmi bernama Syahril (alm) yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yangmasingmasing bernama: Abdul Rahman dan Siti Hadijah (alm).

Bahwa sebelum mengajukan perkara ini, para Pemohon telah berusahamenanyakan perihal status pernikahan yang dilakukan Pemohon denganPemohon Il tersebut namun ternyata pernikahan antara Pemohon danPemohon Il tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama KecamatanTakisung Kabupaten Tanah Laut.Hal. 2 dari 11 Ptp No 292/Pat.P/2017/PA.PIh8.

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;Subsider:Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadiladilnya (exaequo et bono);Bahwa, permohonan itsbat nikah a quo telah diumumkan di papanpengumuman Pengadilan Agama Pelaihari selama 14 hari, namun selamatenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang datang mengajukan keberatanke Pengadilan Agama Pelaihari;Hal. 3 dari 11 Ptp No 292/Pat.P/2017/PA.PIhBahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon danPemohon II datang menghadap

Saksi:1.Suyandi bin Tarsi Arifin , tempat tanggal lahir Pelaihari 30 Nopember 1972,umur 45 tahun, NIK 6301033011720003, agama Islam, Pendidikan terakhirSLTA , pekerjaan swasta , status kawin , tempat tinggal di Jalan TelagaDaim RT. 010 RW. 01 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari,dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yangpada pokoknya sebagai berikut :Hal. 4 dari 11 Ptp No 292/Pat.P/2017/PA.PIhbahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon Il karena saksiadalah teman Pemohon

No 292/Padt.P/2017/PA.PlIhPerincian Biaya:PendaftaranProsesPanggilanRedaksiMateraiak OD oJumlahPanitera Pengganiti,Hj.Rahmatul Jannah,S Ag.Rp 30.000,00Rp 50.000,00Rp 180.000,00Rp 5.000,00Rp 6.00000 ,Rp 271.000.00Hal. 11 dari 11 Ptp No 292/Padt.P/2017/PA.Plh

Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikahdari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untukuntuk mendapatkan buku nikahHal. 2 dari 11 Hal Ptp No 428/Pat.P/2017/PA.PIh9.

RT.011 RW. 005 Desa Kaitkait Baru KecamatanBatibati Kabupaten Tanah Laut, dihadapan persidangan memberikanketerangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon Il karena saksimerupakan Paman Pemohon I; bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yangmenikah pada Hari Minggu Tanggal 06 Juni 2004 di Desa Pasar JatiKecamatan Astmabul Kabupaten Banjar;; bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Pemohon Il;Hal. 4 dari 11 Hal Ptp

Paman Pemohon I; bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yangmenikah pada Hari Minggu Tanggal 06 Juni 2004 di Desa Pasar JatiKecamatan Astmabul Kabupaten Banjar; bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Pemohon Il; bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon Ilbernama Jases, adapun penghulunya bernama penghulu kampungdengan di saksikan oleh Jarkasi dan Bahraini, dan mas kawinnya berupauang sebesar Rp. 10.000, (Sepuluh ribu rupiah);Hal. 5 dari 11 Hal Ptp

disahkan karena perkawinantersebut tidak tercatat di dalam register Kantor Urusan Agama Kecamatan Batibati Kabupaten Tanah Laut sebagaimana bukti P.3;Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan Pemohon Ilyang diajukan ke Pengadilan Agama Pelaihari dan melihat dari segi unsurunsursurat permohonan tersebut, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwapermohonan para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksudPasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;Hal. 6 dari 11 Hal Ptp

Samsuri Yusuf, S.H.Hal. 10 dari 11 Hal Ptp No 428/Pat.P/2017/PA.PihPerincian Biaya:1.aR oDBiaya PendaftaranBiaya ProsesBiaya PanggilanRedaksiMateraiJumlah: Rp 30.000,00 Rp 50.000,00: Rp 220.000,00 Rp 5.000,00: Ro 6.000 00Rp 311.000,00Hal. 11 dari 11 Hal Ptp No 428/Pat.P/2017/PA.Pih

Bahwa pada tanggal 15 Juni 1984, Pemohon dan Pemohon II telahmelangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah KeluargaHim 1 dari 13 hlm Ptp Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.ThnPemohon II di Kelurahan Bahoi, Kecamatan Tagulandang, KabupatenKepulauan Siau Tagulandang Biaro;. Bahwa pada saat perkawinan tersebut dilangsungkan Pemohon berstatus jejaka dalam usia 27 tahun, dan Pemohon Il berstatusperawan dalam usia 29 tahun;.

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tagulandang,Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;10.Bahwa saat ini Pemohon dan Pemohon II sangat membutuhkanPenetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tahuna, gunadijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Buku Nikah dan AktaKelahiran anak dan surat terkait lainnya;11.Bahwa oleh sebab itu, Pemohon dan Pemohon II memohon kepadaKetua Pengadilan Agama Tahuna untuk dapat memberikanpenetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon dan Pemohon Il;HIm 2 dari 13 hlm Ptp

Pasal 60B (2) UndangUndang NomorHim 10 dari 13 hlm Ptp Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Thn50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo.

Mohamad Adam,S.H.I. dan AlGazali Mus, S.H.I, M.H. sebagai HakimHakim Anggota sertadiucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untukumum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta SukarniManangkalangi sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh ParaPemohon.Him 11 dari 13 hlm Ptp Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.ThnHakim Anggota Ketua MajelisAlgazali Mus, S.H.I., M.H. H. Amirudin Hinelo, S.Ag.H. Mohamad Adam, S.H.I.

Materai :Rp 6.000,Jumlah : Rp 196.000,(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)Him 12 dari 13 hlm Ptp Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.ThnHim 13 dari 13 hlm Ptp Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Thn

Ptp No. 0042/Pdt.G/2016/PA.Pspk,Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telahbergaul sebagaimana layaknya suami isteri (bada dukhul) dan telahdikaruniai dengan 1 (Satu) orang anak yang bernama: Fhatiyah KhanzaSimanjuttak, Perempuan, umur 3 tahun 6 Bulan;Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal terakhirbersama di di Jalan Mandailing Km.8, lingkungan II, Kelurahan Pijorkoling,Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan,sebagaimana alamat Penggugat di

Ptp No. 0042/Pdt.G/2016/PA.Pspk,bertengkar disebabkan hal tersebut diatas, dan pada bulan itu jugaTergugat pergi dan meninggalkan Penggugat bersama anak Penggugat dirumah tempat kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat dan ataskejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah danranjang dan tidak ada lagi hubungan sama sekali Sampai dengan sekarangsudah 20 (dua puluh) hari lamanya;8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat danTergugat namun tidak berhasil;9.

Ptp No. 0042/Pdt.G/2016/PA.Pspk,dipersidangan serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya berdasarkanalasan hukum yang sah;Bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat denganTergugat dengan cara memberi nasehat dan saran pada Penggugat agarmengurungkan niatnya untuk bercerai serta membina kembali rumah tanggasakinah mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Penggugat menyatakan mencabutperkaranya;Bahwa untuk

Ptp No. 0042/Pdt.G/2016/PA.Pspk,dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 biayaperkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;Mengingat dan memperhatikan segala pasal pasal dalam peraturanperundangundangan yang berlaku serta Hukum Syara yang berkaitan dalamperkara ini;MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut perkaranya;2. Menyatakan perkara Register Nomor: 0042/Pdt.G/2016/PA.Pspk dicabut;3.

Ptp No. 0042/Pdt.G/2016/PA.Pspk,Panitera Pengganti,DtoM. Yasir Nasution, MARincian Biaya Perkara : 1. Pendaftaran Rp. 30.000,2. Biaya Proses Rp. 50.000,2. Biya Panggilan Rp. 385.000,3. Redaksi Rp. 5.000,4. Materai Rp. 6.000.Jumlah Rp. 476.000,(Empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah )Hal 6 dari 6 hal. Ptp No. 0042/Pdt.G/2016/PA.Pspk,

Asahan), dimana serikat buruh/serikat pekerja tersebutmerupakan bagian tidak terpisahkan dari Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI)sebagai sebuah Organisasi Buruh/Pekerja Tingkat Nasional sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga FPBI;Bahwa Para Penggugat merupakan Pengurus dari PTP. FPBI PT.

AIP yang masingmasing bertanggung jawab di bidang sekretaris jenderal dan koordinator bidangpendidikan dari Serikat Buruh/Serikat Pekerja tersebut;Bahwa pada tanggal 9 Januari 2015 serikat pekerja/buruh PTP FPBI PT. AIPmengajukan permohonan perundingan bipartit kepada Tergugat untuk membahasstuktur dan skala upah untuk tahun 2015;10.11.12.13.14.15.Bahwa Para Penggugat adalah tim perunding stuktur dan skala upah dari serikatpekerja PTP FPBI PT.

AIP;Bahwa dalam Perundingan tersebut tidak ada kesepakatan antara PTP FPBI PT. AIPdan Tergugat;Bahwa akibat dari gagalnya perundingan mengenai stuktur dan skala upah, padatanggal 29 januari 2015 seluruh anggota PTP FPBI PT. AIP baik pengurus maupunyang bukan anggota melakukan mogok kerja selama hariBahwa setelah melakukan mogok kerja, pada tanggal 16 Maret 2015 Tergugatmemanggil Para Penggugat yang intinya bahwa Tergugat akan melakukan Mutasikepada Para Penggugat, ke PT.

Surat 012/B/PTP. FPBI PT. AIP/III/2015dengan alasan Para Penggugat adalah pengurus serikat PTP. FPBI PT.

AIP merupakan Serikat Buruh/Pekerja dengananggota lebih dari 50% + 1 dari seluruh karyawan di perusahaan seperti berdasar pasal120 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003, maka PTP FPBI PT. AIP merupakanpihak yang berhak untuk merumuskan PKB dengan pihak Tergugat, tetapi serikatpekerja/buruh PTP FPBI PT. AIP tidak pernah sekalipun merumuskan PKB denganpihak Tergugat, sehingga PKB yang dimaksud Tergugat tersebut tidak berlakubagi Para Penggugat.Bahwa sebelumnya salah satu buruh/pekerja PT.

Anonim Ptp.: xxxx/Pdt.P/2020/MS.Bir12. Bahwa selain dari pada Ahli Waris yang masih hidup sebagaimana poin10 (sepuluh) diatas, PEWARIS juga memiliki 2 (dua) orang anak angkatberdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Bireuen No.12/Pdt.P /2009/PN.Birtertanggal 15 Oktober 2009 yang bernama:12.1. ANAK ANGKAT;12.2.

Anonim Ptp.: xxxx/Pdt.P/2020/MS.BirBireuen,. Berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tersebut, menyebutdengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, nama parapihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, nomor perkara ataukompetensi relatif pengadilan tempat berperkara.

Anonim Ptp.: xxxx/Pdt.P/2020/MS.BirMenimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yaitu: 1. SAKSI (tetangga dekat)2.

Anonim Ptp.: xxxx/Pdt.P/2020/MS.Birdari: Ibu, anak perempuan, saudara perempuan, Saudara perempuan darinenek. Adapun hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.

Anonim Ptp.: xxxx/Pdt.P/2020/MS.BirXXXXXXXXXKXKXKXKKKX.Perincian biaya perkara : 1. Pendaftaran Rp 30.000,00.2. Proses Rp 50.000,00.3. Panggilan Rp Nihil.4. PNBP Rp. 10.000,00.5. Redaksi Rp 10.000,00.6. Meterai Rp 6.000,00.Jumlah Rp. 106.000,00.(Seratus enam ribu rupiah).Hal 24 dari 24 hal. Anonim Ptp.: xxxx/Pdt.P/2020/MS.Bir

MI, Tergugatjuga melakukan pemotongan iuran organisasi / Cos (Check of system), terhadap 1.075 orangburuh yang tergabung didalam PTP. SBKIKEF yang diantaranya juga para Penggugat, tetapiTergugat tidak pernah menyetorkan dari hasil pemotongan itu ke kas organisasi dimana ParaPenggugat menjadi anggota PTP. SBKIKEF PT.MI.5. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2008 Sdr.

Parman Zamhuri selaku Wakil BendaharaUmum PTP SB KIKEF yang bertugas mengurus keuangan organisasi, maka PTP SB KIKEFmeminta kepada Tergugat untuk merundingkan terlebih dahulu dengan SB KIKEF. Namunternyata Tergugat tetap pada pendiriannya untuk memPHK Sdr. Parman Zamhuri walaupuntanpa dibicarakan terlebih dahulu dengan PTP SB KIKEF. Hal ini jelasjelas menunjukanbahwa Tergugat tidak menghormati PTP SB KIKEF sebagai organisasi serikat buruh yanglegal dan berbadan hukumi. Bahwa ,....4.

Bahwa oleh karena upaya PTP SB KIKEF untuk mempertanyakan alasan PHK terhadap Sdr.Parman Zamhuri tidak mendapat tanggapan, serta dari perundingan berpatite yang tidak adatitik temunya, maka pata tanggal 24 Desember 2008 PTP SB KIKEF melayangkan suratpemberitahuan rencana aksi mogok kerja pertama, dengan harapan pihak Tergugat maudiajak berunding kembali dan mau mendengarkan apa yang menjadi tuntutan PTP SBKIKEF, namun ternyata Tergugat tetap dengan sikapnya tidak mau berunding (tidak terjadikesepakatan

Parman Zamhuri selakuWakil Bendahara Umum PTP SB KIKEF mempertanyakan COS kepadaTergugat, namun ternyata Sdr.

Parman Zamhuri dikenakan PHK olehTergugat.Bahwa, pada tanggal 24 Desember 2008 PTP SB KIKEF melayangkansurat pemberitahuan rencana aksi mogok kerja pertama, denganharapan pihak Tergugat mau diajak berunding kembali dan maumendengarkan apa yang menjadi tuntutan PTP SB KIKEF, namunternyata Tergugat tetap dengan sikapnya tidak mau berunding, dantanggal 6 dan 12 Januari 2009, PTP SB KIKEF kembali mengajukansurat pemberitahuan rencana aksi mogok kerja kedua dan ketiga yangakan dilakukan pada tanggal 14

tinggal di Dusun SidomuktiRT. 017 Desa Sabuhur Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut,disebut sebagai Pemohon II;Pengadilan Agama tersebut ;Telah mempelajari berkas perkara ;Telanh mendengar keterangan Pemohon , Pemohon Il dan saksisaksinya dimuka persidanganDUDUK PERKARABahwa Pemohon I, Pemohon II telah mengajukan surat permohonanItsbat Nikah tertanggal 19 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 435/Pdt.P/2018/PA.Plih tanggal 19Hal. 1 dari 10 hal Ptp

7 bulan;Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yangmengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Pemohon II tersebut danselama itu pula Pemohon dan Pemohon II tetap beragama Islam;Bahwa sebelum mengajukan perkara ini, para Pemohon telah berusahamenanyakan perihal status pernikahan yang dilakukan Pemohon denganPemohon Il tersebut namun ternyata pernikahan antara Pemohon danPemohon Il tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama KecamatanJorong Kabupaten Tanah Laut;Hal. 2 dari 10 hal Ptp

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;Subsider:Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadiladilnya (exaequo et bono);Bahwa, permohonan itsbat nikah a quo telah diumumkan di papanpengumuman Pengadilan Agama Pelaihari selama 14 hari, namun selamatenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang datang mengajukankeberatan ke Pengadilan Agama Pelaihari;Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon danPemohon II datang menghadap di persidangan;Hal. 3 dari 10 hal Ptp

Pemohon II tidak pernahbercerai, salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama(murtad), tidak pernah ada pihak yang merasa keberatan ataspernikahan keduanya, dan saat ini Pemohon tidak ada mempunyaiisteri lain selain isterinya yang sekarang (Pemohon II);Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak ;Bahwa selanjutnya Pemohon dan Pemohon II menyatakan tidakmengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada PengadilanAgama Pelaihari untuk menjatuhkan penetapannya;Hal. 5 dari 10 hal Ptp

Gazali, S.HHal. 10 dari 10 hal Ptp No 435 /Pat.P/2018/PA.Plh

Bahwa pemohon adalah merupakan anak pertama dari Kasno bin Latifdengan Kamijah binti Idris yang pernikahannya dilangsungkan pada tanggal01 Juli 1956 di Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, yang manaHal. 1 dari 10 Hal Ptp Nomor 401/Pdt.P/2016/PA.Plhpernikahan tersebut telah dinyatakan sah sebagaimana tercantum dalamSalinan Putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 0592/Pdt.G/2016tanggal 09 Nopember 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama;Bahwa pada tanggal 11 Mei 1969 telah meninggal dunia

harta peninggalan yang belum sempat dibagiberupa sebidang tanah perumahan atas nama Wardoyo seluas 168 M7,terletak di Kelurahan Sarang Halang sebagaimana yang tercantum dalamSertifikat Hak Milik Nomor 1318 yang di keluarkan oleh Kantor BadanPertanahan Kabupaten Tanah Laut;Bahwa setelah meninggalnya almarhumarhum Wardoyo bin Kasno, Pemohonbeserta kuasa lainnya yang tersebut diatas kemudian ingin membaliknamakantanah tersebut atas nama Pemohon dan kuasa lainnya yang kemudian padaHal. 2 dari 10 Hal Ptp

H. hadiun bin Asri, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempattinggal di RT.005 RW. 002 Desa Galam Kecamatan Bajuin KabupatenTanah Laut yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang padapokoknya sebagai berikut:Hal. 4 dari 10 Hal Ptp Nomor 401/Pdt.P/2016/PA.Plhbahwa saksi kenal dengan Pemohon dan almarhum Wardoyo karenasaksi lama bertetangga;bahwa almarhum Wardoyo selama hidupnya belum pernah menikah;bahwa Wardoyo telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2009,begitu pula dengan

, paraPemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, sampai dengan P.7,serta dua orang saksi;Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 yang menyatakan Pemohon dansaudaranya Warsito berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari,dan alat bukti tersebut merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telahdicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syaratformal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yangHal. 6 dari 10 Hal Ptp

Materai : Rp 6.000,00 .Jumlah Rp 181.000,00Hal. 10 dari 10 Hal Ptp Nomor 401/Pdt.P/2016/PA.Plh

Markasan terdaftar atas nama Hak Guna Usaha (HGU)PTPN II dahulu PTP IX, namun tetap juga menyetujui pembayaran ganti rugitanah dan bangunan kepada R.

Benar bahwa pada tahun 1996, sudah ada kegiatan inventarisasiuntuk Proyek Kanalisasi, dari hasil pendataan/ ionvertarisasi diketahuiorangorang yang punya surat tanah yakni warga masyarakat dari PTP IX.Dari warga masyarakat yang mempunyai surat antara lain :1. MISDI2. KALIMENANTI SIREGAR3. Banyak lagi orang, tapi saksi kurang ingatSedangkan dari luar warga masyarakat PTP IX (sekarang PTPNI) Bahwa lahan PTP sebanyak lebih kurang 9 atau 10 persil yangterkena proyek adalah1. Persil 82. Persil 93.

Bahwa diatas persil terdapat bangunan, ada ditanah masyarakatdan ada di tanah PTP IX. Bahwa ciri bangunan PTP IX adalah dinding papan, lantai semen,atap sebanyak 6 kopel pada 2 persil, yaitu persil 8 dan 9 Bahwa saksi tidak tahu apakah kopel tersebut termasuk yang digantirugi. Bahwa proyek masih diukur dan belum digali karena reformasiberhenti. Bahwa luas persil PTP yang terkena proyek adalah lebih kurang7,7 Ha.

Bahwa riwayat tanah asal HGU milik PTP IX berasal dari hak konsesiyakni hak yang diberikan kepada perusahaanperusahaan asing sekarangtelah dikonversasi menjadi HGU setelah keluarnyaUndangundang nomor 5Tahun 1960. Bahwa tidak mungkin ada hak lain di atas tanah eks HGU PTP IXsampai pada saat ini. Bahwa sepanjang sepengetahuan saksi, tidak ada peralihan hak diatas tanah eks HGU PTP IX, kalau ada peralihan hak dicatat di kantorPertahanan Deli Serdang.

Bahwa setahu' saksi Pemerintah Belanda menawarkan danmembangun adalah Pemerintah Belanda yang direhap oleh PTP, kemudiansetelah nasionalisasi ditempatkan karyawan PTP. Bahwa menurut saksi keluarga TUKIRAN dan R. MARKASAN tidakpernah tahu. Bahwa dilokasi tanah, rumah kantor PTP IX masih ada. Bahwa ketika perpanjangan HGU, coklat telah habis digasak olehmasyarakat, bukan ditelantarkan.N. R.

Samsiyang umurnya 24 tahun; Bahwa Hasna Tiara dan Akhmad Riduan samasama beragama Islamdan berstatus jejaka dan perawan; Bahwa Hasna Tiara dan Akhmad Riduan telah saling mengenalsekitar 1 tahun dan saling mencintai;Hal. 5 dari 11 Halaman Ptp.

Samsiyang umurnya 24 tahun; Bahwa Hasna Tiara dan Akhmad Riduan samasama beragama Islamdan berstatus jejaka dan perawan; Bahwa Hasna Tiara dan Akhmad Riduan telah saling mengenalsekitar 1 tahun dan saling mencintai;Hal. 6 dari 11 Halaman Ptp.

Sedangkan secaraHal. 8 dari 11 Halaman Ptp. Nomor 0012/Pdt.P/2018/PA.Plhmateriil, Keterangan saksisaksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain,maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171172 R.Bg. jo.

Mengabulkan permohonan Pemohon;Hal. 10 dari 11 Halaman Ptp. Nomor 0012/Pdt.P/2018/PA.Plh2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Hasna Tiara bintiHasan Mukti untuk menikah dengan calon suaminya bernama AkhmadRiduan bin H. Samsi;3.

Gazali, S.H.Hal. 11 dari 11 Halaman Ptp. Nomor 0012/Pdt.P/2018/PA.Plh

Ptp.

Jalan Datuk Bungur 02 RT.09 RW. 02 KelurahanAsamAsam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, disebutsebagai Pemohon II;Pengadilan Agama tersebut ;Telah mempelajari berkas perkara ;Telah mendengar keterangan Pemohon , Pemohon II dan saksisaksinya dimuka persidanganDUDUK PERKARABahwa Pemohon I, Pemohon II telah mengajukan surat permohonanItsbat Nikah tertanggal 18 Juli 2018 yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 279/Pdt.P/2018/PA.Plh tanggal 18Hal. 1 dari 11 hal Ptp

tidak ada pihak ketiga yangmengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Pemohon II tersebut danselama itu pula Pemohon dan Pemohon II tetap beragama Islam.Bahwa sebelum mengajukan perkara ini, para Pemohon telah berusahamenanyakan perihal status pernikahan yang dilakukan Pemohon denganPemohon II tersebut namun ternyata pernikahan antara Pemohon danPemohon Il tersebut tidak tercatat berdasarkan Surat Keterangan NikahTidak Tercatat Nomor: 018/Kua.17.113/PW.01/4/2018 tanggal 09 April 2018Hal. 2 dari 11 hal Ptp

Menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan Pemohon Il yang4.dilangsungkan pada Tanggal 25 Januari 2010 di Desa Sungai BaruKecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut;Memerintahkan kepada Pemohon dan Pemohon II untuk melaporkanpenetapan ini kepada KUA Kecamatan Kecamatan Jorong KabupatenTanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;Menetapkan biaya perkara menurut hukum;Subsider:Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadiladilnya(ex aequo et bono);Hal. 3 dari 11 hal Ptp

bin Supriyadi Tomo, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaantani, status kawin, tempat tinggal di Jalan Gang Annor RT. 002 RW.001Desa Simpang Empat Sungai Baru Kecamatan Kintap Kabupaten TanahLaut, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpahyang pada pokoknya bahwa : Saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon Il karena saksimerupakan adik ipar Pemohon I; Pemohon dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yangmenikah pada tahun 2010 di Desa Sungai Baru Kecamatan Jorong;Hal. 4 dari 11 hal Ptp

Gazali, S.H.Hal. 11 dari 11 hal Ptp No 279 /Pat.P/2018/PA.Plh

Laut, disebutsebagai Pemohon Il;Pengadilan Agama tersebut ;Telah mempelajari berkas perkara ;Telah mendengar keterangan Pemohon , Pemohon II dan saksi saksinya dimuka persidanganDUDUK PERKARABahwa Pemohon I, Pemohon II telah mengajukan surat permohonanItsbat Nikah tertanggal 09 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 413/Pdt.P/2018/PA.Plh tanggal 09Oktober 2018 telah mengajukan halhal yang pada pokoknya adalah sebagaiberikut:Hal. 1 dari 11 hal Ptp

15 tahun;Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yangmengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Pemohon II tersebut danselama itu pula Pemohon dan Pemohon II tetap beragama Islam;Bahwa sebelum mengajukan perkara ini, para Pemohon telah berusahamenanyakan perihal status pernikahan yang dilakukan Pemohon denganPemohon II tersebut namun ternyata pernikahan antara Pemohon danPemohon Il tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama KecamatanKintap Kabupaten Tanah Laut;Hal. 2 dari 11 hal Ptp

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;Subsider:Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadiladilnya(ex aequo et bono);Bahwa, permohonan itsbat nikah a quo telah diumumkan di papanpengumuman Pengadilan Agama Pelaihari selama 14 hari, namun selamatenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang datang mengajukankeberatan ke Pengadilan Agama Pelaihari;Hal. 3 dari 11 hal Ptp No 413 /Pdt.P/2018/PA.PlhBahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon danPemohon II datang

Memerintahkan kepada Pemohon dan Pemohon II untuk mencatatkanperkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap KabupatenTanah Laut;Hal. 9 dari 11 hal Ptp No 413 /Pdt.P/2018/PA.Plh4.

Panggilan : Rp 260.000,00Hal. 10 dari 11 hal Ptp No 413 /Pdt.P/2018/PA.Plh4. Redaksi : Rp 5.000,005. Materai : Rp 6.000,00 .Jumlah Rp 351.000,00Pelaihari, 01 Nopember 2018Salinan sesuai dengan aslinyaPanitera,H. Gazali, S.H.Hal. 11 dari 11 hal Ptp No 413 /Pdt.P/2018/PA.Plh

Parman Zamhuriselaku Wakil Bendahara Umum PTP SB KIKEF yang bertugas menguruskeuangan organisasi, maka PTP SB KIKEF meminta kepada Tergugatuntuk merundingkan terlebih dahulu dengan SB KIKEF. Namun ternyataTergugat tetap pada pendiriannya untuk memPHK Sdr. Parman Zamhuriwalaupun tanpa dibicarakan dengan PTP SB KIKEF. Hal ini jelas jelasmenunjukan bahwa TERGUGAT tidak menghormati PTP SB KIKEFsebagai organisasi serikat buruh yang legal dan berbadan hukum;.

Bahwa, oleh karena upaya PTP SB KIKEF untuk mempertanyakan alasanPHK terhadap Sdr.

Parman Zamhuriselaku Wakil Bendahara Umum PTP SB KIKEF yang bertugas menguruskeuangan organisasi, maka PTP SB KIKEF meminta kepada TermohonPeninjauan Kembali untuk merundingkan terlebih dahulu dengan SBKIKEF. Namun ternyata Termohon Peninjauan Kembali tetap padapendiriannya untuk mem PHK Sdr. Parman Zamhuri walaupun tanpadibicarakan dengan PTP SBKIKEF.

Hal ini jelasjelas menunjukan bahwaTermohon Peninjauan Kembali tidak menghormati PTP SB KIKEFsebagai organisasi serikat buruh yang legal dan berbadan hukum;. Bahwa, oleh karena upaya PTP SB KIKEF untuk mempertanyakanalasan PHK terhadap Sdr.

Nomor 98 PK/Pdt.Sus/201210.Bahwa dikarenakan tidak adanya titik temu didalam perundingan pada11tanggal 24 maupun ditanggal 12, maka PTP.

Dir/X/243/2001 tanggal 27 Maret2001 tersebut di atas antara lain berbunyi: Sehubungan dengan areal eksHGU Kebun Lama PTP Nusantara yang berada dalam kawasan DesaPondok Pabrik (Dusun Nuri dan Garuda), dimana terdapat assets PTP.Nusantara (Persero), dengan ini disampaikan halhal sebagai berikut:1. Pada prinsipnya sebagian besar dan assets PTP. Nusantara (Persero)dilokasi tersebut berupa perumahan kami lepas untuk penghuni yangpada umumnya pensiunan Afkoofd PTP. Nusantaral (Persero);2.

(tiga ratus enam puluh meter persegi) yangdicadangkan untuk dibangun rumah pemondokan anak sekolahyang orang tuanya Karyawan PTP. Nusantara tetapi berdomisilirelatif jauh diluar Kota Langsa;Halaman 2 dari 18 Hal. Putusan Nomor 547 PK/Pdt/20143. Dalam hubungan ini dapat dinyatakan bahwa di luar asset dan lahanpada butir dua di atas dilepas bagi warga Dusun Nuri dan Garuda yangpelaksanaannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuatsebelumnya oleh warga dan unsur PTP.

Putusan Nomor 547 PK/Pdt/2014Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PTP Nusantara (Persero)Nomor 01.6/P/Skep/228/2003 tanggal 21 November 2003 tersebut makauntuk mengosongkan Rumah Dinas PTP Nusantaral (Persero) NomorRS.0004.R/2004 yang terletak di Dusun Garuda Desa Pondok PabrikKecamatan Langsa Timur Kota Langsa sudah harus Penggugatserahkan/mengembalikan kepada PTP Nusantara (Persero), ternyatasampai saat ini masih Penggugat kuasai dan tempati, maka langkah atautindakan Tergugat/PTP Nusantara

Pabrik Kecamatan Langsa Timur KotaLangsa yang dilakukan oleh Tergugat/PTP Nusantara (Persero) adalahsesuatu keharusan dalam rangka memelihara Asset PerusahaanTergugat karena masih termasuk dalam HGU (Hak Guna Usaha)Tergugat dan sudah sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlakudan menjadi kKewenangan daripada PTP Nusantara (Persero) sehinggatidak lagi melalui Putusan Pengadilan Negeri Langsa;2.

Gugatan Prematur;Bahwa proses penyelesaian pengosongan Rumah Dinas RS.0004.R/2004 yang terletak di Dusun Garuda Desa Pondok Pabrik KecamatanLangsa Timur Kota Langsa milik PTP Nusantaral (Persero) yang saatini masih ditempati oleh Penggugat Jumiati Cut dan sudah beberapa kalidiberitahukan/dihimbau oleh Tergugat/PTP Nusantara (Persero) agarPenggugat mengembalikan atau menggosongkan Rumah DinasTergugat Tergugat Nomor:1.