Ditemukan 3405 data
Urut Berdasarkan
Register : 05-06-2018 — Putus : 26-06-2018 — Upload : 10-09-2018
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor 74-K/PMT I/BDG/AD/VI/2018 Tanggal 26 Juni 2018 — Serka Syahril
130 — 64
130 — 64
Dalam pandangan Islam maupun Fatwa MUIsegala hal yang memabukkan dan merusak kesehatan adalah10haram termasuk Narkotika karena sifatnya yang membuatkecanduan dan kertergantungan selain itu Narkotika lebin banyakmenimbulkan mudharat dan sangat sedikit manfaatnya kecualidigunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.Dalam pandangan Islam juga bahwa pengonsumsi narkoba tanpaudzur dan alasan yang dibenarkan seperti kepentingan medis, makaia dikenai sangsi hukuman tazir.
Putus : 31-01-2008 — Upload : 20-09-2011
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 168-K/PM.II-09/AD/XI/2007 Tanggal 31 Januari 2008 — Koptu NANA JUHANA
61 — 21
61 — 21
Bahwa dari riwayat Terdakwa yang telah melakukan Poligami danmelakukan THTI menunjukkan Terdakwa seorang prajurit TNI yangberdisiplin rendah karena itu) apabila hukuman yang akan dijatuhiini tidak membuatnya jera dan merubah sikapnya menjadi prajurityang baik dan disiplin, dan Terdakwa tidak memperdulikan sangsidalam perkara hukuman ini bahkan mengulangi perbuatan yang samamaka Majelis akan memberikan sangsi yang berat.6.
Putus : 08-05-2013 — Upload : 07-04-2014
Putusan PN CIBINONG Nomor 491/Pid.B/2012/PN.Cbn Tanggal 8 Mei 2013 — Edi Iriawadi bin Entis Suraji
53 — 67
53 — 67
menyerang denganmelemparlempar batu.Saksi dilarang oleh Rudy untuk menggunakan selangair yang akan menghalau massa, karena Rudy bilang,ini adalah asset perusahaan.Ada perwakilan buruh yang diminta massa untuknegosiasi ada 3 orang, pada saat bernegosiasi adapolisi.Saksi mendapakan kenaikan gaji 150 %Terdakwa ada di Pl jam 9, Saksi balik ke kantor SPjam 11, Terdakwa ada di PIl2 sekitar 5 menit,Rombongan terdakwa tidak ada yg bawa senjata, Saksimelihat angotaanggota SP dipukuli oleh massaSaksi diberikan sangsi
Dalam PKBtidak boleh mengatur sangsi pidana, perda tidak boleh. Dalam konteks hubungan kerja PKBlebih penting, dari KUHP untuk masyarakat.6. Kewenangan pengadilan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial.Manajement ada dipihak perusahaan, jika ada pihak yang rnelanggarmaka PHI yangmemutuskan bukan peradilan pidana, PKB wajib di perbaiki 2 tahun.
Register : 25-01-2016 — Putus : 27-04-2016 — Upload : 16-08-2016
Putusan PN PADANG Nomor 56/Pid.Sus/2016/PN Pdg Tanggal 27 April 2016 — BUJANG JAMAL Als. BUJANG
200 — 32
200 — 32
tahun anggaran 2015.Bahwa jenis pupuk bersubsidi adalah Pupuk SP.36 warna abuabu, ZAbewarna orange, NPK Phonska warna merah bata, urea warnanya ping,Bahwa apabila pupuk bersubsidi pemerintah dijual diluar ketentuanmaka penyaluran pupuk tersebut ilegal dan tidak diperbolehkan.Bahwa terdakwa telah melakukan perdagangan pupuk bersubsidipemerintah secara tidak sah dan juga mengakibatkan kerugian petaniyg berhak menerima, yg mana harga pembelian tidak sesuai denganHarga Eceran Tertinggi (HET).Bahwa sangsi
anggaran 2015.e Bahwa jenis pupuk bersubsidi adalah Pupuk SP.36 warna abuabu, ZAbewarna orange, NPK Phonska warna merah bata, urea warnanya pink;e Bahwa apabila pupuk bersubsidi pemerintah dijual diluar ketentuanmaka penyaluran pupuk tersebut ilegal dan tidak diperbolehkan.e Bahwa terdakwa telah melakukan perdagangan pupuk bersubsidipemerintah secara tidak sah dan juga mengakibatkan kerugian petaniyg berhak menerima, yg mana harga pembelian tidak sesuai denganHarga Eceran Tertinggi (HET).e Bahwa sangsi
Register : 05-10-2016 — Putus : 07-11-2016 — Upload : 18-07-2019
Putusan PA BIMA Nomor 1459/Pdt.G/2016/PA.Bm Tanggal 7 Nopember 2016 — Penggugat melawan Tergugat
22 — 18
22 — 18
Pejabat yang berwenang dalam hal ini Walikota Bima;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepadaPenggugat untuk mengurus ijin tersebut, namun Penggugat belummendapatkan surat ijin tersebut walaupun telah berusaha maksimalmendapatkan surat ijin dimaksud atau belum ada tanggapan dari Pejabat yangberwenang, maka Penggugat memohon agar sidang dapat dilanjutkan dengantanpa ijin tersebut dan Penggugat bersedia membuat surat pernyataan sesuaibukti P3 yang isinya siap menerima segala resiko/sangsi
atasan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepadaPenggugat untuk mengurus ijin tersebut, namun Penggugat belummendapatkan surat ijin tersebut walaupun telah berusaha maksimalmendapatkan surat ijin dimaksud atau belum ada tanggapan dari Pejabat yangberwenang, maka Penggugat memohon agar sidang dapat dilanjutkan denganHIm 124 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BMtanpa ijin tersebut dan Penggugat bersedia membuat surat pernyataan yangisinya siap menerima segala resiko/sangsi
berwenang dalam hal iniWalikota Bima;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepadaPenggugat untuk mengurus ijin tersebut, namun Penggugat dan Tergugatbelum mendapatkan surat ijin tersebut walaupun telah berusaha maksimalmendapatkan surat ijin dimaksud atau belum ada tanggapan dari Pejabat yangberwenang, maka Penggugat memohon agar sidang dapat dilanjutkan dengantanpa ijin tersebut dan Penggugat bersedia membuat surat pernyataan sesuaibukti P3 yang isinya siap menerima segala resiko/sangsi
Register : 19-12-2016 — Putus : 09-02-2017 — Upload : 07-03-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 900/Pid.Sus/2016/PN.Smg Tanggal 9 Februari 2017 — ARI AJI SOCA BAWONO bin HADI SUCAHYO
54 — 7
54 — 7
Saksi WACHID menyatakan bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri nomor6 tahun 2013, bahwa setiap warga binaan pemasyarakatan tidakdiperbolehkan menyimpan hand phone, bila hal tersebut dilanggar akanmendapat sangsi kategori pelanggaran berat.Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa memberi keterangan padapokoknya berisi sebagai berikut; Bahwa terdakwa ARI AJ SOCA BAWONO bin HADI SUCAHYOmengaku sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas II B Klatenkarena
Register : 13-09-2016 — Putus : 16-03-2017 — Upload : 26-07-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 3008/Pdt.G/2016/PA.Tgrs Tanggal 16 Maret 2017 — Penggugat melawan Tergugat
25 — 23
25 — 23
Bayar utang FS le eeeeeeeeeesItulah yang membuat PENGGUGAT tidak bisa memberikan nafkah denganlancar;Bahwa sebenarnya PENGGUGAT sudah sangat faham dan TERGUGATjuga sudah mengetahui kondisi kKeuangan TERGUGAT karena sudahdidiskusikan dan diinformasikan setiao PENGGUGAT menanyakannya danbiasanya PENGGUGAT memakluminya;Tapi untuk halhal yang mendesak atau URGENT biasanya tetapTERGUGAT usahakan walaupujn dengan berhutang kanan kiri danTERGUGAT juga mengetahui dan tidak merasa sangsi karenaPENGGUGAT masih
Register : 26-08-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 16-12-2019
Putusan PN TANJUNG PATI Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Tjp Tanggal 10 Desember 2019 — Penuntut Umum:
OKKY DESVIAN, SH
Terdakwa:
IFAN FALAH Pgl. IFAN
62 — 4
OKKY DESVIAN, SH
Terdakwa:
IFAN FALAH Pgl. IFAN
62 — 4
Susilo (1985:13) kejahatan dalampengertian sosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidakatau di tentukan dalam undang undang, karena pada hakekatnya wargamasyarakat dapat merasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebutmenyerang dan merugikan masyarakat sehingga secara sosiologis selalu diikuti oleh sangsi tergantung dari jenis kejahatan yang dilakukannya, sedangkanPengertian Keadilan menurut Al Quran ataupun Alkitab ataupun Kitab Sucilainnya sendiri ada beberapa pengertian yang
Putus : 27-11-2014 — Upload : 01-12-2014
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 232/Pid.B/2014/PN.Pwk Tanggal 27 Nopember 2014 — Rawasi Als. Pras Bin Karno
94 — 24
94 — 24
sayabertindak selaku pelaku utama yang mempunyai gagasan danniatan untuk melakukan suatu perobuatan pidana, padahalkapasitas saya selaku orang yang turut serta melakukanpenganiayaan yang tidak ada niatan untuk melakukanperbuatan tersebut ;Bahwa terhadap putusan tersebut menurut hukum sangat tidakadil karena telah menyalahi prinsif hukum dimana orang turutserta melakukan tindak pidana, bukan pelaku utama atau yangmempunyai niat atau gagasan untuk melakukan tindak pidana,akan tetapi harus menanggung sangsi
Register : 13-02-2018 — Putus : 13-03-2018 — Upload : 05-03-2019
Putusan PN KISARAN Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Kis Tanggal 13 Maret 2018 — Penuntut Umum:
FEBROW ADHIAKSA SOESENO,SH
Terdakwa:
Hafizar Agustiawan Als Fizar
26 — 5
FEBROW ADHIAKSA SOESENO,SH
Terdakwa:
Hafizar Agustiawan Als Fizar
26 — 5
perbuatannya dan meminta keringanan hukuman, sehinggahal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada diriTerdakwa;Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatunan sangsi
Putus : 18-10-2016 — Upload : 06-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 799 K/Pdt.Sus-PHI/2016 Tanggal 18 Oktober 2016 — PT. ESCO MINING PRODUCTS, diwakili (Presiden Direktur, Viktor Pakpahan VS MUKHLIS
112 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
112 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penolakan terhadap mutasi merupakan pelanggaran yang akandikenakan sangsi Surat Peringatan IIl dan Pengusaha dapat melakukanPemutusan Hubungan Kerja apabila Pekerja tetap menolakmelaksanakan mutasi setelah diberikan Surat Peringatan III;Pasal 49 angka 3:Pelanggaran disiplin dan telah diberikan Surat Peringatan Terakhir, hakhaknya akan dibayarkan sesuai dengan undangundang yang berlaku;Yaitu sesuai dengan Pasal 161 Ayat (8) UndangUndang Nomor 13 Tahun2003:Pekerja/ouruh yang mengalami pemutusan hubungan
Putus : 09-05-2014 — Upload : 20-05-2014
Putusan DILMIL III 17 MANADO Nomor 18-K/PM III-17/AD/IV/2014 Tanggal 9 Mei 2014 — PRAKA BAGUS PRIAMBADO
104 — 58
104 — 58
Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI telah mengetahui danmenyadari secara terbuka melanggar kesusilaan adalah merupakanperbuatan yang melanggar hukum dan terhadap pelakunya dapatMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbang19dikenakan sangsi pemidanaan, namun Terdakwa tetap melakukannya, halini menunjukkan adanya sifat kesengajaan pada diri Terdakwa.2.
Register : 16-07-2020 — Putus : 05-05-2021 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 104/Pdt.G/2020/PN Ptk Tanggal 5 Mei 2021 — Penggugat:
NG MILI
Tergugat:
YANTI BINTI ABDULLAH
103 — 9
NG MILI
Tergugat:
YANTI BINTI ABDULLAH
103 — 9
Somasiadalah teguran keras secara tertulis dari kreditor berupa akta kepadadebitur, supaya debitur harus berprestasi dan disertai dengan sangsi ataudenda atau hukuman yang akan dijatunkan atau diterapkan, apabiladebitur wanprestasi atau lalai.Menimbang bahwa dari fakta hukum di persidangan bahwa terhadapperjanjian tanggal 4 Februari 2014, Penggugat telah menyerahkan uang kepadaTergugat sebanyak 11 kali (vide bukti P5 s/d P14) berupa kuitansi penyerahanuang dengan total pembayaran sebesar Rp. 305.000.000
Register : 19-10-2017 — Putus : 15-12-2017 — Upload : 21-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 479/PDT/2017/PT BDG Tanggal 15 Desember 2017 — Pembanding/Penggugat : Muhammad Sukroni Diwakili Oleh : Muhammad Sukroni
Terbanding/Tergugat : Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Cq, Wali Kota Bekasi
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi
55 — 34
Terbanding/Tergugat : Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Cq, Wali Kota Bekasi
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi
55 — 34
Kerugian Imateril akibat syok, ketakutan dalam mempertahankan dan syokmemikirkan kehilangan atas tanah aquo sebesar Rp. 1.000.000.000,(Satu Milyar Rupiah).Halaman 3 dari 29 halaman Putusan No.479/Pdt.G/2017/PT.BDG10.11.12.Bahwa sebagai sangsi dengan tidak ditaatinya permohonan sebagaimanapoint tersebut diatas semoga mohon kepada Majelis Hakim yangmemeriksa mengadili perkara ini, agar memerintahkan TERGUGAT untukmembayar uang paksa (dwangsoon) kepada PENGGUGAT setiap harinyasebesar Rp. 1.000.000,
Register : 26-07-2017 — Putus : 30-08-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan PN KLATEN Nomor 155/Pid.Sus/2017/PN Kln Tanggal 30 Agustus 2017 — Penuntut Umum:
EVITA CHRISTIN P. SH
Terdakwa:
WAWAN PRASETYO Bin SABIMIN
44 — 3
EVITA CHRISTIN P. SH
Terdakwa:
WAWAN PRASETYO Bin SABIMIN
44 — 3
;Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan ijin dari yang berwajib,untuk membawa, memiliki, menjual atau memakai narkotika danTerdakwa tahu bahwa perbuatan Terdakwa tersebut salah dan dapatdikenakan sangsi pidana;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukanbarang bukti berupa:1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warnaputih diduga narkotika jenis Sabu berat 9,52 gram ditimbang besertapembungkusnya;2 (dua) plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk
Register : 13-06-2017 — Putus : 08-08-2017 — Upload : 31-08-2017
Putusan PN PASURUAN Nomor 63/Pid.Sus/2017/PN Psr Tanggal 8 Agustus 2017 — TOMAS ADHI SUMITRO Bin MULATIP
93 — 5
93 — 5
sebagai berikut:SURYANTO, S.Si, Apt Bahwa obat Trihexyphenidyl adalah termasuk obat keras dan kegunannya adalahanti parkison; Bahwa untuk pelayanan dan pengedaran obat jenis Trihexyphenidyl harus melaluiapotek dan harus dengan resep dokter; Bahwa untuk pelayanan dan pengedaran obat Trihexyphenidyl tersebut harus diapotek resmi, jadi untuk tokotoko yang melakukan pelayanan dan pengedaran obatTrihexyphenidyl , atau obat keras akan ditindak secara Administratif oleh dinaskesehatan dengan beberapa sangsi
Putus : 30-07-2013 — Upload : 07-02-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 42 PK/Pdt.Sus-PHI/2013 Tanggal 30 Juli 2013 — I. BUCHORI MUSLIM,II. HARTO VS PT. MULIA GLASS
29 — 114 — Berkekuatan Hukum Tetap
29 — 114 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sangsi terhadappelangaran atas peraturan ini biasanya ialah tidaksahnya ataubatalnya tindakan yang melanggar itu, bahkan seringkali jugatindakan melanggar itu diancam pula dengan pidana kurunganatau denda.... ( dikutip dalam bukunya Prof. Imam Soepomo, SHHal. 30 dari 70 hal. Put. Nomor 42 PK/Pdt.SusPHI/2013berjudul: Pengantar Hukum Perburuhan,. Edisi Cet. Ketiga Belas,2003 pada hal 11 12);1.
Sangsi terhadappelangaran atas peraturan ini biasanya ialah tidaksahnya ataubatalnya tindakan yang melanggar itu, bahkan seringkali jugatindakan melanggar itu diancam pula dengan pidana kurunganatau denda.... (dikutip dalam bukunya Prof. Imam Soepomo, SHberjudul: Pengantar Hukum Perburuhan,. Edisi Cet. Ketiga Belas,2003 pada hal 11 12);1.
Register : 28-12-2020 — Putus : 26-01-2021 — Upload : 27-01-2021
Putusan PTUN PALU Nomor 45/P/FP/2020/PTUN.PL Tanggal 26 Januari 2021 — Pemohon:
CV. Warsita Karya
Termohon:
Gubernur Sulawesi Tengah
175 — 90
CV. Warsita Karya
Termohon:
Gubernur Sulawesi Tengah
175 — 90
Menjatuhkan sangsi administratif kepada bawahan yangmelakukan Pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undangundang ini;8. Bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) butir a dan b UU No.30 tahun2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah ditegaskan bahwaPejabat Pemerintahan memiliki kKewajiban antara lain:a) Membuat Keputusan dan/atau tindakan sesualkewenangannya;b) Mematuhi AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(AAUPB) sesuai dengan ketentuan peraturan PerundangUndangan yang berlaku;9.
Register : 07-01-2016 — Putus : 10-03-2016 — Upload : 19-04-2016
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 16-K/PM I-02/AD/I/2016 Tanggal 10 Maret 2016 — Edy Bahktiar, Serka NRP 21980010970277
41 — 23
41 — 23
Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini dikarenakan sudah lamamelibatkan diri dalam penyalahgunaan' narkotika sehinggakecanduan, dan mengakibatkan tidak dapat melaksanakantugasnya dengan baik, hal ini sangat bertentangan dengan programpemerintah yang memerangi peredaran gelap narkotika, demikianjuga perintah dari pimpinan TNI yang melarang keras anggota TNImelibatkan diri dalam penyalahgunaan narkotika, dan memerintahagar memberikan sangsi yang berat bagi pelanggarnya, mengingatdampaknya yang besar
Register : 21-02-2013 — Putus : 03-04-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 109 K/TUN/2013 Tanggal 3 April 2013 — DIREKTUR UTAMA RSUP., DR. M. DJAMIL PADANG VS DR. NOVERIAL., SP.OT;
149 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
149 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ketentuan yangdilanggar adalah : Ketentuan Pasal 1 angka 14 yangdengan tegas menyebutkan bahwa Majelis KehormatanDisiplin Kedokteran Indonesia adalah lembaga yangberwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahanyang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi dalampenerapan disiplin ilmu kKedokteran dan kedokteran gigi danmenerapkan sanksi.Dengan adanya ketentuan ini maka jelas, bahwa lembagayang berwenang untuk menilai ada tidaknya kesalahandokter adalah Majelis Kehormatan Disiplin Dokter,termasukmemberikan sangsi