Ditemukan 11604 data
11 — 1
dari 11 halaman, Salinan Penetapan Nomor 0117/Pdt.P/2018/PA.RksNovember 2004 di Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak, adalahsetelah berlakunya UndangUndang nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai penekanan
21 — 13
No. 99/Pdt.P/2017/PA Mrs.orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinyaperkawinan pada usia anakanak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatubentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anakanakuntuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yangdimaksud oleh Pasal 13 huruf (6) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Majelis Hakim tidakmenemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksualterhadap
94 — 124 — Berkekuatan Hukum Tetap
permohonan agar TurutTergugat memproses dan mengeluarkan surat keterangan tanah atau surat pernyataangarap tanggal 22 Nopember 2000, namun sesuai jawaban Turut Tergugat tanggal 19Desember 2000, terhadap tanah garapan tersebut yang menjadi obyek sengketa dalamperkara ini telah diakui oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat HI sebagai tanahmiliknya yang berasal dari orang tua/kakeknya ; Bahwa kemudian terhadap pengakuan atas tanah garapan milik Para Penggugattersebut Tergugat I, II dan III melakukan penekanan
39 — 30
terdakwa menggoyang goyangkanpantatnya sampai terdakwa mengeluarkan cairan sperma , terdakwa dananak koroban melakukan persetubuhan tersebut karena merekamempunyai hubungan pacaran lalu saksi korban dan terdakwa memakaikembali celana mereka masing masing kemudian mereka pulang ; Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban ANAK KORBANmengalami:Pemeriksaan alat kelamin :Bagian luar : tidak terdapat luka luka .Selaput dara :pada arah jam empat ,tujuh dan delapan ,sesuai arahjarum jam terdapat nyeri pada penekanan
33 — 14
Saksi MUGIYONOe Bahwa saksi menjadi Penyidik di kepolisian sudah kurang lebih 10 (Sepuluh)tahun;e Bahwa saksi yang memeriksa terdakwa pada saat di Polsek Subah ;e Bahwa saksi memeriksa terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 September2015;e Bahwa pada saat memeriksa terdakwa, saksi tidak melakukan penekanan,pemaksaan dan ancaman, pemeriksaan sesuai prosedur;e Bahwa pada saat melakukan proses BAP,saksi bersama dengan AndryImam Prasetyo; Bahwa pada saat proses BAP, terdakwa pada waktu itu mengakubernama
Saksi ANDRY IMAM PRASETYO Bahwa saksi menjadi Penyidik Kepolisian sejak tahun 2005 sampaidengan sekarang di Polsek Subah;e Bahwa saksi yang memeriksa terdakwa pada saat di Polsek Subah ;e Bahwa saksi memeriksa terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 September2015;e Bahwa pada saat memeriksa terdakwa, saksi tidak melakukan penekanan,pemaksaan dan ancaman, pemeriksaan sesuai prosedur;e Bahwa pada saat melakukan proses BAP,saksi bersama dengan AndryImam Prasetyo; Bahwa pada saat proses BAP, terdakwa pada
44 — 10
pidananya atas terdakwa Tergugat dulusebagai saksi;Bahwa saksi tahu Tergugat II dalam sidang mengakui mobil CRV tersebut adapada dirinya, yang sehingga ada kesanggupan dihadapan Ketua Ia Tergugat IImau memberikan ganti berupa pembayaran uang senilai Rp.275.000.000,00(dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);Bahwa saksi tahu sampai adanya skors sidang karena adanyaTergugat II menyatakan sanggup mengganti dengan uang karena mobil CRVtersebut;Bahwa saksi ketahui saat surat kesepakatan itu dibuat tidak ada penekanan
penyelesaian/ pelaksanaannya saksi tidak tahu, apakahsudah dibayarkan atau belum sampai sekarang saksi tidak tahu;Bahwa saksi tahunya mobil tersebut tersebut sudah lama sebelumsebelumnya ada pada Penggugat dan sering dipakai Penggugat kerumahsaksi;Bahwa saksi tidak tahu surat suratnya mobil tersebut;Bahwa saksi tahu waktu Tergugat meminjam mobil tersebut dariPenggugat;Bahwa saksi tahu pada saat penandatanganan surat pernyataan tersebutdibuat;Bahwa pembuatan surat kesepakatan tersebut tidak ada penekanan
54 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
daribawahannya dengan tetap menjunjung tinggi nama dan kehormatan CorpPerwira TNI.Bahwa perbuatan Terdakwa yang menjadi perkara ini dilakukan terhadapbawahannya dan merupakan pelanggaran berat, dalam lingkungan TNIsebagaimana tertuang pada ST Pangab Nomor : STR/179/1988 tanggal 2Maret 1988 yang menegaskan menindak tegas anggota ABRI (TNI) yangmelakukan pelanggaran susila dan apabila melibatkan warga ABRI (TNI)maka yang bersangkutan dipecat dari dinas militer dan hal ini telah berulangkali mendapat penekanan
setiap kesempatan.Bahwa Terdakwa sebagai seorang perwira menengah dan pernah menjadiPembina Saksi1 Serda (K) Rini dalam pelaksanaan orientasi menyadaribahwa sikap dan perbuatannya akan diperhatikan dan diikuti oleh anggotanyasehingga Terdakwa seharusnya memberikan sikap dan perbuatan yang baikdan benar supaya kebijakan pimpinan TNI di bidang penegakan hukum dapatdilaksanakan dengan baik.Bahwa Terdakwa demi melampiaskan nafsu birahinya terhadap bawahannyayang seharusnya dilindungi telah mengabaikan penekanan
265 — 213
sementara unsur dalam Pasal 242 Ayat (1) KUHP sendiri meliputisebagai berikut :e Dalam keadaan dimana undangundang menentukan supayamemberikan keterangan diatas sumpah ataue Mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian,e Dengan sengaja memberikan keterangan palsu diatas sumpah,baikdengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanyayang khusus ditunjuk untuk itu.Selanjutnya dalam Pasal 242 Ayat (2) KUHP digariskan penekanan padaunsur Jika Keterangan palsu yang diberikan diatas
sementara unsur dalam Pasal 242 Ayat (1)KUHP sendiri meliputi sebagai berikut :e Dalam keadaan dimana undangundang menentukan supayamemberikan keterangan diatas sumpah ataue Mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian,e Dengan sengaja memberikan keterangan palsu diatas sumpah,baikdengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanyayang khusus ditunjuk untuk itu.Selanjutnya dalam Pasal 242 Ayat (2) KUHP digariskan penekanan padaunsur Jika Keterangan palsu yang diberikan diatas
71 — 62
Bahwa sebelum terjadi pelelangan oleh Turut Tergugat didahuluidengan perbuatan yang tidak terpuji yang melanggar citacitaperbankan, yaitu Turut Tergugat telah melakukan penekanan mentalkepada Tergugat dengan cara mendesak Tergugat untuk segeramengosongkan obyek sengketa dengan menggunakan orangorangtertentu yang tidak jelas serta mengerahkan aparat kepolisian denganmembawa senjata laras panjang.Bahwa bahkan lebih tidak terpuji lagi yaitu Tergugat setiap akanmembayar angsuran pinjamannya telah dihalanghalangi
masalah sehinggaangsuran tersendat.Bahwa Penggugat dalam Rekonpensi dengan itikad baik setiapakan membayar angsuran pinjamannya telah dihalanghalangiTurut Tergugat asal dengan alasan rekening telah mati atauhangus, yang akhirnya diketahui bahwa agar status pinjamanPenggugat dalam Rekonpensi menjadi macet dan menjadi peluanguntuk dilelang dengan sangat rendah.Bahwa saat dilakukan lelang obyek sengketa, pinjaman Penggugatdalam Rekonpensi belum jatuh tempo.Bahwa Turut Tergugat asal telah melakukan penekanan
43 — 3
dasar untuk melakukan penuntutan perkara kePengadilan serta dasar pembuktian dan pembahasan yuridis dalam tuntutanpidana (requisitoir) serta selanjutnya dasar untuk melakukan upaya hukum.b Bagi Terdakwa, sebagai dasar dalam pembelaan dan menyiapkan buktibuktikebalikan terhadap apa yang telah didakwakan terhadapnya.c Bagi Hakim, sebagai dasar untuk pemeriksaan disidang pengadilan danputusan yang akan dijatuhkan tentang terbukti atau tidaknya kesalahanterdakwa.Menimbang, bahwa dari pemahaman dan penekanan
sebagaimanadigambarkan diatas maka menjadi jelas adanya bahwa surat dakwaan tersebutmenempati posisi yang sangat strategis dalam proses peradilan pidana, selainmenjadi salah satu instrument yang menyelaraskan keseimbangan hak normatif bagisetiap subsistem (komponen) yang berinteraksi didalamnya, juga yang sangat pentinglagi adalah ternyata adanya penekanan dan penegasan yang bersifat imperatif dimanadari kedua segi akan eksistensi surat dakwaan (segi positif dan segi negatif) makakerangka pembuktian
90 — 26
Meski demikian TERGUGATtidak serta merta melakukan penekanan, intimidasi, pengeplangan, danpengancaman lelang secara lisan.
;22.Bahwa TERGUGAT tanpa memberikan sebagaimana ketiga butir / positadiatas merupakan suatu penyimpangan atas suatu lembaga yang dibawahBI dimana hukumnya wajid untuk memberikan suatu penyelamat kreditterhadap PENGGUGAT tanpa menjalankan suatu penyelamatan dandengan tindakantindakan yang dilakukan oleh pihak TERGUGAT dimanatindakan tersebut hanya membuat takut keluarga PENGGUGAT dimanasetiap kali pihak TERGUGAT mendatangi kerumah PENGGUGAT yangtanpa memberikan solusi malah justru yang ada hanya penekanan
157 — 61
Sebagai upaya pencegahan ke dalam institusi TNIdikeluarkan Surat Telegram Panglima TNI Nomor : STR/33/2016tanggal 28 Januari 2016 merupakan suatu penekanan Pimpinankepada setiap Prajurit TNI untuk dipedomani guna mencegahperedaran dan penyalahgunaan Narkotika di Lingkungan TNI.
SuratTelegram ini juga memuat tentang penekanan bagi prajurit yangterlibat Narkotika akan dijatuhi sanksi yang tegas dalam hal inipemecatan dari dinas keprajuritan (dinas Militer).Bahwa kewenangan pemecatan dari dinas keprajuritan memangbukanlah sematamata menjadi kewenangan Pengadilan Militer, akantetapi perlu dipertimbangkan bahwa Pimpinan TNI tidak mentolerirkeberadaan Narkotika dalam kehidupan prajurit, dimana sikap sejalandengan program Pemerintah RI dalam memerangi Narkotika,selayaknya MajelisPengadilan
12 — 1
IkanMas Rt 024 Lk Ill Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras KotaBandar Lampung.Bahwa pernikahan kami didasari atas suka sama suka, saling mencintaitanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Penggugatberstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka.Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknyasuami istri (bada dukhul) namun beluk dikaruniahi anak.Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersamadirumah milik orang tua Penggugatyang beralamat di Kecamatan
26 — 2
unsurunsur tersebut sebagai berikut :Tentang unsur Setiap orang : Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini biasadisebut juga dengan barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukumyang menjadi terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilansebagaimana dituangkan dalam ketentuan pasal 1 angka 15 KUHAP, jadi orang disiniadalah pelaku tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatanyang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan
60 — 19
berpendapat perkawinanyang bersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yangdilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinanmenurut UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut MajelisHakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islamadalah sebagai penekanan
18 — 4
perkawinanyang bersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yangdilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halanganMs.Sperkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 tahun 1974,menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) KompilasiHukum Islam adalah sebagai penekanan
30 — 10
tanggal tanggal 23 September 1975 di Kantor Urusan AgamaKecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen, artinya perkawinan merekadilangsungkan setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa selain itu sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan oleh merekayang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) KompilasiHukum Islam adalah sebagai penekanan
58 — 2
menyarankan pulangkerumahnya masingmasing;Terdakwa menjelaskan bahawa perbuatannya tersebut salah dan melanggar hukumdan perbuatan tersebut dilakukan atas kemauan terdakwa sendiri tanpa ada perintahdari orang lain;Terdakwa sangat menyesali perbuatanya dan ber anji tidak akan mengulangi lagibaik kepada saksi korban atau kepada orang lain;Terdakwa menjelaskan bahwa senjata tajam jenis pisau lipat tersebut dibuangterdakwa didekat rumah terdakwa; Terdakwa selama memberikan keterangan tidakmerasa ada. penekanan
17 — 3
Bahwa Pengugat dan Termohon adalah pasangan suami istri sahmenurut hukum yang pernikahannya dilaksanakan pada hari Jumat, 27November 2016 rumah orang tua Termohon dengan mas kawin uangsebesar Rp 300.000, (tiga ratus ribu rupia) dibayar tunai, Sesuai dengankutipan buku Akta Nikah Nomor : xxxx/66/XI/2016 tertanggal 27November 2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jati AgungKabupaten Lampung Selatan.Bahwa perikahan kami didasari atas suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan
9 — 0
Rastam di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kecamatan NatarKabupaten Lampung SelatanBahwa pernikahan kami didasari atas suka sama suka, saling mencintai tanpaadanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Penggugat berstatusPerawan dan Tergugat berstatus Jejaka.Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri(bada dukhul) namun belum dikaruniai anak.Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumahkontrakan didaerah Panjang Selatan Kota