Ditemukan 11604 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 09-10-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 27-10-2020
Putusan MS SIGLI Nomor 556/Pdt.P/2020/MS.Sgi
Tanggal 27 Oktober 2020 — Pemohon melawan Termohon
246
  • perkawinan yang2020bersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
Register : 15-06-2020 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 20-10-2020
Putusan PA TANJUNG KARANG Nomor 604/Pdt.G/2020/PA.Tnk
Tanggal 20 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
2911
  • Bahwa pernikahan kami didasari atas suka sama suka, saling mencintaitanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Pemohonberstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan.3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknyaSuami Istri (Bada Dukhul) dan sudah dikarunai seorang anak bernama:ANAK, umur 3 Tahun;4. Bahwa setelah Pernikahan Dahulu Pemohon dan Termohon tinggal diKel.Kedaton Kec.Kedaton Kota Bandar Lampung;5.
Register : 01-11-2018 — Putus : 19-11-2018 — Upload : 28-11-2018
Putusan MS SIGLI Nomor 297/Pdt.P/2018/MS.Sgi
Tanggal 19 Nopember 2018 — Pemohon melawan Termohon
6516
  • Pdt.P/2018/Ms.Sgiyang bersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yangdilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinanmenurut UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut MajelisHakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islamadalah sebagai penekanan
Register : 26-11-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 31-12-2018
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 461/Pdt.P/2018/MS.Lsk
Tanggal 18 Desember 2018 — Pemohon:
1.Abdullah Bin M. Syaref
2.Nurmasanti Binti Abdullah
7819
  • perkawinanantara Pemohon dengan Pemohon II telah memenuhi persyaratan yangditentukan dalam pasalpasal tersebut dan tidak terbukti dalam perkawinanyang bersangkutan adanya halangan perkawinan;Menimbang, bahwa selain itu sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf(e) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat(3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan
Register : 01-11-2018 — Putus : 19-11-2018 — Upload : 28-11-2018
Putusan MS SIGLI Nomor 345/Pdt.P/2018/MS.Sgi
Tanggal 19 Nopember 2018 — Pemohon melawan Termohon
8118
  • berpendapat perkawinanyang bersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yangdilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinanmenurut UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut MajelisHakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islamadalah sebagai penekanan
Register : 18-06-2020 — Putus : 06-07-2020 — Upload : 06-07-2020
Putusan PA Sukadana Nomor 0797/Pdt.G/2020/PA.Sdn
Tanggal 6 Juli 2020 — Penggugat melawan Tergugat
125
  • Bahwa pernikahan tersebut didasari atas suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Termohon berstatus Perawan dan Pemohon berstatus Perjaka;Halaman 1 dari 12 Putusan No. 0797/Pdt.G/2020/PA.SdnHalaman 1 dari 12 Putusan No. 0797/Pdt.G/2020/PA.Sdn3: Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon. tinggalbersama di rumah milik orang tua Pemohon di xxxxxxx, hingga akhirnyaberpisah;4.
Register : 09-11-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 18-03-2019
Putusan PA RANGKAS BITUNG Nomor 132/Pdt.P/2018/PA.Rks
Tanggal 17 Desember 2018 — Pemohon melawan Termohon
191
  • JanuariHalaman 8 dari 11 halaman, Salinan Penetapan Nomor 0132/Pdt.P/2018/PA.Rks1994 di Kecamatan Maja Kabupaten Lebak, adalah setelah berlakunyaUndangUndang nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai penekanan
Register : 12-04-2017 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 25-10-2017
Putusan PN SITUBONDO Nomor 13/Pdt.G.S/2017/PN Sit.
Tanggal 24 Mei 2017 — - KUSNUL HIDAYAT sebagai Penggugat - JALIARTO, Dkk. sebagai Para tergugat
379
  • Sedangkan sebelum saya masuk kerumah BapakKepala Desa, saya berada dibawah penekanan karena terlebih dahulu sayadiarahkan oleh Sdr.KUSNUL HIDAYAT (istrinya) untuk tidak berbicaraapapun kecuali hanya iya.Keempat, masalah jual beli rumah yang tertera pada surat pernyataantersebut yang sebenarnya itu hanya sebagai jaminan bukan menjual, dansaya akan membayar hutang setelah saya pensiun.
Register : 22-03-2019 — Putus : 29-04-2019 — Upload : 27-02-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 346/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 29 April 2019 — Penuntut Umum:
HENDRINAWATI LEO, SH
Terdakwa:
EDI SANJAYA Bin Alm TARSONO
6724
  • Penganiayaan;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut akan dipertimbangkansebagai berikut:Ad. 1. unsur Barang siapa ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orangatau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut,diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan (sebagaimana ketentuan yangdituangkan dalam pasal 1 angka 15 KUHAP) jadi orang disini adalah orang yangdidakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimanayangdiuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan
Putus : 04-01-2017 — Upload : 30-03-2017
Putusan PN SIDIKALANG Nomor 147/Pid.B/2016/PN-Sdk
Tanggal 4 Januari 2017 — PUTERA SIMANJORANG Alias PUTRA
819
  • terdakwa mengakibatkan korban Rinan Pinemmeninggal dunia dengan lukaluka dan penyebab kematian sebagaimanatersebut dalam hasil pemeriksaan mayat an. korban Rinan Pinem als TakurNomor : O7/V/IKK/VER/2016 tanggal 21 Mei 2016 yang dibuat danditandatangani oleh Dokter Guntur Bumi Naution, Sp.F Dokter Pemeriksa padaRumah Sakit Bhayangkara Medan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :TANDATANDA KEMATIAN : Dijumpai lebam mayat pada daerah leher, punggung, pinggang dan bokong yang tidak hilang pada penekanan
    Halaman 12 dari 41 halamanTANDATANDA KEMATIAN : Dijumpai lebam mayat pada daerah leher, punggung, pinggang dan bokongyang tidak hilang pada penekanan Dijumpai kaku mayat pada alat gerak atas dan alat gerak bawah yang dapatdilawan.PEMERIKSAAN LUAR : Kepala : Rambut: hitam beruban, ikal, panjang rambut depan tujuhsentimeter, panjang rambut samping kanan dan kiri limasentimeter, panjang rambut belakang sembilan sentimeter. Dijumpai empat luka terobuka pada kapala.
    Medan sebagai berikut :Telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam atas mayat denganidentitas sebagai berikut :Nama >: RINAN PINEM Als TAKURUmur : 55 TahunJenis Kelamin : LakilakiPekerjaan feKewarganegaraan : IndonesiaAgama : IslamAlamat : Dusun Pengambatan Desa Sarintonu KecamatanTiga Lingga Kabupaten Dairi;Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :TANDATANDA KEMATIAN : Dijumpai lebam mayat pada daerah leher, punggung, pinggang dan bokongyang tidak hilang pada penekanan Dijumpai kaku mayat pada alat
Putus : 28-05-2008 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 177 K/Pid.Sus/2007
Tanggal 28 Mei 2008 — Drs. R. SOEDARSONO, M.,M
4236 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 1 (satu)900/43/434.15/2002 tanggal ... tentangPedoman Kerja Dan Penekanan TugasTahun Anggaran 20029. Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 1 (satu)900/1X/427.18/2003 tanggal .... TentangPetunjuk teknis pelaksanaan APBDTahun Anggaran 200310. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat 1 (satu)Daerah Kabupaten Lumajang Nomor :35 Tahun 1999 tanggal 25 Oktober1999 tentang Peraturan Tata TertibRakyat DaerahDewan PerwakilanKabupaten Lumajang 11.
    Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 900/43/434.15/2002 tanggaltentang Pedoman Kerja Dan Penekanan Tugas Tahun Anggaran 2002,1 (satu) ;9.
    Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 900/43/434.115/2002 tanggaltentang Pedoman kerja dan Penekanan Tugas Tahun Anggaran 2002, 1(satu) ;. Keputusan Bupati Nomor : 900/.../427.18/2003 tanggal .... TentangPetunjuk Teknis Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2003 ;10.Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lumajang Nomor : 35Tahun 1999 tanggal 25 Oktober 1999 tentang Peraturan Tata TertibDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang ;Hal. 36 dari 45 hal. Put.
Register : 13-01-2020 — Putus : 26-02-2020 — Upload : 27-02-2020
Putusan PA Sukadana Nomor 0077/Pdt.G/2020/PA.Sdn
Tanggal 26 Februari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
125
  • Agama Sukadana Nomor XXX, tanggal 13 Januari 2020, denganalasanalasan sebagai berikut:Posita Gugatan Penggugat1.Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah menuruthukum yang Pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2008,sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 415/25/X1/2008 yang tercatat diKantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur,Provinsi Lampung;2.Bahwa pernikahan tersebut didasari atas suka sama suka, saling mencintaitanpa adanya paksaan dan penekanan
Register : 24-03-2015 — Putus : 14-04-2015 — Upload : 21-04-2015
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 198/Pid.B/2015/PN Bwi.
Tanggal 14 April 2015 — Terdakwa EDDI SANTOSO al PEK CUNG
267
  • Dengan demikian penekanan Unsur barang siapa bertitik tolak darikemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggung jawabatas perbuatan yang dilakukannya ;Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telahmengajukan EDI SANTOSO al.
Register : 01-11-2018 — Putus : 19-11-2018 — Upload : 28-11-2018
Putusan MS SIGLI Nomor 295/Pdt.P/2018/MS.Sgi
Tanggal 19 Nopember 2018 — Pemohon melawan Termohon
7623
  • Isbat No. 295/Pdt.P/2018/Ms.Sgidilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinanmenurut UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut MajelisHakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islamadalah sebagai penekanan untuk kehatihatian, jangan sampaiterjadi penetapan itsbat nikah serampangan, sehingga terjadipenetapan itsbat nikah untuk istri kedua, ketiga dan seterusnya.Dimana sebelum adanya UndangUndang Nomor 1 tahun 1974,belum mengatur tentang tatacara untuk berpoligami, sehinggasering
Register : 06-03-2018 — Putus : 17-04-2018 — Upload : 17-05-2018
Putusan PTA YOGYAKARTA Nomor 19/Pdt.G/2018/PTA.Yk
Tanggal 17 April 2018 — PEMBANDING LAWAN TERBANDING
12088
  • memperlakukan Penggugat/Terbanding dengan baik,saat ini Tergugat/Pembanding merasa sudah pada sebuah titik, seharusnyaPenggugat/Terbanding paham dan melaksanakan komitmen baik sebelummenikah atau saat Penggugat/ Terbanding meminta Tergugat untuk keluar daripekerjaan;Tergugat/Pembanding menjaga perasaan Tergugat/Pembanding darirasa marah, rasa sakit hati yang terus menerus dan depresi karena setiap kallberdiskusi dengan Penggugat/Terbanding, Penggugat/Terbanding secarapsikologis selalu melakukan penekanan
Register : 19-07-2017 — Putus : 02-08-2017 — Upload : 25-09-2017
Putusan PA MAROS Nomor 48/Pdt.P/2017/PA.Mrs
Tanggal 2 Agustus 2017 — perdata - pemohon
5014
  • Nur tidak ada halanganperkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupunhalangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinyaperkawinan pada usia anakanak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatubentuk penekanan dini terhadap para orang
Register : 04-05-2016 — Putus : 23-05-2016 — Upload : 30-06-2019
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 183/Pdt.P/2016/MS.Lsk
Tanggal 23 Mei 2016 — Pemohon melawan Termohon
187
  • dengan PemohonIl yang dilakukan pada tanggal 10 Maret 2002 di Gampong Prie KecamatanTanah Pasir, Kabupaten Aceh Utara, artinya perkawinan mereka dilangsungkansetelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yangtidak mempunyal halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974, menurut Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) KompilasiHukum Islam adalah sebagai penekanan
Register : 07-09-2020 — Putus : 23-09-2020 — Upload : 23-09-2020
Putusan PA METRO Nomor 0571/Pdt.G/2020/PA.Mt
Tanggal 23 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
303
  • Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal dirumahorang tua Penggugat, hingga akhirnya berpisah;4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telahhidup rukun sebagai layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu oranganak yang bernama ANAK, Lakilaki, Umur 10 Tahun;5.
Register : 01-02-2019 — Putus : 20-06-2019 — Upload : 02-07-2019
Putusan PA TANJUNG KARANG Nomor 210/Pdt.G/2019/PA.Tnk
Tanggal 20 Juni 2019 — Penggugat melawan Tergugat
112
  • Bahwa pernikahan kami didasari atas suka sama suka, saling mencintaltanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Penggugatberstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknyasuami istri (bada dukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak :1. ANAK KE1, lahir tanggal 18 September 2010,2. ANAK KE2, lahir tanggal 15 Desember 2014Kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat.4.
Register : 03-01-2022 — Putus : 31-01-2022 — Upload : 31-01-2022
Putusan PA CIKARANG Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Ckr
Tanggal 31 Januari 2022 — Pemohon melawan Termohon
1710
  • Pemohon I dengan Pemohon II yang dilakukan pada tanggal 12 Januari2012 di Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, adalah setelahberlakunya UndangUndang nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai penekanan