Ditemukan 3405 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sanksi sanusi sungai sangaji sandri sangki sanggi sangsu sanosi sangsit
Pengadilan PN TEMBILAHAN Pidana Khusus Pidsus Perkebunan
Register : 14-09-2015 — Putus : 01-02-2016 — Upload : 12-01-2017
Putusan PN TEMBILAHAN Nomor 202/ Pid.Sus/2015/PN Tbh
Tanggal 1 Februari 2016 — - Terdakwa I. H. KHAIRUDIN - Terdakwa II. AFRIZAL
457 — 384
  • Agroraya Gematrans maka secara yuridis pada arealyang diberikan izin HTl tersebut adalah kawasan hutan yang merupakankewenangan Menteri Kehutanan ;Bahwa, sangsi yang timbul jika SKGR, SKT, SKRPT diterbitkan berkaitandengan hal tersebut dapat saya jelaskan sesuai ketentuan Pasal 114 UndangUndang No. 18 Tahun 2013 mengatur bahwa UndangUndang ini mulai berlakupada tanggal diundangkan yaitu tanggal 6 Agustus 2013 sehingga apabilaKepala Desa Lubuk besar, Camat Kemuning dan kepala kantor Pertanahan Kab.Inhil
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-09-2011 — Putus : 31-01-2012 — Upload : 03-07-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 69/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg
Tanggal 31 Januari 2012 — CARTA WIJAYA Bin (Alm) WARDA
59 — 17
  • tersebut diatas, yang sudah lunas pembayarannyayaitu Dasuki , Nastiyo dan Ruslan.Bahwa terhadap status ketiga orang yang sudah lunas gimananya saksi lupa.Bahwa untuk langkah selanjutnya saksi memanggil yang bersangkutan, laludiadakan pembinaan dan dibuatkan Surat Pernyataan.Bahwa dari mereka ada 4 orang yaitu Imron, Hadi, Yusi dan Carta datang danmengaku bahwa telah menggunakan uang BPR tersebut, lalu dibuatkan SuratPernyataan, bahwa mereka sanggup untuk mengembalikan dengan batas waktutertentu.Bahwa sangsi
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-01-2014 — Upload : 29-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 59 / Pid.TPK/2013/PN.TK
Tanggal 27 Januari 2014 — GUNADI BIN PAIMUN ;
137 — 17
  • Gunadi mengatakan siap menerima sangsi sesuaidengan peraturan perusahaan dan siap diproses ke jalur hukumBahwa Sistem kontrak kerja antara PT. PPI dengan PT Unilever Tbk dituangkan dalam Perjanjian Pengangkatan Distributor No. 017.15072286/LPG/H/2012 tanggal 01 Agustus 2012.Bahwa Barang produk Unilever telah menjadi barang PT.
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 22-08-2011 — Putus : 31-10-2012 — Upload : 21-05-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 420/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim
Tanggal 31 Oktober 2012 — Imam Padhisan VS Pemerintah Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara cq. Perum Perumnas, dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas), CS
133 — 28
  • Menurut ketentuan yangberlaku, apabila sebidang tanah tidak dilakukan perawatan oleh pemiliknya, makapemilik tanah itu dianggap telah mentelantarkan tanahnya dengan sengaja danperbuatan mentelantarkan tanah itu sendiri bisa dianggap perbuatan melawanhukum, yang sebagai konsekuensi pelakunya bisa dikenakan sangsi yuridis.Sesuai dengan UndangUndang Nomor 5 tahun 1960 tentang Undangundang PokokAgraria pasal 27, 34 dan 40, hak milik, hak guna bangunan dan hak guna usaha akanterhapus jika tanahnya ditelantarkan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 12-10-2015 — Upload : 27-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg.
Tanggal 12 Oktober 2015 — SUYATMI, SE., MM (TERDAKWA)
150 — 33
  • BKK belum pernahdi jatuhi sangsi indisipliner.e Bahwa Terdakwa tidak menikah dan tidak mempunyai anak, namunmempunyai tanggung jawab membiayai 5 keponakan dan merawat ibukandungnya yang saat ini sudah jompo.e Bahwa Terdakwa menyesal serta meminta maaf atas kesalahan karenaTerdakwa tidak faham perbuatan tersebut adalah suatu kesalahan.BARANG BUKTIMenimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukanbukti sebagai berikut :> Asli Buku Rencana Kerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja PD BKKKebakkramat
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 25-10-2019 — Putus : 17-03-2020 — Upload : 21-03-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 41/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 17 Maret 2020 — Penggugat:
GANDI LETAHIIT, S. Sos
Tergugat:
BUPATI MALUKU TENGAH
216 — 116
  • RutanPengggugat langsung kembali aktif sebagai PNS seperti biasa;Bahwa saksi menyatakan saya tahu karena Penggugat setiap 2 tahunkenaikan berkala samasama dengan saya; Bahwa saksi menyatakan kenaikan berkala sama kenaikan pangkat;Bahwa saksi menyatakan saya tahu pasca Penggugat menjalani hukumandan kembali aktif sebagai PNS di lingkup Pemda Maluku Tengah Penggugattidak ada sama sekali melakukan pelanggaranpelanggaran yang lain yangberhubungan dengan PNS;Bahwa saksi menyatakan saya tahu Penggugat tidak ada sangsi
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 25-06-2020 — Putus : 26-08-2020 — Upload : 30-09-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 280/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 26 Agustus 2020 — Pembanding/Penggugat I : SURIANTO Diwakili Oleh : DAM HASONANGAN HARAHAP SH
Pembanding/Penggugat II : SYUHAIRI ISHAK Diwakili Oleh : DAM HASONANGAN HARAHAP SH
Pembanding/Penggugat III : SYAMSINAR CHAIRANI Diwakili Oleh : DAM HASONANGAN HARAHAP SH
Pembanding/Penggugat IV : SYAHRIZAL SE Diwakili Oleh : DAM HASONANGAN HARAHAP SH
Pembanding/Penggugat V : Ir. MUHAMMAD ALI NASIR PURBA Diwakili Oleh : DAM HASONANGAN HARAHAP SH
Pembanding/Penggugat VI : IRWANSYAH NASUTION Diwakili Oleh : DAM HASONANGAN HARAHAP SH
Pembanding/Penggugat VII : SUSI PRIHARTINI, SE Diwakili Oleh : DAM HASONANGAN HARAHAP SH
Pembanding/Penggugat VIII : ROSDIANA Br. PURBA Diwakili Oleh : DAM HASONANGAN HARAHAP SH
Pembanding/Penggugat IX : RONALD SIHOMBING Diwakili Oleh : DAM HASONANGAN HARAHAP SH
Pembanding/Penggugat X : LIM BUN HOAT atau disebut JIMMY Diwakili Oleh : DAM HASONANGAN HARAHAP SH
Pembanding/Penggugat XI : YUNITA ANDRIYANI Diwakili Oleh : DAM HASONANGAN HARAHAP SH
Pembanding/Penggugat XII : RICCIE
87 — 69
  • Penggugat XIV dangan menggunakan Bukti Surat Surat yang suda dinyatakan Bataldan/atau Tidak Berkekuatan Hukum berdasarka putusan pengadilan yangmemiliki Kekuatan Hukum Tetap (Inkracht) adalah perbuatan MelawanHukum yang dapat dikenakan Sangsi Pidana.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 02-08-2017 — Putus : 09-11-2017 — Upload : 25-01-2018
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 28/G/2017/PTUN.SMD
Tanggal 9 Nopember 2017 — Penggugat:
NORAINI, DKK
Tergugat:
Bupati Penajam Paser Utara
146 — 82
  • kros cek yang dilakukan BKN sebatas kelengkapan administrasi;Halaman 75 dari 111 Halaman, Putusan Perkara Nomor 28/G/2017/PTUN.SMDBahwa ada juga yang diusulkan tetapi NIPnya tidak ditetapkan oleh BKN, itubiasanya yang masa kerjanya terputus dan berkas dikembalikan;Bahwa secara umum yang saksi tahu salah satu syarat yang harusdilengkapi adalah surat tanggung jawab mutlak dari PPK tidak boleh dariyang lain;Bahwa sepengetahuan saksi surat tanggung jawab mutlak itu memuatklausul pejabat akan dikenai Sangsi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 29-09-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1855 K/Pdt/2017
Tanggal 29 September 2017 — Ir. WAHYUDIN AKBAR VS PERTAMINA FOUNDATION (YAYASAN PERTAMINA)
174 — 117 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Apabilatidak bisa membuktikan hasil tersebut akan dilakukan sangsi penuntutanpidana (korupsi) dan gugatan perdata bagi semua pihak yang terkaitdengan program GMP dengan dasar adanya perbuatan melawan hukumyang merugikan Program Pertamina 100 Juta Pohon;Dengan menggunakan hasil temuan observasi fisik KAP tahun 2014yaitu temuan kekurangmampuan Relawan menabung pohon status
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 26-05-2017 — Putus : 27-09-2017 — Upload : 03-10-2017
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 73/G/2017/PTUN.BDG
Tanggal 27 September 2017 — Penggugat:
NASEN S Pd
Tergugat:
BUPATI BEKASI
113 — 62
  • Turun jabatan biasanya diberikanpada Pegawai yang memiliki kinerja yang kurang baik, atau diberikankepada Pegawai yang bermasalah sebagai sangsi hukuman;Sehubungan dengan hal itu sebagai alat bukti bahwa Penggugat telah diDemosi oleh Tergugat yaitu. Petikan Keputusan Bupati BekasiNo.821.21Kep.339BKPPD/2017 tertanggal 03 Maret 2017, Tentang AlihTugas Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Di Lingkungan PemerintahKab.Bekasi.
Pengadilan PA LAMONGAN Perdata Agama Waris Islam
Register : 19-05-2015 — Putus : 13-07-2015 — Upload : 16-09-2015
Putusan PA LAMONGAN Nomor 1068/Pdt.G/2014/PA.Lmg.
Tanggal 13 Juli 2015 — PARA PENGGUGAT, PARA TERGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT
83 — 9
  • Jika dikemudian hari ada pihak yangmengingkari / melanggar undangundang tersebut, maka akanmendapat sangsi hukum/akibat hukum;Dengan demikian Para Penggugat M. Zunaidi, SH. Cs. yangmengajukan gugatan merubah kesepakatan 1:1 adalah perbuatanmelawan hukum, yang seharusnya Para Penggugat, menerima/ diberisangsi hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama, minimal tidakmenerima gugatannya/menolak gugatan Para penggugat dalamperkara No.1068/Pdt.G/2014/PA.Lmg.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 04-09-2017 — Putus : 04-10-2017 — Upload : 16-10-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 8/Pid.Pra/2017/PN.Smg
Tanggal 4 Oktober 2017 — DEDI SUWASONO, SH. M,Kn., BUDIMAN, SH., SISWANTORO, SH. MH., DEDY FATHURRAHMAN, SH., WISNHU ADI SHARMA, SH., A. WAHYU PRIYO UTOMO, SH. MH., dan AMANDA RIZKY HUTAMA, SH., pada Kantor Hukum yang berkantor di : Law Offica DEDI SUWASONO & PARTNERS, Jl. Kimar l No. 236 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2017 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dibawah register nomor : 402/PID/K.Kh/2017/PN.SMG. tanggal 04 September 2017 , selanjutnya disebut sebagai PEMOHON. M e l a w a n N a m a : NEGARA REPUBLIK INDONESIA, cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, cq. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH cq. DIREKTUR DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH. Alamat : Jl. Pahlawan No. 1, Semarang, berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/4067/lX/2017, tanggal 20 September 2017, yang ditanda-tangani oleh Wakapolda Jateng, Drs. Indrajit, SH, Brigadir Jenderal Polisi dan Surat Kuasa Kusus tanggal 20 September 2017 dari Hery Santoso, S.l.K, MH, Pangkat : Kombes Pol / 69110337, Jabatan : Direktur Reserse Kriminal Umum, Kesatuan : Polda Jateng, Alamat : Jalan Pahlawan Nomor 1 Semarang, dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum (domisili) di kantor kuasanya, dengan ini memberi kuasa kepada : 1.N a m a : DAUP WISMAWATI, SH. Msi. Pangkat/NRP : AKBP / 63031228. Jabatan : KASUBBIDBANKUM BIDKUM. 2.N a m a : Dra. SUCI ROCHAYATI, M.Hum. Pangkat/NRP : AKBP / 63040469. Jabatan : POK ADVOKAT BIDKUM. 3.N a m a : DJOKO TJAHYONO, S.I.K. S.H. Pangkat/NRP : AKBP / 71050422. Jabatan : KASUBDIT II HARDA BANGTAH DITRESKRIMUM. 4.N a m a : SUGENG WAHYUDI, SH. Pangkat/NRP : KOMPOL/63120326. Jabatan : PENYIDIK DITRESKRIMUM. 5.N a m a : NANANG SUPRAPTO. Pangkat/NRP : lPTU / 61070261. Jabatan : PENYIDIK DITRESKRIMUM,
690 — 124
  • .* :Hukum pidana adalah pagian daripada keseluruhan hukum yangberlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasardasar dan aturanuntuk :1) Menentukan perbuatanperbuatan mana yang tidak boleh dilakukan,yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sangsi yang berupapidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut;2) Menentukan kapan dan dalam halhal apa kepada mereka yangtelah melanggar laranganlarangan itu dapat dikenakan atau dijatuhipidana sebagaimana yang telah diancamkan;3) Menentukan dengan
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG Pidana Militer
Register : 04-01-2021 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 25-02-2021
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 1-K/PM.II-09/AD/I/2021
Tanggal 4 Februari 2021 — Oditur:
Tjetjep Janu Setyawan, S.H
Terdakwa:
Boby Asmadi
533 — 570
  • merupakankeponakan Terdakwa, seharusnya Terdakwa menjadi danmemberikan contoh yang baik tetapi justru sebaliknya sertamenganggap tidak benar keterangan Saksi 2 apabila Terdakwatelah melakukan semua perbuatan yang dituduhkan kepadaTerdakwa, bahkan~ terkesan menunjukkan sikap bahwaperbuatannya adalah kesalahan Saksi 2 sehingga Terdakwa tidakmerasa perbuatannya sebagai ketercelaan, oleh karena itu agarperistiwa seperti ini tidak terulang lagi dan tidak ditiru oleh prajurityang lain maka Majelis akan memberikan sangsi
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Lelang
Putus : 31-08-2015 — Upload : 08-10-2015
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 18/G/2015/PT.TUN.JKT
Tanggal 31 Agustus 2015 — PT. MITRA ALUMINDO SELARAS; 1. KELOMPOK KERJA E KATALOG KELOMPOK XXII, PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA, KEPOLISIAN PERTANIAN (POKJA KATALOG); 2. KEPALA KORPS LALU LINTAS KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (KAKORLANTAS POLRI) SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA); 3. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI) SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN (PA); 4. PT. STARMAS INTI ALUMINIUM INDUSTRY.
123 — 91
  • pemenang Proyek Pengadaan Materiil TNKB oleh pengadilan disebabkan salah satunya karenaadanya perbuatan curang yang dilakukan oleh PT.Indoaluminium Intikarsa Industri selakupeserta lelang selama proses lelang paket pekerjaan pengadaan Materiil TNKBT.A 2014 di Korlantas Polri sehingga apabila dikaitkan dengan bunyi ketentuan pada pasal 118 ayat (2) huruf bPerpres 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,yang menyatakan bahwa: Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sangsi
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Upload : 22-11-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 235/PID.SUS/TPK/2016/PN SBY
Firdauzi Firmansyah Kejaksaan Negeri Surabaya
98 — 11
  • tidak dibatasi langsung, dalam keadaan khusus misalnya alusista;Bahwa perkara ini pengadaan langsung syaratnya nilai Ro. 200.000.000,Bahwa pengadaan langsung ada evaluasi;Bahwa negosiasi di luar lelang sedangkan anwising untuk lelang;Bahwa bisa dibelanjakan langsung;Bahwa syarat administrasi PPK yang menentukan;Bahwa pengadaan tersebut tidak sesuai dengan prosedur;Bahwa dari kami tidak ada; Apabila tidak sesuai prosedur dan tetap dilaksanakankonsekwensinya tidak ada aturan yang mengatur mengenai sangsi
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 28-10-2016 — Putus : 07-11-2017 — Upload : 04-04-2018
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 514/Pdt.G/2016/PN .JKT.UTR
Tanggal 7 Nopember 2017 — Penggugat:
Bpk. BAHARATMO PRAWIRO UTOMO
Tergugat:
ANGELA LEW DERMAWAN
121 — 468
  • Bahwa tidak tertutup kemungkinan ketika ada putusan inkrachatas perkara a quo, dimana tergugat rekonvensi lalai atau tidak sungguhsungguh melaksanakan putusan tersebut, maka wajar tergugat rekonvensidiingatkan adanya sangsi berupa dwangsom sebesar Rp. 10.000.000,(sepuluh juta rupiah), per hari atas kelalaian dan keterlambatan dihitungmulai adanya putusan tersebut ;V.
Pengadilan PN KETAPANG Pidana Umum Penipuan
Register : 23-12-2014 — Putus : 11-02-2015 — Upload : 09-09-2015
Putusan PN KETAPANG Nomor 219_Pid_B_2015_PN_Ktp_Hukum_11022015_Penipuan
Tanggal 11 Februari 2015 — AMIN Anak Laki-Laki Dari (Alm) TJUNG HIAN TJIN dan Terdakwa II LIE LI PHIN Alias APHIN Anak Perempuan Dari (Alm) PUI CHAU KHIM,
79 — 5
  • KWI pada tanggal 16Juli 2014;Bahwa saksi menerangkan setelah melihat, sdr, JIMMY dan saksiMICHAEL sempat sangsi karena tidak yakin;e Bahwa saksi menerangkan hanya menjual besi skrap yang sudahterpotongpotong kepada saksi MICHAEL karena mesinmesin yangada di PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-10-2019 — Upload : 26-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 332 PK/Pid.Sus/2019
Tanggal 17 Oktober 2019 — Edy Nasution
447 — 249 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT Metropolitan Tirtaoerdana, Dk;216.20 2 (dua) lembar catatan tangan tentang sangsi dendakalah kasasi dan 1 (satu) lembar fotokopi NomorNomorregristrasi perkara perdata;216.21 2 (dua) lembar Surat Ref. Nomor 199/LSMTML/L/V/2009tanggal 12 Mei 2009 hal Putusan Arbitrase SIACmengenai kewenangan mengadili dan anti suit injuntionterkait dengan Perkara Perdata Nomor:1100/Pdt.G/2008/PN. Jkt.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 01-05-2012 — Upload : 23-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2414 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 1 Mei 2012 — IR. H. GATUT SUSANTA K, MM., dkk
116 — 111 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan demikian asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1)KUH Pidana yang mempunyai makna "nullum delitum, noella Poena SinePraevia Lege Poenali". secara a contrario meskipun perbuatanPEMOHON KASASI adalah materiele wederrechtliejk namun terbuktiperbuatannya formil tidak wederrrechtlijk dengan pertimbangan/alasantidak adanya peraturan yang mempunyai sangsi pidana yang mengaturmaka perbuatan tersebut bukan perbuatan pidana dan kepadaPEMOHON KASASI tidak dapat dipidana.
Pengadilan PN KRAKSAAN Perdata
Register : 24-10-2018 — Putus : 29-05-2019 — Upload : 20-08-2019
Putusan PN KRAKSAAN Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Krs
Tanggal 29 Mei 2019 — Penggugat:
S A T E M binti RASIT
Tergugat:
1.TINI al. SARIP binti P DISAH
2.MOH. ALI bin SANTO
3.SULAMA al. NARDI binti P. LATEP
4.YUDI KURNIAWAN WIJAYA, SE.
5.MOHAMAD HARI
6.SITI MISNAWATI
7.KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN PROBOLINGGO
68 — 3
  • PajakPratama, jika terlambatpemberitahuan maka diberi waktu selambatlambatnya dua puluh hari setelah akhir masaPajak sesuai UU RI No.6tahun 1983 Pasal 3 ayat 3 sub.a, maka dari itu tolong lampirkanlaporanHalaman 17 dari 86 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Krspajak perkara nomor 66/Pdt.G/2018/PN.Krs, dari Kantor Pajak Pratamatertanggal20 Nopember 2018 di REPLIKNYA, jika ada berarti sah dudukuntuk mewakili Penggugatdalam persidangan perkara ini, JIKA TIDAK ADAkarena terjadi unsur kesengajaan makaterkena sangsi