Empangsari, berdasarkanpenilaian Kantor Jasa Penilai Publik dengan nilai hargapasaran Rp. 7.448.280.000,, sedangkan NJOP pada tahun2016 atas objek tersebut hanya Rp. 742.524.000,;Apabila harga NJOP tahun 2016 Rp. 742.524.000, ditambahharga pasar Rp. 7.448.280.000, =Rp. 8.190.804.000, yangkemudian dibagi 2 = Rp. 4.095.402.000, maka harga limitjustru. lebin rendah dari yang telah ditetapkan olehPengadilan Negeri Klas IB Tasikmalaya;3 (tiga) bidang tanah Hak Milik yang terletak di Propinsi JawaBarat

Sukamanah, berdasarkan penilaian Kantor JasaPenilai Publik dengan nilai harga pasaran Rp. 658.350.000,,sedangkan NJOP pada tahun 2016 atas objek tersebut hanyaRp. 576.422.000, ;Apabila harga NJOP tahun 2016 Rp. 576.422.000,,ditambah harga pasar Rp. 658.350.000, = Rp.1.234.772.000, yang kemudian dibagi 2 = Rp.617.386.000, maka harga limit justru lebih rendah dari yangtelah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Klas IB Tasikmalaya;Bahwa, Pengadilan Negeri Klas IB Tasikmalaya yangmenetapkan limit lelang

hanya berdasarkan harga pasar yangtetapkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik, dengan tidak denganformula harga pasar + NJOP : 2, justru telah melindungikepentingan Terlawan Eksekusi (Para Pelawan), karena limitdengan formula harga pasar + NJOP : 2, dibandingkan denganlimit harga pasar yang tetapkan oleh Kantor Jasa PenilaiPublik, justru lebih menguntungkan Pihak Terlawan Eksekusi(Pelawan 1);Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya dalammenentukan limit telah menggunakan jasa penilai yangindependen

Empangsari,tertulis Harga Limitnya adalah Rp. 7.448.280.000,;Menimbang, bahwa jika harga limit objekobjek sengketa tersebutdibandingkan dengan harga sesuai NJOP objek sengketa yang tercantumdalam SPPT (vide bukti T10 a, b dan c) maka diketahui jika NJOP objeksengketa lebih rendah dibandingkan dengan harga limit yang ditentukanoleh Terlawan karena pada tahun 2016 yakni :1.

NJOP 2 (dua) bidang tanah dalam SHM No. 611/Desa Yudanegara danSHM No. 503/Desa Yudanegara sebesar Rp. 911.319.000,sedangkan harga limit menurut penilaian Terlawan adalah Rp.4.865.320.000, ;2. NJOP 3 (tiga) bidang tanah dalam SHM No. 1655/Kel. Sukamanah,SHM No. 1656/Kel. Sukamanah dan SHM No. 1657/Kel. Sukamanahsebesar Rp. 576.422.000, sedangkan harga limit menurut penilaianTerlawan Rp. 658.350.000,;3. NJOP 1 (satu) bidang tanah dalam SHM No. 1091/Kel.

NJOP untuk perhitungan PBB Rp 19.141.083.058.0392. Persentase NJUKP Rp 40%3. NJKP Rp 7.656.433.223.2154. PBB yang terutang Rp 38.282.166.1165. PBB yang harus dibayar Rp 38.282.166.1166. PBB yang sudah dibayar Rp 38.280.903.3077. Pokok PBB yang masih harus dibayar Rp 1.262.8098. Denda Administrasi Rp 315.7029. Jumlah yang masih harus dibayar Rp 1.578.511Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukanHalaman 2 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 302/B/PK/Pjk/20192015, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.000.011.5313.001,sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rop1.578.511,00, adalahsudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu koreksi atas Penetapan kelas bumi dengan Nilai JualObjek Pajak (NJOP) per m2 sebesar Rp124.403,00, yang tidakdipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapatdibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji

melemahkan buktibukti yangterungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum MajelisPengadilan Pajak, karena dalam perkara a quo berupa substansi telahdiperiksa, diputus, dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak denganbenar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alin pertinbanganhukum dan menguatkan Putusan Pengadilan Pajak a quo karena in casupemanfaatan atas objek sengketa telah sesuai dengan IUP danTerbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali telah melampauikewenangannya dalam penghitungan NJOP

HASANBASRI SIREGAR, sehingga berdasarkan keterangan tersebut Terugatdatang menjumpai Pengggat untuk meminjam uang kepada Penggugatdengan memberikan jaminan apabila Tergugat tidak mengembalikannyaHalaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Psp10.11.12.13.dalam waktu) 2 tahun yang ditentukan maka tanah objek perkara danberikut hasil tanaman kelapa sawit yang ada diatasnya akan menjadi milikPenggugat dengan cara tanah objek sengketa akan dijual kepada Pengugatdengan harga NJOP namun

Tergugat wajib menjual tanah dan bangunan obyek sengketa kepadaPenggugat dengan harga berdasarkan NJOP, jika Tergugat tidakmemenuhi kewajibannya membayar lunas seluruh hutangnya kepadaPenggugat setelah hutang tersebut jatuh tempo;b. Sebelum dilakukan jual beli dari Tergugat kepada Penggugat atastanah obyek sengketa, maka Tergugat harus membebaskan tanahdan obyek sengketa dengan masingmasing alas haknya dari segalaikatan dan beban jaminan/agunan atau tanggungan atas hutang;c.

Sebagaimana yangtelah disepakati dan ditentukan dalam Perjanjian Hutang Piutang DenganJaminan, pembayaran hutang tersebut Sesuai dengan perjanjian harusdilakukan dengan cara Tergugat menjual tanah obyek sengketa kepadaPenggugat menurut harga berdasarkan NJOP, selanjutnya Penggugatmembayar harga jual beli tersebut setelah dikurangi dengan total hutangTergugat kepada Penggugat.

sebagaimana yang telah diraikan di atas, makapatut dan sangat beralasan hukum untuk menghukum Tergugat untukmenjual tanah obyek sengketa kepada Penggugat dengan hargaberdasarkan NJOP setelah tanah obyek sengketa dengan alashaknya SHM pada poin nomor 5 pada gugatan ini bebas dari segalaikatan dan beban jaminan/agunan atau tanggungan, selanjutnya patutHalaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Psp23.24.25.26.27.dan sangat beralasan dan berdasar secara hukum untuk menyatakanbahwa

Menurut surattersebut, penjualan lelang tersebut akan dilaksanakan pada hari Rabutanggal 15 Agustus 2018, pukul : 10.00 wib s/d selesai, bertempat di kantorTergugat Il;Bahwa jika Tergugat melalui Tergugat Il melaksanakan penjualan lelangatas tanah obyek sengketa, maka akan mengakibatkan Penggugatkehilangan hakhaknya atas tanah obyek sengketa, setidaktidaknya :> Hak untuk membeli tanah dan bangunan obyek sengketa langsungdari Tergugat menurut harga NJOP;> Hak memperoleh kompensasi pembayaran atas

Pemberitahuan Pajak Terhitung (SPPT) AtasNama Bambang Trimono yang diserahkan DAVID EFFENDY kepada terdakwa padahalberdasarkan Surat dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Samarinda Nomor: S19/WPJ.14/KP.0206/2011 tanggal 24 Pebruari 2011 Perihal tanggapan atas PermintaanBantuan Data NJOP menerangkan bahwa NJOP di RT.06 Kelurahan Pulau AtasKecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda pada tahun 2008 adalah sebesar Rp.10.000,(sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.14.000, (empat belas ribu rupiah).4

Bahwa terdakwa tidak melakukan pengecekan atas kebenaran NJOP dan harga pasar tanahdilokasi pembangunan perumahan Korpri tersebut, sehingga tolak ukur yang digunakandalam menetapkan harga per M2 Kavling Tanah Matang adalah tolak ukur yang tidaksesuai dengan keadaan yang sebenarnya, demikian pula halnya dengan FADLLY ILLA,SH.Msi sebagai pimpinan rapat yang tidak meneliti dengan sungguhsungguh baik dataNilai Jual Obyek Pajak (NJOP) maupun harga tanah setempat, hal ini karena diantaramereka telah bekerja

Dari pertimbangan nilai harga berdasarkan:e Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) :Rp. 103.000,e Standar Pemerintah : Rp. 80.000,e Harga Pasar : Rp. 250.000, +Rp. 433000,Dari harga Rp. 433.000, : 3 sehingga didapat harga rata rata Rp. 144.333, (seratusempat puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) per M2? dibulatkanRp.145.000, (seratus empat puluh lima ribu rupiah) per M?.

Bahwa NJOP di lokasi Perumahan Korpri Kota Samarinda yang terletak di RT.06Kelurahan Pulau Atas Kecamaan Samarinda Ilir Kota Samarinda sebesar Rp.103.000,(seratus tiga ribu rupiah) berasal dari Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung (SPPT) AtasNama Bambang Trimono yang diserahkan DAVID EFFENDY kepada terdakwa padahalberdasarkan Surat dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Samarinda Nomor : S19/WPJ.14/KP.0206/2011 tanggal 24 Pebruari 2011 Perihal tanggapan atas PermintaanBantuan Data NJOP menerangkan

bahwa NJOP di RT.06 Kelurahan Pulau AtasKecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda pada tahun 2008 adalah sebesar Rp.10.000,(sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.14.000, (empat belas ribu rupiah).

Penetapan harga mempedomani Nilai Jual Objek Pajak ( NJOP ) harga pasar,dan Kondisi lahan.Bahwa saksi Drs. Deddy Chandra. MM bersamasama dengan saksi Dra.Suryatati A. Manan ( Walikota Tanjungpinang ) Drs. H. Wan Samsi.

Sekretaris daerah Kota Tanjungpinangmengirimkan surat Nomor : 590/ADMPUM/577 tanggal 25 September 2009tentang Informasi NJOP tanah di lahan/lokasi tertentu kepada Kantor PelayananPajak Pratama Tanjungpinang, lalu.

SusTipikor/2015/PT.PBRsebagai dasar pengenaan PBB Kota Tanjungpinang, NJOP bumi tertinggi danterendah dari Objek Pajak sekitar lahan/lokasi pengadaan tanah Pemerintah KotaTanjungpinang adalah sebagai berikut : N LOKASI NJOP tertinggi NJOP terendahO (Rp ) (RP )1 Pulau Biram dewa Eks 48.000 27.000Istana kota Piring.2. Bukit kursi PPenyengat 14.000. 3.5003. Simpang jln. Raya 48.000. 14.000.Senggarang sai Ladi4. Jalan Raya Tanjung Uban. 64.000. 36.000.5. Jalan Srikaton Batu 12 64.000. 48.000.

Penetapan harga mempedomani Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) harga pasar,dan Kondisi lahan.Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 9/Pid.SusTipikor/2015/PT.PBRBahwa saksi Drs. Deddy Chandra. MM bersamasama dengan saksi Dra.Suryatati A. Manan (Walikota Tanjungpinang) Drs. H. Wan Samsi. Mm, Drs.

Klasifikasi dan besarnya NJOPsebagai dasar pengenaan PBB Kota Tanjungpinang, NJOP bumi tertinggi danHalaman 19 dari 47 Putusan Nomor 9/Pid.SusTipikor/2015/PT.PBRterendah dari Objek Pajak sekitar lahan/lokasi pengadaan tanah Pemerintah KotaTanjungpinang adalah sebagai berikut : N LOKASI NJOP tertinggi NJOP terendahO (Rp ) (RP )1.

NJOP Per M2 Total NJOPObjek Pajak Luas (M2 Kelasmes i (Rp) (Rp)Bumi 8.170.220.000 200 140,00 1.143.830.800.000,00 NJOP sebagai dasar pengenaan PBB1.143.830.800.000,00 NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) = 12.000.000,00NJOP untuk perhitungan PBB = 1.143.830.800.000,00NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) = 40% x 1.143,830,800,000,00 457.527.520.000,00PBB yang terutang = 0,5% x 457,527,520,000,00 2.287.637.600,00Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar (Rp) 2.287.637.600,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan

(tujuh ratus enam puluh dua meter persegi);* Tergugat telah menguasai dan mempergunakan bidang tanah (objektanah Penggugat) selama 32 (tiga puluh dua) tahun; Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) objek tanah Penggugat per tahun sejak32 (tiga puluh dua) tahun sampai saat ini diperkirakan/disamaratakansebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah)/m?.Halaman 4 dari 20 hal. Put.

Nomor 2165 K/Padt/2016 Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) objek tanah Penggugat sekarang per tahun= 762 m* x Rp100.000,00 = 76.200.000,00 (tujuh puluh enam juta duaratus ribu rupiah); Jumlah biaya materiil ganti rugi objek tanah Penggugat =32 tahun xRp76.200.000,00 Rp2.438.400.000,00 (dua miliar empat ratus tigapuluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);Imateriil : Ro1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);Total kerugian untuk ganti rugi sebesar Rp2.438.400.000,00 +Rp1.000.000.000,00 = 3.438.400.000,00

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) objek sengketa per tahun sejak 30 (tigapuluh) tahun sampai saat ini diperkirakan/disamaratakan sebesarRp100.000,00 (seratus ribu rupiah); Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) objek tanah Penggugat per tahun = 1829m?

(tujuhratus enam puluh dua meter persegi); Tergugat telah menguasai dan mempergunakan bidang tanah (objektanah Penggugat) selama 32 (tiga puluh dua) tahun; Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) objek tanah Penggugat per tahun sejak 32(tiga puluh dua) tahun sampai saat ini diperkirakan/disamaratakansebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) / m?.e Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) objek tanah Penggugat sekarangper tahun = 762 m?

(seribu delapan ratus dua puluh sembilan meter persegi);e Tergugat Il telah menguasai dan mempergunakan bidang tanah (objektanah Penggugat) selama 30 (tiga puluh) tahun;e Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) objek sengketa per tahun sejak 30 (tigapuluh) tahun sampai saat ini diperkirakan/disamaratakan sebesarRp100.000,00 (seratus ribu rupiah);e Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) objek tanah Penggugat per tahun =1.829 m?

Faktor lainnya yang mempengaruhi harga tanah.Nilai Jual Objek Tanah :Hal ini dapat dilihat dari : NJOP tanah milik Nauman Tuanku Nan Panjang (sebelum balik nama ke SyafriSt Pangeran) dengan Nomor Objek Pajak 137502000400502110 dimana didalam penghitungan NJOP PBB tersebut luas tanah 5.528 NJOP PBB/m2Rp.27.000.M2 luas NJOP PBB/m2 Rp.149.256.000,.

NJOP tanah Milik Jamaran St Lembang Alam (belum balik nama Atis Mayuti)Nomor Objek Pajak 137502000400201160, dimana di dalam penghitunganNJOP PBB tersebut luas tanah 2.764 NJOP PBB/m2 RP 82.000.M2 luas NJOPPBB/m2 Rp.226.648.000..Nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan :Hal ini juga dapat dilihat akta jual beli yang dibuat Hj.

;e Permohonan yang bersangkutan;e Pajaknya (NJOP);e KTP, para pihak;e Bahwa maksud dari NJOP dipedomani agar jangan meyimpang dari aturan ;e Bahwa jual beli boleh diatas NJOP maupun dua kali lipat harganya dari NJOP ;Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;40.

atau nilai nyata sebenarnya denganmemperhatikan NJOP tahun berjalan disekitar lokasi.

NJOP tanah milik Syafri ST PangeranHIm. 251 Putusan Pidana No. 08/Pid.B/TPK/2011/PN PDG.252seluas 5.528 M2 adalah Rp 27.000/m2, maka penghitungan NJOP PBB tersebut adalah luastanah dikalikan dengan NJOP, maka jumlah NJOP PBB /M2 adalah 5.528 M2 X Rp27.000,=Rp 149.256.000,Menimbang, bahwa NJOP untuk tanah milik Atis Mayuti dulunya adalah tanahJamaran St Lembang Alam seluas 2.764 M2, maka penghitungan NJOP PBB nya adalah2.764 M2 X Rp82.000,.= Rp 226.648.000 ;Menimbang dengan memperhatikan NJOP tahun

) yang berlakusaat ini untuk lahan garapan para Penggugat yang dikuasai Tergugat yaknisebesar + Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) permeter, dengan perinciansebagai berikut : NO PENGGARAP LUAS (M2) X NJOP JUMLAH GANTI RUGI1.

Rp4.000.000,00 (empat jutarupiah) permeter, maka para Penggugat berhak atas ganti rugi sebesarRp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per meter dengan perincian sebagai berikut:NO PENGGARAP LUAS (m2) x 25% NJOP = JUMLAH GANTI RUGI1.

Menyatakan para Penggugat berhak atas ganti rugi atas lahan garapanKawasan Hutan Angke Kapuk, Jakarta Utara yang saat ini dikuasai olehtergugat;Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada para Penggugatmasingmasing sebagai berikut : NO PENGGARAP LUAS (m2) x NJOP JUMLAH GANTI RUGI1. Enim bin Amzin 50.000 x 4.000.000,00 Rp200.000.000.000,002. ENIM Bin Amsin 45.000 x 4.000.000,00 Rp180.000.000.000,003. Sopra 43.000 x 4.000.000,00 Rp172.000.000.000,004.

Hal initerbukti dari posita gugatan para Penggugat angka 74 dan 75 tentangpenggunaan NJOP sebagai tolak ukur untuk pemberian ganti rugi tanahgarapan. Dengan demikian dalil para Penggugat yang mencampuradukkanganti rugi dengan patokan NJOP sebagai tolak ukur ganti rugi tanah garapanmengakibatkan ketidak jelasan tentang status yang diklaim oleh Penggugat,Apakah sebagai Pemilik atau sebagai Penggarap.

No. 905 K/Pdt/201 1didasarkan pada NJOP maka hal ini secara hukum mengandung pengertianbahwa hubungan hukum yang terjadi adalah jual beli untuk pengalihan hakmilik. Sementara Penggugat dalam gugatannya menyatakan dirinya sebagaiPenggarap berdasarkan surat izin garap. Hal ini menimbulkan kerancuantentang dasar penghitungan tuntutan ganti rugi Penggugat.

Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.85770/PP/M.XB/18/2017, tanggal 16 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Membatalkan NJOP

Putusan Nomor 1097/B/PK/Pjk/2018 Uraian Luas (m2) NJOP (m2) PBB TerutangBumi Bangunan Bumi Bangunan (Rp)SPPT 2013 66.069.100 113.003 14.000,00 408.000,00 1.942.145.248,00Keberatan 58.869.100 108.092 14.000,00 408.000,00 1.736.537.872,00Ketetapan 58.869.100 113.003 14.800,00 408.000,00 1.834.735.808,00PBB Yg Telah Dilunasi 1.942.145.248,00Banding Atas Ketetapan 58.869.100 113.003 14.000,00 408.000,00 1.740.545.248,00Kurang / (Lebih) Bayar Seharusnya (201.600.000,00) Menimbang, bahwa atas banding tersebut

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi danBangunan sebesar Rp47.095.280.000,00, tidak dapat dibenarkan,karena setelah meneliti dan menguji Kembali dalildalil yang diajukandalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembalidihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapatmenggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkapdalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis PengadilanPajak

Diterima 2xEdhy Njop siptt Rp. NJOP 119.784.000 dari Santoso di614.000/M2 Rp. 1032.300 Graha KuringRp.114.784.000(25/12/2006)Diterima diSudin PU&TARp.5.000.000,00(26/12/2006)4 Sih Rahayu = Tanah 124 M2 Rp. 128.005.200 Rp. Dibayarkan 2xBanggunan Rp. 601.529.500 111.200.000 dari Santoso diTotal Rp. 190.124.700 RM CibuburINjop siptt Rp. NJOP Rp. Rp. 537.000/M2 1032.200 (10%) 106.200.000danyang kedua diSudin PU & TA RP. 5.000.0000 H.Sumarno Tanah 125 M2 = Rp. 129.037.500 Rp.

padapimpinan ; Bahwa saksi tidak tahu nilai NJOP tanah yang dibayarkan kepada Ir.

NJOP harus sesuai dengan SuratKeputusan Menteri Keuangan dengan perintah pembayaran pada PBB ;e Bahwa saksi menerangkan tanah yang terkena pembebasan tidak harusberpatokan pada NJOP tergantung kesepakatan dan bahwa saksimenerangkan besarnya NJOP bisa diajukan keberatan serta bila adakekeliruan atas besarnya NJOP bisa dirubah berdasarkan usulan dariWayjib Pajak, misalnya : nilai NJOPnya terlalu besar untuk membayarnya;e Bahwa saksi tidak mengetahui siapa namanama wajib pajak di lokasiperluasan waduk

Rawa Babon;e Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa dengan adanya NJOP di tanahlokasi waduk Rawa Babon ;e Bahwa saksi menerangkan besarnya NJOP bisa berbeda antara jalan yangsatu dengan jalan yang lain15.

namun Terdakwamembeli dari ahli waris Bain bin Item dibawah NJOP;e Bahwa Terdakwa kenal dengan H.

Nomor 1234 K/Pdt/2017dan harga pasar diatas NJOP untuk menghindari kerugian dari tanahmasyarakat.

kedua bagi yangtidak setuju pada pertemuan pertama, Rp1.600.000,00 per meterpersegi, menggunakan nilai NJOP Rp180.000,00 sampai Rp240.000,00adapun NJOP yang terjadi pada tanah Pemkasasi, tidak pernah berubahsejak tahun 1997 sampai 2015;Lokasi tanah Pemkasasi berada dibelakang BPPT Penelitian Peternakanyang langsung menghadap jalan utama alternative menuju kota Bogormelalui desa Cipaku, sebagai jalan kedua setelah Sukabumi Ciawi Tajur Kota Bogor, jadi merupakan lokasi yang strategis;Didapat NJOP

Rp1.600.000,00 per meter persegi, menggunakan nilaiNJOP Rp180.000,00 sampai 240.000,00 Adapun NJOP yang terjadipada tanah Pemkasasi, tidak pernah berubah sejak tahun 1997sampai 2015;b.

Didapat NJOP warga Bojongkerta yang tanahnya berada dibelakangrumah jalan masuk komplek perumahan Rancamaya yang tiap tahunNJOPnya berubah, diperoleh nilai untuk tahun 2015 sebesarRp3.100.000,00 dan tanah ini sebagian juga terkena jalur jalan toldan mendapat ganti kerugian nilai pasar;d. Mengingat lokasi tanah terhadap jalan sekitar 1 km, maka untukacuan NJOP tanah Pemkasasi mempunyai nilai lebih tinggi;e.

Melihat harga pasar dan nilai ganti kKerugian tanah Pemkasasi 5 x3.100.000(NJOP tanah sekitar dan Perumahan Rancamaya) =Rp15.500.000,00 per meter persegi.

sempat menanyakan langsung kepada Terdakwamengenai dokumen SPPT terdekat dengan tanah tersebut dan terdakwamenunjukkan SPPT atas nama Terdakwa Haji Said Alkaitiri yang dalamSPPT itu tertera NJOP Rp.128.000, per meter persegi ; e bahwa, kemudian setelah saksi melihat NJOP di SPPT milik terdakwa itu,kemudian saksi cantumkan kelas tanah di kolom ZNT pada SPOP ; e bahwa cara menentukan NJOP untuk pendaftaran baru jika subyek pajaktidak dapat menunjukkan SPPT dari obyek pajak terdekat Ditanyakankepada

pendaftar mengenai alamat dan posisi obyek pajak, kemudian datamengenai alamat dan posisi obyek pajak dicari di basis data mengenaialamat dan posisi obyek pajak sehingga ditemukan NJOP untuk daerah tersebut ;e bahwa, Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) adalah harga ratarata yangdiperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar apabila tidakterdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui pembanding hargadengan obyek lain yang sejenis dan penentuan NJOP ini berdasarkan harus hasil survey

J.B.Lopulalan hanya memberikan NJOP kepada ibu Corry. E. Capoyos dan53sepengetahuan saksi yang dijadikan sebagai dasar musyawarah untukmenentukan harga tanah adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ;bahwa, saksi tahu Panitia Pengadaan Tanah Kota Ambon membuat Berita AcaraHasil Pelaksanaan Musyawarah Penetapan Bentuk dan besarnya ganti rug dandalam musyawarah tersebut, awalnya Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah Dra.Ny. J.B.

Lopulalan menanyakan NJOP kepada Daniel Tuhilatu, setelah NJOPditunjukkan, Dra Ny. J.B. Lopulalan selanjutnya menyerahkan NJOP kepada IbuCorry E. Capoyos, selanjutnya Dra. J.B.

Berikutnya terdakwa tunjukkan Bukti Setoran PBBtahun 2008 atas tanah milik terdakwa sendiri yang letaknya sekitar 100 mdari lokasi tanah tersebut ; bahwa, kemudian dengan dasar NJOP tanah milik terdakwa, Kantor Pajakmenetapkan NJOP untuk tanah tersebut sama dengan NJOP tanah terdakwayakni sebesar Rp.128.000, per meter persegi ; bahwa, Terdakwa tidak mempunyai bukti setoran pajak sebelum tahun2008 karena sertifikat baru ada tahun 2008, sehingga SPPT PBB atas tanahterdakwa baru ada pada tahun 2008

Camat Pontianak Utara dengan surat Nomor590/Pem/UTR/2008 tanggal 9 Desember 2008 perihal Informasi hargapasar setempat, namun surat balasan dari camat tersebut hanyaberdasarkan Pengikatan Jual Beli Nomor 14 Akte tanggal 7 Nopember 2008milik saksi Usman bukan berdasarkan Akta Jual Beli.Bahwa saksi Rudi Enggano selaku Kepala BPKKD Kota Pontianakmengirimkan surat Nomor : 590/346/II/BPKKD tanggal 13 Desember 2008kepada Kantor Pelayanan PBB Kota Pontianak guna memperoleh informasiNilai Jual Objek Pajak (NJOP

) pada lokasi tanah di jalan Sungai Malaya,Hal 5 dari 47 hal putusan No 20/PID.SUSTPK/2017/PT KALBARyang selanjutnya ditindaklanjuti dengan diserahkannya Surat PemberitahuanPajak Terhutang Bumi dan Bangunan Tahun 2008 tanggal 2 Januari 2008dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS), NJOP masing masing tanahyang akan diganti rugi oleh Pemerintah Kota Pontianak adalah sebagaiberikut :v Atas nama Ahmad Abdullah, NJOP yang dibayarkan sebesar Rp.10.000/M?.

v Atas nama Fatimah, NJOP yang dibayarkan sebesar Rp. 10.000/M?.v Atas nama Mokhtar Abdullah, NJOP yang dibayarkan sebesar Rp.10.000/M?.v Atas nama M. Mulyadi, NJOP yang dibayarkan sebesar Rp. 10.000/M?.v Atas nama Halimah, NJOP yang dibayarkan sebesar Rp. 10.000/M?.v Atas nama Rauda, NJOP yang dibayarkan sebesar Rp. 10.000/M?.

) pada lokasi tanah di jalan Sungai Malaya,yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan diserahkannya Surat PemberitahuanPajak Terhutang Bumi dan Bangunan Tahun 2008 tanggal 2 Januari 2008dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS), NJOP masing masing tanahyang akan diganti rugi oleh Pemerintah Kota Pontianak adalah sebagaiberikut :v Atas nama Ahmad Abdullah, NJOP yang dibayarkan sebesar Rp.10.000/M?.

v Atas nama Fatimah, NJOP yang dibayarkan sebesar Rp. 10.000/M?.Hal 17 dari 47 hal putusan No 20/PID.SUSTPK/2017/PT KALBARv Atas nama Mokhtar Abdullah, NJOP yang dibayarkan sebesar Rp.10.000/M?.v Atas nama M. Mulyadi, NJOP yang dibayarkan sebesar Rp. 10.000/M?.v Atas nama Halimah, NJOP yang dibayarkan sebesar Rp. 10.000/M?.v Atas nama Rauda, NJOP yang dibayarkan sebesar Rp. 10.000/M?.

NJOP/M KetetapanBumi Bangunan Bumi BangunanSemula 8.214.880.000,00 0,00 140,00 0,00 2.300.142.400,00Menjadi 8.214.880.000,00 0,00 140,00 0,00 2.300.142.400,00 Bahwa adapun rincian perhitungan dari tabel 1 di atas dapat PemohonBanding sajikan pada tabel 2 di bawah ini.Tabel 2(dalam Rupiah) Jumlah Rupiah Menurut: Permohonan iNo Uraian SPPT Keberatari Keputusan Keberatan Selisih(a) (b) (c) (d)=(c)(b)T Bumi (v2) 8.214,880.000 8.214.880.000 8.214.880.0002 Bangunan (M) 3 NJOP Per M 140,00 140,00 140,004

NJOP sebagai dasar 4 450 983.200.000,00 1.150.083.200.000,00 1.150.083.200.000,00pengenaan PBBNJOPTKP (NJOP5 Nak Kena Pajak) 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,006 NYOP untuk 4 450.071.200.000,00 1.150.071.200.000,00 1.150.071.200.000,00pengenaan PBBtoe Boe Jual 460.028.480.000,00 460.028.480.000,00 460.028.480.000,00PBB yang terutang 2,300.142.400,00 2,300.142.400,00 2,300.142.400,00Bahwa sehubungan dengan Keputusan Keberatan di atas, dengan iniPemohon Banding mengajukan permohonan banding

Sehingga dengan Nilai Jual Kena Pajak ditetapkan sebesar 40% darinilai permukaan bumi dan diterapkan tarif PBB sebesar 0,5%, maka perhitunganPBB terutang dapat Pemohon Banding sajikan dalam Tabel 3 di bawah ini;Tabel 3(dalam Rupiah) No Uraian SPPT (Rp)1 Bumi (M*) 8.214.880.0002 Bangunan (M*) 03 NJOP Per M* 140,004 NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 1.150.083.200.000,005 NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) 12.000.000,006 NJOP untuk pengenaan PBB 1.150.071.200.000,007 NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) 460.028.480,008

tersebut tidak mendorong investorlainnya untuk menanamkan modalnya di Indonesia dalam bidang Migas yangpada akhirnya akan merugikan negara Indonesia;Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon Banding sajikanperhitungan berdasarkan SPPT, Keputusan Keberatan, dan PermohonanBanding dalam Tabel 4 di bawah ini:Tabel 4(dalam Rupiah) Jumlah Rupiah Menurut Keputusan Permohona wa:4 Uraian SPPT aheraiani n Banding Selisih (a) (b) (C) (d)=(b)(c) Bumi (M*) 8.214.880.000 8.214.880.000 8.214.880.000 Bangunan(M*) NJOP

Putusan Nomor 1763/B/PK/PJK/2017kembali menjadi sebesar : Rp2.300.142.400,00; dengan perincian sebagaiberikut : Uraian luas (m2) Kelas NJOP PERm2 NJOP Rp(Rp)Bumi 8.214.880.000 200 140 1.150.083.200.000NJOP 1.150.083.200.000NJOPTKP 12.000.000NJOP PBB 1.150.071.200.000NJKP = Ro1.150.071.200.000 x 40% 460.028.480.000PBB Terutang = Rp460.028.480.000 x 0.5% 2.300.142.400Pajak Bumi dan Bangunan yang masih harus dibayar 2.300.142.400 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,

alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp 680.983.600,00; dengan perincian sebagai berikut: Objek Pajak Luas (M2) Kelas NJOP

Per M2 (Rp) Total NJOP (Rp)Bumi 2482.170.08 200 140 340503.800.08Bangunan 0 0 0 0NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 401808.800.0"NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) 12.000.000NJOP untuk perhitungan PBB 00.0"NIKP (Nilai Jual Kena Pajak) 40% 340.491.800.000 *719.720.0 Halaman 5 dari 7 halaman.

Terlawan IV (empat) a quo;Bahwa lelang yang telah dilaksanakan berdasarkan Grosse Risalah LelangNomor 327/2010 tertanggal 29 April 2010 atas obyek sengketa adalahselain cacat hukum dan tidak sah, juga merupakan perbuatan melawanhukum hukum, disebabkan harga pasaran obyek sengketa adalah tidakkurang dari Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) akantetapi dilelang dengan harga hanya sebesar Rp100.100.000,00 (seratus jutaseratus ribu rupiah) dimana lelang tersebut jauh di bawah Nilai NJOP

Lelang yang dilaksanakan harganya jauh di bawah NJOP.Bahwa Judex Facti tidak pernah memberi pertimbangan hukumsebagaimana mestinya, yang mana lelang yang telah dilaksanakanhanya senilai Rp100.100.000,00 (seratus juta seratus ribu rupiah)sehingga jauh nilainya di bawah NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak) sesuaibukti dari Pelawan/sekarang sebagai Pemohon Kasasi yang ditandaidengan Bukti PX, dikarenakan lelang yang dilaksanakan adalahdengan nilai di bawah NJOP maka lelang tersebut secara hukum adalahtidak

/Pdt.G/2012/PN.Sby, antara Lie Martha Yuanitamelawan Njo Hendry Saputra Dkk, yang mana dalam perkara ini majelishakim dalam pertimbangannya menyatakan lelang tersebut tidak sahdisebabkan nilai Lelang yang dilaksanakan dibawah harga pasar,sedangkan di dalam perkara antara Pemohon Kasasi melawan ParaTermohon Kasasi, Lelang yang telah dilakukan oleh Termohon KasasiIl dan dimenangkan oleh Termohon Kasasi Ill nilainya hanyaRp100.100.000,00 (seratus juta seratus ribu rupiah ) saja, jauh di bawahnilai NJOP

Nomor 2079 K/Pdt/2015seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Tanah seluas 1030meter persegi seharga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);Bahwa Pembanding/Termohon kasasi menentukan harga harga limitberdasarkan ketentuan PMK Nomor 93PMK.06/2013 dimana ketentuanlimit tersebut adalah berdasarkan NJOP harga limit tersebut tidak di bawahNJOP.

Bahwa apa bila menggunakan dasar tersebut jelas tidak benarkarena NJOP di Perkotaan tidak sama dengan NJOP di daerah pedesaandimana harga NJOP di Pedesaan nilainya murah. Tidak cocok denganharga Obyek. Terbukti dalam perkara ini obyek sengketa dijaminkandengan Harga Rp200.000.000,00 akan tetapi dijual dengan harga cumaRp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) itu harga di atas NJOP makadengan demikian akan merugikan negara karena tidak menjual sesuaidengan harga pasar.

MT Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan Kantor PelayananPajak Pratama Tanjungpinang sebagai Anggota.Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 9/Pid.SusTipikor/2015/PT.PBRBahwa tugas dari Tim Penilai Harga tanah bagi pelaksanaan Pembangunan untukKepentingan Umum dan Pemerintah Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut :a Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan ataudiserahkan selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara.b Penetapan harga mempedomani Nilai Jual Objek Pajak ( NJOP

Sekretaris daerah Kota Tanjungpinangmengirimkan surat Nomor : 590/ADMPUM/577 tanggal 25 September 2009 tentangInformasi NJOP tanah di lahan/lokasi tertentu kepada Kantor Pelayanan PajakPratama Tanjungpinang, lalu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjungpinangmengirimkan surat balasannya kepada Walikota Tanjungpinang dengan surat Nomor :S128/WPJ.09/KP/07/2009 tanggal 8 Oktober 2009 yang menerangkan bahwaBerdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :Kep68/WPJ.02/2008 tentang

Klasifikasi dan besarnya NJOP sebagai dasarpengenaan PBB Kota Tanjungpinang, NJOP bumi tertinggi dan terendah dari ObjekPajak sekitar lahan/lokasi pengadaan tanah Pemerintah Kota Tanjungpinang adalahsebagai berikut : NO LOKASI NJOP tertinggi (Rp NJOP terendah) (RP)1.

(enam puluh empat ribu) rupiah perMeter persegi, selanjutnya dilihat dari letak dan keadaan tanah serta mempedomaninilai jual Objek Pajak (NJOP) dan harga pasar serta biaya pengadaan tanah dansetelah mendengar musyawarah dan mufakat antara pemilik tanah/pengolah tanahdengan tim penilai harga tanah, maka tim penilai harga tanah Kota Tanjungpinang11menetapkan ganti rugi pengolahan tanah dimaksud adalah sebesar Rp.85.000.

Klasifikasi dan besarnya NJOP sebagai dasarpengenaan PBB Kota Tanjungpinang, NJOP bumi tertinggi dan terendah dari ObjekPajak sekitar lahan/lokasi pengadaan tanah Pemerintah Kota Tanjungpinang adalahsebagai berikut : NO LOKASI NJOP tertinggi NJOP terendah(Rp ) CRP )1.

) atau nilainyata/sebenarnyadengan memperhatikan NJOP tahun berjalan dan dapat berpedomanpada variabelvariabel sebagai berikut:1.

kuitansi tanda terima pembayaran tertanggal 7 Juni2008 sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah); Bukti surat/kuitansi tanda terima pembayaran tertanggal 7Desember 2007 sebesar Rp610.000.000,00 (enam ratus sepuluhjuta rupiah);Kesemuanya berjumlah Rp2.610.000.000,00 (dua miliar enam ratussepuluh juta rupiah) adalah bentuk nilai riil yang sah dan menjadikansebuah proses hasil jual beli tanah beserta bangunan yang berada diatasnya dihitung/dinilai berdasarkan menurut Nilai Jual Objek Pajak(NJOP

Dari dan karena itu proses analisisperbandingan dan penyesuaian hendaknya dilakukan seobjektifmungkin sehingga dapat menghasilkan nilai tanah yang wajar yangselanjutnya akan menjadikan penetapan NJOP tanah menjadi wajardan/atau nilai harga limit yang wajar dan adil;Bahwa yang menjadi keharusan hakim tingkat pertama dan keduadisini adalah memperhatikan persoalan penentuan harga limit yangsebaiknya ditentukan/dilakukan terlebin dahulu secara bersamasama pihak Pemohon Kasasi baik itu menghadirkan Tim

jaminan dalam melakukan lelang eksekusi haktanggungan atas tanah dan bangunan (Gedung Hotel) milik ParaPemohon yang tersebut dalam SHM Nomor 528 dengan limit hargapenawaran yang ditetapbkan secara sepihak dan sekehendak hatiTergugat/Terbanding Il yaitu Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tigaratus juta rupiah), jauh di bawah harga perolehan Penggugat atastanah dan bangunan tersebut dan jauh di bawah standar harga yangditetapbkan Pemerintah cq Kemenkeu cq Dirjen Pajak, terhadap NilaiJual Obyek Pajak (NJOP

) tanah yang bersangkutan, denganketentuan bahwa apabila untuk tanah yang bersangkutan belumditetapkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) nya, maka sepatutnyaharga dasar tanah ditetapkan oleh Kepala Kantor PertanahanProvinsi Banda Aceh dengan memperhatikan NJOP tanah yangsudah ditetapkan di sekitar lokasi tersebut dan pendapat dari KepalaKantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setempat;Bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996 tentangHak Tanggungan Atas Tanah Beserta BendaBenda Yang BerkaitanDengan