Ditemukan 8161 data
BINTAN SIHOMBING
36 — 16
M E N E T A P K A N
- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- Menetapkan Pemohon yang bernama Bintan Sihombing sebagai wali dari Edward Gultom lahir di Sidikalang pada tanggal 9 Mei 1999, untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Nabire;
- Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.186.000,00 (seratus delapan puluh eanam ribu rupiah) ;
Pemohon:
BINTAN SIHOMBINGPENETAPANNomor 49/Pdt.P/2019/PN NabDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkaraperkara perdata,dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan seperti tersebutdibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :BINTAN SIHOMBING ; Tempat tanggal lahir : Sigurunggurung, 9 Juli 1968,Jenis Kelamin: Lakilaki, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan :Pegawai Negeri Sipil, Alamat : Komp.
Bintan Sihombing sampai saat ini bertempat tinggal di Komp. PerumPemda Blok H No. 091, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, ProvinsiPapua, (Fotokopy Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk terlampir).A. Edward Gultom sejak tanggal 15012018 ikut Bintan Sihombingberalamat di Komp. Perum Pemda Blok H No. 091, Kecamatan Nabire,Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, telah ditunjuk sebagai wali tersebutselama di Nabire.5.
Menyatakan pemohon Bintan Sihombing sebagai wali dari EdwardGultom lahir di Sidi Kalang pada tanggal 09051999, untuk kelengkapanpendaftaran menjadi anggota TNI AD di Nabire. dan3.
Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Papua, Kabupaten Nabire, NIK :9104070907680001 atas nama Bintan Sihombing, Tertanggal 20 September2016 yang di beri tanda bukti P.1 ;2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Papua, Kabupaten Nabire, NIK :9104015206680002 atas nama Murni Gultom Tertanggal 18 Desember 2013yang di beri tanda bukti P.2 ;3.
Menetapkan Pemohon yang bernama Bintan Sihombing sebagai wali dariEdward Gultom lahir di Sidikalang pada tanggal 9 Mei 1999, untukkelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Nabire;3. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesarRp.186.000,00 (seratus delapan puluh eanam ribu rupiah) ;Demikian ditetapbkan pada hari RABU tanggal 9 OKTOBER 2019 olehRIFIN NURHAKIM SAHETAPI, S.H.
28 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
TWC BINTAN
TWC BINTAN, berkedudukan di Jalan Korindo KampungMelayu, Gunung Kijang Kabupaten Bintan Provinsi, KepulauanRiau;Termohon Kasasi dahulu Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada pokoknyaatas dalildalil :Bahwa Penggugat
No. 370 K/Pdt.Sus/201 1Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan tanggal 14 Januari 2010 yangditerima oleh Sdr. Zaenal dan akan ditindaklanjuti oleh Sdr. Rustam yangdibantu oleh Sdr. Irfan sebagai pihak mediator;Bahwa surat panggilan pertama bernomor. 567/TKIIV021 tertanggal 3Februari 2010 telah dipanggil untuk masingmasing berperkara agardapat hadir untuk memberikan informasi dan menyelesaikan urusantersebut dengan musyawarah untuk mufakat (Pasal 102 ayat 2 UU No.13/2003).
TWC Bintan, menyampaikan melalui suratpermohonan izin Pemutusan Hubungan Kerja kepada Dinas TenagaKerja Kabupaten Bintan an. Sdr. Elvianto;2). Agar pihak perusahaan PT. TWC Bintan melakukan suatupembayaran kepada Sdr. Elvianto dengan masa kerja 2 tahun6 bulan, yaitu : Uang Pesangon 3 bulan kerja X 2 X = Rp. 24.000.000,00;Rp. 4.000.000, 15% Uang Penggantian Perumahan = Rp. 3.600.000,00;dan PengobatanJumlah = Rp. 27.600.000,00;3).
Alat bukti surat P14 tersebut adalah Risalah Perundingan yangditelorkan oleh kedua belah pihak saat berada di ranah Mediator DinasTenaga Kerja Kabupaten Bintan dan bukan diranah Bipartit seperti yangditerangkan di atas;Hal. 17 dari 29 hal. Put.
Kep.100/MEN/VV/2004...sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikesampingkan dandinyatakan ditolak";Segala dailildalil yang diterapkan oleh Judex Facti di atas sangatbertentangan dan tidak relevan dengan kejadian perkara yang telahditerangkan Pemohon Kasasi sebelumnya; kenapa Judex Facti tidakberusaha untuk merujuk pada dasar hukum yang telah disebutkan olehMediator Disnaker Kabupaten Bintan yaitu disesuaikan dengan SuratAnjuran.
MATHANA BINTAN
32 — 12
M E N E T A P K A N
- Mengabulkan Permohonan Pengangkatan anak dari pemohon ;
- Menyatakan sah Pengangkatan Anak yang dilakukan Pemohon MATHANA BINTAN terhadap anak laki laki bernama RICHARDO WILSEN MATHANA RADHA yang lahir di Makassar pada tanggal 22 Mei 2007 ;
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.106.000 (seratus enam ribu rupiah) ;
Pemohon:
MATHANA BINTAN
27 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
PULAU BINTAN DJAYA, tersebut ;
PULAU BINTAN DJAYA ; NGATIMIN. dk
PULAU BINTAN DJAYA, diwakili oleh SULAIMAN selakuDirektur, berkedudukan di Jalan Nusantara Km. 16, Kelurahan GunungLengkuas Bintan Timur, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau; dalam halini memberi kuasa kepada H. Edward Arfa, SH, dk, Para Advokat padaKantor Hukum Edward Arfa & Rekan, berkantor di Jalan Raja Ali HajiNo. 3 EA, Tanjung Pinang; berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14Maret 2011 ;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi / Tergugat ;melawan :1.
Pada tanggal 07 Nopember 2008 Disnaker Bintan memanggil pihak Penggugatdan Tergugat, dan dalam perundingan disepakati, Sdr. YUSDI yang mewakiliPerusahaan Tergugat berjanji minta waktu paling lama (satu) bulan untuk membuatjuga draft PKB versi Tergugat.
Pulau Bintan Djaya harus dinyatakan tidakdapat diterima.Bahwa pengucapan putusan perkara a quo bukanlah pada tanggal 26 Januari2010; akan tetapi diucapkan pada hari Selasa, tanggal 16 Pebruari 2010 (terlampir BeritaAcara Persidangan No : 36/G/2009/PHI.PN.TPI.
Pulau Bintan Djaya, telahbekerja (direkrut sebagai karyawan PT. Multi Wor / PT.
PULAU BINTAN DJAYA, tersebut ;Membebankan biaya perkara dalam permohonan peninjauan kembali ini kepadaNegara ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung padahari Selasa, tanggal 26 Juni 2012 oleh H. Djafni Djamal, SH.MH. Hakim Agung yangditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis. Dwi TjahyoSoewarsono, SH dan H. Buyung Marizal, SH. HakimHakim Ad.
22 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
PULAU BINTAN DJAYA; NGATIMIN, DK
PULAU BINTAN DJAYA, diwakili oleh SULAIMAN, DirekturPT. PULAU BINTAN DJAYA berkedudukan di Jalan Nusantara Km.16 Kelurahan Gunung Lengkuas Bintan Timur, Tanjung Pinang,Kepulauan Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada H.Abdullah Siregar, SH., Dk, Advokat pada Kantor Hukum EdwardArfa & Rekan, berkantor di Jalan Raja Ali Haji No. 3 EA, TanjungPinang, Kepulauan Riau, berdasarkan surat kuasa khusustanggal 16 Pebruari 2010;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;melawan:1.
Bahwa di Perusahaan Tergugat tidak mempunyai Peraturan Perusahaan (PP)yang di sahkan oleh Disnaker Kabupaten Bintan. Bahwa yang ada KesepakatanKerja Bersama (KKB) yang sekarang di sebut Perjanjian Kerja Bersama (PKB)yang kadaluarsa sejak tahun 1996;3. Bahwa status hubungan kerja yang diberlakukan di Perusahaan Tergugatterhadap Penggugat adalah bahwa Penggugat sebagai Personil Satpam,Hal. 1 dari 6 hal. Put.
Harian a(satu) 1981 2009 BagianSatpamPenguranganPenggugat I 28 Jun 27 April Tenagaeave 12 10 44.883, Harian 2(dua) 1996 2009 BagianSatpam Bahwa Penggugat Il adalah Pekerja jemputan dari Timor Timur, sewaktu dibriefing di Disnaker Bintan, tidak boleh di kenai PHK kecuali melakukankesalahan berat;Bahwa Tergugat melakukan PHK terhadap Penggugat yang menjabat sebagaiKetua SP.PPFSPSI Reformasi PUK PT. PBD dan PHK terhadap Penggugat IIyang menjabat sebagai Wakil ketua SP.PPFSPSI Reformasi PUK PT.
Bahwa setelah lewat 1 bulan ternyataTergugat tidak menepati janji, melainkan Tergugat malahan melakukan tindakanPHK terhadap Penggugat dengan alasan pengurangan tenaga Satpam, padahal Tenaga satpam masih di butuhkan Tergugat, teroukti justru menerimapersonil baru dengan jumlah lebih banyak yaitu 9 (Sembilan) orang dari padajumlah yang di kenai PHK yang hanya 6 (enam) orang ;Bahwa Anjuran Mediator Disnaker Bintan di tolak oleh Penggugat karena di nilaitidak manusiawi.
PULAU BINTAN DJAYA tersebut ;Membebankan biaya perkara kepada Negara;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2010 oleh H. Dirwoto, SH. HakimAgung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,Horadin Saragih, SH.
30 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
PELANGI BINTAN INDONESIA INDAH (BINTAN TREASURE BAY)
PELANGI BINTAN INDAH (BINTAN TREASURE BAY),berkedudukan di Jalan Raja Haji Km.01 Lagoi, Kabupaten Bintan, PropinsiKepulauan Riau ;Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pengusaha ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasidahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagaiTergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri TanjungPinang pada pokoknya
Bintan Pelangi Indah sejak 5 Nopember2007 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja tertanggal 18 Oktober 2007 yang ditanda tangani olehDirektur Bintan Treasure Bay Pte.Ltd serta disetujui dan ditanda tangani oleh Penggugat tanggal22 Oktober 2007 ;Bahwa dalam Perjanjian Kerja antara Penggugat dengan Bintan Treasure Bay Pte.Ltd,diatur pula kewajiban Penggugat untuk memberikan laporan dan pertanggung jawaban secaralangsung kepada Chief Opreating Officer Bintan Treasure Bay Pte.Ltd dan secara tidak langsungkepada
Bintan TreasureBay Pte.Ltd ;Bahwa Bintan Treasure Bay Pte.Ltd merupakan Badan Hukum yang berbeda dengan PT.Pelangi Bintan Indah (Tergugat) meski Keduanya samasama merupakan Group dari LandmarksBerhard ;Bahwa oleh karena hubungan kerja yang terjadi adalah antara Penggugat dengan BintanTreasure Bay Pte.Ltd maka Penggugat seharusnya mengajukan tuntutannya terhadap BintanTreasure Bay Pte.Ltd, sehingga adalah keliru Penggugat menarik PT.
Pelangi Bintan Indahdengan isi perjanjian :a. Mulai bekerja pada tanggal 5 Nopember 2007;b. Gaji secara administratif diberikan oleh PT. Pelangi Bintan Indah;Bonus kinerja;Jamsostek dibayar oleh PT. Pelangi Bintan Indah;Pemeriksaan Kedokteran;> 0 2 2Tugas utama sebagai Manager SDM dan Administrasi;g.
SK Pengangkatan dan SK Pemutusan Hubungan Kerja dikeluarkan oleh Bintan Treasure BayPte.Ltd. Tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat (PT.
19 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
YOSHIKAWA ELECTRONIK BINTAN
115 — 20
BINTAN HOTELS, BANYAN TREE BINTAN
74 — 28
EVA DAMAYANTI MelawanBupati Bintan
89 — 71
PUTRA JAYA BINTAN
PUTRA JAYA BINTAN, beralamat di Komplek Pertokoan Jodoh Centre PointBlok C no. 08, Sei Jodoh, Kota Batam, dalam hal ini diwakili olehKuasanya yaitu BISTOK NADEAK, SH berdasarkan Surat Kuasatertanggal 25 Naret 2014, untuk selanjutnya disebut TERGUGAT ;PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;Telah membaca suratsurat dalam perkara ini ;Telah memeriksa Suratsurat bukti ;Telah mendengar keterangan pihak Penggugat ;TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;Menimbang, bahwa Penggugat melalui Surat Gugatannya tanggal 24 Februari2014
BINTAN PARULIAN SIAGIAN
30 — 3
Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama dan tempat tanggal lahir Pemohon pada dokumen Kartu Tanda Penduduk NIK : 1216030710720003, Kartu Keluarga No : 1102020302150002 dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 470/DKC/VIII/2014 yang semula tertulis bernama Bintan Parulian Siagian lahir di Kizang tanggal 7 Oktober 1972 diubah menjadi Bintan Parulian lahir di Kijang tanggal 7 Oktober 1972;
Pemohon:
BINTAN PARULIAN SIAGIAN
BINTAN KHOIRIN NAJA
59 — 4
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor: 2361/V/1996 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 9 Mei 1996 dari nama BINTAN HAIRIN NAJA menjadi BINTAN KHOIRIN NAJA sebagaimana ijasah nomor: 842052019001495.
Pemohon:
BINTAN KHOIRIN NAJA
127 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT BINTAN HOTELS tersebut;
PT BINTAN HOTELS VS HOKAN LIMIN
50 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi MOBIL BINTAN CORPORA tersebut tidak dapat diterima ;
INDOMOBIL BINTAN CORPORA ; ISMAIL ABUBAKAR
INDOMOBIL BINTAN CORPORA, diwakili oleh YULIINDRIYANTO selaku Direktur PT. Indomobil Bintan Corpora (IBC)yang berkedudukan di Pulau Bintan, Kecamatan Teluk Sebong, DesaSebong Lagoi, dalam hal ini memberi kuasa kepada BAHADURSATRI, SH., Advokat, berkantor di Jalan T. Panglima Polim No. 2 Sp.Lima, Banda Aceh, berdasarkan Surak Kuasa Khusus tanggal 9 April2010 ;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan/Tersita ;MELAWAN:ISMAIL ABUBAKAR, bertempat tinggal di Gampong Jawa Lr.
Indomobil Bintan Corpora (IBC) bergerak dibidangpenyewaan (rental) mobil, maka terhadap 1 (satu) unit mobil yang telah diletakkanSita Eksekusi oleh Juru Sita Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Banda Aceh pada tanggal 8 September 2009, di bawah Nomor.02/PHI.Eks/2009/PNBNA dengan spesifikasi sebagai berikut :e Merk : Toyota Kijang Innova ;e Tahun : 2007 ;e Warna : Silver ;e No.Polisi : BL477J;e Isiselinder : 1998 CC;e No. Rangka : MHFX42GX72098259 ;e No.
Indomobil Bintan Corpora ;Adalah peralatan atau sarana yang sungguhsungguh dibutuhkan oleh Tersita untukmencari penghasilan dan ekonomi, maka sita eksekusi terhadap objek sita tersebuttidak sah menurut Ketentuan Hukum Acara Perdata ;Berdasarkan halhal tersebut di atas Pelawan mohon agar Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Banda Aceh berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dansekaligus memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :Primer :1 Menyatakan Pelawan adalah
Indomobil Bintan Corpora ;3 Memerintahkan Juru Sita Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriBanda Aceh untuk melaksanakan Pengangkatan Sita Eksekusi yang telahdilaksanakan pada tanggal 8 September 2009 di bawah No. 02/PHI.Eks/2009/PNBNA ;4 Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara ;Subsidair :Mohon Putusan yang seadiladilnya ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan telah mengajukan Eksepsiyang pada pokoknya sebagai berikut :Dalam Eksepsi ;Bahwa perlawanan yang diajukan
159 — 60
BINTAN HOTEL UTAMA (Dalam PKPU Tetap) dengan Para Krediturnya sebagaimana yang telah disepakati pada Hari JUMAT, Tanggal 2 Juni 2017
BINTAN HOTEL UTAMA (PEMOHON)-
BINTAN HOTEL UTAMA, yang berkedudukandi Jalan Raja Haji Km. 01, Teluk Sebong, Lagoi, Bintan Kepulauan Riau, dalamKeadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara untuk palinglama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan diucapkan;Menunjuk Sdra. GOSEN BUTARBUTAR, S.H.
Bintan Putra Berjaya dengan total tagihan Rp.132.302.506,00, Kreditur dan PT. Bintan Hotel Utama (Dalam PKPU) Tetap,sepakat untuk dibayarkan pelunasan dalam 2 (dua) kali tahapan cicilan Pro Rata darinilai tersebut diatas.
Bintan Hotel Utama (Dalam PKPU) Tetap,sepakat untuk dibayarkan pelunasan dalam 2 (dua) kali tahapan cicilan Pro Rata darinilai tersebut diatas.
Indo Bintan Makmur dengan total tagihan Rp.37.625.000,00, Kreditur dan PT. Bintan Hotel Utama (Dalam PKPU) Tetap, sepakatuntuk dibayarkan pelunasan dalam 2 (dua) kali tahapan cicilan Pro Rata dari nilaitersebut diatas.
BINTAN HOTEL UTAMA (Dalam PKPU Tetap) SuatuPerseroan Terbatas yang didirikan menurut Hukum Republik Indonesia,berkedudukan di Jalan Raja Haji Km. 01, Teluk Sebong, Lagoi, Bintan KepulauanRiau, dan Para Kreditornya untuk mentaati isi Perdamaian tersebut ;3. Menghukum Debitor PT. BINTAN HOTEL UTAMA (Dalam PKPU Tetap) untukmembayar kepada Pengurus :a. Biaya PKPU sebesar Rp. 177,500,000. (seratus tujuh puluh tujuh juta limaratus ribu rupiah), Danb.
55 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
BINTAN HOTELS tersebut;
BINTAN HOTELS VS UCOK SIANTURI
Bintan Hotels;Bahwa Setelah mendengar penjelasan dari Area General Manager PT. BintanHotels yaitu Bpk.
Bintan Hotels yaitu Bpk. Jamal Hussain dan juga dihadir beberapa Executive manager PT. Bintan Hotels yaitu Bpk. Herman Buspa,Bpk. Djunaidi Maskur, Bpk. Trizno Tarmoezi dan Bpk. Untug Suparjo, DanBpk. Jamal Hussain sebagai Area General Manager PT.
Bintan Hotels yaituHal 3 dari 20 hal.Put.Nomor 551 K/Pdt.SusPHI/2013Bpk. Jamal Hussain untuk memanggil Bpk.
BINTAN HOTELS tersebut dan membatalkan Putusan PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 39/G/2012/PHI.PN.
BINTAN HOTELStersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriTanjung Pinang Nomor 39/G/2012/PHI.PN.
25 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
BINTAN BERSATU APPAREL; SUHERMAN, DKK.
BINTAN BERSATU APPAREL, berkedudukan di Jl.Engku Putri Lot 9 10 Citra Buana Industrial Park IIIBatam CenterBatam, dalam hal ini memberi kuasakepada : Rusdy Mijar Munis, HRD PT. Bintan BersatuApparel beralamat di Citra Buana Park Ill, Jl. EngkuPutri Lot 910 Batam Centre, berdasarkan surat kuasakhusus tertanggal 27 Desember 2009;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pengusaha;Lawan1. SGUHERMAN, kewarganegara Indonesia, bertempattinggal di Perumahan taman raya tahap III blok HT No.18 Batam CenterBatam;2.
Bintan BersatuApparel berstatus kontrak hingga tanggal 30 April 2009;Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial tidak melihat secara jelasstatus Termohon Kasasi 1 sampai 3 dengan barang bukti yang di ajukanoleh Pemohon Kasasi;Termohon Kasasi 1, 2 dan 3 secara resmi Pemohon Kasasi telahmemutuskan hubungan kerja per tanggal 30 April 2009 maka semua hakdan Termohon Kasasi 1, 2 dan 3 tidak berhak menerima kompensasiapapun dari PT.
Bintan Bersatu Apparel;Termohon Kasasi 2 sudah jelas telah mengundurkan diri dan PT. BintanBersatu Apparel (Pemohon Kasasi). Jadi Termohon Kasasi 2 sesuaidengan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 dan Peraturanperusahaan PT. Bintan Bersatu Apparel yang berlaku sampai saat in;Pekara nomor : 17/6/2009/PHI.PN.TPI Tanggal 15 Juli 2009 sudah pernahdisidangkan namun batal demi hukum karena kuasa hukum TermohonHal. 6 dari 11 hal. Put.
Bintan Bersatu ApparelBatam (Pemohon Kasasi) dan 01 Juli 2009, sebelumnya Termohon Kasasi1 kontrak kerja 2 tahun (bukti T1 dan T32);Adapun Termohon Kasasi 2 selama bekerja di PT. Bintan Bersatu ApparelBatam (Pemohon Kasasi) selama 11 bulan (permanent) dan 01 Januari2009, sebelumnya Termohon Kasasi 2 konitrak kerja 2 tahun (bukti T8 danT32);17.
BINTAN BERSATU APPAREL, tersebut harus ditolak ;Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara a quo dibawahRp. 150.000.000,, maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 UndangUndangHal. 10 dari 11 hal. Put.
76 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT KEMAYANBINTAN tersebut;2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
PT KEMAYAN BINTAN VS KIE SUN
PUTUSANNomor 3429 K/Pdt/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagaiberikut dalam perkara:PT KEMAYAN BINTAN, diwakili oleh Direktur Utama SubanHartono, berkedudukan di Jalan Basuki Rachmat, Blok C,Nomor 26, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau,dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendie Devitra, S.H.
53 — 17
BINTAN HOTELS (Tergugat)
Bintan Hotels, Bertempat Tinggal diPT. BINTAN HOTELS,Lobam Bestari Blok M No.7 Rt.001 Rw.001 Kel. Teluk Lobam,Kec.
Bintan Utara Bintan, dalam hal ini diwakili oleh KuasaHukum nya yaitu Mansur & Kasmirus Kopong Tadonkeduanya masingmasing adalah Ketua Pimpinan Cabang & TimPembela Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Pariwisata SPSIKabupaten Bintan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17Maret 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan NegeriTanjung Pinang dibawah Nomor: 437 / SK / IX / 2012 tanggal21 September 2012, selanjut nya disebut sebagaiPENGGUGAT ;LawanBerkedudukan di Jl.
Bintan Hotels, yang beralamatdi Jalan Datuk Syahbandar 17 B Tanjung Uban Kabupaten Bintan, berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 15 Oktober 2012, yang sudah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriTanjung Pinang bernomor No. 486 / SK / X / 2012 tertanggal 18 Oktober 2012 ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencoba mendamaikan kedua belah pihak yangberperkara akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan denganmembacakan Surat Gugatan Penggugat tertanggal 17 Oktober
Penggugat telah terbukti melakukan pelanggaran berlapis secara akumulatif terhadapPeraturan Perusahaan PT Bintan Hotels yang dapat dikenakan Sanksi PemutusanHubungan Kerja.3. Bahwa Tergugat dalam Surat Permohonan Izin Pemutusan Hubungan Kerja yangdisampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan tertanggal 01 Nopember2011 terhadap Penggugat menyebutkan beberapa alasan penting sebagai berikut :Bahwa Penggugat :.
Hasil Mediasi (Anjuran) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan kepada Pengusaha,Serikat Pekerja dan Pekerja Nomor : 567 / TK.IIT / 198 tertanggal 04 Juni 2012, diberitanda dengan P 10;Fotocopy Jawaban atas Surat Anjuran Disnaker Kabupaten Bintan oleh Pekerjatertanggal24 Juli 2012, yang diberi tanda dengan P 11;Fotocopy Keputusan Nomor : 90/PCSPPARFSPSI/BINTAN/VIII/2011 tertanggal 24Agustus 2011 tentang Pengukuhan Komposisi dan Personalia PUK SP.
20 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
PULAU BINTAN DJAYA
Suka Damai GunungLengkuas Bintan ;2. MUHAMMAD JADI, bertempat tinggal di Kp. Sidomulyo Km.18, JIn. Kijang Bintan ;3. SULAEMAN, bertempat tinggal di Kp. Sidojaya Tanjung PinangRT/RW 04/Ill, dalam hal ini memberi kuasa kepada DARSONOdan kawan, Ketua dan Sekretaris FSPSI Reformasi KabupatenBintan, berkantor di JI. Temiang No.21 Lt. Il, Tanjung Pinang,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Februari 2010,para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat ;melawan:PT.
PULAU BINTAN DJAYA, berkedudukan di JIn.
TimurKabupaten Bintan ;Menerima sebagian dan menolak sebagian Anjuran Disnaker KabupatenBintan ;7.
Surat Disnaker Bintan No. 561/TKIV/022. Tanggal 24 Januari2007 yang ditujukan kepada PT. Pulau Bintan Djaya bahwa karyawanPerusahaan menggunakan sistem kerja, a.) bulanan, b.) harian, c.)borongan, tidak ada sistem bagi hasil.. Dalam hal putusanputusan3.1.Termohon Kasasi tidak mencermati UndangUndang No.13 Tahun2003 pada Pasal 52 ayat (1). d. pekerjaan yang diperjanjikan tidakHal. 7 dari 12 hal. Put.
Surat Disnaker Kabupaten Bintan No : 561/TKIV/022 Tanggal 24 Januari 2007. Bahwa status karyawan diPerusahaan menggunakan sistem kerja a.) bulanan, b.) harian, c.)borongan, tidak ada sistem bagi hasil. Karena PT. Pulau Bintan Djayabukan jenis usaha jasa Transport. Seperti Taxi Blue Bird yang ada diJakarta yang bebas mencari penumpang ;3.2.