Seharusnya sebelum berasumsimenggunakan NJOP sebagai nilai transaksi, Terbanding melakukankonfirmasi kepada para pembeli maupun Notaris jika Terbanding tidakmempercayai keabsahan akta Notaris.

dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modaluntuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wayib Pajak yangmempunyai hubungan istimewa dengan Wayjib Pajak lainnya sesuai dengankewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubunganistimewa ".Bahwa Pemohon Banding tidak memiliki hubungan istimewa dengan parapembeli tanah tersebut, sehingga tidak ada dasar hukum bagi Terbandinguntuk mengganti harga jual atau nilai transaksi sesungguhnya dengan NilaiJual Objek Kena Pajak (NJOP

meneliti lebih lanjut Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.17407/PP/M.V1I/15/2009 tanggal 12 Maret 2009, maka dengan inimenyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut,karena pertimbangan hukum yang tidak tepat sehingga menghasilkanputusan yang nyatanyata tidak sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku (contra legem), antara lain terhadappertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan sebagai berikut :Halaman 37 Alinea ke1, ke2 dan ke3 :Bahwa menurut Majelis, atas selisih NJOP

Termohon Peninjauan Kembali/semulaPemohon Banding), diketahui bahwa Jenis Usaha atau PekerjaanTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalahberupa Industri Kosmetik atau merupakan perusahaan yang bergerakdi bidang manufacturing ;Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan olehPemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding), diketahui bahwaharga jual tanah yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) secara nyatanyata lebih rendah dari padaharga NJOP

berdasarkan data penerimaan pembayaran dengan nilai padaAkta Jual Beli tidak secara langsung berkaitan serta terdapatnyaperbedaan antara alamat berdasarkan Akta JualBeli dengan alamatpada Master File Termohon Peninjauan Kembali (Ssemula PemohonBanding), maka tidak dapat diyakini kebenaran dari harga jual yangdilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) tersebut, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (SemulaTerbanding) menerapkan harga jual wajar penjualan tanah sebesarnilai NJOP

Namun demikian Para Penggugat mengetahui lokasi tanah kaplingDDN yang dibeli yaitu terletak di Jalan Wana Mulya, Kelurahan KarangMulya, Kecamatan Karang, Tengah Kota Tangerang;Bahwa berdasarkan informasi Ketetapan PBB, Nilai Jual Objek Pajak(NJOP) Tanah Kapling DDN tahun 2009 yang terletak di Jalan Wana Mulya,Kelurahan Karang Tengah adalah Rp614.000,00/m?

No. 82 PK/Pdt/2014mengembalikan uang pembelian tanah kapling yang sudah dibayar oleh ParaPenggugat kepada Tergugat sesuai dengan harga NJOP tanah kapling DDNtahun 2009 yaitu sebesar Rp614.000,00 x 2.400m?

Tergugat mengembalikanuang pembelian tanah kapling kepada Para Penggugat atau sampai denganadanya pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepadaPengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;2 Menyatakan Tergugat telah wanprestasi;3 Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang pembelian tanahkapling kepada Para Penggugat sesuai dengan harga NJOP

No. 82 PK/Pdt/2014Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telahmemberikan Putusan Nomor 185/PDT.G/2009/PN.JKT.PST., tanggal 15 September2009 yang amarnya sebagai berikut:DALAM EKSEPSI:e Menolak eksepsi dari Tergugat;DALAM POKOK PERKARA:1236Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang pembelian tanahkaveling kepada Para Penggugat sesuai dengan harga NJOP tahun 2009yaitu sebesar

,Jumlah (7)... = Rp.Sumbangan Pemeliharaan Prasarana (SPP) Tahun Ke5 / 01 Jan s/d 31 Des 2020= 2.5% x NJOP Yang Berlaku x Luas Tanah x Masa Perjanjian= 2.5% x Rp. 464.000, x 3,515 M2 x 1 Tahun = Rp. ,PPN 10%... = Rp.

= 2.5% x NJOP Yang Berlaku x Luas Tanah x Masa Perjanjian= 2.5% x Rp. 464.000, x 16,456.25M2 x 1Tahun = Rp. 190,892,500,PPN 10% ... = Rp. 19,089,250,Jumlah (6)... = Rp. 209,981,750,Sumbangan Pemeliharaan Prasarana (SPP) Tahun Ke4 / 01 Jan s/d 31 Des 2019= 2.5% x NJOP Yang Berlaku x Luas Tanah x Masa Perjanjian= 2.5% x Rp. 464.000, x 16,456.25M2 x 1 Tahun = Rp.

Biaya Pengembangan (Development Charge DC), rumusannya= 0,5% dari NJOP yang berlaku/m?/tahun;b.

x tahun0,5% x NJOP x m? xtahun0,65% x NJOP x m? xtahun4% x NJOP x m? xtahun 2SumbanganPemeliharaanPrasarana (SPP)Rp. 1.500, x m? xtahun0,45%x NJOP x m? xtahun0,65% x NJOP x m? xtahun2,5% x NJOP x m?x tahun 3Administrasi0,50% x NJOP x m? x1% x NJOP x m? x tahun tahun Lihat PP No. 75 Tahun 2015, KepmenKP RI No.

Kenaikan Tarif Sewa (DC) pada saat itu disepakati :1) Tarif Sebelumnya= 0,5% x NJOP x Luas (m?) / tahun;2) Tarif Baru = 0,65% x NJOP x Luas (m?) / tahun;3) Tarif SPP disesuaikan dari 0,5% menjadi 0,65% x NJOP x Luas(m)/tahun dan diberlakukan pada perjanjian sewa lahanberikutnya;29.Bahwa kembali kepada tarif sewa yang dinaikkan oleh Penggugat berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum (Perum) PerikananIndonesia No.

nya sepuluh kali lipat nilai NJOP Tahun2017, nilai NJOP Tahun 2017 160;5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;Atau: Apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yangseadiladilnya;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya:1. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (obscuur libel);2. Gugatan Penggugat salah subyek;3. Gugatan Penggugat telah lewat waktu (kadaluwarsa):4.

.;2 Bahwa berdasarkan bukti Pajak Bumi dan Bangunan yang dikeluarkan oleh DinasPerndapatan Daerah Kotamadya Surabaya pada tahun 2010 atas rumah di Jl.ManyarKartika III/10, RT.03/RW.10, Kel.Menur Pumpungan, Kec.Sukolilo, Surabayatersebut, ditentukan NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak) atas bangunan rumah tersebutadalah senilai Rp.727,032,000, (Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Puluh DuaRibu Rupiah).; 3 Bahwa Penggugat juga memiliki usaha dagang bernama CV.Dwi Karya yang bergerakdibidang Percetakan dan

Karena sesuai fakta yang juga diakui kebenarannya oleh PENGGUGATdalam dalil posita angka 8, peristiwa hukum yang terjadi adalah JUAL BELI sesuaidengan AKTA OTENTIK yakni Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 25 tertanggal 16Agustus 2010 yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT, Selaku Notaris diSurabaya; 7 Bahwa, pada dalil posita angka 10 PENGGUGAT menyatakan harga jual rumah dibawah harga NJOP.

Dalil tersebut menunjukkan PENGGUGAT tidak memahamimaksud dan fungsi NJOP, karena antara NJOP dan harga penjualan adalah dua hal yang berbeda . ; Dalam UU No. 12/1985 jo. UU No. 12/1994 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan, NilaiJual Objek Pajak (NJOP) ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak.

Dalam Undangundang Nomor 21/1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, NJOPdigunakan sebagai salah satu acuan dalam menentukan NPOP (Nilai Perolehan Objek17Pajak).Berdasarkan kedua peraturan perundangan tersebut jelas bahwa NJOP berfungsisebagai salah satu variable penentu besarnya PBB terutang maupun BPHTB yang harusSedangkan berkenaan dengan harga jual beli, mutlak sepenuhnya hak para pihaksepanjang adanya kesepakatan sebagaimana di atur dalam pasal 1320 BW.,; 8 Bahwa, TIDAK BENAR

Nomor 205 PK/Pdt/2016Bahwa penjualan lelang tersebut di atas jelas di luar harga standarNJOP, di dalam NJOP tanah dan bangunan senilai Rp1.764.000.000,00(satu miliar tujuh ratus enam puluh empat juta rupiah);b.

Bahwa di dalam praktek, lapangan tanah dan bangunan apabila dijualtidak dengan cara penjualan lelang berkisar senilai + Rp3.500.000.000,00(tiga miliar lima ratus juta rupiah);Bahwa dengan harga limit senilai/sebesar Rp1.415.000.000,00 (satu miliarempat ratus lima belas juta rupiah) dan apabila ada pembeli ParaPenggugat sangat dirugikan oleh Tergugat (Para Tergugat) di dalampenjualan secara lelang;Bahwa menurut hukum penjualan secara lelang harus sesuai dengan NJOPdan ataupun di atas NJOP;Bahwa di

2010/PN PklI. tanggal 4 April 2011 adanyasuatu kekeliruan di dalam penerapan hukumnya serta dirasa kurang adiloleh masyarakat dan tidak sesuai atau kurang sesuai dengan undangundang yang berlaku;Bahwa walaupun penjualan secara lelang terhadap benda yang menjadiobjek sengketa pada tanggal 8 Oktober 2010 tidaklah/belumlah merugikanPara Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/ParaPembanding/Para Penggugat tetapi penjualan lelang terhadap benda yangmenjadi objek sengketa yang dijual di bawah NJOP

tetap merugikan ParaPemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat;Bahwa menurut hukum penjualan lelang harus di atas dan atau paling tidaksama dengan NJOP tidak di bawah NJOP;Bahwa asas dari koperasi adalah kesejahteraan anggota koperasi makaasasnya adalah dari Anggota untuk Anggota;Bahwa sudah jelas Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para PemohonKasasi/Para Pembanding/Para Penggugat bukan/tidak Anggota koperasidari Kospin Jasa;Bahwa dengan adanya hal tersebut di atas

Bahwa adapun kerugian Penggugat akibat perbuatan Tergugat adalah sebagaiberikut:A Kerugian Materiil:Kerugian material atas kehilangan kesempatan untuk memperoleh manfaatkepemilikan aktiva tetap berupa tanah dan bangunan (Rumah Dinas) yangterletak di Jalan Sukaasih Nomor 2 Bandung senilai Rp5.970.105.000,00 (limamiliar sembilan puluh tujuh juta seratus lima ribu rupiah) dengan perhitungansebagai berikut:Tanah:Rp3.375.000,00 (NJOP Tanah tahun 2011) x 1587 m =Rp5.356.125.000,00 (ima miliar tiga ratus

lima puluh enam juta seratus duapuluh lima ribu rupiah);Bangunan:Rp1.516.000,00 (NJOP Bangunan 2011) x 405 m?

, Harga Camat, Harga Survey serta hargabangunan sesuai keputusan Gubernur Nomor 03 Tahun 2001, tanggal 12Februari 2001;Perkiraan Harga Tanah dan Bangunan merupakan harga ratarata dari NJOP,Harga Camat, Harga Survey (NJOP + Harga Camat + Harga Survey = Hargaratarata per m2);Sesuai lampiran Keputusan Direksi Nomor 145.K/452/DIR/2000, telah kamisusun perkiraan biaya pesangon pengosongan rumah Rumah Jabatan (Lampiran:3);4.

, harga camat, hargasurvey serta harga bangunan sesuai Keputusan Gubernur Nomor 03 Tahun2001, tanggal 12 Februari 2001;Perkiraan harga tanah dan bangunan merupakan harga ratarata dari NJOP,Harga Camat, Harga Survey (NJOP+Harga Camat + Harga Survey = Hargaratarata per m7);Sesuai lampiran Keputusan Direksi Nomor 145.K/452/DIR/2000, telah kamisusun perkiraan biaya pesangon pengosongan Rumah Jabatan (Lampiran: 3);4Jumlah biaya pemberian pesangon rumah tersebut untuk para penghuni sesuaiSIP sebanyak 23

Strata taksiran harga tanah dan Besarnya biayabangunan sesuai NJOP pengosongan1 Sampai dengan Rp50.000.000 50%2 Diatas Rp. 50.000.000 sd Rp. 100.000.000 30%3.

Karena besarnya uang ganti rugi tidak sesuai denganketentuan yang berlaku yaitu harus sesuai dengan nilai nyata atau hargayang sebenarnya, dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan. Apabilapembayaran ganti rugi dilaksanakan pada tahun 2016, maka nilainyaharus dihitung harga menurut harga yang sebenarnya atau harga nyataatau harga pasar pada tahun 2016 itu juga;Peraturan yang dilanggar adalah:1. Pasal 10 Perpres Nomor 65 Tahun 2006, tanggal 5 Juni 2006.

Pasal 15 Keppres Nomor 55 Tahun 1993, tanggal 17 Juni 1993, dasarperhitungan ganti rugi harus nilai nyata atau yang sebenarnya denganmemperhatikan NJOP tahun terahir;3. Pasal 15 Perpres Nomor 65 Tahun 2006, tanggal 5 Juni 2006 dasarperhitungan ganti rugi harus nilai nyata atau yang sebenarnya denganmemperhatikan NJOP tahun berjalan;4. Pasal 15 ayat (1) a. Perpres Nomor 65 Tahun 2006, tanggal 5 Juni2006. Panitia harus menunjuk Lembaga/Tim Penilai harga tanah;5.

No. 882 K/PID.SUS/2015nilai wajar dengan estimasi terendah menggunakan Nilai Jual ObjekPajak (NJOP);Pasal 58 ayat (1), pemindahtanganan barang milik Daerahsebagaimana dimaksud Pasal 57, ditetapbkan dengan KeputusanKepala Daaerah setelah mendapat persetujuan Dewan PerwakilanRakyat Daerah (DPRD), untuk:a. Tanah dan/atau bangunan, dan;b.

Wilayah kerja KPP Pratama dalam hal terdapat lebih dari satuKPP Pratama dalam hal satu Kabupaten/Kota; Pasal 3 ayat (2), NJOP Bumi ditetapkan berdasarkan nilai indikasiratarata dalam suatu Zona Nilai Tanah;4.

Besarnya NJOP Permukaan Bumi berupa Tanah2010 Propinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu Kecamatan Palu SelatanKelurahan Tatura Jalan Basuki Rahmat, Kode ZNT DE/DF, KelasBumi A14, Penggolongan Nilai Jual Bumi Rp. 1.086.000,00. s/dRp1.207.000,00 per M?

,menandatangni Surat Nomor: S020/WPJ.16/Kp.0306/2010 tanggal 14Januari 2010, dimana dalam daftar nilai jual objek pajak di jalanjalan tertentupada nomor urut 06 tertulis Jalan Basuki Rahmat Kota Palu NJOP/M2sejumlah Rp. 1.032.000, (satu juta tiga puluh dua ribu rupiah), oleh karenaSaksi Drs. YULIANSYAH, M.Si., melihat harga tersebut terlalu mahal makaSaksi Drs. YULIANSYAH, M.Si., menyuruh kembali Saksi ARWAN, S.Sos.

M.Si., dan oleh karena Kantor Pelayanan Pajak PratamaPalu melihat surat tersebut permintaannya sama maka dijawablah suratPemda Sulteng tersebut dengan hanya memberikan lampiran (tanpa suratpengantar lagi) tertanggal 21 Januari 2010, dimana pada nomor urut 06tertulis jalan Basuki Rahmat Kota Palu NJOP/M2 Rp. 1.032.000, (satu jutatiga puluh dua ribu rupiah) dan NJOP terendah di Kelurahan Rp. 64.000,(enam puluh empat ribu rupiah);Bahwa pada tanggal 10 Februari 2010 terbitlah Keputusan GubernurSulawesi

Andilah tersebut stragis mulai berdiri tahun1980 sampai sekarang;Bahwa tempat jual beli ikan tersebut katanya obyek sengketa;Bahwa tempat jual beli ikan tersebut ramai dan banyak pelanggannya + 100orang;Bahwa lokasi tempat jual beli ikan tersebut sebelah selatan jembatansembayat menghadap ke barat;Bahwa harga tanah di Bungah Rp.7.000.000, per meter sedangkan diSembayat lebih mahal;Bahwa saksi tidak tahu SPPT atau NJOP;Bahwa H.

Andilah;Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini, perkaranya siapa dengan siap tidaktahu;Bahwa harga tanah di Bungah Rp.7.000.000, per meter tahunya dari teman diwarung katanya;Bahwa harga tanah di Mengare antara Rp.200.000, sampai 500.000, permeter;Bahwa harga tanah tersebut sesuai dengan SPPT atau NJOP tidak tahudalam perkara ini;Bahwa harga pasaran baik di Bungah maupun Sembayat tidak tahu sendirimelainkan dari orang lain;Bahwa rumah saksi dengan tempat jual ikan hasil 70 H.

Andilah + 13 Km;Bahwa orang tua saksi tidak ada hubungan dengan Leny;Bahwa saksi tidak tahu NJOP tanah di Bungah maupun di Sembayat;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi baik Pihak TermohonKeberatan dan Termohon Keberatan Il serta Pemohon Keberatan akanmenanggapinya dalam kesimpulan;2. SaksiM.SUEB:Bahwa saksi tahu permasalahan ganti rugi pembebasan lahan punyanya H.Andilah;Bahwa tempat tinggal saksi dekat jembatan di belakang gudang H.

Sampai 06.30 WIB;Bahwa saksi tidak tahu, harga tanah, harga tanah masuk kampong saja Rp.10.000.000, apalagi dipinggir jalan;Bahwa saksi mendengar ganti rugi tanah tersebut sebesar Rp.2.800.000, permeter dan sebagian besar tidak cocok dan meminta Rp.25.000.000, permeter;Bahwa saksi tidak pernah jual beli tanah;Bahwa saksi tidak tahu SPPT atau NJOP dan tidak mengerti harga tanahtersebut;Bahwa saksi tidak tahu sendiri yang menjadi dasar harga tanahRp.10.000.000, per meter;Bahwa saksi tidak tahu NJOP

Andilah pernah menyatakan tanah tersebut diserahkan LenyRatnasari anaknya;bahwa saksi tidak tahu ganti ruginya tanah tersebut Cuma dengar saja;Bahwa saksi tidak tahu, SPPT/ NJOP tanah tersebut;Bahwa saksi tidak tahu dihadirkan disini dipersidangan ini dalam perkaraantara siapa dengan siapa;Bahwa Leny Ratnasari tidak bertempat disitu;Bahwa usaha UD Hasil 70 miliknya H.

No. 2085 K/Pid.Sus/2009 Njop siptt NJOP Rp. Diterima di SudinRp. 537.000 1032.300(10%) PU&TA/M2 Rp. 5.000.000,00(26/12/2006)Lurah KW ikutIdris Yusuf Tanah 150 Rp. Rp. Diterima sebanyakM2 154.845.000 164.633.000 2 X dari SantosoBangunan 127 Rp. 147.044.000 di Graha KuringM2 Rp. 1.420.000 Rp. 159.663.000Lainlain Rp. 303.309.000 (25/12/2005)Total NJOP Rp. diterima di KantorNjop siptt 1032.300(10%) PU&TARp. 537.000 Rp. 5.000.000/M2 (26/12/2006)Lurah KW ikutDrs. Sarwo Tanah 250 Rp. Rp.

Sebanyak 2 X dariEdhy M2 258.075.000 119.784.000 Santoso di GrahaNjop siptt NJOP KuringRp. 614.000 Rp. 1032.300 Rp. 114.784.000W112 (10%) 25/12/2006) dan dikantor PU &TARp. 5.000.000(26/12/2006)4. Sih Rahayu Tanah 124 Rp. Rp. Dibayarkan 2 XM2 128.005.200 111.200,000 dari Santoso diBangunan Rp. RM CibuburTotal 601.529.500 Rp. 106.200.000Njop siptt Rp. Dan yang kedua diRp. 190.124.700 Sudin PU &TA Rp.537.000/M2 NJOP Rp. 5.000.000.1032.300(10%)5. H. Sumarno Luas tanah Rp.

Terdapat mark up NJOP dan salah bayar kepada Sdr. Soetjahyono/lr.Sarjono sebesar Rp. 9.269.136.000,00 dengan rincian sebagai berikut :a. Mark up NJOP = 11.320 x Rp. 549.000,00 = Rp. 6.214.640.000,b. Kesalahan membayar = 6.320 x Rp. 483.000, = Rp. 3.054.456.000.= Rp. 9.269.136.000,Hal. 16 dari 53 hal. Put. No. 2085 K/Pid.Sus/2009 Bahwa Terdakwa Drs. SUNARYONO bersamasama dengan Ir. WILSONDANIEL, AS., AGUS KARSONO DAWOED dan Drs. H. M.

Watiman Tanah 80 M2 Rp. 89.810.100 Rp. 79.800.000 Diterima 2x dariBangunanRp. 49.629.900 Santosodi Graha60 M2 Rp. 460.000 KuringLainlain Rp. 139.900.000 Rp. 74.306.000Total (25/12/2006)Njop siptt NJOP Diterima di SudinRp. 537.000 Rp.1032.300 PU&TA/M2 (10%) Rp. 5.000.000,00(26/12/2006)Lurah KW ikut2. Idris Yusuf Tanah 150 Rp. Rp.

Terdapat mark up NJOP dan salah bayar kepada Sdr. Soetjahyono/lr.Sarjono sebesar Rp. 9.269.136.000,00 dengan rincian sebagai berikut :a. Mark up NJOP = 11.320 x Rp. 549.000,00 = Rp. 6.214.640.000,b. Kesalahan membayar = 6.320 x Rp. 483.000, = Rp. 3.054.456.000.= Rp. 9.269.136.000,Bahwa Terdakwa Drs. SUNARYONO bersamasama dengan Ir. WILSONDANIEL, AS., AGUS KARSONO DAWOED dan Drs. H. M.

(FOTOCOPY LEGALISIR) ; Surat Kepala Kantor Pengelolaan Barang Daerah Nomor : 593/425 tanggal 15 Mei 2006 perihal Harga NJOP.(ASLI) ; Surat Kepala Kantor Pengelolaan Barang Daerah Nomor : 593/525 tanggal 7 Juni 2006 perihal Harga NJOP 2006 di Kelurahan Nyatnyono. .(FOTOCOPY LEGALISIR) ; Surat Camat Ungaran Barat Nomor : 592.12/137 tanggal 3 April 2006 perihal Permintaan Harga Jual Umum. .

(FOTOCOPY LEGALISIR) ; Surat Kepala Kantor Pelayanan PBB Ungaran Nomor : S.1765/WPJ.10/KB.03/2006 tanggal 1 Juni 2006 perihal Informasi NJOP Tahun 2006 di Kelurahan Nyatnyono. .(FOTOCOPY LEGALISIR) ; Surat Kepala Kantor Pelayanan PBB Ungaran Nomor : S.1890/WPJ.10/KB.03/2006 tanggal 12 Juni 2006 perihal Informasi NJOP Tahun 2006 di Kp. Sendang Rejo Kelurahan Nyatnyono. .

(FOTOCOPY LEGALISIR); Surat Kepala Kantor Pelayanan PBB Ungaran Nomor : S.1889/WPJ.10/KB.03/2006 tanggal 12 Juni 2006 perihal Informasi NJOP Tahun 2006 di Jl. Pring Gading Kelurahan Kalongan.

(FOTOCOPY LEGALISIR) ;Surat Kepala Kantor Pengelolaan Barang Daerah Nomor : 593/425tanggal 15 Mei 2006 perihal Harga NJOP.(ASLI) ;Surat Kepala Kantor Pengelolaan Barang Daerah Nomor : 593/525tanggal 7 Juni 2006 perihal Harga NJOP 2006 di Kelurahan Nyatnyono.(FOTOCOPY LEGALISIR) ;Surat Camat Ungaran Barat Nomor : 592.12/137 tanggal 3 April 2006perihal Permintaan Harga Jual Umum. .

Semarang ;e Bahwa saksi melihat NJOP melalui SPT PBB yang di terbitkan olehDirjen Pajak , di nyatnyono nilai tertinggi Rp.31.000, s/d Rp.41.000,/m2 dan NJOP terendah Rp.12.000, s/d Rp.17.000, /m2 ;90e Di tanah pengganti NJOP di jalan pringganding Kel. Kalongan kec.Ungaran Timur NJOP tertinggi Rp.55.000, s/d Rp.73.000, m2 danNJOP terendah Rp.12.000, s/d 17.000,m2 ; Bahwa sepengetahun saksi, pemilik PT. Handayani membangun tersebutadalah terdakwa yang merupakan istri dari FX.

tertinggi sebesar 31.000 s/d41.000/m2 dan untuk NJOP terendah sebesar 12.000 s/d 17.000/m2 ; Bahwa saksi tidak mengetahui perihal adanya surat Kepala Kantor PBBUngaran Nomor : S.1765/WPJ.10/KB.03/2006 tanggal 1 Juni 2006 tentangInformasi NJOP tahun 2006 di Kelurahan Nyatnyono dengan besar NJOPtertinggi 114.000 s/d 142.000/m2 dan NJOP terendah sebesar 4.100 s/d5.900/m2 karena surat tersebut tidak diikutkan dalam dokumen yangdisodorkan kepada saksi untuk saksi teliti,ssaksi mengetahui adanya surat91tersebut

perolehan ;e Bahwa perhitungan seharusnya sama kalau dengan NJOP maka tanahpengganti harus dengan NJOP juga ;Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa ENDANG SRI HANDAYANI,SH.

(FOTOCOPY LEGALISIR) ;Surat Kepala Kantor Pelayanan PBB Ungaran Nomor :S.1765/WPJ.10/KB.03/2006 tanggal 1 Juni 2006 perihalInformasi NJOP Tahun 2006 di Kelurahan Nyatnyono.(FOTOCOPY LEGALISIR) ;Surat Kepala Kantor Pelayanan PBB Ungaran Nomor :$.1890/WPJ.10/KB.03/2006 tanggal 12 Juni 2006perihal Informasi NJOP Tahun 2006 di Kp. SendangRejo Kelurahan Nyatnyono.

Jikaberdasarkan NJOP rumah Tergugat tersebut hanya bernilai paling tinggiRp.72.147.000, (tujuh puluh dua juta seratus empat puluh tujuh riburupiah) hal ini didasarkan pada surat keterangan NJOP Nomor :Hal. 9 dari 82 Hal. Putusan No.50/Pat.G/2021/PA.Rmb025/SKP/PBBP2/II/2021, tertanggal 9 Februari 2021.

Putusan No.50/Pat.G/2021/PA.Rmbkebanyakan property yang dijual, hanganya bisa mencapai dua kali lipatdari harga NJOP. Sehingga semakin mahal harga tanah dan bangunanrumah, maka NJOP nya semakin tinggi pula. sehingga sudah tepat jikataksiran harga rumah tersebut sebesar Rp. 250.000.000, (dua ratus limapuluh juta rupiah) ;.

Bombana.Bahwa Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga ratarata yangdiperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, yangartinya NJOP bukan merupakan patokan harga jual objek pajakmelainkan NJOP digunakan untuk mengetahui seberapa besar pajakyang harus ditanggung dari transaksi jual beli tanah/rumah.

empat puluh tujuh riburupiah) hal ini didasarkan pada surat keterangan NJOP Nomor025/SKP/PBBP2/II/2021, tertanggal 9 Februari 2021.

Jika berdasarkan NJOP rumah Tergugattersebut hanya bernilai paling tinggi Rp.72.147.000, (fujuh puluh dua jutaseratus empat puluh tujuh ribu rupiah) hal ini didasarkan pada suratketerangan NJOP Nomor : 025/SKP/PBBP2/II/2021, tertanggal 9 Februari2021.

Soediyanto selaku Sekretaris PanitiaPenaksir Harga Tanah dan Bangunan, padahal seharusnya PenilaianBarang Milik Daerah berupa Tanah dan atau Bangunan dalam rangkapemindahtanganan dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati untukmendapatkan nilai wajar, dengan estimasi terendah menggunakan NJOP; Bahwa untuk mendapatkan nilai wajar harus memparhatikan harga pasar disamping estimasi terendah NJOP, dan dengan tidak dilaksanakannyapenjualan di hadapan pejabat lelang oleh Terdakwa sesuai denganketentuan

Soediyanto selaku Sekretaris PanitiaPenaksir Harga Tanah dan Bangunan padahal seharusnya penilaianbarang milik Daerah berupa tanah dan atau bangunan dalam rangkapemindahtanganan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Bupati untukmendapatkan nilai wajar, dengan estimasi terendah menggunakan NJOP;Bahwa untuk mendapatkan nilai wajar harus memparhatikan harga pasar disamping estimasi terendah NJOP, dan dengan tidak dilaksanakannyapenjualan di hadapan pejabat lelang oleh Terdakwa, namun tanah tersebutHal

Data NJOP Brigif 9 Kostrad tanggal 11 April 2007;14. Pemberitahuan Hasil Ukur Sementara tanggal 17 April 2007;Hal. 12 dari 57 hal. Put.

Bahwa Sesuai Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak(NJOP) Bumi dan Bangunan Perkotaan & PedesaanNomor 974 / 1000 / 422 / 2014 (Bukti PK9) diketahui bahwaestimasi terendah NJOP untuk wilayah sekitar tanah eksmarkas Brigif 9/2 Kostrad adalah Rp802.000,00 per M.Sehingga apabila dibandingkan dengan harga penjualan atastanah eks markas Brigif 9/2 Kostrad dengan nilaiRp904.233,00 per M* tetap masih berada di atas hargaestimasi terendah NJOP Rp802.000,00 per M?

TSM tidak mendapatkan nilai wajar karena tidakmemperhatikan estimasi terendah NJOP. Dengan penentuanharga yang berpatokan pada nilai estimasi NJOP Negaratetap masih diuntungkan;b.

, mengingat harga NJOP atas Tanah HGB 5516/TuguHalaman 10 Putusan Nomor 478/PDT/2020/PT DKIVi.Utara tersebut pada saat pelaksanaan lelang adalah sebesar 2.318M2 x NJOP per meter Rp. 1.573.000, = Rp. 3.646.214.000, (tigamiliar enam ratus empat puluh enam juta dua ratus empat belas ribuRupiah).Jelas harga tersebut semakin tidak relevan mengingat HakTanggungan HGB 5516/Tugu Utara peringkat dijaminkan dengannilai sebesar Rp.2.650.000.000, (dua miliar enam ratus lima puluhjuta Rupiah) (vide APHT No. 201

Unsurunsur yang diteliti antara lain:a) Nomor Objek Pajak (NOP) PBB.Petugas Peneliti mencocokkan NOP yangdicantumkan dalam SSB dengan NOP yangtercantum dalam fotokopi SPPT atau STTS/StrukATM bukti pembayaran PBB/bukti pembayaran PBBlainnya.b) Besarnya NJOP Tanah (Bumi) per meter persegi.Petugas Peneliti mencocokkan NJOP bumi perHalaman 14 Putusan Nomor 478/PDT/2020/PT DKImeter persegi yang dicantumkan dalam SSB denganNJOP bumi per meter persegi pada basis data PBB.c) Besarnya NJOP Bangunan per meter

persedgi.Petugas Peneliti mencocokkan NJOP bangunan permeter persegi yang dicantumkan dalam SSB denganNJOP bangunan per meter persegi pada basis dataPBB.d) Penghitungan NJOP PBB.e) Penghitungan BPHTB, terutama untuk menelitikebenaran:(1) NPOP.NPOP diisi dengan nilal hargatransaksi/nilal pasar apabila hargatransaksi/nilai pasar lebin besar atau samadengan NJOP PBB.

Namun jika hargatransaksi/nilai pasar tidak diketahui ataulebih kecil daripada NJOP PBB maka NPOPdiisi dengan NJOP PBB, kecuali perolehanhak karena lelang tetap digunakan hargatransaksi yang tercantum dalam RisalahLelang.(2) NPOPTKP.(3) Pengenaan 50% (lima puluh persen) karenawaris/hibah wasiat/pemberian HakPengelolaan.(4) BPHTB yang harus dibayar.Bahwa Tergugat Ill melakukan pembayaran atas BPHTB denganNomor Objek Pajak (NOP) yang salah, yaitu NOP tanah milikPenggugat yang lain.

membawakerugian bagi Penggugat yakni hilangnya kehilangan Haknya atasHalaman 20 Putusan Nomor 478/PDT/2020/PT DKI25.26.27.28.tanah HGB 5516/Tugu Utara dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)saat ini (tahun 2017) sebesar 2.318 M?

Hal ini terbuktidari besarnya nilai ganti rugi atas tiaptiap bidang tanah, bangunan dantanaman tegakan diatasnya yang jauh lebih tinggi dari nilai objek pajakbidangbidang tanah dan bangunan tersebut maupun harga pasar setempat;Bahwa sebagai bukti atas dalil Termohon tersebut diatas, dapat dibuktikandari perbandingan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) dari beberapa warga yangterkena pembebasan dengan Nilai ganti rugi yang telah ditetapkan olehPanitia Pengadaan Tanah yang mendasarkan pada hasil perhitungan

sedangkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tertinggi per meter persegipada tahun 2018 seharga Rp.10.000, (Sepuluh ribu rupiah) dan nilai jualtertinggi sebelum adanya pengadaan tanah di kawasan pantai kijing +Halaman 9 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2018/PN Mpwsebesar Rp. 68.181, (enam puluh delapan ribu seratus delapan saturupiah) per meter persegi sehingga keberatan pemohonterhadappenetapan harga yang terlalu rendah tidak berdasar;17.

Per Meter persegi di daerah Sungai Kunyit hanyasebesar kurang lebih Rp. 660,00 (enam ratus enam puluh rupiah), sedangkannilai yang diberikan oleh KJPP sudah jauh melebihi dari NJOP di daerahtersebut;Bahwa terkait dengan keberatan yang disampaikan oleh Pemohon mengenaitidak dilibatkannya Pemohon dalam penentuan nilai ganti kerugian, haltersebut telah diatur dalam pasal 34 UU No. 2 Tahun 2012 :a.

Bahwa harga yang dikeluarkan oleh penilai publik Pungs Zulkarnain danRekan berkisar antara Rp.187.000 per m* sampai dengan Rp. 327.000per m* sedangkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tertinggi per meterpersegi pada tahun 2018 seharga Rp.10.000, (Sepuluh ribu rupiah) dannilai jual tertinggi sebelum adanya pengadaan tanah di kawasan pantaiHalaman 14 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2018/PN Mpwkijing + sebesar Rp. 68.181,( enam puluh delapan ribu seratus delapansatu rupiah) per meter persegi

Fotokopi bermaterai Surat Kepala Kantor Pertanahan KabupatenMempawah selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Nomor 131/50061.02/1I/2018 tanggal 20 Februari 2018 perihal Pelaksanaan PembayaranGanti Kerugian Tahap Gelombang 1 Pengadaan Tanah untukPembangunan dan Pengembangan Terminal Kijing, KabupatenMempawah Kalimantan Barat,, diberi tanda T.115;Fotokopi bermateral Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumidan Bangunan Tahun 2018 NOP 61.02.190.005.0010221.0 atas nama M.Kaud Mahad yang besaran NJOP

Tanah tersebut tidaktermasuk yang mendapat Ijin Lokasi, sehingga buku tanah yang terdapat diKantor BPN Depok masih hidup atau belum dihapus;Bahwa Tergugat pernah mengadakan kegiatan di lokasi Penggugat, lalupernah menemui dan mediasi tetapi tidak pernah dea/ karena dari pihakTergugat membayar jauh dari harga NJOP yaitu Rp15.000,00/m (lima belasribu per meter), sedangkan pada waktu itu harga NJOP Rp100.000,00/m(seratus ribu per meter) dan sekarang sudah mencapai Rp800.000,00/m(delapan ratus ribu per

Kerugian materiil dari dua bidang tanah tersebut merupakan hargatanah sekarang sesuai dengan NJOP yaitu Rp800.000,00/m? (delapan ratusribu per meter persegi) dikali luas tanah 1825 m? (seribu delapan ratus duapuluh lima meter persegi), sehingga menjadi Rp1.195.000.000,00 (satumiliar seratus sembilan puluh lima juta rupiah).

Nomor 217 PK/Pdt/2017objek tanah yang dimohonkan oleh Penggugat, sebagaimana ciriciri tanahyang diuraikan dalam posita poin ke1 tersebut di atasBahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat mohon kepadaPengadilan Negeri Depok agar memberikan putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menghukum Tergugat membayar kerugian materiil sebesar Rp1.195.000.000(satu miliar seratus sembilan puluh lima juta rupiah) yaitu harga nilai tanahsekarang sesuai dengan NJOP yaitu

berikut bangunan diatasnya yang terletak di Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara setempat dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 755 atas nama Elon Padang Batanghari;

yakni sejumlah Rp60.144.000,00(enam puluh empat juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) dan sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Kamboja XIII Nomor 98 RT 000 RW 00 Helvetia Tengah Medan Helvetia Kota Medan yang terdaftar di dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 755 tidak boleh dijual kurang dari jumlah yang tertera di dalam NJOP yakni sejumlah Rp109.911.000,00(seratus sembilan juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah);

98RT 000 RW 000 Helvetia Tengah Medan Helvetia Kota Medan;Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka sesuai dengan ketentuanPasal 396 KUHPerdata, maka pengadilan berpendapat bahwa penjualan hartapeninggalan berupa sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletakdi Desa Sei Beras Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang yang terdaftardi dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 186 yang didalamnya melekat hak warisdari YOSEPHINE THERESIA SINAMBELA tidak boleh dijual kurang dari hargayang tertera di dalam NJOP

yakni sejumlah Rp60.144.000,00(enam puluhempat juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) dan sebidang tanah berikutbangunan di atasnya yang terletak di Jalan Kamboja XIII Nomor 98 RT 000 RW0O Helvetia Tengah Medan Helvetia Kota Medan yang terdaftar di dalamSertipikat Hak Milik Nomor 755 tidak boleh dijual kurang dari jumlah yangtertera di dalam NJOP yakni sejumlah Rp109.911.000,00(seratus sembilan jutasembilan ratus sebelas ribu rupiah);Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 598/Pdt.P/2020/PN MdnMenimbang

Menetapkan batas limit penjualan tanah berikut bangunan di atasnyayang terletak di Desa Sei Beras Kecamatan Sunggal Kabupaten DeliSerdang yang terdaftar di dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 186 tidakboleh dijual kurang dari harga yang tertera di dalam NJOP yaknisejumlah Rp60.144.000,00(enam puluh empat juta seratus empat puluhempat ribu rupiah) dan sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yangterletak di Jalan Kamboja XIII Nomor 98 RT 000 RW 00 Helvetia TengahMedan Helvetia Kota Medan yang terdaftar

oleh Tergugat , Il, Ill yang akandiberikan pada Penggugat berkaum tidak bisa uang dimaksuddipergunakan untuk melangsungkan hidup yang lebih baik Penggugatberkaum, apalagi luas tanah Penggugat berkaum yang akan dipergunakanuntuk proyek jalan tol;Padahal sesuai dengan harga NJOP permeter dari tanah yang beradaberbatas sepadan dengan objek perkara yakni sesuai dengan SPPT tahun2018 atas nama wajib pajak NETRA SAIDI Korong Jambak, Nagari Kasang,Kab.

Bahwa untuk diketahuiSPPT tersebut ditetapbkan juga oleh Pemerintah Kabupaten PadangPariaman Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, lalu kenapa sekarangTergugat I, Il, Ill, menetapkan pula harga permeter dengan harga yang jauhkontradiksi dengan harga NJOP dari tanah yang letaknya berbatas denganobjek perkara yakni Tanah Netra Saidi (yang tanahnya juga terkena proyekPembangunan Jalan Tol PadangLubuk AlungPadang PanjangBukittinggi,Ruas PadangSicincin);Bahwa seharusnya Tergugat , Il, Ill selaku orang yang

nilai ganti kKerugian tanah objek perkara yang pantasdan wajar ditetapkan lebih dari nilai NJOP yakni permeternya senilaiRp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);Tindakan TERGUGAT I, Il, Ill mana tidak sesuai dengan UU No. 2 Tahun2012 pasal 10, yang Isinya:Tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4ayat (1) digunakan untuk pembangunan:A. ceseeeeeeesb.

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya menjadikan nilai NJOPtanah atas nama NETRA SAIDI yang berbatas sepadan dengan objekperkara sebagai patokan nilai ganti kerugian tanah yang mana dalamnilai NJOP tanah atas nama NETRA SAIDI adalah permeterRp205.376,00 (dua ratus lima ribu tiga ratus tujun puluh enam rupiah)namun dalam Petitum Gugatan, Penggugat malah menuntut lebih tinggidiatas nilai NJOP yaitu permeter adalah Rp400.000,00 (empat ratus riburupiah), dan ini Tergugat II tanggapi sebagai berikut:

Bahwa nilai NJOP dalam pengadaan tanah tidak menjadi patokanuntuk ditetapkan sebagai nilai ganti Kerugian tanah, yang manaindikator penilaian harga tanah dipengaruhi oleh Kondisi Fisik daritanah itu sendiri; Bahwa nilai NJOP yang di jadikan patokan nilai ganti rugi olehPenggugat adalah NJOP tanah atas narna NETRA SAIDI danbukan NJOP atas tanah objek perkara sehingga NJOP tersebuttidak relevan dipakai dalam perkara a quo;10.

Bank Danamon), di Desa Sukodadi, Lamongan yangsekarang di tutup, telah melakukan permohonan lelang ke Ketua PNLamongan, dan kemudian dilakukan proses lelang itu, dan dimenangkanoleh Sukardi (Tergugat 2), Bukti 1;Bahwa proses lelang itu telah menetapkan harga jual lelang atas persil yangdimaksud (obyek lelang) sebesar Rp 173.000.000, (Seratus Tujuh PuluhTiga Juta Rupiah), padahal harga ini jauh di bawah harga NJOP persiltersebut maupun jauh di bawah harga pasar, (Bukti 2), sedang NPOP dasarpenggenaan

mematikanusaha Penggugat);Berdasarkan alasanalasan di atas, maka Penggugat mohon Majelis Hakim,yang memeriksa dan menangani perkara ini, berkenan memberikan putusanyang bunyi amarnya sebagai berikut :1.2.3.Membatalkan penetapan lelang No. 8/PDT EKS/2017/PN Lamongan;Menyatakan Tergugat 2 tidak sah sebagai pemenang lelang yang dimaksudMengabulkan tuntutan ganti rugi Penggugat baik materiil dan immateriil yangditanggung renteng oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2;Menyatakan selisih harga lelang dengan harga NJOP

dan HPUbertentangan dengan prinsip kelayakan, kepatutan, dankepantasan;Menyatakan selisin harga dalam proses lelang yang dimaksud yaitu antaraharga lelang, harga NJOP dan harga HPU adalah merugikan Negara (videsetoran pajak menjadi berkurang) karena harga yang ditetapkan dalamlelang jauh dibawah harga NJOP (hak Negara memungut pajak menjadiberkurang atau timbul adanya dugaan penggelapan uang negara yang harusmasuk kekas Negara melalui pungutan pajak);ATAUKalau Majelis Hakim berpandangan lain, mohon

terletak di Desa Sendangrejo Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamonganyang kemudian atas jaminan telah dilakukan proses lelang yangdimenangkan oleh Tergugat II; Bahwa, harga jual lelang atas jaminan sebesar Rp173.000.000, (SeratusTujuh Puluh Tiga Juta Rupiah) jauh di bawah harga NJOP persil tersebutmaupun jauh di bawah harga pasar, sedang NPOP dasar penggenaanBPHTB sebesar Rp 617.310.000, (Enam Ratus Tujuh Belas Juta Tiga RatusSepuluh Ribu Rupiah), dari proses lelang, terlinat disini ada dugaan kuatHalaman

oleh KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) berdasarkan PeraturanMenteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 TentangPetunjuk Pelaksanaan Lelang, yang mana dalam peraturan tersebut telah puladiatur mengenai tata cara dan syarat untuk mengajukan lelang dan diatur pulamengenai pembatalan lelang;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Para Penggugat tersebutadalah merupakan pembatalan lelang oleh karena harga jual lelang atas persilyang dimaksud (obyek lelang) dibawah harga NJOP