Ditemukan 5850 data
INDRIASTUTI YUSTININGSIH, SH
Terdakwa:
VICTOR NGADERMAN
169 — 28
24. Fotokopi legalisir yang dicap dan ditandatangani berupa Surat Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DIY Nomor: 14/417/DKBU/IDAd/Yk tanggal 28 Juni 2012 Perihal: Action Plan Penyelesaian BMPK Bank Saudara.
25. Fotokopi legalisir yang dicap dan ditandatangani berupa Berita Acara Penghapusan Tanggal 15 Juni 2013.
122 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
., karenahalhal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar.Perbuatan Terpidana sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan selakuKasubdid Anggaran Deputi Pengembangan Kawasan pada KementerianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, ikut menandatangani SuratPerintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif sebanyak 67 (enam puluh tujuh)Surat Perintah Tugas (SPT) dengan nilai belanja sebesar Rp155.671.300,00(seratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratusrupiah) yang kemudian
PT. Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII)
Tergugat:
1.Muhammad Noya Usman Karim
2.Muhammad Saleh Hasan
3.Nasrullah
4.Muhammad Hasan
5.Misri Yanto
6.Samsuddin
7.Muhdani
8.Amran
9.Tihang
10.Santoni
11.Hasanuddin
12.Hipni
13.Hoiri
14.Idris
15.Murni
16.Lekok Saleh
17.Sarnubi
18.Dahlan
19.Sahdani ahli waris Alm. Riduan
20.Suwardi ahli Waris Alm. Riduan
22.Hawiyah Ahli Waris Alm Muhsin
23.Dedi Harapan Ahli Waris alm Muhsin
24.Arifin Ahli Waris Alm Muhsin
25.Dewi Ahli Waris Alm Muhsin
26.Permaisuri Ahli Waris Alm. Muhsin
27.Herawati Ahli Waris Alm. Muhsin
28.Helmawati Ahli Waris Alm Muhsin
29.Yuliana Ahli Waris Alm. Muhsin
30.Mochammad Jaya Saputra, S.Sos. Kepala Adat Marga Buay Pemuka Pangeran ilir
31.PT. Bumi Madu Mandiri
32.Chairul Anom, S.H
33.Pemerintah Kabupaten Way Kanan
34.Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI c.q Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Lampung
35.Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI
Turut Tergugat:
Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bandar Lampung
403 — 1199
Bahwa dalam Surat Keputusan Tata Usaha Negara tanggal10 November 2009 Nomor 4652/16.1100/XI/2009 yang ditandatanganioleh Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia tersebut pada intinya adalahterhadap permohonan pengukuran dalam rangka permohonan HakGuna Usaha yang dimohon oleh PT Bumi Madu Mandiri belum dapatditindaklanjuti;C.
Fotokopi sesuai dengan Fotokopi Nota Dinas Deputi BidangPengkajian Dan Penanganan Sengketa Dan Konflik Pertanahan BPN RItanggal 4 Februari 2009 Nomor 11/ND/DV/II/O9 yang dtujukan kepadaDeputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah BPN RI, selanjutnya padafotokopi bukti Surat tersebut diberi tanda T. 30. 165;184.
Fotokopi sesuai dengan Aslinya Surat Deputi Bidang Hak Tanah danPendaftaran Tanah BPN RI tanggal 10 Nopember 2009 Nomor 4652/16.1100/XI/2009 Perihal Penjelasan Status Permohonan Pengukuran DalamRangka Permohonan Hak Guna Usaha Atas Tanah Atas Nama PT. BumiMadu Mandiri yang ditujukan kepada Tergugat 30, selanjutnya pada fotokopibukti surat tersebut diberi tanda T. 30. 166;185.
Fotokopi sesuai dengan fotokopi Nota Dinas Deputi BidangPengkajian Dan Penanganan Sengketa Dan Konflik Pertanahan BPN RItanggal 4 Februari 2009 Nomor 11/ND/DV/II/O9 yang dtujukan kepadaDeputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah BPN RI, selanjutnyapada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T. 31. 127;146.
Fotokopi Sesuai dengan aslinya Surat Deputi Bidang Hak Tanah danPendaftaran Tanah BPN RI tanggal 10 Nopember 2009 Nomor 4652/16.1100/XI/2009 Perihal Penjelasan Status Permohonan Pengukuran DalamRangka Permohonan Hak Guna Usaha Atas Tanah Atas Nama PT. BumiMadu Mandiri yang ditujukan kepada Tergugat 30, selanjutnya pada fotokopibukti surat tersebut diberi tanda T. 31. 128;147.
137 — 31
MunirSejumlah Rp.250.000,(dua ratus lima puluh ribu rupiah)DENDI GUSTINANDAR, Manado, 38 tahun / 21 Agustus 1973, LakiLaki,Indonesia, Taman Sari Hijau Blok D.5 No 17 RT 003 RW 003 Kelurahan TibanBaru Kecamatan Sekupang, Batam, Pegawai Negeri , (Jabatan : KepalaBidang Komersil, Kantor Bandara Hang Nadim Batam, Anggota 1 DeputiBidang Pelayanan Umum), S2 (tamat).Bahwa Sejak 2011 Saya bekerja di Kantor Bandara Intenasional Hang NadimBatam adalah Kepala Bidang Komersil, Kantor Bandara Hang Nadim Batam,Anggota 1 Deputi
Bidang Pelayanan UmumBahwa Tugas saya sebagai Kepala Bidang Komersil, Kantor Bandara HangNadim Batam, Anggota 1 Deputi Bidang Pelayanan Umum : Memasarkan Fasilitas Bandara Hang Nadime Memproses, memberikan telaahan perijinan operasionale Memproses Penerbitan perijinan kepada Pengusaha yang telahmendapatkan persetujuan usaha dari Kepala Bandara Hang Nadim.
Membuat kontrak kerjasama kepada perusahaan yang mendapatkan ijin.Wewenang saya sebagai Kepala Bidang Komersil, Kantor Bandara HangNadim Batam, Anggota 1 Deputi Bidang Pelayanan Umum:e Mengundang / mencari investor / Pengusaha agar berusaha di Bandara.e Memproses penerbitan ijin setelah disetujui oleh Kepala Kantor BandaraHang NadimHal 565 dari 1746 Pts.
No.15/Pid.Sus/2013/TIPIKOR.PN.TPI.Tanggung jawab saya sebagai Kepala Bidang Komersil, Kantor BandaraHang Nadim Batam, Anggota 1 Deputi Bidang Pelayanan Umum:Bertangung jawab atas pelaksanaan tugastugas saya.Hak saya sebagai Kepala Bidang Komersil, Kantor Bandara Hang NadimBatam, Anggota 1 Deputi Bidang Pelayanan Umum :Menerima Gaji setiap bulannya.Bahwa Struktur organisasi pada Kantor Bandara Internasional Hang NadimBatam:Kepala Bandara ;Membawahi :Kabag UmumKabid KomersilKabid Operasi Daratdan membawahi
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ARNOLD SAPUTRA H
96 — 62
Sebagai Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial LPPM Universitas Nasional, tanggal 9 Nopember 2011;
- Asli Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Nasional, Lampiran Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor 186 Tahun 2012, Tanggal 29 Oktober 2012;
- Fotokopi Laporan hasil pelaksanaan kegiatan workshop LMPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia peserta dari DPRD Kota Jambi 2-4 Mei 2014, dengan tema Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota
HAFRIZAL, SH.,MH
Terdakwa:
Iman Ouden Destamen Zalukhu Bin Otiyus Zalukhu
184 — 73
Saefuddin).Bahwa saksi selaku Senior Manager program Budgeting, and Certificationpada Divisi Aset Non Railway PT.Kereta Api Indonesia (Persero) memilikitugas didalam Kegiatan Pensertifikatan Aset Tanah PT.KERETA APIINDONESIA (Persero), yaitu : Melakukan pengumpulan dan melakukan perekapan terhadappengajuan atau usulan dari daerah operasi, Divisi Regional,dan Sub Divisi Regional; Selanjutnya mengusulkan kepada Pimpinan dalam hal iniCorporate Deputi Direktur (CDD) untuk diteruskan kepadaDirektur KeuanganBahwa
KAI.Bahwa saksi tidak mengetahui secara aturan tentang kegiatanpensertifikatan di Aceh Timur;Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;Zuhril Alim Bin Suyanto (Alm), dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa pada tahun 2019 saksi menjabat sebagai Corporate Deputi Direktur(CDD) di PT.
Kereta Api Indonesia (Persero) Pusat.Bahwa tugas pokok Saksi selaku Corporate Deputi Direktur of Non RailwaysAssets (PN) pada PT.Kereta Api Indonesia (Persero) mempunyai tugas dantanggung jawab menyelenggarakan fungsi pengelolaan aset non railwayyang mencakup:Menyusun Kebijakan dan perencanaan terkait pengelolaan administrasidokumendokumen aset baik dokumen kepemilikan aset maupunpermasalahan hukum; Menyusun kebijakan dan perencanaan terkait penjagaan, penertiban,pensertifikatan aset on railways;
Terbanding/Penuntut Umum I : TAUFIQ IBNUGROHO
Terbanding/Penuntut Umum II : ARIAWAN AGUSTIARTONO
227 — 160
DITAARDONNI JAFRI" Sebelum dilaksanakan RUPS laporan dilakukan audit olehakuntan, BPKHalaman 167 dari 271 halaman Putusan Nomor 12/TIPIKOR/2021/PT BDG Arahan dari Deputi Kementerian BUMN bahwa PT. DI haruskompetitif, kalau perlu pakai mitra lanjutkan6. DINAH ADRIANI" Sepengetahuan saksi berdasarkan kelengkapan dokumen mitraitu ada dan tidak fiktif=" Semua prosedur sudah berdasarkan SKEP7.
306 — 287
dicicil sehingga kalau dibatasi priode itu tidak klop denganhasil Quantity ;Bahwa ahli tidak mengkaitkan dengan masalah itu, saya sudah sampaikan diawal tadibahwa kami berangkat dari nilai rupiah yang ditransfer oleh Du Nun ke ABK dalamrangka apa transfer ini untuk beli BBM dari disitulah ;Bahwa istilah R4 itu ada posisi di Pelabuhan bongkar jadi R4 itu riil diterima angkaBL;Bahwa ahli diminta melalui surat resmi untuk melakukan audit perhitungan kerugiankeuangan negara ;Bahwa BPKP dalam hal ini Deputi
NURMALINA HADJAR,S.H.,M.H.
Terdakwa:
MUHAMMAD JIMMY GOH MAHSUN,BAcc
167 — 135
Goh Hwang Peow sebagai Deputi General Manager;d. Drs.Hananto sebagai Office Manager;Kemudian diajukan surat kepada Bank Dagang Negara yang sekarangberubah menjadi Bank Mandiri Cabang Thamrin, terkait pembaharuan atascontoh tanda tangan pada rekening PT. GMP Nomor Rekening700.044.16539.2.01.2 atas nama Jimmy Goh Hwang Peow.
494 — 1359
SaksiADIEF RAZALI,dengandisumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :Hal. 93 dari 458 hal.Putusan No. 664/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.Bahwa saksipernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi yang adadalam BAP Penyidik itu benar serta masih saksi pertahankan sampai saat ini;Bahwa saat Saksi bekerja sebagai pegawai OJK dan berdasarkan SuratKeputusan Dewan Komisioner OJK Nomor : 56/KDK.02/2016 tanggal 30Desember 2016 diangkat sebagai Deputi Direktur Pengawasan Bank 3.4.Saatini berdasarkan Surat
1.ASMADI SYAM, SH
2.MUHAMMAD ARIFIN S, SH
Terdakwa:
RICHI RAHMAN Bin ARDIN
70 — 28
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014tentang BPKP pasal 27, menyatakan Deputi bidang Investigasimelaksanakan tugas membantu Kepala di bidang pelaksanaanpengawasan kelancaran pembangunan termasuk program lintassektoral, pencegahan korupsi, audit atas penyesuaian harga, auditklaim, audit investigatif terhadap kasuskasus penyimpangan yangberindikasi merugikan keuangan negara, audit penghitungan kerugiankeuangan negara dan pemberian keterangan ahli dan Pasal 3 dalammelaksanakan tugasS
90 — 30
Sang Hyang Seri (persero) tahun20082011 No.SR802/D6/02/2013 Tanggal 31 Oktober 2013 oleh BadanPengawasan Keuangan Dan Pembangunan Deputi Bidang Investigasieonenen= Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 3 jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana ;Menimbang
ROMANO SURYO PRAYOGO, SH
Terdakwa:
ADIL SETIADI, SE Bin SAMSOEDIN ABOEBAKAR
77 — 18
- Fotocopy Surat persetujuan olah gerak kapal No: Kanpel Batam/Batu Ampar- C-BTA/02/V/2017, tanggal 1 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kementrian perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Pelabuhan Batam;
- Fotocopy Surat persetujuan olah gerak kapal No: Kanpel Batam/Sekupang- C-SLG-1/04/2017, tanggal 28 April 2017, yang dikeluarkan oleh Kementrian perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Pelabuhan Batam;
- Berita Acara Serah Terima Tugas anggota 3 deputi
412 — 265 — Berkekuatan Hukum Tetap
Deputi Kepala BidangTeknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa berdasarkanSurat Perintah Tugas Kepala Dinas Perhubungan (Sadr. Ir.
Selanjutnya Deputi memerintahkan kepada Terdakwa untukmenindaklanjutinya karena sesuai visi dan misi BPPT serta tupoksi BPPTdi bidang perekayasaan teknologi dalam rangka peningkatan bantuanpublik/instansi pemerintah;Bahwa menindaklanjuti MoU tersebut kemudian dibuat perjanjianantara Dinas Perhubungan DKI Jakarta dengan BPPT dengan ruanglingkup bahwa BPPT yang menyusun perencanaan, pengendalian teknisdan pengawasan dalam pengadaan busway tahun 2013;Bahwa sebagai lindak lanjut dari MoU dan perjanjian
151 — 110
Sumbartahun 2013 dikarenakan saya memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasapemerintah yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Pengembangan danPembinaan Sumber Daya Manusia dan berlaku selama 4 tahun sejak tangggal18 Juni 2011Bahwa anggota Pokja Pengadaan Barang/Jasa Satker Penataan Bangunan danLingkungan ULP Prov. Sumbar tahun 2013 tugas dan kewenangan saksi adalah:Hal 55 dari 217 Putusan No : 15/Pid.SusTPK/2016/PN Pdga. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/ jasa.b.
Terbanding/Penuntut Umum : SENOPATI, S.H.
154 — 7
Duta Swakarya Indah Nomor.25/DSI/III/2009, tertanggal 10 Maret 2009 kepada Deputi Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah perihal pengukuran kadasteral an. PT.Duta Swakarya Indah;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor.1036-330.1DII.3, tertanggal 14 April 2009, kepada PT. Duta Swakarya Indah perihal, permohonan pengukuran bidang tanah an. PT.
FAJAR WIJAYANTO, S.H.
Terdakwa:
ARIF BAI POTO
65 — 41
Abidin, Kepala Badan Informasi Geospasial, tanggal 17 Desember 2019 di Cibinong;
- Mohamad Arief Syafii, Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar, tanggal 20 Desember 2019 di Cibinong;
- Wiwin Ambarwulan, Kepala Pusat Penelitian Promosi dan Kerjasama Badan Informasi Geospasial, pada Desember 2019 di Cibinong;
- Ade Komara Mulyana, Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Informasi Geospasial, tanggal 17 Desember 2019 di Cibinong;
- Theresia Retno Wulan, Balai Layanan
FEDRIK ADHAR, SH.
Terdakwa:
RONNY BUGIS
1442 — 2070
saksi dilakukandengan terorganisir dan sistematis; Bahwa pada saat kejadian penyerangan terhadap saksi, saksisedang dalam penanganan perkara terkait suap kepada HakimMahkamah Konstitusi, yang dilakukan oleh tersangka Basuki Haliman,dan pada proses tersebut ada sedikit kehebohan karena ditemukanbukti catatan pemberian sejumlah uang yang diduga oknumoknumpenegak hukum, kemudian menjadi pembicaraan, bahkan adapenyidik dan penyelidik di Komisi Pemberantasan Korupsi yangmenginformasi hal itu. kepada deputi
125 — 17
Bag.baik berupa uang maupun berupa kewajiban yang dijadikan milik negaraberhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebutBerdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2004, pasal 1 angka 22, yangdimaksud dengan kerugian negara / daerah adalah kekurangan uang,surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagaiakibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.Menurut Surat Edaran Deputi Bidang Investigasi Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor : SE32/D6/2003 tanggal21 Januari
Terbanding/Penuntut Umum I : TAUFIQ IBNUGROHO
Terbanding/Penuntut Umum II : ARIAWAN AGUSTIARTONO
306 — 165
DITAARDONNI JAFRI" Sebelum dilaksanakan RUPS laporan dilakukan audit olehakuntan, BPKHalaman 167 dari 271 halaman Putusan Nomor 12/TIPIKOR/2021/PT BDG Arahan dari Deputi Kementerian BUMN bahwa PT. DI haruskompetitif, kalau perlu pakai mitra lanjutkan6. DINAH ADRIANI" Sepengetahuan saksi berdasarkan kelengkapan dokumen mitraitu ada dan tidak fiktif=" Semua prosedur sudah berdasarkan SKEP7.