• Bahwa mendasari dari tanggal terbitnya Surat Tata Usaha Negara yangdikeluarkan oleh Tergugat pada tertanggal07 Agustus 2017, dengan tanggalpengajuan gugatan ini pada tanggal 11 10 2017 maka oleh karenanyagugatan yang diajukan oleh Penggugat ini masih dalam tenggang waktu sesuaiketentuan dalam Pasal 55 UndangUndang No. 5 Tahun 1986 jo UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) ; III. Kepentingan Penggugat : 725.

  dan perempuan pendamping yang biasadi kenal dalam usaha hiburan dengan nama sebutan Purel ; Bahwadikarenakan Karaoke, Makanan Dan Minuman INUL VIZTA Kediriadalah tempat hiburan karaoke keluarga maka biasanya tamu yang datangadalah pelanggan yang banyak di kenal oleh karyawan Karaoke, MakananDan Minuman INUL VIZTA Kediri ; Bahwa tempat hiburan Karaoke, Makanan Dan Minuman INUL VIZTA Kedirimilik dan yang dikelola oleh Penggugat buka setiap hari kecuali hari rayakeagamaan semisal bulan Ramadhan atau mendasari

  kejadian selanjutnya dari sekitar jam 01.00 WIB sampai sekitarjam 02.00 WIB dini hari tanggal 14 Juli 2017 seluruh karyawan "Karaoke,Makanan Dan Minuman INUL VIZTA Kediri yang ada langsung dilakukaninterogasi oleh sekitar 7 (tujuh) orang a quo yang ternyata benar daripetugas Kepolisian Daerah Jawa Timur di mana saat itu ditunjukkan olehsalah satu dari sekitar 7 (tujuh) orang a quo akan Surat Tugas ke resepsionisCan S@CUrity ; n nnn nnn nnn nn enn nnn nnn enn nre nnn mn nnn nenn nnnBahwa setelahnya mendasari

• melakukanpelanggaran kerja maka Termohon Kasasi bersedia untukmengundurkan diri dan atau diputuskan hubungan kerjanya.Bahwa merujuk kepada Surat Pernyataan yang telah dinyatakan olehJudex Facti mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi TermohonKasasi, dan ternyata sebagaimana bunyi amar putusan dalam perkara aguo pada poin 4 dan 5 terbukti bahwa Termohon Kasasi kembalimelakukan Pelanggaran Kerja yang sanksi dari Pelanggaran tersebutadalah pemutusan hubungan Kerja (PHK), maka seharusnya mengacudan mendasari

  Kasasi, telah dinyatakan bahwa antaraPemohon Kasasi dan Termohon Kasasi telah terjadi disharmoni dalamhubungan kerja, dikarenakan atas pelanggaran kerja yang telahdilakukan oleh Termohon Kasasi yang sebelumnya telah membuatpernyataan, selain itu atas perbuatan Termohon Kasasi akan menjadipreseden buruk dan contoh yang tidak baik bagi rekan kerja dan bawahanTermohon Kasasi bahkan bagi karyawan lainnya dan ini sudah pasti akanmenjadi hal yang tidak baik bagi kelangsungan dan masa depanperusahaan;Mendasari

  seluruhnya;Judex Facti Telah Lalai Memenuhi SyaratSyarat Yang Diwajibkan OlehPeraturan Perundangundangan Yang Mengancam Kelalaian Itu DenganBatalnya Putusan Yang BersangkutanBahwa Judex Facti dalam perkara ini telah lalai memenuhi syaratsyaratyang diwajibkan oleh undangundang yang mengancam kelalaian itudengan batalnya putusan yang bersangkutan dengan alasanalasanyuridis sebagai berikut:e Judex Facti Dalam Putusannya Tidak Mempertimbangkan Setiap BuktiDan Data Yang Diajukan Dalam PersidanganBahwa mendasari

  landasan hukum dalam menjembatani hubunganindustrial antara Pemohon Kasasi dan Pekerja, termasuk Termohon Kasasidan juga merupakan landasan hukum untuk menyelesaikan permasalahanyang berhubungan dengan Hubungan Industrial;Maka yang menjadi landasan hukum bagi Pengusaha dan Pekerja dalam halini Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi yang hukum mengikat dalamhubungan industrial adalah Perjanjian Kerja Bersama dan Buku PedomanHubungan Industrial PT Freeport Indonesia yang berlaku dari waktu ke waktu;Bahwa mendasari

  maksud dan tujuan dari pasal tersebut akanmenyimpang apabila terhadap pekerja telah berkalikali diberikantindakan pembinaan akan tetapi kembali lagi melakukan pelanggarankerja, oleh karenanya tidak akan mungkin untuk dilakukan pembinaanterus menerus karena akan menimbulkan ketidakberlakuan padaperaturan perusahaan sedangkan ketentuan Pasal 161 UU 13/2003mendasari apa yang diatur dalam perjanjian kerja dan peraturanperusahaan, maka sangatlah tidak tepat apabila Judex Facti dalamperkara a quo hanya mendasari

• Bahwa gugatan Penggugat tidak disusun seclemikin rupa sehingga jelas dan terang,sehingga gugatan PENGGUGAT kabur (obscuur libel), oleh karena dalam gugatannyaPENGGUGAT tidak menguraikan secara jelas terhadap peristiwaperistiwa dan fakta fakta hukum yang mendasari ;3.

  TENTANG.................13TENTANG HUKUMNYA DALAM KONPENSI :DALAM EKSEPSI : Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimanatersebut diatas ; a Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat Jawabannya, terdiri dari Eksepsi, dalampokok perkara dan dalam Rekonpensi ; Menim bang, bahwa terhadap Eksepsi, Tergugat mendalilkan bahwa gugatanPenggugat kabur (Obscuur Libel), karena dalam gugatannya Penggugat tidak menguraikansecara jelas terhadap peristiwaperistiwa dan faktafakta hukum yang mendasari

  dimanaPenggugat tidak menyebutkan dasar hukum gugatannya secara jelas dan lengkap ; Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut, Penggugat dalam Repliknyamendalilkan bahwa Penggugat dalam menyusun gugatann telah menguraikan secara jelasterhadap peristiwa dan faktafakta hukum yang mendasari gugatan ini, sehingga gugatanPenggugat telah memenuhi persyaratan formal, karenanya agar Eksepsi Tergugat ditolak ;Menimbang, bahwa terhadap adanya perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat, Majelis memberikan

• oleh karenanya, tidak adanya posita tentang apa yang menjadidasar hukum timbulnya petitum itu dalam surat gugatan para penggugat,akan menjadikan surat gugatan itu kabur dan tidak jelas (obscuur libel).Selain itu, dalam Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNo.2398/K/Pdt/2017 yang menyatakan : Menimbang, bahwapositaposita dalam surat gugatan yang diajukan Penggugat tidak dijelaskansecara jelas dan tegas apa yang sebenarnya menjadi dasar hukum(rechtelijke grond) atas kejadian atau peristiwa yang mendasari

  apabila surat gugatan tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk),dimana hal ini dapat menyebabkan suatu gugatan dikatakan tidak memenuhisyarat formil, dan agar gugatan memenuhi syarat formil, maka Penggugatdituntut untuk dapat menyusun atau memformulasikan dalildalil dalam suratgugatannya secara terang, dan jelas atau tegas (duidelijk), dan dalam positaatau fundamentum petendinya Penggugat harus dapat menjelaskan dasarhukum (rechts ground), dan harus pula menjelaskan kejadian atau peristiwayang mendasari

  Selain itu, dalam Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNo.2398/K/Pdt/2017 yang menyatakan : Menimbang, bahwa positapositadalam surat gugatan yang diajukan Penggugat tidak dijelaskan secara jelas dantegas apa yang sebenarnya menjadi dasar hukum (rechtelijke grond) ataskejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan Penggugat, maka gugatanPenggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvakelijk verklaard)Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jika dalam surat gugatanPenggugat, antara

• AHU116.AH.01.07.tahun 2011 Tertanggal 28 Juli 2011 tentangPerubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Siang Boe Berkedudukan Di KotaSemarang;ALASAN PERMOHONAN :Adapun yang mendasari permohonan tersebut diatas adalah sebagai berikut :1.

  Siang Boe,terletak di jalan Gang Tengah Nomor 73 Semarang, telah menjalankankegiatan sosialnya yaitu berupa balai pengobatan sejak tahun 1995 hinggasekarang dengan dilengkapi ijin operasional yang syah nomorYM.00.01.3.21.215BP, tertanggal 11 September 1995, yang dikeluarkanHalaman 6 dari29 halaman Putusan Nomor :15/P/FP/2017/PTUNJKToleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Jawa Tengah,sehingga berkepentingan terhadap eksitensi tentang status hukum dariperkumpulan Siang Boe;Bahwa mendasari

  , maka sejak tahun 1937perkumpulan Siang Boe kehilangan status badan hukumnya, yangmengakibatkan penunjukan barang tetap atas tanah eigendoum Verpoundingnomor 2577 dan 2578 atas tanah yang terletak di jalan Gang Tengah nomor73 Semarang menjadi hapus dan selanjutnya berubah menjadi eigendoumverpounding nomor 2723 dan 2724 tercatat atas nama Perkumpulan TiongHwa Hwee Kwan ( sekarang Yayasan Tunas Harum Harapan Kita /Pemohon);Halaman 7 dari29 halaman Putusan Nomor :15/P/FP/2017/PTUNJKTBahwa selain mendasari

  NotarisSuniyanto Putro, SH; Surat jin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia, KantorWilayah Propinsi Jawa Tengah nomor : YM.00.01.3.2.1.215BP,tertanggal 11 September 1995; Surat ijin Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Semarang No.11/445/BP/11.4/VV2002 tertanggal 25 Juni 2002;Bahwa batas waktu kewajiban Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia untuk menetapkan dan atau melakukan keputusan danatau tindakan atas permohonan dari Pemohon tersebut belum diatur dalamperaturan perundangundangan, maka mendasari

• sebagaipertimbangan sendiri didalam memutus perkara ini serta menjadi bagiandari dan telah termasuk dalam putusan ini";Bahwa pertimbangan Judex Facti yang menyatakan bahwa tindakan yangdilakukan oleh Termohon Kasasi sebagai wujud pelaksanaan hakmenyampaikan pendapat adalah tepat, namun Judex Facti telahmelakukan kekeliruan dengan menyatakan bahwa dalam melaksanakanhak tersebut Termohon Kasasi bebas dari pertanggungjawaban terlepasdari benar atau tidaknya pendapat tersebut dan/atau benar atau tidaknyafakta yang mendasari

  Sangattidak patut apabila Termohon Kasasi mengucapkan katakatatersebut didasarkan pada pengamatannya sendiri danmengenyampingkan kebenarannya, sedangkan Termohon Kasasimengucapkan pernyataan tersebut di depan dan di tempat orangorang yang berpendidikan atau akademisi serta khalayak umum;Bahwa Judex Facti telah melakukan kekeliruan yang sangat nyatadengan mengabaikan benar atau tidaknya pendapat dan/ataukatakata yang disampaikan oleh Termohon Kasasi danmengabaikan fakta yang mendasari dikeluarkannya

  Hal in dapat dibuktikan dengan komentarkomentarmasyarakat yang Termohon Kasasi lampirkan saat pemeriksaan tingkatbanding;Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti yang mengesampingkankebenaran dari pendapat atau fakta yang mendasari pendapat yangdisampaikan Termohon Kasasi serta mengesampingkan benar atautidaknya pendapat Termohon Kasasi telah nyata membuktikan Judex Factitelah melakukan kekeliruan yang nyata.

  Hal ini mengakibatkan jatuhnya kerhormatan, harkat danmartabat Pemohon Kasasi sebagai salah satu lulusan UI;Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti yang mengesampingkankebenaran dari pendapat atau fakta yang mendasari pendapat yangdisampaikan Termohon Kasasi serta mengesampingkan benar atautidaknya pendapat Termohon Kasasi telah nyata membuktikan Judex Factitelah melakukan kekeliruan yang nyata.

• Bahwa dalam Tahun Anggaran 2005 Tergugat telah melakukanpemeriksaan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 dan 2005 padaPemerintan Kabupaten Aceh Besar dengan mendasari objek pemeriksaannya(obrik) pada bahan, data dan dokumen pengeluaran uang kas daerahKabupaten Aceh Besar yang diberikan oleh Tergugat II dan III:Bahwa dengan mendasari pada bahan, data dan dokumen yangdisampaikan Tergugat II dan Ill tersebut, maka Tergugat telah melakukanpemeriksaan atas Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Besar

  Hasyim Daud, M.M.) yang merugikan daerah sebesarRp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan melaporkan hasilnya kepadaTergugat I, yang dibuktikan dengan bukti kode P5;10.Bahwa dengan mendasari pada kesimpulan dan saran dalam RHP dan LHP11.Tergugat tersebut, lalu Tergugat II telan menerbitkan Keputusan Nomor3/77 Tahun 2011, tanggal 30 Desember 2011, tentang pembebanan gantirugi kepada Penggugat untuk mengganti kerugian kasbon Rp1.000.000.000,00(satu. miliar rupiah) Pemerintah Kabupaten Aceh Besar

  Bahwa demikian juga halnya tindakan Tergugat II membebankan Penggugatwajib membayar kerugian sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus jutarupiah) dalam waktu 1 tahun atas Kasbon Pemerintah Kabupaten AcehBesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan mendasari padapernyataan, kesimpulan dan saran yang terdapat dalam RHP dan LHPTergugat adalah juga sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukanoleh Penguasa (onrechtmatige overheidsdaad) dan paradoksal, cacat hukumdan tidak mempunyai akibat hukum

  dengan keputusanPengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap/pasti; Dilinat dalam konsideran mengingat dari Keputusan Nomor 377 Tahun2011, tanggal 30 Desember 2011 tentang Pembebanan Ganti rugi tersebut,dapat disimpulkan tujuan Tergugat Il menerbitkan keputusan itu memanguntuk merusak karakter, nama baik, kedudukan, harkat, martabat, reputasi,kredibilitas serta hak keperdataan (privasi) Penggugat disebabkan salahsatu dasar konsideran diterbitkannya keputusan itu, yaitu pada angka 13Tergugat Il juga mendasari

• Dengan kata lain bahwa keterangan tersebut disampaikankepada Sdri MARIA RATNA MINDIYANI sebab mendasari adanya KesepakatanBersama nomor 4 tanggal 5 Maret 2008 yang dilakukan di hadapan NotarisHENDRO WINATA, SH. Hal itu membuktikan bahwa Sdri MARIA RATNAMINDIYANI bukanlah asalasalan atau tanpa ada dasar hukumnya dalammemberikan keterangan dalam sidang perkara No. : 434/PID.B/2009/PN BLTtanggal 3 Desember 2009.3. Alat bukti pemohon yang mendukung laporan Polisinya :a.

  Bahwa Sdri MARIA RATNA MINDIYANI memberikan keterangan ataskepemilikan mesin molen tersebut mendasari atas adanya KesepakatanBersama nomor 4 tanggal 5 Maret 2008.Putusan No. 01/Pid.Prap/2014., Hal. 7 dari 17c.

  Mendasari SEMA Nomor 04 Tahun 2002 tentang Penjabat Pengadilan yangmelaksanakan tugas Yustisial tidak dapat diperiksa, baik sebagai saksi atautersangka kecuali yang ditentukan oleh Undangundang Pejabat Pengadilantidak perlu memenuhi panggilan tersebut apabila menyangkut suatu perkarayang sudah diputus maupun yang masih dalam proses pemeriksaanpengadilan.

• Surat EdaranMahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1991;Bahwa adapun faktafakta yang mendasari diajukannya gugatan a quo olehPENGGUGAT adalah sebagai berikut:aBahwa PENGGUGAT adalah pemegang Ijin Lokasi, sesuai dengan KeputusanGubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur, Nomor 33/BPN16/UM29/XII1991, tanggal 25 Desember 1991, tantang Jjin Lokasi danPembebasan Hak /Pembelian Tanah Seluas 7.000 HA di Desa Sekatak Bujidan Desa Sekatak Bengara, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulunganuntuk Perkebunan

  Sanjung Makmur sesuai dengan pasal 53 ayat (3) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 dengan dalil dalil sebagai berikut :bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 5Tahun 1986 maka yang dimaksud Penggugat adalah seseorang atau BadanHukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu KeputusanTata Usaha Negara ;bahwa apa dan siapa yang dimaksud dengan kepentingannya dirugikanukurannya ditentukan oleh ada tidaknya alas hak yang mendasari seseorangatau badan hukum perdata

  yang merasa haknya dilanggar atau dirugikandengan adanya suatu keputusan tata usaha negara tersebut ;bahwa Penggugat mendasari alas haknya pada izin lokasi yang diterbitkan olehGubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur kepada PT.

• denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat(1) UndangUndang Nomor Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008,ternyata tidak berhasil ; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keterangan para saksidengan dibuktikan Kutipan Akta Nikah (Bukti P1) harus dinyatakan terbukti bahwa antaraPenggugat dengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan telah dikaruniai seoranganak ; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

  orangorang yang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimanadikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masingmasing bernamaSAKSI I dan SAKSI II telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telahmenguatkan dalildalil yang mendasari

• mana telah berkekuatan hukum tetap.Menimbang: Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana pertamaPenggelapan atau kedua Penipuan, sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 372KUHP atau pasal 378 KUHP dan pada persidangan pertama Terdakwa tidak hadir karenaTerdakwa tidak berada di satuan.2Menimbang: Bahwa keterangan Oditur Militer di dalam persidangan menyatakan bahwa OditurMiliter tidak dapat menjamin akan dapat menghadapkan Terdakwa dalam persidanganberikutnya, dengan mendasari

• TingkatAtas, tempat kediaman di ALAMAT, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 27 November 2017telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Depok dengan Nomor NOMOR, tanggal 08 Februari 2018,dengan dalildalil pada pokoknya sebagai berikut:Adapun alasanalasan yang mendasari

• Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa meskipun mengajukanbanding, akan tetapi tidak ada mengajukan memori banding;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajarisecara seksama berkas perkara dan semua suratsurat yang berhubungan denganperkara ini, berikut turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapatnomor : 126/Pid.C/2014/PN.Rap tanggal 17 Juli 2014, dan buktibukti surat lainyang bersangkutan, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis HakimTingkat Pertama yang mendasari

• Kasad Nomor : Kep/42820/VI/2013tanggal 27 Juni 2013.Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur MiliterNomor : Sdak/IV/2013 tanggal 30 April 2013 Terdakwa didakwa melakukantindak pidana : Penganiayaan sebagaimana dimaksud pasal 351 ayat (1)KUHP dan pada persidangan pertama Terdakwa tidak hadir karena Terdakwatidak berada di satuan.Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan menyatakan bahwatidak ada jaminan lagi bagi Oditur untuk dapat menghadapkan Terdakwadalam persidangan berikutnya, mendasari

• dalam perkara ini Terdakwa meskipun mengajukanbanding, akan tetapi tidak ada mengajukan memori banding;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajarisecara seksama berkas perkara dan semua suratsurat yang berhubungan denganperkara ini, berikut turunan resmi Catatan Persidangan Pengadilan Negeri PadangSidempuan nomor : 02/Pid.R/2014/PN.Psp tanggal 29 Agustus 2014, dan buktibukti surat lain yang bersangkutan, berpendapat bahwa pertimbangan hukumMajelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari

• Pada halaman ke 33, mengenai pertimbangan Majelis Hakim Banding dalammenanggapi keberatan Pemohon Kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer TingkatPertama yang menjatuhkan pidana tambahan pemecatan daridinas militer kepada Pemohon Kasasi.Bahwa dengan mendasari ketentuan Pasal 26 KUHPM, pidana tambahan berupapemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan terhadap prajurit TNI yang nyatanyata mempunyai tabiat yang buruk, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim diPengadilan Militer (Tingkat Pertama) mempunyai

  Yang kedua Pemohon Kasasi akan menelaah secara yuridis bahwa benar JudexFacti tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, sebagaimana dalampertimbangannya Judex Facti mendasari Pasal 26 KUHPM.

  Mendasari pertimbangan JudexFacti yang menyatakan bahwa pidana tambahan berupa pemecatan dapatdijatuhkan terhadap prajurit TNI yang nyatanyata mempunyai tabiat yangburuk. Mengikuti dasar yang digunakan Judex Facti di atas berarti sesuai denganPasal 53 huruf b tersebut, yang mana seharusnya pemecatan dari dinas militerdilakukan oleh pejabat yang berwenang secara administrasi, sebagaimana dalamPeraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 Pasal 55 ayat 1, 2 dan 3.

  Menurut pendapat Pemohon Kasasi, dari sudut kriteria individualtersebut Judex Facti lagilagi mendasari tolak ukur yang ditentukan dalamPeraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 Pasal 53 ayat (2) huruf c jo huruf hdalam penjelasannya. Kriteria yang bersifat individual yang digunakan JudexFacti sebagai dasar pertimbangannya telah salah, karena itu dalam lingkupadministrasi.

  Jadi Judex Factiselain telah salah mendasari lingkup administrasi yang dianggap sebagaikompetensi dalam hal pertimbangan untuk memutus perkara ini, juga telah tidaktaat dan patut pada aturan administrasi itu sendiri.Selanjutnya mengenai pertimbangan Judex Facti dari sudut kriteria normatifyaitu perkara susila yang melibatkan keluarga besar TNI (KBT). Mengapa padaperkara yang sama yaitu susila dan subyeknya sama yaitu anggota TNI, JudexFacti tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya.

• Harjo Sunyoto tanggal 31 Desember 1983

• 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan riwayat tanah atas nama pemohon Marlikah tanggal 15 Desember 1933 mendasari buku letter C nomor 1031 Persil 80 d.III luas 2360 m2 atas nama Darip P Sunarsih
• 2 (dua) lembar Peta Blok 010 Kelurahan Temas Kec, Batu, Kota Batu
• 1 (satu) unit Excavator warna ungu
• 1 (satu) buah anak kunci Excavator

• Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa NAFIAN;

Harjo Sunyoto tanggal 31 Desember 19831 (Satu) lembar foto copy surat keterangan riwayat tanah atas namapemohon Marlikah tanggal 15 Desember 1933 mendasari buku letter Cnomor 1031 Persil 80 d.lll luas 2360 m2 atas nama Darip P Sunarsih 2 (dua) lembar Peta Blok 010 Kelurahan Temas Kec, Batu, Kota Batu 1 (Satu) unit Excavator warna ungu 1 (Satu) buah anak kunci ExcavatorDipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa NAFIAN4.

SUNARSIH mendasari Petok D No. 1031 PersilHalaman 13 dari 112 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Mig80, sehingga sejak saksi LIEM LINAWATI membeli tanah tersebut, tanahdikuasai oleh saksi LIEM LINAWATI.

Bahwa sesuai dengan buku leter C nomor 1031 Persil 80 Kelas d.IIIdenan luas 2.360 m2 tersebut tercatat atas nama DARIP, sedangkanhingga saksi menerbitkan surat keterangan riwayat tanah yangmenyatakan fisiknya dikuasai oleh Ahli warisnya DARIP dikuasai sejaktahun 2000 hingga sekarang ini mendasari keterangan dari Saksi HERISUSIYO dan mendasari surat pernyataan menguasai fisik tanah yangditandatangani oleh semua ahli waris DARIP, sedangkan di dalam buku Cdesa maupun kerawangan tidak tercatat kalau

Bahwa hal tersebut diatas dapatterjadi karena Terdakwa baru melakukan pengajuan penerbitan SPPT PBBatas obyek pajak mendasari kelengkapan surat tanah yang diterbitkan olehpihak desa dimana salah satunya yang menjadi pertimbangan suratpernyataan tanah tidak sengketa, penguasaan fisik mendasari alas hakberupa letter C desa nomor 1031 persil 80 D III dengan luas 2.360m2terletak di kel. Temas kec.

Bahwa mendasari lokasi yang di tunjuk nomor 181.0 sudah terbit SPPTatas nama LIEM LINAWATI, akan tetapi juga diklaim oleh pihaknyaSUNARKO atas wajib pajak DARIP mendasari surat yang di terbitkan olehkelurahan Temas Kec. Batu Kota Batu sehingga dari pihak Dispenda tidakdapat menolak walaupun atas fisiknya sama karena masingmasingmemiliki bukti kepemilikan atau penguasaan tanah sesuai dengan yangdidaftarkan.

• I AURELIA SUBEKTI dan RAHMATUL ALFA ZIO ,yamg masih dibawah umur ; Bahwa benar suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal8 September 2013 karena sakit ; Bahwa benar saksi mengetahui selama perkawinan Pemohondengan almarhum suami Pemohon ( ROHMAD SUBEKTI) adamemiliki Sebuah bangunan permanen terletak di KomplekPerumahan Permata Rhabayu Blok B No.33, atas namaPemohon FITRI MENDASARI , SHOFI AURELIA SUBEKTI danRAHMATUL ALFA ZIO ; Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon membutuhkan biayauntuk guna

  Menyatakan bahwa Pemohon , FITRI MENDASARI, adalah orangtua( ibu) kandung dan sekaligus Wali Pengurus dari anakanak yang belumdewasa bernama : SHOFI AURELIA SUBEKTI, perempuan , lahir diBatam, tanggal 8 November 2010 ( tanggal delapan November duaribusepuluh ) dan RAHMATUL ALFA ZIO , lakilaki, lahir di Batam, tanggal 4November 2013 ( tanggal empat November duaribu tigabelas ) ;3.

  Menyatakan memberi jin kepada Pemohon FITRI MENDASARI sebagaiorangtua (ibu) kandung dan sebagai wali pengurus sekaligus mewakillperbuatan hukum anakanak yang bernama SHOFI AURELIA SUBELTIdan RAHMATUL ALFA ZIO, anakanak sah dari perkawinan Pemohondengan ROHMAD SUBEKTI ( almarhum ) Khusus untuk membuat dan /atau menanda tangani suratsurat yang diperlukan dalam rangka menjualtanah dan bangunannya berdasarkan Sertifikanh Hak Guna Bangunan No.819, Desa/ Kel.

  Sungai Pelungut, NIB 32.02.13.06.03748, letak tanah diKomplek Perumahan Permata Rhabayu Blok B No. 33 ; Surat Ukurtanggal 12/10/2011, No.00177/2011, Luasa 66m2 ( Enampuluh enammeter persegi ) atas nama FITRI MENDASARI , SHOFI AURELIASUBEKTI dan RAHMATUL ALFA ZIO ;4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara inisebesar Rp. 241.000.

• adalah Rp350.000.000,(tigaratus limapuluh juta rupiah).Bahwa, Penggugat dan Tergugat II telah saling berjanji dan mempercayalsatu sama lain bahwa uang hasil penjualan tanah berikut bangunan tokoyang dibayar oleh Tergugat sebesar Rp.350.000.000,(tigaratus limapuluhjutarupiah) tersebut, akan dibagi dua bagian yaitu Rp.175.000.000,(seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk Penggugat dan separuhnya lagiRp.175.000.000, (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk Tergugat II.Bahwa Tergugat dengan mendasari

  harga toko dimaksud, maka secara hukum Tergugat nyatanyata telah melakukan ingkar janji atas perikatan berupa Akta Jual BelliNomor : 250/2013 yang telah menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat dan II berupa :e Hilangnya Hak Penggugat dan II untuk menyewakan toko tersebutkepada pihak lain yang ditaksir harga sewa pertahun Rp 20.000.000,(dua puluh juta rupiah) akibat toko itu telah dikuasali, dimiliki, sertadialinkan status kepemilikan dari Penggugat dan Tergugat II ke atasnama Tergugat dengan mendasari

  perjanjian jual beli itu cacat yuridis materiil substansial,halaman 11 perkara perdata Nomor. 98/Pdt/2017/PT BNA30.31.32.33.karenanya sangatlan beralasan hukum Pengadilan menyatakan Akta JualBeli No. 250/2013 tanggal 17 Juli 2013 batal, tidak sah, tidak berharga dantidak berkekuatan hukum.Bahwa tindakan Tergugat V yang telahmelakukanpencoretan, pencatatan,perubahan/balik nama hak kepemilikan Penggugat dan Tergugat II padaSertifikat Hak Milik Nomor 22353 tanggal 27 Juni 2011 ke atas namaTergugat dengan mendasari

  juta rupiah) perharinyahalaman 12 perkara perdata Nomor. 98/Pdt/2017/PT BNA34.kepada Penggugat I, jika sekiranya Tergugat lalai melaksanakan putusanperkara ini terhitung sejak putusan Perkara ini berkekuatan hukum tetapsampai dengan hari Tergugat melaksanakan putusan.Bahwa mengingat sengketa Ini timbul sematamata karena tindakanwanprestasi Tergugat dan II yang telah merugikan Penggugat dan II akibatdokumen alas hak Penggugat telah dilakukan perubahan pencatatankepemilikan oleh Tergugat V dengan mendasari

  Menyatakan tindakanTergugat V melakukan pencoretan, pencatatan,perubahan/balik nama kepemilikan pada Sertifikat Hak Milik No. 22353tanggal 27 Juni 2011 dari kepemilikan Penggugat dan Tergugat II menjadimilik Tergugat dengan mendasari pada Akta Jual Beli No. 250/2013 tanggal17 Juli 2013 yang diterbitkan Tergugat IV adalah cacat yuridis, tidak sah, tidakberharga dan tidak berkekuatan hukum;.

• Tidak jelasnya dasar hukum dan dasar fakta dalil gugatanCc.Bahwa surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap(onduidelijk) dan tidak jelas dan tegas, karena tidak menguraikan dasarfakta peristiwa atau kejadian yang mendasari gugatan, serta pokok pokokgugatan tidak di sertai dengan kesimpulan yang jelas dan tertentu (eenduiddelijk en bepaalde conclusie);Hal mana seharusnya penggugat menyatakan dengan jelas dan tegassejak kapan tergugat menguasai tanah objek sengketa aquo, lalukemudian mendirikan

  dalildalil yang dikemukakan oleh penggugat dalam gugatannya, kecuali halhal yang di akuisecara tegas kebenarannya dan tidak merugikan kepentingan tergugat;Bahwa apa yang telah kami kemukakan dalam eksepsi secara mutatis danmutandis di anggap merupakan bagian dan merupakan satu kesatuan yangtak terpisahkan dalam pokok perkara;Bahwa setelah membaca dan memahami serta menganalisa formulasi Suratgugatan yang diajukan oleh penggugat, kami kesulitan untuk memahamidan menganalisa mengenai alasan alasan yang mendasari

  Gugatan Obscuur Libel dengan alasan :Bahwa surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap(onduidelijk), Karena tidak menguraikan dasar fakta peristiwa ataukejadian yang mendasari gugatan, serta pokok pokok gugatan tidak disertal dengan kesimpulan yang jelas dan tertentu (een duiddelijk enbepaalde conclusie);Bahwa dalam surat gugatan Penggugat tidak menguraikan secara jelasdan tegas mengenai batas batas, letak, dan luas tanah objek sengketaaquo yang di kuasai oleh Tergugat;Bahwa dalam posita