Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp 5.000,00, ( lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Palembang Nomor : 04/TIPIKOR/2012/PT.PLG., tanggal 23Februari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut : Menerima Pemintaan Banding dari TerdakwaTerdakwa dan permintaanbanding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam ; Mengubah putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 28 Nopember 2011,Nomor:086/Pid.Sus/2011/PN.LT, yang

Judex Facti salah dalam menerapkan peraturan hukum atau diterapkantidak sebagaimana mestinya : Judex Facti keliru dalam menerapkan hukum formal Pasal 236 Ayat 2KUHAP ;Bahwa Judex Factie pada hAlaman 38 Surat Putusan No. 04/Tipikor/2012/PT.Plg, tanggal 23 Februari, yang mana Judex Facti membuatpertimbangan sebagai berikut :menimbang bahwa kepada TerdakwaTerdakwa dan kepada PenuntutUmum semuanya telah diberitahu dan diberi kesempatan untukmempelajari berkas perkara, sebelum berkas perkara dikirim kePengadilan

Bahwa sesuai Buku Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar MahkamahAgung RI Tahun 2012, huruf C, butir 1.6 bilamana kerugian keuanganNegara jumlahnya lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diterapkanketentuan Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 JoUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 ;Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas oleh karena Judex Facti telahsalah dalam menerapkan peraturan hukum putusan Pengadilan TinggiPalembang Nomor 04/Tipikor/2012/PT.PLG., yang mengubah putusanPengadilan

ANGGA FIRNANDES, S.Kom tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Palembang Nomor : 04/TIPIKOR/2012/PT.PLG., tanggal 23Februari 2012 yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor : 086/Pid.Sus/2011/PN.Lt., tanggal 28 November 2011 ;MENGADILI SENDIRI :1. Menyatakan Terdakwa CANDRA NOVA, ST Bin H. RUBAMAN, Terdakwall ALAND OHERA, ST Bin AHMAD DERAM dan Terdakwa Ill.

HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agungsebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terobuka untuk umumpada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut,dan dibantu oleh Emilia Djajasubagia, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengantidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum dan ParaTerdakwa ;Hakim Hakim Anggota : Ketua :ttd./ ttd./Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H. Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.ttd./MS. Lumme, S.H.Panitera Pengganti :ttd.

Trans Irian Wasur IH, KabupatenMerauke;Agama : Kristen Katholik;Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;Pendidikan : S1 (Sarjana Hukum);Terdakwa ditahan oleh :1278Penyidik, tidak ditahan;Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Desember 2014 sampai dengan Tanggal 27Desember 2014 dengan Tahanan Rutan;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Merauke, sejak tanggal28 Desember 2014 sampai dengan tanggal 26 Januari 2014 dengan TahananRutan;Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Jayapura, sejaktanggal

sejak tanggal 12 Februari 2015 sampai dengantanggal 12 April 2015 dengan Tahanan Rutan ;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana KorupsiTingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 13 April2015 sampai dengan tanggal 12 Mei 2015 dengan Tahanan Rutan;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 13 Mei2015sampai tanggal 12 Juni 2015 dengan tahanan Rutan;Penahanan Hakim Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Tinggi Jayapura,Halaman I dari 58 Hal.Put.No.21/PID.SusTPK/2015/PT JAP.sejak tanggal 08 Juni 2015 sampai dengan 07 Juli 2015 dengan tahanan Rutan;9 Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Jayapura, sejak tanggal 08 Juli 2015 sampai dengan 05September 2015 dengan tahanan Rutan;Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh M.

Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Missi No. 10 Kelurahan Mandala, DistrikMerauke, Kabupaten Merauke, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Januari2015 yang telah didaftakan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tipikor/ PHIpada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dengan Nomor.

W 30.UI/36/HK02.04/01/2015 tanggal 21 Januari 2015;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapuratersebut ;Setelah membaca dan meneliti :I Surat Penetapan Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan TinggiJayapura Nomor: 21/Pen.Pid.SusTPK/2015/PT JAP, tanggal 20Agustus 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini;II Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan TIPIKOR PengadilanTinggi Jayapura Nomor: 12/Pen.Pid.SusTPK/2015/PT JAP tanggal 20Agustus 2015

TIPIKOR/2014/PN.Kdi., tanggal 17 November 2014sekedar mengenai pidana yang dijatunkan kepada Terdakwa sehinggaberbunyi sebagai berikut:1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesarRp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabiladenda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurunganselama 2 (dua) bulan;2.

Menguatkan Putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama Kendariuntuk selebihnya;Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 1302 K/Pid.Sus/2015tanggal 4 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Ir.

No. 1712 K/Pid.Sus/2015Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasii /Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang telah menjatuhkan putusanyang amarnya, berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa danmengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan, yaitu :Keberatan Penjatuhan Hukuman PidanaBahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi /Tipikor Banda Aceh terlalu ringan sehingga putusan tersebut belum

memenuhirasa keadilan bagi masyarakat, selain itu hukuman yang dijatuhkan MajelisHakim juga sama sekali tidak mendukung dan bertentangan dengan tujuan daripada UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada point byaitu mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia daripenyalahgunaan Narkotika dan point c yaitu memberantas peredaran gelapNarkotika dan Prekursor Narkotika ;Bahwa bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatunkan olehPengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh pada

Jumlah Rp. 241.000,CATATAN:Page 7 of 8Biaya Turunan :Dicatat disini bahwa turunan resmi Perkara nomor : 144 /Pdt.P/2015/PN.Smg. dibuat dan diberikan kepada untuk dan atas permintaanPemohon ;Semarang, ........ccceeeeee ence eee e eens 2015PENGADILAN TIPIKOR SEMARANGUb. PANITERA / SEKRETARISWAKIL PANITERASRI BANOWO, SH,MMNip: 19580504198203 1008 Meterai Rp. 6.000, Leges Rp. 3.000, Penyerahan turunan R 1 Jumlah Rp. 10.800,

.: Rp. 136.000,00,Jumlah Rp. 150.000,00,Hal 5 dari Hal 5 Perkara No.37/PDT/2014/PT.BNAUntuk salinan yang sama bunyi oleh ;Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda AcehPaniteraH.SAID SALEM, SH.MHNIP.19620616 198503 1 006Hal 6 dari Hal 5 Perkara No.37/PDT/2014/PT.BNAHal 7 dari Hal 5 Perkara No.37/PDT/2014/PT.BNA

Ainal Mardhiah, S.H,M.H.Perincian biaya perkara :oa FwoNnN PRPBiaya Daftar Rp 30.000,Biaya ATK/pemberkasan Rp 50.000,Biaya Panggilan Rp 100.000,PNBP panggilan Rp. 5.000.Redaksi Rp 5.000,Meterai Rp 6.000,Jumlah Rp 196.000, (Seratus sembilan puluh enamribu rupiah)Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata permohonan Nomor 141/Pdt.P/2018/PN BnaNomor : W1.U1/ /HK.02/1X/2018Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan ataspermintaan dari Hatice Karasah (Pemohon).Banda Aceh, September 2018PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR

RedakSi.....cee..e : Rp. 5.000,00, Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh3, Leges.cccccsseeeeee : Rp. 5.000,00, Wakil Panitera.4. Biaya proses ........ : Rp. 134.000,00.Jumlah Rp. 150.000,00,T.TARMULL, SHNIP.19112311985031025Hal 6 dari hal 6 Putusan No.130/Pdt/2015/PT.BNA

Tipikor/2013/PN.AB, tanggal 19 Maret 2015, Penggugat (JackyTalahatu, S.E., M.Si) dipidana penjara selama 1 (satu) tahun karena telahHalaman 4 dari 7 halaman.

Hakim Tipikor Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2011 s/d tanggal 22Oktober 2011; B. Hakim ~ SSTATETTTTATTTG AAT 9. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2011s/d tanggal 21 Desember 2011 ;10. Diperpanjang I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Desember 2011 s/d tanggal 20 Januari 2012 ;11. Diperpanjang II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Januari 2012 s/dtanggal 19 Pebruari 2012;12.

Tipikor No.36/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.Ptk.28293031323334353637383940Foto Copy Penetapan Pemenang Lelang nomor : 640/ /KIMPRASWILTAM/X/2007 Tanggal 04 Oktober 2007Foto Copy Jaminan Pelaksanaan NomorBond : 09/1/4017.1011.07Tanggal 12 Oktober 2007 oleh PT.

Tipikor No.36/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.Ptk.dicairkan sebesar 95% kepada PT.

Tipikor No.36/Pid,Sus/TP.Korupsi/2014/PN.Ptk.e Bahwa konsultan pengawas PT.

Tipikor No.36/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.Ptk.141516171819202122,Berita Acara negosiasi nomor 640/29/PANCCO/Kimpraswiltam/XII/2007 tanggal 30 November 2007.Keputusan Kepala Dinas Kimpraswiltam Kab.

Tipikor No.36/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.Ptk.S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang serta dihadapanterdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum terdakwa.HakimHakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,SYOFIA M. TAMBUNAN, S.H. ACHMAD SYARIPUDI HSASTRA RASA, S.H., M.H.Panitera Pengganti,MULYANA, S.H.

Karena, manakala ada isi kontrak yang tidak dipenuhi maka tuntutannya kepada PTMitra Aiyangga Nusantara selaku penyedia pekerjaan; Bahwa Majelis Hakim Tipikor peradilan tingkat keliru memaknai Tipikorsetelah adanya putusan MK Nomor 25/PUUXIV/2016 yang menghapuskankata dapat dalam perumusan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU TPK.Sehingga TPK vide pasal 2 ayat (1) UU TPK dan pasal 3 UU TPK tidak lagidelik formil, karena telah diubah Mahkamah Konstitusi menjadi delikmateriil, sehingga kerugian negara atau

Sementara PPN, PPHdan bahkan denda keterlambatan tidak ikut diperhitungkan sehinggabesarnya kerugian tidak riil dan tidak jelas, Sehingga unsur ini tidak terbukti; Bahwa atas dasar itu maka dakwaan yang didakwakan tidak terbukti danterdakwa harus dibebaskan demi hukum dari dakwaan Penuntut Umumtersebut;Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada pokoknya keberatan denganpertimbangan dan putusan Pengadilan Tipikor tingkat , dengan alasanalasanyang pada intinya seperti berikut :1.2.Bahwa karena Terdakwa adalah

Olehkarena itu hendaknya putusan Peradilan tipikor tingkat diperbaikimengenai dakwaan yang terbukti adalah pasal 3 UU TPK dan jugaterdakwa dikenai uang pengganti Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah)seperti tuntutan Penuntut Umum dalam surat tuntutannya.Menimbang, bahwa oleh karena baik Terdakwa maupun PenuntutHalaman 41 dari 56 Putusan Nomor 21/PID.SUSTPK/2020/PT PALUmum mengajukan banding, maka Pengadilan Tinggi akan menilai danmempertimbangkan putusan pengadilan negeri yang dimintakan banding

memandang perbuatan terdakwa memenuhi dan terbuktidakwaan pasal 3 UU TPK disatu pihak, dengan Majelis Hakim Tingkat pertamadalam putusannya dilain pihak yang berpendapat bahwa dakwaan yang terbuktiadalah pasal 2 ayat (1) UU TPK, maupun pendapat Terdakwa yangmengharapkan diberikan putusan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding yangpaling menguntungkan dirinya ; Oleh karena itu akan dikaji dan ditelaah secaraseksama baik dari sudut pandang teori/doktrin maupun praktek peradilanTindak Pidana Korupsi (TIPIKOR

Praktis setelah bencana alam ini semua kegiatan pembangunanHalaman 49 dari 56 Putusan Nomor 21/PID.SUSTPK/2020/PT PALtermasuk semua infrastruktur fisik dan sosial menjadi tidak normal bahkanberhenti;Bahwa situasi dan kondisi serta halhal yang diuraikan diatas sebagaibahan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutuskanperkaranya Terdakwa ini;Menimbang, bahwa pengadilan tipikor tingkat pertama telahmempertimbangkan bahwa JPU tidak dapat membuktikan bahwa TerdakwaAlirman Ma'de Nubi menerima

M ATCL Q hccecssccssececeecesseeseeeeeseeeeeees Rp 6. 000,JUMI AN)... eee eeeeeeeeeeees Rp 196. 000,(Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);Nomor : W1.U1/ /HK.02/X1/2018Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan ataspermintaan dari Nafsiah (Pemohon).Banda Aceh, 05 November 2018PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDAACEHWAKIL PANITERAHalaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2018/PN BnaDrs.

.: Rp. 136.000,00,Jumlah Rp. 150.000,00,Hal 5 dari Hal 5 Perkara No.54/PDT/2014/PT.BNAUntuk salinan yang sama bunyi oleh ;Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda AcehPaniteraH.SAID SALEM, SH.MHNIP.19620616 198503 1 006Hal 6 dari Hal 5 Perkara No.54/PDT/2014/PT.BNAHal 7 dari Hal 5 Perkara No.54/PDT/2014/PT.BNAHal 8 dari Hal 5 Perkara No.54/PDT/2014/PT.BNA

Permintaan Bantuan Pemberitahuan adanya banding Perkara Tipikor Nomor2/Pid.SusTPK/2021/PN Sby, An.

Terdakwa Achmad Andis Bin SholehPerkara Tipikor Nomor 2/Pid.SusTPK/2021/PN Sby yang dibuat oleh WakilKetua Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 4 Mei 2021 Nomor:W.14.U1/7276/HK.07/5/2021.4. Permintaan Relaas bantuan untuk memeriksa berkas Perkara Tipikor Nomor2/Pid.SusTPK/2021/PN Sby An.

Terdakwa Achmad Andis Bin Sholeh.Bahwa berkas pemeriksan perkara Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Surabaya Nomor 2/Pid.SusTPK/2021/PN.Sby. telah selesaidiminutasi dan kepada mereka dalam tenggang waktu sebagaimanaditetapkan oleh Undangundang diberi kesempatan untukmemeriksa/mempelajari (inzage) berkas perkara tersebut di KepaniteraanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabayasebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tipikor padaPengadilan tinggi Surabaya

Terdakwa Achmad Andis Bin Sholeh, yangdibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 17 Juni 2021 bahwa PenasihatHukum Terdakwa telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 16 Juni2021;Halaman 64 dari 73 halaman, Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK /2021/PT SBY8. Permintaan Bantuan Penyerahan Memori Banding Perkara Tipikor Nomor2/Pid.SusTPK/2021/PN Sby, An.

Pengadilan Tinggi Surabaya/Tindak Pidana Korupsi TingkatBanding yang di sampaikan oleh Penuntut Umum pada Kejaaksaan NegeriLamongan dimaksud dengan suratnya tanggal 5 Juli 2021 dan diterima diKepaniteraan Tipikor tanggal 7 Juli 2021 dengan permintaan agarmemerintahkan seorang Jurusita/Jurusita Pengganti untuk memberitahukandan menyerahkan salinan resmi Kontra Memori Banding tersebut kepadaTerdakwa dan selanjutnya segera mengirimkan relaas pemberitahuannyadalam waktu yang tidak terlalu lama.Menimbang

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkaraini sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Semarang No. 66/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg. tanggal 1 Oktober 2013yang amar lengkapnya sebagai berikut : Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umumdan Terdakwa tersebut ; Mengubah amar putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang tanggal 23 Juli 2013 Nomor : 32/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smgyang

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) tidak berwenang ataumelampaui batas wewenanga.Bahwa sebenarnya hubungan hukum antara Terdakwa dengan parapenyewa (debitur) adalah merupakan hubungan hukum dalam ranahHukum Keperdataan, yaitu Perjanjian SewaMenyewa Tanah.Sebelum Terdakwa diberi tugas oleh pimpinannya untuk berhubungandengan para penyewa, terlebin dahulu sudah diberitahu mengenaibesaran harga sewa tanah yang dimaksud, harganya berdasarkanperaturan yang berlaku di PT.

Pengadilan TIPIKOR tidak berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara a quo, karena perbuatan yang dilakukanTerdakwa termasuk dalam ranah hukum keperdataan yaitu perjanjiansewa menyewa antara Debitur/Penyewa/Calon Penyewa dengan PT.KAI, sehingga perbuatan Terdakwa tidak termasuk dalam ranah TindakPidana Korupsi.

Sehingga Terdakwa harusDIBEBASKAN dari dakwaan JPU, dan Putusan Pengadilan TIPIKOR padaPengadilan Negeri Semarang dalam perkara Nomor 32/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor Smg., HARUS DIBATALKAN.. Mengenai tidak terpenuhinya unsur yang dapat merugikan keuanganNegara dan perekonomian Negara sebagaimana terdapat dalam Pasal3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001.Hal. 88 dari 96 hal. Put.

Apalagi apabila dibandingkan dengan Susno Duadji, Angelina Sondakh,Nunun Nurbaety, Pejabat DAOP 6 Semarang yang diadili di PengadilanTipikor pada PN Semarang, dan TerdakwaTerdakwa lain yang diadiliPengadilan TIPIKOR pada PN Semarang.....dan lain sebagainya....!!!, makaakan terlihat dengan sangat jelas betapa berat hukuman yang dijatuhkankepada Terdakwa...!!!

TIPIKOR/2013/PN.AB. tanggal 19 Maret 2015 yang dimohon banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana dan lamanya pidana pengganti denda yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hakim Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 17 Desember 2012 s/dtanggal 15 Januari 2013, jenis Tahanan Rutan ;5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal16 Januari 2013 s/d tanggal 16 Maret 2018 ;6. Perpanjangan 1 Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung sejak tanggal 17Maret 2013 s/d 16 April 2013;7.

;76.Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 16Januari 2013 s/d tanggal 16 Maret 2013, jenis Tahanan Rutan ;77.Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat sejak tanggal17 Maret 2013 s/d tanggal 15 April 2013, jenis Tahanan Rutan ;SUSUNAN PERSIDANGAN:HERI SUTANTO, SH.MH.

;94.Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 16Januari 2013 s/d tanggal 16 Maret 2013, jenis Tahanan Rutan ;95.Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat sejak tanggal17 Maret 2013 s/d tanggal 15 April 2013, jenis Tahanan Rutan ;SUSUNAN PERSIDANGAN:HERI SUTANTO, SH.MH.

Hakim Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 17 Desember 2012 s/dtanggal 15 Januari 2013, jenis Tahanan Rutan ;100. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal16 Januari 2013 s/d tanggal 16 Maret 2013, jenis Tahanan Rutan ;101. Perpanjangan ke1 Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat sejaktanggal 17 Maret 2013 s/d tanggal 15 April 2013, jenis Tahanan Rutan ;359102.

Hakim Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 17 Desember 2012s/d tanggal 15 Januari 2013, jenis Tahanan Rutan ;107. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal16 Januari 2013 s/d tanggal 16 Maret 2013, jenis Tahanan Rutan ;108. Perpanjangan ke1 Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat sejaktanggal 17 Maret 2013 s/d tanggal 15 April 2013, jenis Tahanan Rutan ;109.

Hakim Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 17 Desember 2012 s/dtanggal 15 Januari 2013, jenis Tahanan Rutan ;5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal16 Januari 2013 s/d tanggal 16 Maret 2018 ;6. Perpanjangan 1 Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung sejak tanggal 17Maret 2013 s/d 16 April 2013;7.

;76.Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 16Januari 2013 s/d tanggal 16 Maret 2013, jenis Tahanan Rutan ;77.Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat sejak tanggal17 Maret 2013 s/d tanggal 15 April 2013, jenis Tahanan Rutan ;SUSUNAN PERSIDANGAN:HERI SUTANTO, SH.MH.

;94.Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 16Januari 2013 s/d tanggal 16 Maret 2013, jenis Tahanan Rutan ;95.Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat sejak tanggal17 Maret 2013 s/d tanggal 15 April 2013, jenis Tahanan Rutan ;SUSUNAN PERSIDANGAN:HERI SUTANTO, SH.MH.

Hakim Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 17 Desember 2012 s/dtanggal 15 Januari 2013, jenis Tahanan Rutan ;100. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal16 Januari 2013 s/d tanggal 16 Maret 2013, jenis Tahanan Rutan ;101. Perpanjangan ke1 Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat sejaktanggal 17 Maret 2013 s/d tanggal 15 April 2013, jenis Tahanan Rutan ;359102.

Hakim Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 17 Desember 2012s/d tanggal 15 Januari 2013, jenis Tahanan Rutan ;107. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal16 Januari 2013 s/d tanggal 16 Maret 2013, jenis Tahanan Rutan ;108. Perpanjangan ke1 Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat sejaktanggal 17 Maret 2013 s/d tanggal 15 April 2013, jenis Tahanan Rutan ;109.

Pepj Hakim Tipikor Bandung sejak tanggal 03 Februari 2015 S/D 04 Maret 20158. Perpj Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung tanggal 05 Maret 2015S/D 03 Mei 20159. Perpj Wakil Ketua Pengadian Tinggi I Bandung 04 Mei 2015 S/D 02 Juni2015;10.

ADRIANO,SH.MH.Hakim AdHoc Tindak Pidana Korupsi sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 23 Maret2015,Nomor :49 /Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg. untuk memeriksa dan mengadili perkarapada tingkat pertama, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untukumum, pada hari RABU tanggal tanggal 03 MEI 2015 oleh Hakim Ketua didampingiHakimHakim Anggota tersebut,serta dibantu oleh S U K E K SI ,SH. sebagai PaniteraPengganti pada Pengadilan