.: : Rp. 5.000,00, Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh3. Leges..ccecccceeees : Rp. 3.000,00, Panitera4. Beaya proses .... : Rp. 136.000,00.Jumlah Rp. 150.000,00,H.SAID SALEM, SH.MHNIP.19620616 198503 1 006Hal 6 dari hal 6 Putusan No.67/Pdt/2014/PT.BNAHal 7 dari hal 6 Putusan No.67/Pdt/2014/PT.BNAHal 8 dari hal 6 Putusan No.67/Pdt/2014/PT.BNA

UNTUK DINAS.PUTUSANNomor 23/Pid.SusTPK/2018/PT SMGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan TinggiJawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsidalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:Nama lengkap : St YULIUS SOEYOED Bin SINGODIREJO.Tempat lahir : Purwodadi.Umur/Tgllahir : 77 tahun/ 20 Mei 1941.Jenis Kelamin : Lakilaki.Kebangsaan : Indonesia.Tempat tinggal : Kp.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 2 Nopember 2018 s/dtanggal 31 Desember 2018.PENGADILAN TIPIKOR PADA PENGADILAN TINGGI TERSEBUTTelah membaca:1. Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi JawaTengah tanggal 15 Nopember 2018 Nomor 23/Pid.SusTPK/2018/PTSMG tentang penunjukan Hakim Majelis;2.

Penunjukan Panitera Pengganti yang ditandatangani oleh WakilPanitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengahtertanggal 15 Nopember 2018;Halaman 1 Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2018/PT SMG3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 3 Oktober 2018Nomor 59/Pid.SusTPK/2018/PN Smg;4.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp.5.000, (lima ribu Rupiah).Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umummengajukan permohonan banding yang dibuat dihadapan PaniteraPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang. Penuntut Umummengajukan permohonan banding pada tanggal 3 Oktober 2018 sesualdengan akta permohonan banding Nomor: 31/Banding/Pid.SusTPK/20018/PN Smg Jo.

Jurusita PenggantiPengadilan Negeri Semarang;Halaman 44 Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2018/PT SMGMenimbang, bahwa permohonan banding Jaksa Penuntut Umumtelah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara serta telahmemenuhi syaratsyarat yang ditentukan undangundang, oleh karena itupermohonan pemeriksaan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang bahwa, dalam perkara ini, Penuntut Umum telahmengajukan memori banding tertanggal 31 Oktober 2018, yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Tipikor

,M.H.HINDRA PAMUNGKAS, SHCHRISTINA WULANDARILS.H.AHMAD AFWAN HOFAR, SH.RAHMANTIO ARYO DAMAR,, S.H.YUSRI, S.H.Kesemuanya Advokat / Penasihat / Konsultan Hukum yang beralamat diKantor SNW & PARTNERS, Jalan Parasamya No. 19 Beran Lor RT / RW 22Tridadi Sleman DI Yogyakarta, yang bertindak baik sendirisendiri maupunoa fF woN Prbersamasama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Mei 2019 yangterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Yogyakarta pada tanggal 27 Mei2019 di bawah Register No.371 TPK

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019;Majelis Hakim Pangadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Yogyakartasejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan 6 Pebruari 2019;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak 7 Pebruari 2019sampai dengan 7 April 2019;Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak 8 April2019 sampai dengan 7 Mei 2019;.

mempertimbangkanbuktihalaman 31 dari 49 halaman Putusan Nomor 1/PID SUS TPK/2019/PT YYKbukti formil dalam Proses Persidanganadalah tidak benar, karena sesualfakta persidangan bahwa semua alat bukti yang diajukan oleh baik ituPenuntut Umum maupun Penasehat Hukum terdakwa (keterangan saksi,keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa) telah diperiksaoleh Majelis Hakim dan telah dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalammemutus perkara.Bahwa Penasihat Hukum salah paham denganmenyampaikan bahwa PN Tipikor

Yogyakarta hanya mempertimbangkanbuktibukti formil saja karena proses pemeriksaan pidana menuntutpencarian kebenaran dengan alat bukti sekurangkurangnya 2 (dua) alatbukti yang sah dan didukung keyakinan hakim (negative wetterlijk stelsel).Hanya saja Majelis Hakim PN Tipikor Yogyakarta kurang memberikan rasakeadilan pada masyarakat dengan memutus dibawah batas yangditentukan UndangUndang.3.

Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan keberatan PenasihatHukum Terdakwa bahwa majelis Hakim Pengadilan TIPIKOR padaPengadilan Negeri telah keliru dalam menafsirkan tentang pasal 12 hurufe UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, yangintinya :a.

No. 120 K/PID.SUS/2015Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jayapura Nomor : 07/Tipikor/2013/PNJPR, tanggal 02 Oktober 2013yang amar lengkapnya sebagai berikut :deMenyatakan bahwa Terdakwa YOHANNES ELUAY, SH tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair ;Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut diatas ;Menyatakan bahwa Terdakwa YOHANNES ELUAY, SH terbukti

No. 120 K/PID.SUS/2015Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Jayapura Nomor : 27/Tipikor.Banding/2013/PTJpr. tanggal 21 Januari2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jayapura No. 07/Tipikor/2013/PNJpr, tanggal 2 Oktober 2013mengenai penjatuhan pidana pada amar putusan No. 4 sehinga amarputusan selengkapnya menjadi sebagai berikut :1.Menyatakan

Jayapura telah salah menerapkan hukum ataumelakukan pelanggaran hukum yang berlaku :1) Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Jayapura Aquo pada halaman 29 alinea 3pada pokoknya menyatakan : bahwa setelah Pengadilan TinggiTindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiJayapura mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinanresmi putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jayapurapada Pengadilan Negeri Kelas A Jayapura Nomor : 07/Tipikor

bahwapertimbanganpertimbangan hukum dalam membuktikan kesalahanTerdakwa sudah benar oleh karena itu pertimbangan tersebut diambilalih menjadi pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaTingkat Banding didalam mengadili perkara ini dalam tingkat Bandingkecuali mengenai hukuman yang dijatunkan kepada Terdakwa perludiperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut : oleh karenaperbuatan Terdakwa tersebut diakukan bersamasama denganTerdakwa Lukas Mra Mra, SH yang telah diutus dalam perkara lainyaitu perkara Nomor : 26 / Tipikor

Tentang Putusan Judex Facti Kurang Cukup Pertimbangan Hukumnya(Onvoldoende Gemotiveerd)1)Bahwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor : 07/Tipikor/2013/PN JPR.

Dumai Barat Kota Dumai ; Pekerjaan : PNS;Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkanSurat Perintah / Penetapan penahanan oleh :1.Penyidik, sejak tanggal 11 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 22Nopember 2015 ;Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 7Desember 2015;Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejaktanggal 8 Desember 2015 sampai dengan tanggal 6 Januari 2016 ;Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan

Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 7 Januari 2016 sampai dengantanggal 6 Maret 2016 ;Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor padaPengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 7 Maret 2016 sampai dengantanggal 5 April 2016 ;Perpanjangan Penahanan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor padaPengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 6 April 2016 sampai dengantanggal 6 Mei 2016 ;Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru, sejak tanggal14 April 2016 sampai dengan

Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor TingkatBanding Pekanbaru, sejak tanggal 14 Mei 2016 sampai dengan tanggal 12Juli 2016 ;9. Permintaan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan TinmggiPekanbaru kepada Ketua Makamah Agung RI berdasarkan surat NomorW4.U/1980/HK.07/V1/2016 tanggal 30 Juni 2016 terhitung sejak tanggal 13Juli 2016 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2016 ;10.

BachtiarPanglima Polem Kota Jantho atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor Banda Aceh atauPengadilan Tipikor Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan mengadiliperkara ini, sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan itu,secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atauPerekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengancaracara

BachtiarPanglima Polem Kota Jantho atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor Banda Aceh atauPengadilan Tipikor Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan mengadiliperkara ini, sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan itu,dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atauHal

Abdullah bin Husein;Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (limaribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor:26/PIDTIPIKOR/2013/PTBNA tanggal 27 November 2013 yang amarlengkapnya sebagai berikut:Menerima Permintaan banding dari Jaksa/Penuntut umum dan TerdakwaDrs. H. RUSLIM.

Bahwa oleh karena itu terhadap Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh Nomor: 26/Pid.Tipikor/2013/PTBNA Tanggal 27 November 2013 Jo.Putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tertanggal 16 Juli 2013Nomor: 16/Pid.Sus/TPK/2013/PNBNA atas nama Terdakwa Drs. H. RusliM. Ali, M.M. adalah telah salah dalam menerapkan hukum atau dalammenerapkan hukum telah tidak sebagaimana mestinya, maka terhadapPutusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Jo.

ALI, M.M. tersebut;Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor:26/PIDTIPIKOR/2013/PTBNA tanggal 27 November 2013 yang memperbaikiputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri BandaAceh Nomor: 16/Pid.Sus/TPK/2013/PNBNA. tanggal 16 Juli 2013 mengenaipasal yang terbukti, lama pidananya dan pidana denda sehingga amarselengkapnya berbunyi sebagai berikut:1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. RUSLIM.

PUTUSANNomor 18/Pid.SUS/2017/PT PBRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPersidangan umum pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat BandingPekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara Pidana padaPengadilan Tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebutdibawah, dalam perkara terdakwa; Nama Lengkap : Bobby Raffles Triansyah Als Boby Bin AaiidsTempat lahir : Pekanbaru;Umur / Tgl.

No.32/PID/TPK/2015/PT.DKI5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 16 Mei 2015 sampai dengantanggal 14 Juli 2015 ;6 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiJakarta tanggal 03 Juli 2015 No.145/Pen.Pid/TPK/2015/PT.DKI, sejak tanggal15 Juli 2015 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2015 ;7 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiJakarta tanggal 05 Agustus 2015

No.170/Pen.Pid/TPK/2015/PT.DKI, sejaktanggal 14 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 12 September 2015;8 Perintah penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiJakarta tanggal 31 Agustus 2015 No.197/Pen.Pid/TPK/2015/PT.DKI, sejaktanggal 31 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 29 September 2015;9 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiJakarta tanggal 21 September 2015 No.170/Pen.Pid/TPK/2015/ PT.DKI, sejaktanggal 30 September 2015 sampai dengan tanggal

SEmenyampaikan permintaan terdakwa ANI SAADAH tentang jaminan tambahan berupasertifikat tersebut kepada LIM TJING HU alias KING HU , dan karena didorongkeinginan segera bebas dari tahanan, lalu LIM KING HU alias KING HU denganterpaksa bersedia menyerahkan sertifikat hak milik tanah di jalan SukarnoHatta lengkapdengan SHM Induk Nomor 443 dan SHM 1107 , lalu keesokan harinya pada tanggal10 Juni 2008 , saksi BALYAN HASIBUAN,SH bersama saksi NICO PRIYANTO,SEmenjumpai terdakwa ANI SA ADAH di Kantor Direktorat Tipikor

HakimHakim Ad Hoc Tipikor padaPengadilan Tinggi Jakarta masing masing sebagai Hakim Anggota Majelis,berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 07 Oktober 2015No.32/PID/TPK/2015/PT.DKI ditunjuk menjadi Majelis Hakim untuk memeriksa danmengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2015 oleh Ketua Majelistersebut serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI SYAMSIAR,

Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru, sejaktanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 14 Juli 2017;6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru,sejak tanggal 15 Juli 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017;Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 31/PID.SUSTPK/2017/PT.PBRPengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca :1.

Tipikor H.YUSDIRMAN YUSUF, S.H.,M.Hmasingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada haridan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh MajelisHakim tersebut dibantu oleh M. F. EVA J.S, S.H Panitera Pengganti padaPengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiPekanbaru, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota, Ketua Majelis,1. K.A. SYUKRI, S.H., M.H MULYANTO, S.H., M.H2. H. YUSDIRMAN YUSUF, S.H.

(fotokopi dari fotokopi); Bukti T5 :Fotokopi Siaran Pers Badan Kepegawaian Negara Nomor :005/RILIS/BKN/V/2018, tanggal 2 Mei 2018, tentang BKNGandeng KPK Berantas PNS Tipikor (fotokopi dari fotokopi); Fotokopi Siaran Pers Badan Kepegawaian Negara Nomor :019/RILIS/BKN/IX/2018, tanggal 4 September 2018, tentangPertajam Penyikapan atas PNS Tipikor, BKNKPK PerluasSinergi dengan Kementerian PANRB dan Kemendagri (fotokopiCari fOtOKOPi); 202222 ne nn nn nn nn nn ne nn nn nenene anneHalaman 34 dari 52 Halaman

Putusan No. 84/G/2019/PTUNKPG Fotokopi Siaran Pers Badan Kepegawaian Negara Nomor :022/RILIS/BKN/IX/2018, tanggal 13 September 2018, tentangsebanyak 1.917 PNS Tipikor Inkracht Aktif Bekerja diPemerintah Kabupaten/Kota (fotokopi dari fotokopi); Fotokopi Siaran Pers Badan Kepegawaian Negara Nomor :061/RILIS/BKN/IV/2019, tanggal 14 September 2018, tentangTenggat Waktu 30 April 2019, Baru 53% SK PTDH PNS TipikorBHT Diterbitkan (fotokopi dari fotokopi); Fotokopi Siaran Pers Badan Kepegawaian Negara Nomor

:023/RILIS/BKN/IX/2018, tanggal 14 September 2018, tentangBKNKemendagriKemenPANRB Sepakati Komitmen PercepatPemberhentian 2.357 PNS Tipikor (fotokopi dari fotokopi); Fotokopi Siaran Pers Badan Kepegawaian Negara Nomor :073/RILIS/BKN/VIII/2019, tanggal 12 Agustus 2019, tentangPenuntasan Capai 88%, 1.906 PNS Tipikor BHT Terima SKPTDH (fotokop!

Pengertian menyalahgunakan kewenangan dalam Hukum Pidana diambildari pengertian detournement de pouvoir dalam Hukum Administrasi, yakni:menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenangtersebut ;Saksi ahli menyatakan bahwa, yang dimaksud dengan jabatan umum dalam UndangUndang Tipikor tidak ada penjelasan yang secara jelas dapat memberikan gambaransecara lengkap.

Seperti contoh seorang warga negara yang bukan sebagai pegawai negerimendapat tugas sebagai ketua KPPS adalah menjalan tugas dengan Jabatan Umum,18L.apabila yangbersangkutan dalam menjalankan tugasnya melakukan manipulasi suaradan atas tindakan tersebut yang bersangkutan mendapatkan keuntungan financialartinya Ketua KPPS tersebut telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuanpasal 9 Undang Undang Tipikor tersebut ;Bahwa saksi ahli menyatakan, perbuatan terdakwa untuk dapat dikategorikansebagaimana

dalam ketentuan Pasal 9 Undang Undang Tipikor, maka harusmemperhatikan hal hal sebagai berikut :Bahwa untuk dapatnya seseorang menjalankan jabatan umum haruslah terpenuhi unsurapakah orang tersebut dalam melaksanakan pekerjaannya harus ada Surat KeputusanPengangkatan yang menyatakan bahwa orang yang tertera dalam surat keputusantersebut mempunyai tanggung jawab tertentu.Bahwa, Surat Keputusan tersebut bersifat final dan kongkrit.

Bila tidak ada SuratKeputusan, maka tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang menjalankan jabatanumum, oleh karenanya pasal 9 UU Tipikor tidak dapat dikenakan kepada Terdakwa(Yusi Dian Anggraeni).Saksi Ahli menerangkan bahwa, NPHD yang ditanda tangani antara BapemasPropinsi Jawa Timur dengan Pihak penyelenggara kegiatan yang dilakukanTerdakwa tidak dapat dijadikan dasar oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menjeratTerdakwa.

Sedangkan bila terdapatpembuatan kuitansi/tanda pembayaran keuangan yang tidak sesuai dengan hal yangsebenarnya tidak dapat dikualifikasikan dalam ketentuan pasal 9 UU Tipikor karenabukan masuk kategori perbuatan pidana korupsi tetapi masuk dalam ranah pidanaumum misalnya pemalsuan ;Saksi Ahli menyatakan bahwa posisi yuridis menurut konsep dalam doktrin ilmuhukum pidana tentang Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP seperti yang dicantumkandalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, diterangkan bahwa dalam Pasal

AgamaPekerjaanPendidikanPENGADILAN TIPIKOR BANDUNG.PUTUSAN.Nomor : 55/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg.iDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 1Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pad a Pengadilan Negeri Kls.A Bandung yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara Pidana Khusus pada tingkat pertama, telahmenjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama Lengkap : DEDEN MUJAMIL AHMAD, SE ;Tempat Lahir : Cianjur ;Umur/tgllahir : 44 tahun/ 30 Maret 1969 ;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan

Jambe, Kabupaten Karawang;:lslam;: Pegawai BUMN PT.Pos Indonesia;: S1;Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :1.Penyidik sejak tanggal 08 Januari 2013 sid. tanggal 27 Januari 2013 ;2.Perpanajangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2013 s/d.tanggal 08 Maret2013 ;3.Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 09 Maret2013 sid. tanggal 07 April 2013 ;4.Penuntut Umum sejak tanggal 08 April 2013 s/d.tanggal 26 Mei 2013 ;5.Hakim Pengadilan Negeri /Tipikor

Bandung sejak tanggal 15 Mei 2013 s/d.tanggal 13Juni 2013;6.Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri /Tipikor Bandung, sejaktanggal 14 Juni 2013 s/d.tanggal12 Agustus 2013 ;Terdakwa tidak dan tidak mau didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun MajelisHakim menunjuk Penasihat Hukum untuk Terdakwa, dan untuk itu Terdakwa telahmembuat surat pernyataan Penolakan didampingi oleh Penasehat Hukum tertanggal 29Mei 2013 yang disampaikan dipersidangan oleh Terdakwa ;PENGADILAN TIPIKOR BANDUNG

terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.0.000, (sepuluh riburupiah).Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, pada hari SENIN, tanggal 08 Juli2013 oleh Kami: Barita Lumban Gaol, SH, MH, Hakim Tindak Pidana Korupsi selakuKetua Majelis Hakim, Endang Makmun, SH, Hakim karir dan BASARI BUDHI Po, SHo,MHo, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi masingmasing selaku Hakim Anggotaberdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor

Kuala Simpang sejak tanggal 13 November2018sampai dengan tanggal 12 Desember 2018;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang sejak tanggal 13Desember 2018 sampai dengan Tanggal 10 Februari 2019;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 11Februari 2019 sampai dengan 12 Maret 2019;Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh,sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni 2019;Penetapan perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua PengadilanTinggi/ Tipikor

Dr.Syahrul Machmud, S.H M.HPanitera Penggantid.t.oNurul Bariah, S.HSalinan yang sama bunyinya oleh :Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda AcehWakil PaniteraT. TARMULI, SHNIP. 19611231 1985 031029halaman 13 Perkara Pidana Nomor 86/Pid/2019/PT BNAhalaman 14 Perkara Pidana Nomor 86/Pid/2019/PT BNA

Perpanjangan Penahanan Pengadilan Tinggi Tipikor ke sejak tanggal 17Januari 2016 s/d 15 Pebruari 2016 ; 22022022020"9. Perpanjangan Penahanan Pengadilan Tinggi Tipikor ke Il sejak tanggal 16Pebruari 2016 s/d 16 Maret 2016 ; 2+ 2n2 none nen nne ennTerdakwa berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 20 Oktober 2015didampingi Penasihat Hukum yang bernama : Yuliana Heriyantiningsih, SH.MH.pada Kantor Penasehat Hukum Yuliana Heriyantiningsih, SH.MH. & Rekan yangberalamat di JI.

PutusanPengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh Nomor 13/Pdt/2013/PTBNA.

Putusan PengadilanTinggi/Tipikor Banda Aceh No. 08/Pdt/2013/PTBNA, tanggal 21 Februari 2013 ;Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan tersebut diatas oleh karenagugatan yang diajukan pelawan adalah gugatan perlawan atas Eksekusi Ketua PengadilanNegeri Sigli tersebut maka Majelis berpendapat bahwa gugatan perlawanan yang diajukanpelawan tidak mengangdung kabur/cacat formil dan juga pelawan juga sudah tepat danbenar menarik pihak dalam perkara ini siapa yang dijadikan tergugat/terlawan sesuaiputusan

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo sejak tanggal 02 April 2013s/d. tanggal 01 Mei 2013 ; Hakim Pengadilan Tipikor Semarang Sejak tanggal 10 April 2013 s/d. tanggal09 Mei 2013 ; Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Semarang Sejak tanggal10 Mei 2013 s/d. tanggal O08 Jul 2013; Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang sejak tanggal09 Juli 2013 s/d. Tanggal. 07 Agustus 2013.Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat hukumnya VICTORNIZAM FERDINANSAH.SH.

Erowati UtaraNo.200 RT.06 RW.09 Semarang Utara Kota Semarang, berdasarkan PenetapanKetua Majelis Tipikor tertanggal 18 April 2013 No. 43/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor Smg.

;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor tentang PenunjukanMajelis Hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan; Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir pada berkasperkara; Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum ; Telah mendengar Keterangan Saksisaksi, Keterangan Terdakwa dan buktibuktiyang diajukan dipersidangan; Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum serta Nota Pembelaandari Penasihat Hukum

Membebankan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,(lima ribu rupiah).Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis HakimPengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Semarang pada hari selasa, tanggal20 Agustus 2013 oleh kami ENDANG SRI WIDAYANTI. SH.MH. sebagai HakimKetua Sidang, HASTOPO, SH. dan H.

,MH.Panitera Pengganti,Ttd.PUJA WAHANA, SH.80DICATAT DISINI :Bahwa atas putusan tersebut diatas, baik Jaksa / PenuntutUmum maupun Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan upayahukum.Semarang, Agustus 2013PENGADILAN TIPIKOR SEMARANGWAKIL PANITERA,Ttd.SRI BANOWO, SH.MM.NIP. 19580504 198203 1008.

);Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Medan tersebut diucapkan dengan dihadiri olehKuasa Penggugat dan kuasa Tergugat pada tanggal 14 Maret 2019,terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 27 Maret 2019 mengajukan permohonan kasasi padatanggal 29 Maret 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan kasasiNomor 39/Kas/2019/PHI.Mdn juncto Nomor 309/Pdt.SusPHI/2018/PN.Mdn.yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor

Rp.150.000,Salinan yang sama bunyinya oleh:Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda AcehPlt. PaniteraH.SAID SALEM, SH.MH

.: Rp. 139.000,00,Jumlah Rp. 150.000,00,Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BNDA ACEHPANITERA,H. SAID SALEM.SH.MH.19620616 198503 1006Hal 6 Putusan Perdata No.134/Pdt/2016/PT.BNA

Kasasi tersebut, TermohonKasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,putusan Judex Facti sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalampenerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa Tergugat mengeluarkan objek gugatan secara substansi sudahtepat karena Penggugat telah dipidana berdasarkan putusan Pengadilantindak pidana korupsi Nomor 18/Pid.Sus/Tipikor