adanyaperselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sulit untuk di rukunkan.Menimbang, bahwa meskipun hak bantah Tergugat telah gugur karena tidakpernah menghadiri persidangan, Penggugat tetap dibebankan membuktikan dalildalilgugatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor9 Tahun 1975, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinyapersepakatan cerai yang tidak dibenarkan peraturan perundangundangan karena dinilaimelanggar ketertiban umum (public

oleh Pejabat Kantor Urusan AgamaKecamatan Magelang Selatan tersebut dikarenakan Pemohon belummencapai umur 19 tahun; Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 Pemohon benarbenar anak kandung ABDUL RADJAK bin MOH SHALEH denganisterinya LATIFAH bintiSAID ACHMAD dimanaalmarhum ABDULRADJAK meninggal dunia tanggal 14 Desember 2006;Menimbang, bahwa alat bukti P.3 oleh karena alat bukti tersebuttidak memenuhi persyaratan formal sebagai alat bukti ( tidak berstempeldan tidak di tandatangani oleh Pejabat public

LIEM HERRY HASLIMNomor: 127/73.09/P2T/I/2019 tertanggal 24 Januari 2019, selanjutnyadiberi tanda bukti P3 ;d) Fotocopy Surat dari penilai atau penilai public perihal nilai ganti kKerugian,selanjutnya diberi tanda bukti P4 ;e) Fotocopy Surat Penyampaian Berita Acara dari Sekretariat PengadaanTanah Kantor Pertanahan Kabupaten Maros Nomor147/73.09/P2T/XII/2018 tertanggal 21 Desember 2018 mengenai bidangtanah yang Pemilinya tidak diketahui keberadaannya dan Fotocopy BeritaAcara Hasil Musyawarah Penetapan

ini adalah perdataperceraian, maka materinya harus diperiksa lebih lanjut dengan membebankanPenggugat untuk membuktikan kebenaran dalildalil gugatannya akan tetapiuntuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas perselisihnan rumah tanggaPenggugat dan Tergugat, Penggugat tetap dibebani beban pembuktian, halmana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya agreementto divorce (kesepakatan ceral) yang tidak dibenarkan peraturan perundangundangan yang berlaku karena bertentangan dengan public

Perkembanganhukum konsep hak gugat konvensional berkembang secara pesat seiringpula dengan perkembangan hukum yang menyangkut hajad hidup orangbanyak (public interest law) di mana seorang atau sekelompok orang atauorganisasi dapat bertindak sebagai penggugat walaupun tidak memilikikepentingan hukum secara langsung, tetapi dengan didasari oleh suatukebutuhan untuk memperjuangkan kepentingan, masyarakat luas ataspelanggaran hakhak public seperti lingkungan hidup, perlindungankonsumen, hakhak Civil

;Bahwa Selain itu dasar legitimasi dalam meminta informasi yang berkaitandengan permasalahan lingkungan diatur pula dalam Pasal 4 ayat (2)UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa :setiap orang berhak: 25222022522 non noone(a) melihat dan mengetahui informasi publik; (6) menghadiri pertemuan public yang terbuka untuk umum untukmemperoleh informasi publik; (c) mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuaidengan UndangUndang ini; dan/atau;Halaman 48

Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan public terhadappenyelenggaraan dan lembaga pemerintahan. Bahwa demokratisasi dan desentralisasi di negara berkembang termasukIndonesia terjadi dalam situasi rendahnya kepercayaan masyarakatterhadap penyelenggaraan dan lembaga pemerintah.

Pertamina (persero)melakukan pendisiribusian gas bumi bersubsidi melalui public service obligasi(PSO) sehingga apabila perseroan ingin mendistribusikan Gas Bumi bersubsiditersebut haruslah mendapat ijin dari PT. Pertamina (persero) yang menjadi matarantai distribusinya ;Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2017/PN. Pli.Bahwa benar ahli menerangkan Yang dimaksud dengan mata rantai distribusiGas Bumi bersubsidi yang mendapat ijin distribusi dari PT.

Pertamina (persero) melakukan pendistribusian gas bumi bersubsidimelalui public service obligasi (PSO) sehingga apabila perseroaninginmendistribusikan Gas Bumi bersubsidi tersebut haruslah mendapat ijin dari PT.Pertamina (persero) yang menjadi mata rantai distribusinyaBahwa berdasarkan pendapat ahli dari Badan Pengaturan Hilir Minyak dan GasBumi yang bernama Sdr Parlagutan Tambunan, SH, MH dimana mekanismepengangkutan, penyimpanan Gas LPG bersubsidi dan non subsidi adalahsebagaimana mekanisme penyaluran

Pertamina (persero) melakukanpendistribusian gas bumi bersubsidi melalui public service obligasi (PSO)sehingga apabila perseroan ingin mendistribusikan Gas Bumi bersubsiditersebut haruslah mendapat ijin dari PT.

Pertamina (persero)melakukan pendistribusian gas bumi bersubsidi melalui public service obligasi(PSO), yang mana tujuan terdakwa melakukan pengangkutan tabung gas LPGukuran 3 (tiga) kilogram tersebut adalah untuk dijual kembali sehinggamendapatkan keuntungan dari penjualan tabung gas LPG ukuran 3 (tiga)kilogram tersebut, dengan demikian Pengadilan menyatakan unsur ini telahterpenuhi atas perbuatan terdakwa ;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka semua unsurdidalam dakwaan alternatif

LEKAT ABDUL KUNCI Alias KUNCI Bin ZAINAL ARIFIN;

• 1 (satu) unit alat tensi meter air raksa warna hitam dengan merk MDF Instruments

Dikembalikan kepada PSC (Public Safety Center) Kabupaten Rejang Lebong;

• 1 (satu) buah kotak handphone warna merah merk Redmi 6A dengan nomor IMEI1: 866381047968984 dan MEID : 99001151898449

Dikembalikan kepada saksi INDAH PERMATA SARI Alias INDAH Binti RIDWAN.

LEKAT ABDUL KUNCI Alias KUNCI Bin ZAINALARIFIN; 1 (Satu) unit alat tensi meter air raksa warna hitam dengan merk MDFInstrumentsDikembalikan kepada PSC (Public Safety Center) Kabupaten Rejang Lebong;Halaman 28 dari 29 hal. Putusan Nomor : 143/Pid.B/2021/PN Crp 1 (satu) buah kotak handphone warna merah merk Redmi 6A dengan nomorIMEI1: 866381047968984 dan MEID : 99001151898449Dikembalikan kepada saksi INDAH PERMATA SARI Alias INDAH Binti RIDWAN.6.

Tenggang Waktu Pengajuan Keberatan atas Putusan KomisiInformasi Provinsi Banten;Menimbang, bahwa berkaitan dengan wewenang Peradilan Tata UsahaNegara dalam mengadili Sengketa Informasi Publik, Majelis Hakim mengacu padaKetentuan Pasal 1 angka 5 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UndangUndang KeterbukaanInformasi Publik) menyatakan bahwa Sengketa Informasi Publik adalah sengketayang terjadi antara badan public dan pengguna informasi publik yang

Termohon Keberatansemula Pemohon yaitu dokumen keuangan TA 2019, pada saatsurat permohonan dilayangkan tanggal 24 Februari 2020 posisipokok permohonan tersebut belum di dokumentasikan karena masihdalam proses audit oleh BPK dan Bahwa terhadap Sebagianinformasi yang dimohon oleh Termohon Keberatan/Pemohon adalahinformasi yang tersedia setiap saat pada situshttps://ppid.tangerangkota.go.id, maka dalam hal ini PemohonKeberatan/Termohon telah melaksanakan kewajibannya untukmenyediakan informasi kepada public

Bahwa Termohon Keberatan/Pemohon telah mengirimkanpermohonan dalam jumlah besar sekaligus kepada lebih dari 3badan public (sebanyak 12 buah permohonan kepada PPIDPembantu pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Tangerangdengan materi permohonan yang sama dan tanpa tujuan yang jelas;Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 17/G/KI/2021/PTUN.SRGMenimbang, bahwa pokok Keberatan pertama terkait Permohon tidakmelampirkan surat kuasa dalam hal pemohon/sdr.dedi Haryanto mewakilikelompok orang/organisasi perkumpulan

kerugian kepada pihak lain yang menggunakanmereknya secara tanpa hak;Bahwa menurut pendapat Ahli suatu merek yang sudah terdaftar bisadibatalkan, pada dasarnya merek itu bisa dibatalkan secara substansialapabila merek memiliki persamaan pada keseluruhannya atau identikdengan merek yang sudah terdaftar, kemudian memiliki persamaanpada pokoknya dengan merek yang sudah terdaftar, kemudian kalaukondisinya bertentangan dengan kebaikan, kepercayaan dankesusilaan, kemudian jika merek tersebut merupakan public

dengan iktikadburuk atau tidak;Bahwa Ahli berpendapat apabila ada suatu merek jasa yang terdaftarmisalnya XYZ, dan kemudian ada pihak lain yang tidak punya mereknamun menyelenggarakan jasa yang sama dengan jasa yang terdaftarXYZ, Ahli berpendapat bahwa harus dilihat dahulu mengenai apayang ditawarkan/diperkenalkan oleh pihak lain yang tidak punyamerek itu, jika memang yang ditawarkan/diperkenalkan itu adakemiripannya, maka pemilik merek terdaftar dapat menggugat;27 Menurut pendapat Ahli istilah public

Judex Facti telah keliru dan kekurangan dalam menerapkan hukum karena dalamamar putusannya lalai membatalkan merek CHRP atas nama Termohon Kasasipadahal sebelumnya dalam pertimbangan putusan Judex Facti menyatakan bahwa: Merek CHRP atas nama Termohon Kasasi terbukti didaftarkan dengan iktikadtidak baik oleh Termohon Kasasi karena terinspirasi kursus CHRP yangdiadakan Pemohon Kasasi I di tahun 2006 sehingga tidak dapat didaftarkansebagai merek di Dirjen HKI;e CHRP merupakan istilah umum (public dominain

baik;e Terbukti bahwa seluruh promosi baik melalui koran Kompas di tahun 2006,membuat berbagai spanduk, iklaniklan brosur, media cetak maupun elektronik, danberkas dokumen lainnya serta adanya 5 (lima) saksi fakta (alumus peserta kursus"CHRP" di tahun 2006 yang diadakan Pemohon Kasasi, dan (satu) ahli hukum yangdihadirkan dalam persidangan oleh Pemohon Kasasi, membuktikan bahwa PemohonKasasi I adalah pengguna pertama merek "CHRP" di tahun 2006;Menurut Judex Facti merek "CHRP" adalah merek umum (public

kata, Para Pemohon Kasasi memohon agar Judex Juris Mahkamah Agung R.I.dapat memberikan putusan yang memberikan kepastian hukum kepada ParaPemohon Kasasi sebagai pengguna pertama merek "CHRP" di tahun 2006, jugamemberikan kepastian hukum kepada siapapun (masyarakat umum) serta kepadainstitusi pendidikan dan akademisi yangtelah/berniat mengadakan kursus "CHRP" demi kemajuan wawasan dan pendidikandi bidang Sumber Daya Manusia di Indonesia mengingat suatu gelar profesionalyang sudah bersifat umum (public

Majelis Hakim yang memeriksaperkara berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya;3.2 Kehadiran pihakpihakBahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan,Penggugat telah hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernahhadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patutmelalui Radio Public Batang Hari pada tanggal 12 Februari 2015 dan tanggal12 Maret 2015 serta melalui Papan Pengumuman Biro Hukum Pemda BatangHari pada tanggal 17 Juni 2015 dan

tentang Peradilan Agamasebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;4.4 Kehadiran para pihakMenimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telahditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidakpernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagaiwakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilanNomor 0046/Pdt.G/2015/PA.Mbl melalui Radio Public

kegiatanpembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/ atauhasil olahannya termasuk Niaga Gas Bumi melalui Pipa ;Bahwa dokumen yang harus dimiliki adalah izin usahaPengangkutan, Penyimpanan dan Niaga yang dikeluarkan olehpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 UU RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;Bahwa cara Pendistribusian bahan bakar minyak jenis solarmaupun jenis Premium bersubsidi pemerintah adalah dimulaidari Depot Minyak Badan Usaha Niaga Umum yangmendapatkan penugasan PSO (Public

Selamat Priyoto Alias Lie Hussin Alias Abadi laludinaikkan kedalam 1 (satu) unit mobil truk colt diesel BK 8470 YI denganmaksud diantarkan kerumah Rahmadi, namun pada saat yang bersamaan,Terdakwaterdakwa ditangkap oleh Polisi ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Asreza, S.Si, MTyang pada pokoknya menerangkan bahwa cara Pendistribusian bahanbakar minyak jenis solar maupun jenis Premium bersubsidi pemerintahadalah dimulai dari Depot Minyak Badan Usaha Niaga Umum yangmendapatkan penugasan PSO (Public

;Bahwa apabila dicermati dalil gugatan penggugat pada posita point 8,13,14 dan petitumpoint 4,6, dan 7 maka penggugat telah mendasarkan dalil gugatannya pada OnrechtmatigeOverheidsdaad yaitu perbuatan melawan Hukum dalam lingkungan hokum public , bukanmerupakan perbuatan melawan hokum dalam lapangan hokum perdata (Onrechtmatigedaad) , maka oleh karena itu yang berwenang untuk memeriksa dan menagdili perbuatanmelwan hokum oleh penguasa adalah Pengadilan tata usaha Negara .

maksud dan tujuan ini adalah seperti telah diuraikan dalam surat gugatanPenggugat ; = 22 =n nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn Menimbang, bahwa terhadap eksepsi (tangkisan) Tergugat I dan Tergugat II tersebut yangmenyangkut masalah kewenangan mengadili absolute (Kompetensi absolute) yang pada pokoknyamenyatakan bahwa dalam perkara A Quo yang didalilkan oleh Penggugat adalah masalah yangdidasarkan pada Onrechtmatige Overheidsdaad yaitu perbuatan melawan Hukum dalamlingkungan hokum public

antara Penggugat denganTergugat I dan Tergugat II adalah masalah penerbitan surat surat Penetapan Pemenang LelangNo.050/66.6/P2BJ2012 , Surat Pengumuman Pemenang Lelang No. 050/66.7/P2BJ2012 tanggal3 mei 2012 , Surat penunjukkan Penyedia barang / Jasa (SPPBJ) No.524.5/9a/BIBTS/2012 tanggal11 Mei 2012 dan Surat pembatalan SPPBJ No.524.5/9a/BIBTS/2012 tanggal 25 Juni 2012 dansekaligus merupakan masalah yang didasarkan pada Onrechtmatige Overheidsdaad yaitu perbuatanmelawan Hukum dalam lingkungan hokum public

Bahwa Perjanjian Kerjasama a quo belum pernah dibatalkan dan PerjanjianKerjasama tidak pernah dibubarkan oleh Penggugat dan Tergugat baikdengan surat pembubaran dan/atau melalui putusan Pengadilan, namunPenggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk mengembalikan assetsebagaimana pada posita angka 21 surat gugatan;.2.Bahwa dikarenakan belum ada pembubaran, maka belum dilakukanperhitungan oleh akuntan public independen apakah terdapat sisa hasil usahadan berapa jumlah asset yang bisa dibagi sebagai

Bahwa pada Tanggal 4 Juli 2011 Penggugat mengirim surat untuk ke duakalinya kepada Tergugat yang intinya mengajak musyawarah untukmelakukan audit secara independen oleh akuntan public. Bahwa ajakanpertemuan yang ke dua inipun telah terlaksana pada tanggal 21 Juli 2011 diMall Giant Pondok Candra Surabaya jam 4.00 sore. Dalam pertemuan iniTergugat menyatakan tidak mungkin dilakukan audit oleh auditorIndependen karena menurutnya semua datadata telah hilang dicuri orang..

Ro125.000.000,00 (seratusdua puluh lima juta rupiah);Perjanjian Kontrak Kerja Pelatin Nomor 031/Persisam/IX/2008 tanggal 01September 2008 atas nama Eddy Simon Badawi senilaiRp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);Perjanjian Kontrak Kerja Pelatih Nomor 101/Persisam/II/2007 tanggal 23Pebruari 2007 atas nama Antonio Carlos De Melo Macedo senilaiRp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);Laporan Auditor Independent Nomor 002/LAPAI/US/11/08 tanggal 29Pebruari 2008 dari Kantor Akuntan Public

Persisam Putra Periode September 2007 tentang Buku KasBesar Periode September 2007 rekapitulasi biaya operasional PersisamPutra;Laporan Persisam Putra Periode Oktober 2007 tentang Buku Kas BesarPeriode Oktober 2007 rekapitulasi biaya operasional Persisam Putra;Laporan Persisam Putra Periode Nopember 2007 tentang Buku KasBesar Periode NopemberDesember 2007 rekapitulasi biaya operasionalPersisam Putra;Laporan Auditor Independent Nomor 002/LAPAI/US/II/09 tanggal 16Pebruari 2009 dari Kantor Akuntan Public

pada pasal 310 atau311 kemudian dikaitkan dengan ketentuan undangundang ITE pasal 27ayat 3 dan pasal 45 menyangkut ancaman hukumannya ;Bahwa Ahli menjelaskan bahwa dalam hal ini sifatnya delik aduan kalautidak ada yang mengadu maka delik ini tidak bisa dilanjutkan adapenegasan dalam undangundang yang baru tergantung faktafakta apayang ada di lapangan ;siapa yang berinteraksi satu denganyang lainnyasehingga ini menjadi akses pemberitaan kalau melihat pada esensinyabahwa ini delildelik diwilayah public

jadi area pulbik menjadi ukurannyaapakah ruang public itu dua orang atau tiga orang lebih dan katakata itumenghina atau tidak itu ahli bahasa yang bisa menjawabnya tapi dalamkonteks technology menyangkut ekses maka menyangkut otoritas aksesjuga itu penting disitu siapa yang beriteraksi dengan akses ini atau yangmembuka akses kemudian tersebar kepada public Ahli kira itu Pak Jaksa ;3.

katakana bukan dokumen elektronik;Bahwa Untuk bisa memenuhi syarat suatu barang untuk menjadi dokumenelektronik itu baik Dokumen elektronik definisi kecilnya lagi adalah dataelektronik, jadi data elektronik adalah segala macam rekaman, gambar,suara atau kombinasinya sehing itu menyandang sebagai predikatdokumen elektronik dalam konteks Undangundang ITE tentunya yangbisa ditransmisikan dan bisa ditransaksikan dari satu perangkat satu krperangkat yang lain dan dapat diakses dan dapat dilihat oleh public

apabila yang diberitakan atau disiarkan adalah sesuatu kebenaran makadalam KUHP sepanjang sepengetahuan say aitu. bukan Tindakanpencemaran nama balk ;Bahwa kemudian yang terakhir menurut Ahli yang penting adalah konsepdimuka umum konsep pengumuman di muka umum ini menurut Ahimenjadi penting karena dalam menerapkan konsep hukumnya nah konsepdimuka umum kaitannya dengan unndangundang ITE maka kontennyaharus bisa diakses oleh orang lain, dengan dapat diakses oleh orang lainmaka disanalah public bisa

Pertamina (Persero) melakukanpendistribusian Gas Bumi bersubsidi melalui public servise pbligasi (PSO)sehingga apabila perorangan ingin mendistribusikan Gas Bumi bersubsiditersebut haruslah mendapat ijin dari PT.

Pertamina (Persero) melakukanpendistribusian Gas Bumi bersubsidi melalui public servise pbligasi (PSO)sehingga apabila perorangan ingin mendistriousikan Gas Bumi bersubsiditersebut haruslah mendapat ijin dari PT.

Pertamina (Persero) melakukan pendistribusian Gas Bumibersubsidi melalui public servise pbligasi (PSO) sehingga apabila peroranganingin mendistribusikan Gas Bumi bersubsidi tersebut haruslah mendapatijin dariPT.

PENGGUGAT I REKONPENSI dan TERGUGAT II KONPENSI / PENGGUGAT IIREKONPENSI adalah Pemilik Hak Desain yang telah dibert Hak Eksklusif olehNegara, maka dalildalil PENGGUGAT KONPENSI / TERGUGAT REKONPENSIpada angka 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) Gugatan yang pada pokoknyamenyatakan seolaholah desain industri milik TERGUGAT I KONPENSI /PENGGUGAT I REKONPENSI dan TERGUGAT IT KONPENSI / PENGGUGAT IIREKONPENSI telah lama diperdagangkan dan beredar di masyarakat umum dan / atautelah menjadi milik umum (public

Bahwa selain itu, dalam dalil Gugatan a quo pada angka 4 (empat) sampaidengan angka 7 (tujuh), PENGGUGAT KONPENSI / TERGUGAT REKONPENSImendalilkan seolaholah desain industri milik TERGUGAT I KONPENSI /PENGGUGAT I REKONPENSI yang didesain oleh TERGUGAT IIT KONPENSI /PENGGUGAT II REKONPENSI adalah milik umum (public domain), akan tetapi disist lain, PENGGUGAT KONPENSI / TERGUGAT REKONPENSI justrumendaftarkan permohonan pendaftaran desain industri Panel Heater yang memilikipersamaan konfigurasi secara

PENGGUGAT I REKONPENSI dan TERGUGAT IT KONPENSI / PENGGUGAT IIREKONPENSI adalah Pemilik Hak Desain yang telah dibert Hak Eksklusif olehNegara, maka dalildalil PENGGUGAT KONPENSI / TERGUGAT REKONPENSIpada angka 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) Gugatan yang pada pokoknyamenyatakan seolaholah desain industri milik TERGUGAT I KONPENSI /PENGGUGAT I REKONPENSI dan TERGUGAT II KONPENSI / PENGGUGAT IIREKONPENSI telah lama diperdagangkan dan beredar di masyarakat umum dan / atautelah menjadi milik umum (public

barang yang dimiliki oleh pihakTergugat I dan Tergugat II ;Menimbang, bahwa secara fakta benar bahwa pihak Penggugat adalah bekasIkaryawan di perusahaan Tergugat I dan Tergugat II sebagai Sales, yang secara faktamengetahui dengan jelas bahwa barang berupa pemanas elektrik telah diteliti dandiinovasi oleh perusahaan Tergugat I dan Tergugat II, dan didaftarkannya tersebut punmemerlukan waktu yang cukup lama, tidak serta merta ;Menimbang, bahwa dalil Penggugat bahwa desain industri adalah milik umum(Public

dengan NomorID 0 027 577D tanggal 10 Februari 2012 dengan judul Pemanas Elektrik atasnama Tergugat I dan Tergugat II Konpensi/Penggugat I Rekonpensi danPenggugat II Rekonpensi hanya untuk menguasai/monopoli pasar, padahal jelasbahwa bentuk dan konfigurasi Desain Industri tersebut sudah dipakai dandigunakanjauh sebelum Tergugat Idan Tergugat II Konpensi/Penggugat I danPenggugat II Rekonpensimelakukan pendaftaran, yaitu sejak Januari 2009sehingga Desain Industri tersebut telah menjadi milik umum (Public

Bahwa apabila suatu produk kosmetika tidak ada ijin edarnya makaproduk tersebut tidak bisa dijamin keamanannya terhadap kandunganyang berbahaya dari kosmetika tersebut misalnya bahan merkuri yangbisa menyebabkan iritasi kulit dari tingkat ringan sampai dengankanker ;Bahwa yang berwenang mengeluarkan ijin edar adalah badan POM RIPusat di Jakarta;Bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini tidak dilakukan uji labkarena sebelumnya untuk produk kosmetika sudah ada dikeluarkanPublic Warning dan dari Public

Warning itu untuk menentukan pula ijinedar produk kosmetika ;Halaman 9 dari 20 halamanPutusan Nomor 1/Pid.Sus/2017/PN PwdBahwa barang bukti dalam perkara ini ada yang termasuk publicwarning karena mengandung bahan pewarna tekstil yakni untukproduk kosmetika eyeshadow, selain itu barang bukti dalam perkara initidak ada ijin edarnya;Bahwa yag dimaksud public warning yaitu bisa saja suatu produkkosmetika itu semula telah ada lin Edarnya namun kemudian adaPublic Warning yang harus ditarik dari peredaran

Casa Loca(Naughty Nuris Warung) dari Bulan Agustus 2020sampai denganFebruari 2021 sejumlah Rp. 2.090.000.000,Menarik cek secara cash dan tidak membayarkan supplier, BPJS, Pajak,dan Royalty sejumlah Rp. 800.000.000,Dan masih banyak lagi cek yang saya tarik yang belum saya bayarkanke supplier;Perbuatan yang saya lakukan ini diketahui oleh Manager Accounting ,Neny Dewi Safitri dan General Manager, Ida Bagus Bajra;Bahwa berdasarlan Laporan Auditor independen dari Kantor Akuntan Publik/ Registered Public

Perbuatan yang saya lakukan ini diketahui oleh Manager Accounting ,Neny Dewi Safitri dan General Manager, Ida Bagus Bajra;Bahwa berdasarlan Laporan Auditor independen dari Kantor AkuntanPublik/Registered Public Accontants Tjahjo Machdjud Modopuro & Rekan,tertanggal 5 Maret 2021, yang ditandatangani olen Drs Made Mertha,M.si.,Ak.,CA.,CPA, bahwa kerugian yang di alami oleh PT.

CASA LOCA;bahwa ANAK GUNG ISTRI SARTIKA DEWI tidak melakukan tugas dan tanggungjawabnya dengan benar sebagai general kasir & Purchasing karena yang bersangkutantanpa sepengetahuan direktur/owner telah menggunakan uang perusahaan untukkepentingan pribadinya;Bahwa sesuai dengan laporan auditor independen dari Kantor AkuntanPublik/Registered Public Accontants Tjahjo Machdjud Modopuro & Rekan, tertanggal 5Maret 2021, yang ditandatangani oleh Drs MADE MERTHA, M.si.,Ak.,CA.,CPA.

Perbuatan yang saya lakukan ini diketahui oleh Manager Accounting ,Neny Dewi Safitri dan General Manager, Ida Bagus Bajra;Bahwa berdasarlan Laporan Auditor independen dari Kantor Akuntan Publik/ Registered Public Accontants Tjahjo Machdjud Modopuro & Rekan,tertanggal 5 Maret 2021, yang ditandatangani olen Drs Made Mertha,M.si.,Ak.,CA.,CPA, bahwa kerugian yang di alami oleh PT.

pajak daerah,pembayaran BPJS Ketenaga Kerjaan, pembayaran BPJS Kesehatan,pembayaran Bonus Pemasaran, Kas Operasional, uang servicekaryawan dan uang tiping dari pemasaran tidak dibayarkan sesuaiperuntukannya melainkan uang tersebut digunakan untuk keperluan judiHal 64 dari 69 halaman Putusan Nomor 853 /Pid.B/2021/PN Dpsonline serta keperluan pribadi terdakwa Anak Agung Istri SartikaDewi, SE als Gung Gek.Bahwa hal ini sesuai dengan Laporan Auditor independen dari KantorAkuntan Publik / Registered Public

Fahmi, lahir di Surabaya, 01 September 2020 minimal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;