PUTUSANNomor : 36 /PID.SUS.K/2013/PTMDNDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, yangmemeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam peradilantingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : Nama lengkap : DRS. H. GUSNAR HASIBUANTempat lahir : SibuhuanUmur/Tgl.

Hakim Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim KetuaMajelis, KAREL TUPPU, SH.MH. , Hakim Tinggi Tipikor, Dr.

., MH. dan SAZILI,SH.M.Si. masingmasing Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medansebagai HakimHakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Tinggi Medan tanggal 12 Juli 2013 Nomor : 252/Pen.Pid.Sus.K/2013/PTMDN. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding,putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari :JUMAT, tanggal : 16 AGUSTUS 2013, oleh Hakim Ketua Majelis dengandihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut diatas

,adalah persepsi yang keliru.Oleh karena untuk memenuhi syarat secara teknis yudisial guna dapatdipertibangkan untuk memperoleh perlakuan sebagai whistle blower selainsyarat sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana KorupsiTingkat Pertama (Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Samarindainlitis, Halaman.8283 ), secara otentikkedudukan terdakwaselakuwhistleblower harus dinyatakan dalam Tuntutan Penuntut Umum, faktual kondisi46tersebut tidak dimiliki oleh terdakwa incassu, karenanya alasan keberatantersebut

Tipikor/2011/PN.Smda tanggal 22 Maret 2012; sehingga dijadikanpertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana korupsi,Kecuali mengenai perlunya penambahan FRASA SUBSIDAIR dalam Amar47Putusan; DAN strafmaat atas hukuman subsidair pengganti dendamengingat kondisi terdakwa yang memerlukan perawatanberdasar SuratDokter Vasculer Center tanggal 17 Mei 2012 dan sudah terbayarnya KerugianNegara oleh terdakwapenyerta lainnya yang selengkapnya akan diuraikan dalam amar putusan banding ini;Menimbang

Hakim Tinggi Tipikor PengadilanTinggi Kalimantan Timur sebagai Ketua Majelis, IMAM SUNGUDI, SH.Hakim Tinggi Tipikor dan MOCHAMAD ILYAS, SH. MH.

terhitung mulai tanggal 01 Juni 2012 sampai dengan tanggal07 Juni 2012 selama 7(tujuh) hari kerja;Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan banding yangdiajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umumtersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan caracara sertasyaratsyarat yang ditentukan dalam UndangUndang, maka pernyataanbanding tersebut secara formal dapat diterima;28Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh JaksaPenuntut Umum pada pokoknya mohon Pengadilan Tinggi Tipikor

BangkaBelitung menjatuhkan putusan dengan pidana tambahan membayar uangpengganti sebagaimana ketentuan pasal 18 ayat (1) sub b, ayat (2) dan ayat(3) UndangUndang No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindakpidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan UndangUndang No31 Tahun1999;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi(Tipikor) pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, telah mempelajari dengancermat dan seksama berkas perkara

Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan EDDYSUPARTA, SH Hakim AdHoc Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Bangka Belitung masingmasing sebagai Anggota, putusan manadiucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggali itujuga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang dibantu oleh TAT SUWARTIPanitera Pengganti Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka37Belitung tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa danPenasihat Hukum Terdakwa.HakimHakim Anggota Tipikor

, Ketua Majelis Hakim Tipikor,1.MARTINI MARJA SH, MH.

Tgk Ishak Dusun Jeurat Lee Gampong ellieKecamatan Ulee Kareng;Selanjutnya disebut Pemohon;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klas 1 A/PHI/TIPIKOR Banda Aceh tanggal 15 Maret 2019 Nomor 60/Pdt.P/2019/PN Bnatentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;Telanh membaca berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksisaksidipersidangan;Telah memperhatikan bukti Surat yang diajukan Pemohon dipersidangan:TENTANG DUDUK

Panitera Penggantid.t.oNUR AFIFAH, SHUntuk salinan yang sama bunyinyaPENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHPlt. PANITERAH.SAID SALEM, SH.MH

PUTUSANNo. 704 K/Pid/2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana (anak/HAM/Tipikor) dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : RADJAB TAMPOLO;tempat lahir : Maliambao;umur / tanggal lahir : 68 tahun / 15 April 1940;jenis kelamin : Lakilaki;kebangsaan : Indonesia;tempat tinggal : Desa Lansa Jaga II Kec. WoriKab.

Teuladan No.7 GampongKeuramat Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;Selanjutnya disebut Pemohon;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas A/PHI/TIPIKOR Banda Aceh tanggal 23 Oktober 2019 Nomor 193/Pdt.P/2019/PN Bnatentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;Telah membaca berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksisaksidipersidangan;Telah memperhatikan bukti Surat yang diajukan Pemohon dipersidangan:TENTANG DUDUK

., Panitera pada Pengadilan Negeri Tapaktuan , ditujukan kepada Pemohon Kasasi.Isi surat tersebut memberitahu untuk mempelajari berkas diKepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan terhitung mulaitanggal 22 Januari 2016 sampai dengan 01 Februari 2016selama 7 (tujuh) hari kerja (Surat Terlampir).(3) Tanggal 03 Februari 2016 Pemohon Kasasi menerima tembusansurat dari Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tertanggal 29Hal. 10 dari 22 hal. Put. No. 663 K/Pid/2016Januari NO. 2016 NO.

Suliyono tanggal 28 Januari 2016 danSurat Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 21 Januari 2016 NomorW1.U.10/43/HK. 1/1/2016 yang ditujukan kepada Pemohon Kasasi maupunSurat dari Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 29 Januari 2016,NO.2016 NO.

W1.U/160/HK.01/1/2016 ditujukan kepada Pengadilan NegeriTapaktuan dan tembusannya disampaikan kepada Pemohon Kasasisebagaimana telah Pemohon Kasasi sampaikan kepada Bapak tersebut diatas, telah terbukti kebenarannya bahwa, berkas perkara pidana atasnama Pemohon Kasasi Sulaiman Jalil alias Siman Jalil olen PengadilanNegeri Tapaktuan telah dikirim ke Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Acehpada tanggal 25 Januari 2016, sebelum batas waktu/ tenggang waktumempelajari berkas dilampaui sebagaimana disebutkan

Salinan PUTUSANNomor : 186/ Pid/2014/PT BNADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sepertitersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : SUBIANTO RUSID ;Tempat lahir : Alue Billie ;Umur/Tanggal Lahir : 57 tahun / 06 Januari 1955 ;Jenis Kelamin : LakiLaki ;Kebangsaan/Kewarganegaraan : IndonesiaTempat Tinggal : Bukit Hijau Regency (

ManafLubis No. 1B Medan Sumatera Utara Telpon 061 8444189, yang bertindak untukbersama sama maupun sendirisendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 1 9 2014,Nomor : W1W8/18/Hk.01/9/2014 .PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR tersebut.Telah membaca berkas perkara dan surat surat yang bersangkutan serta turunanputusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 15 JULI 2014 Nomor: 132/Pid.B/PN.Mbo. dalam perkara tersebut di atas.Hal 1 dari 25 Putusan No.186/Pid/2014/PT.BNAMenimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa

M.HumHakim Anggota II Panitera Penggantidto. dto.ADI DAHROWI,SA,SH.MH T.TARMULILSHUntuk salinan yang sama bunyi oleh ;Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda AcehPanitera.H.SAID SALEM, SH.MHNIP.19620616 198503 1 006Hal 25 dari 25 Putusan No.186/Pid/2014/PT.BNA

,sejak tanggal 12 Desember 2012 sampai dengantanggal 10 Januari 2013 ;Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19Desember 2012 No. 124/Pid.Sus/2012/PN.Sby. sejak tanggal 19 Desember2012 sampai dengan tanggal 17 Januari 2013 ~~ ;4. Perpanjangan ...4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PadaPengadilan Negeri Surabaya tanggal 10 Januari 2013, No.124/Pid.Sus/2012/PN.Sby. sejak tanggal 18 Januari 2013 sampai dengantanggal 18 Maret 2013 ; 5.

Perpanjangan keI Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan TinggiJawa Timur tanggal 18 Maret 2013 No. 19/PN.K/Pen.Pid.Sus/2013/PT.Sby,sejak tanggal 19 Maret 2013 sampai dengan tanggal 17 April 2013 ;6.

Perpanjangan keII Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan TinggiJawa Timur tanggal 10 April 2013 No. 19/PN.K/Pen.Pid.Sus/2013/PT.Sby,sejak tanggal 18 April 2013 sampai dengan tanggal 17 Mei 2013 ;Terdakwa menghadap dipersidangan diwakili / didampingi oleh PenasihatHukumnya : EKO IMAM WAHYUDI, SH. Dan MOHAMAD NURIL, SH.

TIPIKOR. Smg

TIPIKOR.

TIPIKOR DPS

TIPIKOR DPSDemi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha EsaPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasaryang mengadili perkaraperkara pidana korupsi pada tingkat pertama, dengan acarapemeriksaan biasa, telah manjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkaraterdakwa :Nama Lengkap >: WAYAN BUDIARSATempat Lahir : Br Apuan Kaja.Umur / Tgl.

Gunung Sekar Kec/Kab.Sampang.Agama : IslamPekerjaan : Wiraswasta.Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN masingmasing oleh:1.2.3.Penyidik sejak tanggal 24 Pebruari 2020 s/d tgl. 14 Maret 2020;Perpanjangan Penuntut Umum sejak tgl 15 Maret 2020 s/d 23 April 2020;Penuntut umum sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 mei2020;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampang sejak tanggal 1 Juni 2020s/d 30 Juni 2020;Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya sejak tanggal 2 Juni2020

sampai dengan tanggal 1 Juli 2020.Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PN Surabayasejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020.Perpanjangan ke Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan TinggiSurabaya sejak tanggal 31 Agustus 2020 s/d tanggal 29 September 2020;Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum : ARMANSAPUTRA, SH, R.

AGUS SUYONO, SHAdvokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Kantor Advokat ARMANSAPUTRA LAWA FIRM;PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut ;Putusan Nomor : 43/Pid.SusTPK/2020/PN.Sby Hal.1 dari 50Setelah membaca ; Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Surabaya tanggal 02 Juni 2020dengan Nomor : 43/ Pid.Sus TPK / 2020 / PN.Sby. tentangPenunjukan Majelis Hakim; Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Tipikor Surabayatanggal 03 Juni 2020 dengan Nomor : 43/ Pid.Sus TPK / 2020 /PN.Sby. tentang Penetapan

PengadilanTindak Pidana Korupsi Surabaya pada hari Kamis' tanggal 10 September2020, olen kami Dede Suryaman, SH.,, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis,Bagus Handoko, SH dan John Dista, SH., MH. dan, Hakim Hakim Ad Hoc,masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalampersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 September2020, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut,dengan dibantu oleh Rudi Kartiko, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti padaPengadilan Tipikor

;Bahwa pada tahun 2013 Penggugat diperiksa oleh Kepolisian Polres Kota Cirebon dengan dugaan telah melakukan tindak pidana korupsisecara bersama sama dan telah dilakukan penahanan sejak tanggal 14September 2013 sampai dengan 2 September 2013, Penuntut umumtidak melakukan penahanan, Majelis Hakim Tipikor melakukanpenahanan kota 1 April 2014 sampai 30 April 2014, perpanjanganpenahanan 1 Mei 2014 sampai dengan 29 Juni 2014 dan diperpajanglagi 30 Juni sampai 29 Juli 2013.

;Bahwa Penggugat mendapat Hukuman pertama Dihukum di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor26/Pid.Sus/TPK/ 2014/PN.Bdg tanggal 21 Agustus 2014 saudara AlanSulaeman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama dan dijatuhipidana selama 1 (satu ) Tahun dan Denda sebesar 50.000.000, (limapuluh Juta Rupiah ) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan 1 (satu) bulan kurungan.

Putusan Pengadilan Yang BerkekuatanHukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atauTindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, palinglama Bulan Desember 2018.; Halaman 16 dari 35 halaman Putusan Nomor 27/G/2019/PTUNBDG11.12.13.14.15.16.Bahwa telah diterbitkan surat yang ditujukan kepada Sekretaris DaerahKota Cirebon oleh Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional III, Nomor771 a/1/KR.III/X11/2018 tertanggal 31 Desember 2018 perihal Tindak LanjutData PNS Yang Terlibat Tipikor

Nomor11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.; Bahwa penafsiran penerapan hukum sebagaimana dimaksud, hanya dapatditerapkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang terbukti secara sah danmenyakinkan telah melakukan tindak pidana umum (misalnya pencurianatau penipuan).; Namun tidak tepat untuk digunakan pada tindak pidana khusus, yang dalamperkara aquo adalah tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan (korupsi).; Bahwa Pengadilan Negeri Tipikor

NamaTempat lahirUmur/tg lahirJenis KelaminKebangsaanTempat TinggalAgamaPekerjaanDalam perkara inipenahanan1 Penyidik tidak dilakukan penahanan ;t WVITALIS DIAZ 3 =2sese ee eee+ Sumiba Barat) seqesee eee cece: 48 Tahun / 04 Agustus 1964 ; : Lakilaki ; : Indonesia ;: Desa Waepangali, Kecamatan LauraKabupaten Sumba Barat Daya;: Katolik ; : PNS (Dinas Kesbangpol Kabupaten SumbaBarat Daya) ; Terdakwa ditahan berdasarkan penetapanoleh2 Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan ;Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

Pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 25September 2012 sampai dengan tanggal 24 OktoberPerpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejaktanggal 25 Oktober 2012 sampai dengan23 Desember. ..... 23 Desember 2012 ;Perpanjangan Penahanan ke I oleh Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan TinggiKupang sejak tanggal 24 Desember 2012 sampai dengan tanggal 22 januariPerpanjangan Penahanan ke II Ketua Pengadilan Tipikor Pada PengadilanTinggi Kupang sejak tanggal 23 Januari

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).Telah membaca:kta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Semarang, bahwa pada tanggal 15 September 2021Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadapputusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor29/Pid.SusTPK/2021/PN Smg tanggal 9 September 2021;elas Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh JurusitaPengganti pada

Pengadilan Negeri Demak atas permintaan dari KetuaPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang bahwa pada tanggal23 September 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepadaTerdakwa.kta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Semarang, bahwa pada tanggal 16 September 2021Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadapputusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor29/Pid.SusTPK/2021/PN Smg tanggal

9 September 2021;elas Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh JurusitaPengganti pada Pengadilan Negeri Demak atas permintaan dari KetuaPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang bahwa pada tanggal23 September 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepadaJaksa Penuntut Umum.Halaman65 dari 103 halaman Putusan Nomor 14/Pid.SusTPK/2021/PT SMGemori banding tertanggal 27 September 2021 yang diajukan oleh JaksaPenuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor

padaPengadilan Negeri Semarang tanggal 30 September 2021;urat Bantuan Pemberitahuan dan penyerahan memori banding JaksaPenuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor pada PengadilanNegeri Semarang tertanggal 30 September 2021 ditujukan kepadaPengadilan Negeri Demak untuk memberitahukan dan penyerahan adanyamemori banding Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa;emori banding tertanggal 22 September 2021 yang diajukan oleh Terdakwadan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang

tanggal 24 September 2021;elas Pemberitahuan dan penyerahan memori banding Terdakwa yang dibuatoleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang atas permintaandari Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang padatanggal 30 September 2021, bahwa memori banding tersebut telahdiberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum.ontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 Oktober2021 telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Semarang

Tipikor/2012/PN.Smda.;b. Akta Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Etmi Susilowati, JuruSita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwapermohonan banding Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum padatanggal 4 Desember 2012 dan permohonan banding Penuntut Umum telahdiberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;IV.a.

Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa yang menyusul diterima olehMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Samarindatanggal 19 Februari 2013;b. Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Penasihat HukumTerdakwa kepada Penuntut Umum tanggal 11 Februari 2013, yang dibuat olehEtmi Susilowati, Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda;V.

biaya perkara ini padakedua tingkat peradilan, yang pada tingkat pertama sebesar Rp.5.000,00(ima ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima riburupiah).Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanTinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Rabu,tanggal 20 Februari 2013 oleh IMAM SUNGUDI, S.H., Hakim Tinggi sebagai HakimKetua Majelis, ZAINAL ARIFIN, S.H., MM, Hakim Tinggi dan ANDREAS LUMME,S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tipikor

2 dan Pasal 3 UU Tipikor demikian menurut SenoAji* UU Tipikor dapat menjangkau semua produk legislasi sebagaiperberbuatan melawan hukum yang memberi kesan sebagai jaring labalaba, sehingga semua perbuatan yang menyimpang dari aturan tentunya3 Tuntutan halaman 682 s/d 692.4Indriyanto Seno Aji., 2012.

yang dilanggar tidak menyatakan pelanggaran dimaksudsebagai tindak pidana korupsi maka UU Tipikor tidak berlaku ataspelanggaran dimaksud.Bahwa argumentasi berdasarkan ketentuan Pasal 14 UU Tipikor danpendapat doktrin dimaksud di atas, berlaku juga bagi pelanggaranterhadap UU Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia (Selanjutnyadisebut PBI) yaitu ketentuan Pasal 14 UU Tipikor dimaksud hendakmenegaskan bahwa undangundang Perbankan dan PBI harus tegas,jelas dinyatakan bahwa pelanggaran terhadap undangundang

, sesungguhnya tidak terpenuhikarena bukan merupakan melawan hukum dalam konteks Pasal 2 Ayat(1) UU Tipikor sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 14 UU Tipikor dandiperkuat oleh asas systematische specialiteit / asas lex specialissystematic.Dari pemaparan diatas, pertanyaannya dimana niat jahat dari diri terdakwa?

(Vide: Pasal 14 UU Tipikor). Terdapatcatatan solusi yakni Solusi permasalahan ini ditunda, sambil menunggu usulMA untuk merevisi Pasal ini (Prof. Surya Jaya & Prof Krisna dimintaPimpinan rapat untuk menyiapkan bahan revisinya). Artinya Tindak PidanaPerbankan dibatasi dengan ketentuan pasal 14 UU Tipikor.

), a quo belum ada revisiterhadap pasal 14 UU Tipikor sehingga surat edaran mahkamah agungNomor 7 tahun 2012 tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk menerapkanUU Tipikor terhadap tindak pidana perbankan dan tindak pidana di BidangPerbankan.3.

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Bandung Nomor 40/TIPIKOR/2015/PT.BDG. tanggal 16 Februari 2016yang amar lengkapnya sebagai berikut :1. Menerima permintaan banding dari Pembanding/Terdakwa dan Pembanding/Penuntut Umum;2.

Tentang Subjek Hukum yang diatur dalam UndangUndang Tindak PidanaKorupsiA.1.1.Bahwa Pemohon Kasasi didakwa dengan ketentuan berdasarkanUndangUndang TIPIKOR Pasal 2 sebagai dakwaan Primair dan Pasal 3sebagai dakwaan subsidair dimana pendakwaan dilakukan oleh JaksaPenuntut Umum bersifat alternatif;A.1.2.Bahwa adapun bunyi dari Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalahsebagai berikut :Hal. 37 dari 80 hal. Put.

No. 1680 K/PID.SUS/2016A.1.7.Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa didakwa atas Pasal 3 inidengan merujuk pada Pasal 55 KUHP tentang penyertaan sudah pastijuga harus merujuk pada Pasal 3 UndangUndang Tipikor dan tidak berdirisendiri sehubungan dengan syarat subjek delik adalah harus memilikikualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan sebagaimana diaturdalam Pasal 3 UndangUndang Tipikor yang dalam hal ini adalah pegawainegeri;A.1.8.Bahwa disamping itu Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa bukanlahsubjek

hukum yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 1ayat (2) huruf c, d dan e pada UndangUndang Tipikor tersebut tentangdefinisi Pegawai Negeri karena Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwaadalah pegawai/karyawan pada perusahaan swasta dimana telah terbuktiselama persidangan adalah pegawai pada perusahaan PT Datindo InfonetPrima sebagai Sales/Marketing Manager yang menerima gaji dariperusahaan tersebut selama perusahaan Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa mengerjakan Proyek Pengadaan' Barang

Pos Indonesia bahkan sampai saat ini;A.1.9.Bahwa selain itu dalam seluruh alat bukti maupun keterangan saksi, sertapertimbangan hukum Judex Facti pada Pengadilan Tingkat Pertama, takada satupun yang bisa membuktikan bahwasanya Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa adalah subjek hukum sebagaimana didefinisikandalam Pasal 1 ayat (2) huruf c, d ataupun e pada UndangUndang Tipikor;A.1.10.Bahwa berdasarkan dalildalil tersebut di atas Judex Facti telah salahmenerapkan hukum dalam menghukum Pemohon Kasasi/

Kesimpulan inidiambil berdasarkan 2 (dua) alasan:Pertama: Putusan Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidakdicapai mufakat bulat, ada pendapat dissenting opinion. Pendapatini adalah keliru, yang harus dipertimbangkan itu adalahputusannya, bukan proses menjatuhkan putusan;Kedua: Putusan Mahkamah Konstitusi No.114/PUUX/2013 tertanggal28 Maret 2013. Kesimpulan ini juga keliru.

Atau, dengan kata lain, Jaksa/Penuntut Umum dalam Tuntutannya:Menyatakan Terdakwa Hotasi Nababan tidak terbukti melakukan tindak pidanaKorupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair, di mana dakwaan Primair Jaksa/Penuntut Umum adalah Pasal 2 UnadngUndang No.31 Tahun 1999 junctoUndangUndang No.20 Tahun 2001 tentang Tipikor;Bahwa, dengan demikian Majelis Hakim Kasasi (Judex Juris a quo) selainmemutus sesuatu yang tidak terbukti di persidangan, juga telah memutus sesuatuhal yang tidak diminta atau dituntut

Jaksa/Penuntut Umum, di mana Jaksa/Penuntut Umum menyatakan perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak terbukti memenuhi unsur Pasal 2 UndangUndang No.31 Tahun1999 juncto UndangUndang No.20 Tahun 2001 tentang Tipikor melainkanmemenuhi unsur Pasal 3 UndangUndang No.31 Tahun 1999 juncto UndangUndang No.20 Tahun 2001 tentang Tipikor.

Sedangkan Majelis Hakim Kasasijustru menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana karena melanggarPasal 2 UndangUndang No.31 Tahun 1999 juncto UndangUndang No.20Tahun 2001 tentang Tipikor yang tidak dituntut oleh Jaksa/Penuntut Umum;Bahwa Kesimpulan Majelis Kasasi dalam putusan a quo yang diambil tidaksesuai dengan putusan yang dijatuhkan.

Hakim Ad.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung masingmasingsebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dantanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dandibantu oleh Mariana Sondang Pandjaitan, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengantidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum;HakimHakim Anggota : Ketua,ttd/Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H. ttd/Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H. ttd/H.