Hilmy Setiawan (Pemohon).Banda Aceh, 11 Oktober 2018PENGADILAN NEGERI/ PHI /TIPIKOR BANDA ACEHWakil PaniteraDrs. Effendi, SHNip. 198302082009121003

kesempatan kepada para undangan memberikan usulsaran kepada pimpinan rapat mengenai pemilihan ketua umum LPMLasiana selanjutnya beberapa anggota rapat memberikan usul sarankepada saksi Yesriel Ochtofianus Henuk, SH selaku pimpinan rapatlalu terdakwa mengangkat tangan sehingga saksi Yesriel OchtofianusHenuk, SH memberikan kesempatan kepada terdakwa untukcememberikan saran atau usul lalu terdakwa berkata mengapa timFormatur memilih pak Selly yang TUKANG PENCURI yang sudahdiperiksa berulangulang oleh Tim Tipikor

cues somes Rp. 5.000,00~ ROAKSIL....... 0. ccc cceec ccc eccecueeccceeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeueeeneeeaes Rp.5.000,00 M@TeV Al... eee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeeeeeeeeeaaaees Rp. 6.000,00~ JUMMAN ooo eee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesaeeeeeeeeeeaaaees Rp.196.000,00(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)Nomor : W1.U1/ /HK.02/I1X/2018Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan ataspermintaan dari Hatice Karasah (Pemohon).Banda Aceh, 5 September 2018Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor

Soekarno Hatta No.02 Muara Rapak KotaBalikpapan, dalam hal ini bertindak baik secara bersamasama maupun secara sendirisendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2012 ; PENGADILAN TIPIKOR tersebut :Telah membaca, Berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunanresmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan NegeriSamarinda tanggal 31 Juli 2012 Nomor: 03/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda;Membaca, dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan

Negeri Samarinda tanggal 31 Juli 2012Nomor 03/Pid.Tipikor/20121PN.Smda diperiksa pada peradilan tingkat banding,permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal06 September 2012; Membaca , Akta Pernyataan Permintaan banding dari kuasa hukum TerdakwaNomor: 03.Pid.Tipikor/2012/PN.Smda tanggal 06 Agustus 2012 yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Negeri Samarinda, yang menyatakan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telahmengajukan banding agar putusan Pengadilan Negeri Tipikor

, tidak terdapat halhal dan fakta hukum baruyang dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan alasan banding Terdakwa;Menimbang, selaku YUDEX FACTIE Pengadilan Tinggi Tipikor akan mengkajipenerapan kualifikasi delik yang dianggap terbukti dilakukan terdakwa dalam putusan72Hakim Tipikor tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Samarinda atas diri terdakwakhususnya dikaitkan dengan bentuk dakwaan subsidaritas;Menimbang. bahwa dakwaan subsidaritas tidak ditafsirkan/tidak dibaca dan tidakdianggap sebaai dakwaan

alternative semata, akan tetapi telah mempertimbangkan secaratertib seperti adanva dakwaan subsidaritas. maka dalam hal ini metode pertimbangan dananalisis sebagai demikian, dapat disetujui dan karenanya diambil alih oleh Majelis HakimTinggi Tipikor, kecuali mengenai kualifikasi perbuatan dan /atau besarnya hukuman penjarapengganti atas diri Terdakwa aquo.Menimbang bahwa Majelis Hakim Tinggi sependapat dengan kualifikasi perbuatanyang dilakukan oleh Terdakwa kecuali pada frasa DAN antara dua perbuatan

Hakim Ad.Hoc Tipikor sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan PenetapanWakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada tanggal 08 Oktobcr 2012 Nomor25/PID/TPK/2012/PT.KT.Smda, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidanganterbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh HakimHakimAnggota dan dibantu ABDUL HADI, SH.

M Atel A lus eee ee ee ee settee eee Rp 6. 000,JUMI AN)... cece eeee ees Rp 216. 000,(dua ratus enam belas ribu rupiah);Nomor : W1.U1/ /HK.02/ IV /2019Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan atas permintaandari AZHARI (Pemohon).Banda Aceh, April 2019PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERATANWIMAN SYAM, SH.NIP. 19610712 198203 1 004Halaman 6 dari 6 halaman penetapan Nomor 85/Pdt.P/2019/PN BnaHalaman 7 dari 6 halaman penetapan Nomor 85/Pdt.P/2019/PN Bna

(seratus lima puluh satu ribu rupiah) ;Salinan Resmi Penetapan ini Sesuai dengan aslinya sebanyak 7(tujuh) lembarDiberikan untuk kepentingan DinasPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluPlt. Panitera,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 28/Pat.P/2018/PN Bgl

Sejak tanggal, 25September 2011 s/d tanggal 23 Nopember 2011.Pengadilan Tinggi Tindak pidana Korupsi tersebut :Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 26Januari 2012 tentang penunjukan Majelis Hakim tindak pidana Korupsi yangmemeriksa perkara tersebut ;PENGADILAN TINGGI TIPIKOR TERSEBUT:Telah membaca berkas pidana dan suratsurat yang bersangkutan serta turunanresmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 25 Agustus 2011.

M E N G A D I L I :

• Menerima permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum pada Kantor Kejaksaan Negeri Wamena tersebut ;
• Memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2014/PN Jap tanggal 19 November 2014 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana, besarnya denda yang dijatuhkan atas diri Terdakwa dan status barang bukti, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriKlas IA Jayapura: sejak tanggal 26 April 2014 sampai dengan tanggal24 Juni 2014 ;4. Penuntut Umum: sejak tanggal 23 Juni 2014 sampai dengantanggal 12 Juli 2014;5, Majelis Hakim: sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengantanggal 24 Juli 2014 ;6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri: sejak tanggal 25 Juli2014 sampai dengan tanggal 22 September 2014 ;7.

Berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunanputusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas 1A JayapuraNomor 36/Pid.SusTPK/2014/PN Jap tanggal 19 November 2014 dalamperkara Terdakwa tersebut di atas ;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum berdasarkan surat dakwaan No.

PidanaUmumPra Penuntutan Perkara Pidana Umum pada Kejari Wamena 58.250.000,00Penuntutan Perkara Pidana Umum pada Kejari Wamena 398.300.000,00Sub Jumlah 3 456.550.000,00Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara PidanaKhusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara TindakPidana KorupsiPenyidikan Perkara Korupsi 157.080.000,00Pra Penuntutan Perkara Korupsi 16.400.000,00Penuntutan Perkara Korupsi 28.140.000,00Pra Penuntutan Perkara Khusus 22.800.000,00Penuntutan Perkara Khusus 99.960.000,00Persidangan Perkara Tipikor

Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara PidanaKhusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara TindakPidana Korupsi Penyidikan Perkara Korupsi 157.080.000,00Pra Penuntutan Perkara Korupsi 16.400.000,00Penuntutan Perkara Korupsi 28.140.000,00Pra Penuntutan Perkara Khusus 22.800.000,00Penuntutan Perkara Khusus 99.960.000,00Persidangan Perkara Tipikor 139.240.000,00Sub Jumlah 4 463.620.000,00Jumlah 1.040.650.000,007.

Pasal 64 ayat (1) KUHP, Pasalpasal dalam: UU No 8 Tahun 1981Tentang KUHAP, UU No. 48 Tahun 2009 dan UU No. 49 Tahun 2009 sertaPeraturan Perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI: Menerima permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum padaKantor Kejaksaan Negeri Wamena tersebut ; Memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas1A Jayapura Nomor 36/Pid.SusTPK/2014/PN Jap tanggal 19 November2014 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai lamanyapidana, besarnya denda

diperbuatnya bukan dengan menggunakan jabatannya,Ahli memberikan pendapat tidak boleh menilai perobuatannya, artinyasecara Hukum Administrasi apa sanksi nya apakah sanksi ringan,sedang atau berat, itu tergantung oleh atasannya yang menilai atasperbuatannya;Bahwa surat keputusan yang diterbitkan itu Ssudah memenuhi AsasUmum Pemerintahan yang Baik, jadi harus dinilai satu satu, jadi yangahli nilai atas kasus saudara penggugat itu apakah itu temasuk kategorihukuman berat atau tidak; Bahwa Undang Undang Tipikor

, mengatur Tindak Pidana KejahatanJabatan atau diluar Tindak Pidana Kejahatan Jabatan, dalam Undang Undang Tipikor disitu ada yang mengatur Tindak Pidana KejahatanJabatan dan diluar Tindak Pidana Kejahatan Jabatan seperti PihakSwasta, dan juga ada Pengusaha, calo yang dihukum dikarenakanmelanggar perbuatan hukum;Bahwa mereka melanggar perbuatan hukum itu dikarenakan jabatanseseorang, orang dihukum tersebut bukan hanya karena jabatannyaHalaman 45 dari 71 HalamanPerkara Putusan Nomor : 14/G/2019/PTUN.JBIseseorang

untuk mengambil suatuKeputusan hanya Hakim dan Tuhan yang tahu, makanya dalam putusantersebut ada tertulis berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa;Bahwa seharusnya Walikota melihat dulu pasal apa yang dikenakanoleh ASN itu, dan kebanyakan para pejabat daerah langsung sajamengambil kesimpulan untuk memberhentikan, tanpa melihat pasal apayang dikenakan oleh ASN;Bahwa Ada Pernyataan kepada Pejabat daerah, untuk memberhentikanASN yang diduga terlibat Tindak Pidana Kejahatan Jabatan diPengadilan TIPIKOR

Walikota dalam mengambil keputusan itu, dan apa dasarWalikota, kalau di pegawaian itu ada namanya Badan PertimbanganHalaman 47 dari 71 HalamanPerkara Putusan Nomor : 14/G/2019/PTUN.JBIKepegawaian, itulah yang memberikan pertimbangan untuk dasarmengambil suatu putusan ;Bahwa Walikota atau gubernur berserta timnya harus menelah terlebihdahulu, dalam Tindak Pidana Kejahatan Jabatan itu, apakah benarmelakukan tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau tidak, jadi harusditelaah terlebih dahulu, dipengadilan tipikor

adalah fase tertentu dansudah putus, dan secara nyata dihukum secara bermitra, tetapi untukmengeluarkan kebijakan yang baru, berupa surat keputusanpemberhentian, Walikota harus mempertimbangkan dari segala sesuatu;Bahwa Walikota atau Gubernur dalam menelaah bahwa itu bukantindak pidana kejahatan jabatan dalam pertimbangannya, bisa jugadikenakan hukuman disiplin lainnya, tidak harus hukuman berat, karenadalam putusan pengadilan Tipikor tidak ada putusan yang mengatakanharus dipecat;wonn Bahwa dalam

PUTUSANNo. 64 PK/PID.SUS/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam peninjauan kembali telah memutuskansebagai berikut dalam perkara Terpidana:Nama Ir. H. ABDULLAH PUTEH, M.Si;Tempat lahir : Idi, Aceh Timur;Umur/tanggal lahir : 56 tahun / 04 Juli 1948;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : 1. Jalan Sultan Alaidin Mahmudsyah No. 1,Banda Aceh;2.

,tersebut;e Mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum pada KomisiPemberantasan Korupsi tersebut;e Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKIJakarta tanggal 15 Juni 2005 Nomor 01/PID/TPK/2005/PT.DKI yang telahmembatalkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusattanggal 11 April 2005 Nomor 01/Pid.B/TPK/2004/PN.JKT.PST;MENGADILI SENDIRI:e Menyatakan Terdakwa Ir. H.

Abdullah Puteh, M.Si.tersebut;e Mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum pada KomisiPemberantasan Korupsi tersebut;e Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKIJakarta tanggal 15 Juni 2005 Nomor : 01/PID/TPK/2005/PT.DKI yang telahmembatalkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusattanggal 11 April 2005 Nomor 01/Pid.B/TPK/2004/ PN.JKT.PST;Hal. 41 dari 49 Put. No. 64 PK/PID.SUS/201342MENGADILI SENDIRI Menyatakan Terdakwa Ir. H.

Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H., Hakim Agung danHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dulhusin, S.H., M.H., Panitera Penggantidengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana;HakimHakim Anggota: Ketua,ttd./Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., ttd./Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.,ttd./Dr.

., yang dibuat olehPanitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonantersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di KepaniteraanPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut padatanggal 13 Juni 2019;Menimbang, memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut telahdisampaikan kepada Para Termohon Kasasi masingmasing pada tanggaltanggal 26 Juni 2019 dan 27 Juni 2019, kemudian Termohon Kasasi IImengajukan kontra memori kasasi yang diterima di KepaniteraanPengadilan

M AL)YL A bervececeecceccceceeeceeeseeesseesee sess Rp 6. 000,JUMI AN... eee eeeeee neers Rp 206. 000,(dua ratus enam ribu rupiah);Nomor : W1.U1/ /HK.02/1/2019Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan atas permintaandari Dara Aprilia Wulandari; (Pemohon).Banda Aceh, Januari 2019PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERAHalaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2019/PN/BnaDrs. EFFENDI, SH.NIP. 196612261990031003Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2019/PN/Bna

PUTUSANNOMOR : 051/PID.SUS/2014/PN.JKT.PSTDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.Pengadilan Negeri/HAM/TIPIKOR/NIAGA/Hub.

TIPIKOR.01.6/VI/2015 ;Menimbang, bahwa karena permohonan pengajuan pernyataanbanding tersebut telah diajukan sesuai dengan syaratsyarat dan tenggangwaktu yang diatur oleh Undangundang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP), makapermohonan banding oleh Jaksa / Penuntut Umum maupun Penasihat hukumTerdakwa tersebut secara formal telah memenuhi syarat untuk diterima ;Menimbang, tata cara mengadili Pengadilan TingkatPertama/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSamarinda dalam memeriksa Terdakwa Drs

tersebutdiatas maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Samarinda Nomor: 29/Pid.Tipikor/2014/PN.Smda tanggal 11 Februari2015 dapat dipertanankan dan harus dikuatkan ;Mengingat, Pasal 3 UndangUndang No.31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No.31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55Ayat 1.ke 1 KUHP dan UU No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tipikor

Tipikor/2014/PN.Smda Tgl. 11 Februari 2015atas nama Terdakwa Drs. H. Fachrodin, M.Si. Bin Ahmad yang dimintakanbanding tersebut; ;3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkatperadilan yang ditingkat banding sejumlah Rp.2.500, (Dua Ribu LimaRatus Rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarindapada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2015 oleh RANGKILEMBA LAKUKUA,SH., MH,.

Hakim Tinggi Tipikor sebagai Hakim Ketua Majelis, BINSARSIREGAR, SH., M.Hum, Hakim Tinggi Tipikor dan MOCHAMAD ILYAS, SH.,MH.

Hakim Ad Hoc Tipikor masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan TinggiSamarinda No.14/Pid.Tipikor/2015/PT.SMR, tanggal 28 September 2015untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusanmana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum padahari Kamis tanggal 12 Nopember 2015 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut,dengan didampingi oleh HakimHakim Anggota tersebut serta dibantu olehHalaman 54 dari 54 Putusan No.14/PID.TIPIKOR

., tanggal 09 April 2013, yangamar lengkapnya sebagai berikut :e Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;e Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Samarinda No. 09/Pid Tipikor/2012/PN.Smda., tanggal 23 Januari2013 yang dimintakan banding tersebut, dengan memperbaiki amar putusansepanjang mengenai status berkas perkara atas nama Terdakwa sehinggaselengkapnya berbunyi sebagai berikut :e Menyatakan penuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa Drs.

dan dengan cara menurut undangundang, oleh karena itu permohonankasasi tersebut formal dapat diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :e Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalampertimbangan putusannya pada halaman 36 alinea pertama yang kami kutipdan berbunyi : Menimbang, bahwa terhadap alasan Penuntut Umum didalam memori bandingnya sebagaimana tercantum dalam point I PengadilanTinggi Tipikor

beberapa kali Terdakwa hadir di sidang pengadilanwalaupun dalam keadaan sakit/stroke (vide putusan Mahkamah Agung atasnama Terdakwa Soeharto Presiden Republik Indonesia);Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan yang diuraikan di atas MahkamahAgung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Samarinda Nomor : 06/PID.TIPIKOR/2013/PT.KT.SMDA., tanggal 09 April 2013,yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSamarinda No. 09/Pid Tipikor

5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndangUndang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan ;MENGADILI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa / PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Samarinda tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Samarinda Nomor : 06/PID.TIPIKOR/2013/PT.KT.SMDA., tanggal 09 April 2013,yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSamarinda No. 09/Pid Tipikor

PUTUSANNomor : 46/PID.SUS.K/2013/PTMDNDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAann Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan,mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam tingkat banding, telahmenjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :0"Nama : INDRAMONO;Tempat lahir : Aek Nabara;Umur / tgl. Lahir : 39 tahun / 14 Januari 1974;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : JI.

Hakim Pengadilan Tipikor Medan (Tahanan Kota) sejak tanggal 01 Maret2013 s.d. 30 Maret 2013;3. Ketua Pengadilan Tipikor Medan (Tahanan Kota) sejak tanggal 31 Maret2013 s.d. 29 Mei 2013;4. Ketua Pengadilan Tinggi Tahap (Tahanan Kota) sejak tanggal 30 Mei2013 s.d. 28 Juni 2013;5.

Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tindak PidanaKorupsi Medan selaku Ketua Majelis, KAREL TUPPU, SH.MH, sebagaiHakim Tinggi Tipikor, Dr. MANGASA MANURUNG, SH.

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;--------------------------------
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 20/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL tanggal 31 Oktober 2013 yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar putusan selengkapnya menjadi sebagai berikut:-----------------------------------------------------------------------

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM LAHAUA,

Parman No. 26 Palu Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 29 Mei 2013; Pengadilan Tinggi tersebut ; won nne nnn n= == Setelah membaca Salinan resmi putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor: 20/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL tanggal31 Oktober 2013 dan suratsurat lain dalam berkas perkara ;won nnenenn Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kemuka persidangan olehPenuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.

Menetapkan agar Terdakwa ILHAM LAHAUA, S.Sos., membayar biayaperkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu Rupiah);won nnn nn = Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan pada tanggal 31 Oktober 2013Nomor 20/Pid.Sus//Tipikor/2013/PN.PL yang amarnya sebagai berikut : 1.

Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkatbanding, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikankesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara sebagaimanatercantum didalam Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing masing pada tanggal 28 Oktober 2014 Nomor20/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PN.PALU, ;5won nne nnn n= == Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwadalam perkara ini, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata

Dilakukan secara bersamawon nnn nnn n= Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan alternatif kesatusubsidair telah dipertimbangkan semua oleh Majelis HakimTindak Pidana KorupsiTingkat Pertama dengan tepat dan benar dalam putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 20/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL tanggal31 Oktober 2013, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Bandingsependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan TindakPidana Korupsi Tingkat

Memperbaiki PutusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor20/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL tanggal 31 Oktober 2013 yang dimintakanbanding tersebut, sehingga amar putusan selengkapnya menjadi sebagaiberikut! 222222 n nnn nn nnn nnn nnn1. Menyatakan Terdakwa ILHAM LAHAUA, S.Sos.tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanadidakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Primair; 2.