.: : Rp. 5.000,00, Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh3. Leges..ccecccceeees : Rp. 3.000,00, Panitera4. Beaya proses .... : Rp. 136.000,00.Jumlah Rp. 150.000,00,H.SAID SALEM, SH.MHNIP.19620616 198503 1 006Hal 6 dari hal 6 Putusan No.67/Pdt/2014/PT.BNAHal 7 dari hal 6 Putusan No.67/Pdt/2014/PT.BNAHal 8 dari hal 6 Putusan No.67/Pdt/2014/PT.BNA

pemohonbanding dan masyarakat secara umum ;Bahwa pidana penjara selama 18 (delapan belas) Tahun dan dendasebesar Rp. 2.000.000.000, (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabiladenda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam)bulan yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Negeri Lhoksukon kepadapemohon/terdakwa, penasihat hukum pemohon banding menaruhkeberatan sehingga dengan memori banding ini kepada Ketua PengadilanHalaman 14 dari 17 Putusan Nomor 169/PID/2021/PT BNATinggi/ TIPIKOR

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa.Bila Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh berpendapat lain, mohonputusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono) :Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memoribanding;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca,mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari beritaacara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri LhoksukonNomor 31/Pid.Sus/2021/PN Lsk, tanggal 1 April 2021, memori banding

Cag.Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbandingsemula Pembantah ;Pengadilan Tinggi tersebut ;Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh tanggal 25 Januari 2018 Nomor. 12/Pen.Pdt/2018/PT BNA, tentangpenunjukan Majelis Hakim, serta berkas perkara Nomor. 3/Pdt.Bth/2017/PNCag dan suratsurat yang bersangkutan dengan perkara tersebutTENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan Perlawanantanggal 02 Juni 2017 yang diterima dan didaftarkan di kepeniteraan

Rp.150.000, Irwan, S.HUntuk Salinan yang sama bunyinya oleh :PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERAT. TARMULI, S.H.NIP. 19611231 198503 1 029Hal 18 dari 18 Putusan No 12/PDT/2018/PT BNA

Bahwa Majelis Judex Facti Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh telahsalah dalam menerapkan Hukum atau Penerapan WHukum tidaksebagaimana mestinya, karena telah mengambilalin seluruh pertimbanganHukum Majelis Judex Facti Pengadilan Negeri Bireuen yang salah dankeliru sebagaimana ternyata dalam putusannya pada alinea kedua halamanke22, di mana kesalahan dari pertimbangan hukum yang terjadi padaPutusan Majelis Judex Facti Pengadilan Negeri Bireuen adalah sangat fataldan dapat menjadikan putusan tersebut

Bahwa Majelis Judex Facti Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh telahsalah dalam menerapkan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimanamestinya, karena telah mengambilalin seluruh pertimbangan HukumMajelis Judex Facti Pengadilan Negeri Bireuen yang salah dan keliru karenaHal. 11 dari 15 hal. Put.

Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masingmasing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Padang Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG., tanggal 6 September 2016 yangamar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum danPenasihat Hukum para Terdakwa;Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Padang Nomor 2/Pid.Sus/TPK/2016/PN.PDG, tanggal 23 Juni 2016

Firman Dalil, MTP., tersebut;Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Padang Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG., tanggal 6September 2016 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Padang Nomor 02/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Pdg., tanggal23 Juni 2016 sekedar mengenai pidana yang terbukti dan penjatuhan pidanasehingga amar selengkapnya sebagai berikut:1. Menyatakan Terdakwa I. Emrizal, ST., dan Terdakwa Il. Ir. Firman Dalil, MTP.

PUTUSANNomor. 1377 K/Pid.Sus/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara Terdakwa :1 Namatempat lahirumur / tanggal lahirjenis kelaminkebangsaantempat tinggalagamapekerjaan2 Namatempat lahirumur / tanggal lahirjenis kelaminkebangsaantempat tinggalagamapekerjaan3 Namatempat lahirumur / tanggal lahirjenis kelaminkebangsaan: GUSMAL, SE.MM ;: GugukSolok ;: 57 tahun / 22 Juni

21 Juni2009 atas nama Yusmarni dan Kartini;40 1 (satu) rangkap foto copy sertifikat (Tanda Bukti Hak) HakMilik No.92 Nomor seri : AZ 075423, Atas nama Thedi Antoni;41 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan pemilikan atas namaAnwar;Kesemuanya dipergunakan dalam perkara Anwar dan Musril Muis; Menghukum TerdakwaTerdakwa tersebut untuk membayar biaya perkaramasingmasing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiPadang Nomor : 06/TIPIKOR

maupunputusan dalam perkara a quo, karena baik Pengadilan Tinggi Padang maupun PengadilanNegeri Padang telah salah menerapkan hukum atau tidak diterapkan sebagaimana30mestinya dan lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan peraturan perundangundangan, yang mengakibatkan hak hukum Pemohon Kasasi dirugikan, sehinggaputusan Judex Facti harus dibatalkan;Setelah membaca dan memperhatikan seluruh pertimbangan yang dikemukakan dalamPutusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang No. 06/TIPIKOR

faktapersidangan.Bahwa dalam kehidupan masyarakat hukum, kita akan selalu teringat dengan adagiumlebih baik keliru membebaskan sepuluh orang yang bersalah daripada kelirumenghukum satu orang yang tidak bersalah, karena tanggung jawab moralnya lebihberat apabila keliru menghukum orang yang tidak bersalah dibanding kelirumembebaskan orang yang bersalah.Berdasarkan hal tersebut oleh karena itu Pemohon Kasasi mengajukan permohonankasasi atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi PadangNo. 06/TIPIKOR

,MHum.HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis besertaHakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dulhusin, SH. Panitera Penggantidan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa ;Hal. 45 dari 44 hal. Put. No. 1377 K/Pid.Sus/2012HakimHakim Anggota : Ketua :ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.,MH. ttd./ttd./Prof.Dr.H. Abdul Latif, SH.,MHum. Dr.H.M.

Tergugat sebagai pihak yang menggunakanNIK3573056403800009 tanpa ijin penggugat; dan ; b. tergugat tidak bertanggung jawab atas data yang ada di dalam aplikasi SLIK milik Turut Tergugat ;adalah sebuah kekeliruan/kesalahan nyata. faktanya siapa yangseharusnya bertanggung jawab atas penggunaan NIK3573056403800009 atas nama Ema Rahayu di dalam KTP, yaitupara terpidana dalam perkara Tipikor dimaksud. Tergugat jugamerupakan korban dari penyalangunaan NIK 3573056403800009atas nama Ema Rahayu.

Faktanya siapayangseharusnya bertanggung jawab atas penggunaan NIK3573056403800009 atas nama Ema Rahayu didalam KTP, yaituparaterpidana dalam perkara Tipikor dimaksud. Tergugat II juga merupakankorban dari penyalahgunaan NIK 3573056403800009 atas nama EmaRahayu.

Terhadap eksepsi ini menurut Majelis Hakim merupakan hal yangberbeda, Para Terpidana Tipikor adalah orang yang mengajukan kredit fiktif padaTergugat dan Tergugat II dengan cara memalsu identitas dengan memakai NIKbeberapa orang termasuk NIK Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat denganmengganti identitas Penggugat, sedangkan dalam gugatan ini Penggugatmenginginkan Tergugat dan Tergugat II membersihkan nama Penggugat dalamSistim Informasi Debitur Bank Indonesia / BI Checking ( saat ini sistim informasitersebut

T118 berupa print out POJK No. : 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan PermintaanInformasi Debitur Melalui Sistim Informasi Layanan Keuangan, bukti T119 berupa SEOJK RI No. 3/SEOJK.03/2021 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debiturmelalui SLIK, bukti T121 berupa print out UU RI No. 49 tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas UU RI No 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, bukti T121berupa UU RI No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bukti T122berupa print out SIPP atas perkara TIPIKOR

Sehingga kesalahan dalam menyalurkanpinjaman kredit tidak sepenuhnya merupakan kesalahan Para Terdakwa yang telahdiadili dan diputus dalam Perkara Tipikor di PN Surabaya, tetapi Tergugat danTergugat II juga turut bersalan karena tidak menerapkan ketentuan prinsip kehatihatian saat melakukan pemberian kredit sebagaimana diatur dalam Pasal 8 danPasal 11 UndangUndang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan ; Menimbang, bahwa prinsip kehatihatian wajib diterapkan oleh bank sebelumpermohonan kredit dikabulkan

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,yang melakukanpercobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukanperbuatan secara melawan hukummelakukan perbuatan memperkayadiri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negaraterhadapsaksi ARDIANSYAH (selaku Ketua Panitia Pekan OlahragaPenyandang Cacat (PORPC) dan saksiTAUFIEQ SUSANTO selakuBendahara Panitia Olahraga Penyandang Cacat (PORPC) (yangperkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Tipikor

Dalam putusannya, Mahkamahmenilai Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor terkait penerapan unsurmerugikan keuangan Negara telah bergeser dengan menitikberatkan adanyaakibat (delik materil).

Menurutnya Ahli bekerjahanya bersumber pada pemberi data dalam hal ini pihak Kantor KejaksaanTinggi Kalimantan Timur tanpa melakukan croscek and balance.Bahwa audit seharusnya dilaksanakan secara professional danindependent.Bahwa sifat kerugian negara dalam pasal 3 UU Tipikor harus bersifatactual lose sehingga pemeriksaan kerugian negara tentunya harusakurat.

TPK/2020/PT.SMRUndang No. 31 Tahun 199 jo UndangUndang No 20 Tahun 2001, jika frasaPasal 5 sampai dengan Pasal 14 dinyatakan inkonstitusional.Berdasarkan uraian di atas, memidana pasal 15 Tipikor dalam tindakpidana korupsi, hanya apabila memenuhi unsurunsur sebagai berikut:a.

Hal ini sejalandengan pendapat R Soesilo yang menyatakan bahwa rundingandan pembicaraan belum termasuk dalam pemufakatan meeting ofmindSementara fakta persidangan pertemuan antara saksi Ardiansyah(pelaku) hanya 1(satu pelaku) dengan terdakwa Sunar, terdakwaGumantoro dan terdakwa Arum Kusumastuti hanyalah Percakapandanperbincangan yang hanya diperkenalkan saja, yang tidakdisertai kesepakatan sehingga tidak masuk dalam rumusan delikpasal 15 Tipikor.3.

Melanggar putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 8/Pid.SusTPK/2017/PNPtk tanggal 15 Juni 2017, karena Penggugat hanyadijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan ataspelanggaran tindak pidana Pasal 3 UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 Tentang TIPIKOR, karena Pasal 3 UndangUndang ini bukanKejahatan Jabatan.b.

Dan LainLain.16.Bahwa kendatipun dan atau seadainya Penggugat nyatanyata dijatuhihukuman lebih 2 tahun penjara dan dinyatakan melanggar salah satuPasal 413 sampai dengan 437 KUHP BAB XXX VIII Tindak KejahatanJabatan jo Pasal 8 sampai dengan 12 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 Tentang TIPIKOR berkaitan dengan tindakan yang dilakukan olehTergugat yang tidak berkehendak memberhentikan Penggugat sebagaiPNS pada saat itu ?

(fotokopidari asli);Surat Kepala Biro Sumber Daya Manusia KemenristekdiktiNomor 1/12085/A2.2/KP.06.01/2019 perihal LaporanPenegakan Disiplin ASN yan tersangkut Tipikor tanggal 13Mei 2019. (fotokopi dari fotokopi);Halaman 72 dari 97 halaman Putusan Nomor: 213/G/2019/PTUNJKT.8. Bukti T89. Bukti T910. Bukti T1011. Bukti T1112. Bukti T1213.

(fotokopi dari fotokopi);Surat Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggikepada Rektor Universitas Tanjungopura Nomor4/M/RHS/IX/2018 perihal Penegakan Disiplin ASN YangTersangkut Tipikor tanggal 17 Juli 2019.

Dalam konteks ini, terhadap PNS yang melakukan tindakan pidanakorupsi sifatnya adalah penghukuman (pinalti), terkait mengenai proses penentuankesalahannya sudah dijalankan oleh lembaga peradilan, sehingga Pejabat yangBerwenang hanya meneruskan dan/atau mendasarkan pada putusan pengadilanyang telah incracht;Menimbang, bahwa dalam sengketa ini sesuai dengan bukti T6, T8 danT9 berupa Laporan Penegakan Disiplin ASN yang tersangkut Tindak PidanaKorupsi (Tipikor) a.n Ir. H.

Terdakwa YohanesYance Mahuze.Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00(lima ribu rupiah).Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jayapura Nomor: 12/TIPIKOR/2014/PNJPR tanggal 09 September 2014sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Drs.

Oleh Karena itukami memohon kepada Majelis Hakim pada tingkat Kasasi untukmenolak alasan yang dikemukakan Majelis Hakim pada tingkat pertama.Bahwa berdasarkan alat bukti surat yang ada maka apa yangdikemukakan oleh Majelis Hakim dalam putusan nomor:12/TIPIKOR/2014/PN JPR tidak berdasar dan tidak sesuai denganfakta hukum yang ada oleh karena itu kami selaku Penuntut Umummemohon kepada Majelis Hakim pada tingkat Kasasi untuk menolakdasar hukum yang dikemukakan oleh Majelis Hakim pada tingkatpertama

Mempertimbangkan dengan dijatunkannyapidana kepada YOHANES YANCE MAHUZE kiranya hal tersebut menjadipertimbangan Majelis Hakim pada Tingkat Kasasi.Atas uraianuraian inilah kami Penuntut Umum memohon kepada MajelisHakim pada tingkat Kasasi untuk menilai seadiladilnya terhadap segalapertimbangan yang dibuat oleh Majelis Hakim dalam putusan nomor:12/TIPIKOR/2014/PN JPR.Bahwa selain alasan Kasasi sebagaimana dijelaskan padauraiansebelumnya, Penuntut Umum mengajukan Kasasi karena alasan bahwacara mengadili

No. 728 K/Pid.Sus/2015pertimbangan yang dimuat dalam putusan Nomor 12/TIPIKOR/2014/PN.JPRtanggal 03 September 2014, atas nama Terdakwa Drs. MARKUS RECKYTEURUPUN dan memeriksa ulang perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusanpidana sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa Drs.

No. 728 K/Pid.Sus/20155 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILIMengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Marauke tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Jayapura Nomor: 12/TIPIKOR/2014/PNJPR tanggal 09September 2014;MENGADILI SENDIRI1. Menyatakan Terdakwa Drs.

Perpanjangan Penahanan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 20 Nopember 2015 sampaidengan tanggal 18 Januari 2016 ;i. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 19 Januari 2016 sampaidengan tanggal 17 Pebruari 2016 ;Dipersidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama :GHUFRON SUUDI, S.H. M.H.

Amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama kabur ;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut pada pokoknyaPenasehat Hukum Terdakwa meminta kepada Majelis Hakim Tipikor padaPengadilan Tinggi Semarang agar menyatakan Terdakwa, Hj.

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara padakedua tingkat peradilan, yang ditingkat pertama sebesar Rp.7.500, ( tujuh ribu lima ratus rupiah ) dan ditingkat bandingsebesar Rp.2.500, ( dua ribu lima ratus rupiah )Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang padahari Jumat, tanggal 15 April 2016 oleh kami MUHAMMAD RUSLAN HADI,SH., Hakim Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku KetuaMajelis, H.

., Hakim Tinggi Tipikor Pengadilan TinggiSemarang dan TIMBUL PRIYADI, SH. MH., Hakim Ad hoc Tipikor pada padaPengadilan Tinggi Semarang masingmasing selaku HakimHakim anggota,dan putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 19 April 2016 diucapkandalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengandidampingi oleh Para Hakim Anggota serta dibantu oleh WAHID HASYIM,Hal 60 dari 61 hal Putusan No. 10/PID.SusTPK/2016/PT.SMGS.H.

Print : 26/0.3.19/Ft.1/01/2013 sejak tanggal 15 januari 2013 = s/d tanggal 31 Januari 2013( Penahanan Kota ) ;Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang :tanggal 19 Nopember 2013, No. 188 / Pen.Pid.Sus / H / 2013 / PN.TipikorSmg. sejak tanggal 19 Nopember 2013 s/d tanggal 18 Desember 2013 ;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Semarang sejak tanggal 25 Nopember 2013 s/d tanggal 24 Desember2013 ;Halaman 1 dari 52 halaman Putusan Nomor : 98/

Jo 15/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg. dan permintaan banding tersebuttelah diberitahukan dengan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa padatanggal 25 Nopember 2013 ;Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Semarang tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telahmengajukan permintaan banding dihadapan Plt Panitera Muda Tipikor PengadilanNegeri Semarang pada tanggal 25 Nopember 2013 sebagaimana tercatat dalam aktapermintaan banding Nomor : 144/Banding/Akta.Pid.Sus

/2013/PN Tipikor Smg.

TPK.SmgMenimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding sebagai judex factiesetelah dengan seksama mempelajari berkas perkara dan salinan resmi putusanPengadilan Negeri Tipikor Semarang tanggal 19 November 2013 Nomor.15 /Pid.Sus / 2013 / PN.

Tipikor Smg,serta memori banding dari Penasihat Hukumterdakwa yang dimintakan banding, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa,Pengadilan tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum acara dalam memeriksaperkara a quo yaitu dengan tidak mengikuti sistimatika pemeriksaan yangberdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana dakwaan Jaksa Penuntut Umumdisusun secara subsidaritas namun Majelis hakim tingkat Pertama langsungmembuktikan unsurunsur terkandung dalam dakwaan subsidair sehingga oleh karenaitu

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal28 Januari 2014 s/d tanggal 26 Februari 2014 ;4. Perpanjangan Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan NegeriKupang sejak ranggal 27 Februari 2014 s/d 27 April 2014 ;5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan TIPIKOR pada PengadilanTinggi Kupang sejak tanggal 28 April 2014 s/d tanggal 27 Mei 2014 ;6. Penetapan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Kupang sejaktanggal 21 Mei 2014 s/d tanggal 19 Juni 2014 ;7.

Perpanjangan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Kupang sejaktanggal 20 Juni 2014 s/d tanggal 18 Agustus 2014 ;Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya DR. BenyTungga, SH. MH., Lexander Franklyn Tungga, SH. MH. dan RudyantoTonubessi, SH. M.Hum ; Advocad dan Konsultan Hukum pada KantorHukum Alexander Frenklyn Tungga, SH.

Meterai Rp 6.000,Jumlah Rp 176.000,(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)Nomor : W1.U1/ /HK.02/ X /2018Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan ataspermintaan dari ZURYATI (Pemohon).Banda Aceh, Oktober 2018PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERADrs. EFFENDI, SH.NIP. 196612261990031003Halaman 7 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2018/PN BnaHalaman 8 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2018/PN Bna

Redaksi : Rp 5.000,00Jumlah Rp176.000,00(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PN BnaNomor : W1.U1/ /HK.02/1I/2019Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan atas permintaandari Zulhemi (Pemohon).Banda Aceh, Februari 2019PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERADrs. EFFENDI, SH.NIP. 196612261990031003Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PN Bna

Semen Banyuwangi tertanggal10 Desember 2012 di ruang Unit Tipikor Polres Banyuwangi padatanggal 30 Oktober 2013.Foto Copy Surat Nomor B/2877/X/X/2013/Sat Reskrim, tanggal 22Oktober 2013 tentang Permohonan Penunjukan Saksi Ahli HukumPidana dan Administrasi Negara ke Universitas Jember.Foto Copy surat dari Kementrian Pendidikan dan KebudayaanUniversitas Jember Nomor : 2989/UN25.1.1/TU/2013 tanggal 24Oktober 2013 tentang Penunjukan Saksi Ahli.Fotocopy suratsurat bukti tersebut telah diberi meterai cukup

M.Hum dan ZAINAL ABIDINHASUBUAN, SH masing masing sebagai Hakim Hakim Anggota, berdasarkansurat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 18 Agustus2015, Nomor: 106/Pen.Pdt/2015/PT BNA, yang ditunjuk untuk memeriksa danhalaman 5 Perkara Perdata.

Tidak menerapkan atau) menerapkan~ peraturan hukum tidaksebagaimana mestinya, yakni dalam hal:Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bandung yangdalam pertimbangan hukum mengenai unsurunsur pasal yangdidakwakan terhadap terdakwa terlinat lebih cenderungmempertimbangkan halhal yang menguntungkan bagi terdakwa,sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiBandung tidak dapat mempertimbangkan secara maksimal terhadapseluruh unsurunsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa

Terdakwa DEDE HUTMAN DJUNAEDI.Menurut Kami pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilanao fF wo DNTipikor pada Pengadilan Tinggi Bandung maupun Pengadilan Tipikor PadaPengadilan Negeri Bandung yang demikian tersebut tidaklahmempertimbangkan secara maksimal semua faktafakta yuridis yangterungkap di persidangan baik dari surat dakwaan jaksa penuntut umum,keterangan saksisaksi serta alat bukti surat yang telah terlampir dalamberkas perkara maupun yang dihadirkan dalam persidangan..

ADI MUTIARA AMD bin MUHIDINbahkan hakim ketua Majelis pada pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Bandung sempat berkata barang kali Terdakwa DEDEHUTMAN DJUNAEDI mempunyai kembaran di Dinas Pendidikansehingga yang sering berinteraksi dengan para saksi tersebut adalahkembarannya selain itu pula terdapat faktafakta yang terungkapdipersidangan sehingga Terdakwa DEDE HUTMAN DJUNAEDIbersama dengan Sdr.

KESIMPULANBerdasarkan uraian tersebut diatas maka jelas kiranya MajelisHakim pada Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat telah salah, tidakmenerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimanamestinya serta tidak mengadili sebagaimana cara yang ditentukan olehundangundang, maka Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat a quoHal. 158 dari 176 hal. Put.

,M.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada MahkamahAgung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakimAnggota tersebut, dan dibantu oleh Arman Surya Putra, S.H.,M.H., PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum danTerdakwa.HakimHakim Ad Hoc Tipikor : Ketua Majelis :tid./ Prof. Dr. Abdul Latief, SH.,M.Hum., ttd./Dr.Salman Luthan, S.H.,M.H.tid./ H.Syamsul Rakan Chaniago, SH.

Bahwa selanjutnya terhadap pokok perkara yang Berkas Penuntutannyatelah dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gorontalo(Termohon) kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Gorontalo, telah pula memeriksa dan memutus perkara tersebutmelalui Putusan Sela Perkara Tipikor Nomor07/Pid.Sus.TPK/2016/PN.GTO tanggal 05 April 2016, yang dalam AmarPutusannya menyatakan :a. Menerima Nota Keberatan / Eksepsi Advokat / Penasehat HukumTerdakwa untuk sebagian ;b.

yang diberikan kepada Pemohon sebagai Kepala Dinas PekerjaanUmum;Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 9/Pid.Pra Peradilan/2016/PN GtoBahwa saksi juga memberikan keterangan ada uang sebesar Rp.850.000.000, dibawa ke Jakarta untuk diserahkan kepada Pemohon;Bahwa sebekum pemeriksaan tanggal 2 Agutus 2016, saksi juga pernahdiperiksa sebagai saksi dan sebagai tersangka;Bahwa saksi juga ditetapkan sebagai Tersangka dalam proyek TerminalDungingi dan sekarang sedang menjalani proses pemeriksaan diPengadilan Tipikor

;Bahwa pada perkara saksi sebagai tersangka ada tersangka lain yangtelah ditetapkan yaitu atas nama Akihito Lamato dan juga Pemohon;Bahwa perkara saksi dan perkara Akihito Lamato sedang berjalanpemeriksaan di Pengadilan Tipikor sedangkan perkara Pemohon sedangberjalan dan juga pernah mengajukan permohonan praperadilansehingga eksepsi dikabulkan;Bahwa saksi tidak mengetahu dasar pemanggilan saksi oleh Termohon;MOH.

oleh Termohon dalam perkara dugaan tindakpidana korupsi dalam proyek pekerjaan pematangan lahan terminalDungingi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kota GorontaloTahun Anggaran 2013 dan 2014;Bahwa atas dugaan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyekpekerjaan pematangan lahan terminal Dungingi pada Dinas PekerjaanUmum dan Kimpraswil Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2013 dan 2014telah ada dua Tersangka sebelumnya yang telah dan sedang menjalaniproses pemeriksaan di persidangan pada Pengadilan Tipikor

Tersangka dan telahmengajukan permohonan Pra Peradilan atas penetapan diri Pemohonsebagai Tersangka yang kemudian telah di putus berdasarkan PutusanPengadilan Negeri Gorontalo Nomor 2/Pid.Pra Peradilan/2016/PN Gtotanggal 16 Maret 2016 yang pada pokoknya menyatakan PenetapanTersangka atas diri Pemohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkanhukum serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;Bahwa terhadap perkara pokok yaitu Pemohon sebagai Terdakwa telahdiputus berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor

Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Acehsejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Desember2018;. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Acehsejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019;Terdakwa didampingi oleh Tarmizi Yakub, S.H. dan Khalied Affandi,S.H.