Ditemukan 9068 data
327 — 186 — Berkekuatan Hukum Tetap
801 K/Pdt.Sus-Pailit/2022
349 — 233 — Berkekuatan Hukum Tetap
1118 K/Pdt.Sus-Pailit/2022
157 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
422 K/Pdt.Sus-Pailit/2013
Kertas Blabak Magelang) bersama denganPemohon Pailit (PT.Greta Sastra Prima);Bahwa ini telah membuktikan Termohon Pailit (PT.Kertas Blabak Magelang)mengakui mempunyai hutang kepada Pemohon Pailit (PT.
) bertempat di PT.Kertas Blabak Magelang dalam rangka penyelesaian atashutang Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit;6 Bahwa pada tanggal 15 Januari 2010 dengan itikad balk Pemohon Pailit yangdiwakili oleh Saudara Paulus Yulianto (anak dari Pemohon Pailit) selaku penerimakuasa datang ke kantor PT.
, dan Termohon Pailit menjawab surat tersebut dengan suratnya tertanggal 09Juli 2010 yang menyatakan bersedia untuk menyelesaikan hutang Termohon Pailit;Bahwa karena adanya tanggapan dari pihak Termohon Pailit untuk menyelesaikanhutangnya, maka untuk itu Pemohon Pailit mengirim surat tertanggal 16 Juli 2010agar diadakan pertemuan antara Pemohon Pailit dengan Termohon Pailit padatanggal 26 Juli 2010 di tempat ibu Lanny (CV.
Pailit ini nampaknya Pemohon telah salahdalam memilih Lembaga Peradilan untuk menyelesaikan hutang piutang antaraPemohon Pailit dengan Termohon Pailit, dikarenakan Pemohon Pailit masihbersedia dan sanggup untuk membayar hutangnya kepada Pemohon Pailit PerbulanRp87.000.000,00 mulai Februari 2010 (T.1);3 Bahwa dengan demikian mestinya Pemohon Pailit mengajukan masalah tersebutpada Lembaga Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) dalam bentuk Gugatan,bukannya pada Pengadilan Niaga (HIR pasal 118);4 Bahwa
Putra Tunggal sebagai kreditor lain,oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali memberikan kKlarifikasi hukumsebagai berikut:a Bahwa Majelis Hakim telah keliru menafsirkan hukum pembuktianantara Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit adanya hutangpiutangdalam hukum kepailitan karena Majelis Hakim hanya mengadopsi buktihutang Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit berupa surat jawaban dariTermohon Pailit atas surat somasi/ peringatan dari Pemohon Pailit tanpaadanya bukti riil sebagai sebab akibat adanya
293 — 127 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT BEST DENKI INDONESIA (DALAM PAILIT), DKK
1154 K/Pdt.Sus-Pailit/2023
327 — 257 — Berkekuatan Hukum Tetap
664 K/Pdt.Sus-Pailit/2023
792 — 2674
Menolak permohonan pernyataan Pailit terhadap Termohon Pailit dari Pemohon Pailit untuk seluruhnya;
7/Pdt.Sus-PAILIT/2016/PN.NIaga.Jkt.Pst
Termohon Pailit dalam suratnya juga meminta kepada PemohonPailit untuk memberikan perpanjangan waktu agar pihaknya dapat membayar kembali PiutangPemohon Pailit kepada Pemohon Pailit;22. Namun demikian, sampai dengan diajukannya Permohonan Pailit ini. Termohon Pailit tidakjuga menyelesaikan pembayaran Piutang Pemohon Pailit;23.
Permohonan Pailit terhadap Termohon Pailit ini juga diajukan oleh PemohonPailit dengan mempertimbangkan faktafakta yang menunjukkan bahwa sudah tidak ada lagikemungkinan bagi Termohon Pailit untuk dapat mengupayakan pembayaran atas utangutangnya kepada para kreditor Termohon Pailit, termasuk Piutang Pemohon Pailit, selaindengan cara likuidasi aset Pemohon Pailit;28. Sebagaimana telah Pemohon Pailit sampaikan. Piutang Pemohon Pailit telah jatuh tempodan dapat ditagih sejak tanggal 20 Maret 2015.
Tanpa adanya putusan dari Pengadilan Niaga yang menyatakan Termohon Pailit beradadalam keadaan pailit, dikhawatirkan Piutang Pemohon Pailit dan utangutang Termohon Pailit(ainnya akan semakin tinggi dan asetaset atau harta kekayaan Termohon Pailit akan semakinberkurang sehingga merugikan para kreditor Termohon Pailit lebih jauh;31.
Termohon Pailit pada intinya mengakuiadanya piutang Pemohon Pailit berdasarkan dan Termohon Pailit meminta kepadaPemohon Pailit untuk memberikan perpanjangan waktu agar pihaknya dapat membayarkembali piutang Pemohon Pailit namun demikian sampai dengan diajukannyaPermohonan Pailit ini.
Menolak permohonan pernyataan Pailit terhadap Termohon Pailit dari Pemohon Pailit untukseluruhnya;Hal. 69 dari 70 halaman, Pts.Perk.No.07/Pdt.SusPAILIT/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst.2.
177 — 140 — Berkekuatan Hukum Tetap
158 K/Pdt.Sus-Pailit/2015
amarnya sebagai berikut:1.2.Mengabulkan Permohonan Pailit dari Pemohon untuk seluruhnya;Menyatakan Termohon Pailit, PT Carvita Sentral Cahaya pailit dengansegala akibat hukumnya;Menunjuk Saudari Siti Jamzanah S.H.
Bahwa kemudian PT Carvita Central Cahaya (Dalam Pailit) dinyatakanpailit dengan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan NegeriSurabaya Nomor 15/Pailit/2012/PN.Niaga.Sby tanggal 2 Agustus 2012dan dalam Putusan yang sama terlawan diangkat sebagai Kurator yangbertugas untuk mengurus dan membereskan harta pailit PT CarvitaCentral Cahaya (Dalam Pailit);. Bahwa tibatiba terbit Penetapan Nomor 15/Pailit/2012/PN.Niaga.Sbytanggal 4 Oktober 2012 yang kemudian digunakan sebagai dasar olehSdr.
Nomor 158 K/Pdt.SusPailit/2015Debitur Pailit, namun Pelawantidak menyebutkan:a. Boedel Pailit mana yangdimaksud;b. Jika memang benar adaBoedel Pailit, apa dasardari Boedel Pailit yangdimaksud Pelawan;c. Tidak diketahui BoedelPailit tersebut ditetapkanoleh putusan ataupenetapan pengadilanatau apa;d.
Tidak jelas apakah Pelawan hendakmempermasalahkan boedel pailit (yang jugatidak jelas boedel pailit dengan nama, sifat,dasar, tanggal, dst) ataukah hendakmempermasalahkan Penetapan Nomor 15/Pailit/ 2012/PN.Niaga.Sby tanggal 4 Oktober2012 tentang penyegelan terhadap aset PTCarvita Central Cahaya (Dalam Pailit). ApakahPelawan mempermasalahkan boedel pailitatau penyegelan, tidaklah jelas.
kerakusannya menyertakan mesinmesin milik Pemohon Kasasitersebut sebagai harta pailit dalam kepailitan PT Carvita Central Cahaya(Dalam Pailit);8.
246 — 126 — Berkekuatan Hukum Tetap
1248 K/Pdt.Sus-Pailit/2022
701 — 753 — Berkekuatan Hukum Tetap
522 K/Pdt.Sus-Pailit/2021
,Dan SUSY THIORIS, S.H., SELAKU TIM KURATOR PTTUNAS MUDA JAYA (DALAM PAILIT), yang ditunjukberdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada PengadilanNegeri Surabaya Nomor 39/Pdt.SusPKPU/2019/PN Niaga.Sby, tertanggal 4 November 2019, beralamat di KantorKurator dan Pengurus Siadari & Partners, JalanPejompongan V Nomor 5B, Bendungan Hilir, Tanah Abang,Jakarta Pusat;3. SUPRIANTO, S.H., NOTARIS Di KOTA TANGERANG,beralamat di Jalan Benteng Betawi Ruko Palem Nomor 1,Taman Royal 3, Kota Tangerang;4.
TunasMuda Jaya tersebut ternyata bukan hanya sekedar perubahan data perseroanyaitu perubahan pemindahan hak atas saham, penggantian anggota direksidan dewan komisaris sebagaimana didalilkan oleh Tergugat , Tergugat II danTergugat III akan tetapi didalamnya memuat keputusankeputusan pemegangsaham yang diantaranya adalah memindahkan kepemilikan harta pailit PT.Tunas Muda Jaya (dalam pailit) berupa Surat Ijin Usaha Pertambangan UsahaProduksi Nomor 545/18/Operasi Produksi/Ek/IX/2011, tanggal 19 September2011
menjadi milik Tergugat Il dan selanjutnya melakukan pengurusan atasharta pailit tersebut, maka sudah tepat pertimbangan Judex Facti bahwa haltersebut jelas bertentangan dengan Pasal 1 ayait (1) jo Pasal 69 ayat (1)Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, karenaharta pailit tersebut telah berada dalam sita umum dan yang berwenang untukmelakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit PT Tunas Muda Jaya(dalam pailit) adalah Kurator serta tidak dapat berpindah tangan kepadaTergugat
SusPailit/2021Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang berada dalam keadaan pailitbaik berupa perubahan anggaran dasar maupun perubahan data yang bukanmerupakan perubahan anggaran dasar harus tetap mendapatkan persetujuandari Kurator, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang Undang Nomor 40Tahun 2007, bahwa anggaran dasar perseroan terbatas yang pailit padadasarnya tidak boleh dilakukan perubahan karena itu berpengaruh padapengurusan dan pemberesan harta pailit, bahwa oleh karena Akta Nomor 17tanggal
8 april 2020 tentang Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa Sirkuler PT Tunas Muda Jaya tersebut mengatur mengenai perpindahanharta kepemilikan harta pailit PT Tunas Muda jaya (dalam pailit) kepadaTergugat Il selaku pemegang saham secara bertentangan dengan hukum,khususnya dengan Pasal 1 ayat (1) juncto Pasal 69 ayat (1) Undang UndangNomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU , maka Akta Nomor 17tanggal 8 April 2020 tentang Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa Sirkuler PT Tunas
202 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
., selaku TIM KURATOR RACHMAT AGUNG LEONARDI (DALAM PAILIT),
1252 K/Pdt.Sus-Pailit/2023
444 — 278 — Berkekuatan Hukum Tetap
1 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022
173 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Kurator dan Pengurus PT Wisata Teluk Gilimanuk (dalam pailit) yaitu: FAUZIYAH NOVITA TAJUDDIN, S.H., M.H., CRA., tersebut;2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 4/Pdt.Sus-G.Lain-Lain/2022/PN Niaga.Sby., juncto Nomor 18/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga.Sby., tanggal 31 Mei 2022, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:- Menyatakan Pengadilan Niaga tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo;3.
Kurator dan Pengurus PT Wisata Teluk Gilimanuk (dalam pailit) yaitu: FAUZIYAH NOVITA TAJUDDIN, S.H., M.H., CRA VS PT BANK JTRUST INDONESIA, Tbk, DKK
1344 K/Pdt.Sus-Pailit/2022
131 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
OTTOPAINT COLOURS INDONESIA (DALAM PAILIT): 1. ANTONNY MEXTRADA TARIGAN, S.H., M.H., 2. EARNESTAN G SAMUDERA, B.BA., S.H., M.H., tersebut;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 22/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN.Niaga.
OTTOPAINT COLOURS INDONESIA (DALAM PAILIT):1. ANTONNY MEXTRADA TARIGAN, S.H., M.H. ,2. EARNESTAN G SAMUDERA, B.BA., S.H., M.H., terhadap PT. BANK DANAMON CABANG SUNIARAJA BANDUNG cq. PT BANK DANAMON INDONESIA TBK
1293 K/Pdt.Sus-Pailit/2023
272 — 136 — Berkekuatan Hukum Tetap
610 K/Pdt.Sus-Pailit/2018
MAHENDRA, bertempat tinggal diPerum Permata Arsandi B 7 Dps, Dusun Tangguntiti,Desa/Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara;PT HARDYS RETAILINDO (dalam pailit),berkedudukan diGH. Holdings Building, Jalan TukadPakerisan 100X,Denpasar, Bali 80225, PT Group Hardys (dalampailit),berkedudukan di GH Holdings Building, JalanTukadPakerisan 100X, Denpasar, Bali 80225, dan Ir.
Gede Agus Hardiawan (dalam pailit), bertempat tinggal diDusun Anyar Kaja, Desa Penyaringan, KecamatanMendoyo, Kabupaten Jembrana;EGGA INDRAGUNAWAN, S.H., LALU BAYU, S.H., IDHOSEDEUR NALLE, S.H., dan ALI VITALI, S.H.,selaku TimKurator PT HardysRetailindo(dalam pailit),PT GroupHardys(dalam pailit), dan Ir.
Gede AgusHardiawan(dalam pailit),beralamat di Jalan Danau LimbotoBlok C1/2, Pejompongan, Jakarta Pusat;Para Turut Termohon Kasasi dahulu Penggugat XII dan Paraseluruhnya;Turut Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPara Pemohon Kasasi dahuluPenggugat s.d.
Kusuma AtmajaRenon, Denpasar, dinyatakan batal demihukum;Menyatakan Tergugat , Tergugat Il, dan Tergugat III bertanggungjawabsecara tanggung renteng atas segala akibat hukum terhadappelaksanaan lelang dalam Penetapan Jadwal Lelang NomorS/WKN.14/KNL.01/2017, tanggal 29 November 2017;Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan boedel pailit PTHardys Retailindo(dalam Pailit), PT Group Hardys (dalam Pailit), Ir.
Gede Agus Hardiawan(dalam Pailit) kepada Turut Tergugat II selaku TimKurator PT Hardys Retailindo(dalam Pailit), PT Group Hardys (dalamPailit), Ir.
365 — 192 — Berkekuatan Hukum Tetap
168 K/Pdt.Sus-Pailit/2017
Hutang Piutang telah lunas (tidak sedang pailit/tidak pailit);d. (Putusan Nomor 12/Pdt.SusPailit/2016/PN Niaga Sby, juncto Nomor12/PKPU/2016/PN Niaga Sby) tidak memenuhi syarat formil;e. Tindakan para pihak yang terkait dengan terbitnya (Putusan Nomor12/Pdt.SusPailit/2016/PN Niaga Sby, juncto Nomor 12/PKPU/2016/PNNiaga Sby.) merupakan tindakan melawan hukum juncto melawan/Hal 13 dari 24 hal. Put.
Bahwa Judex Facti telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku halmana di dalam pertimbangan hukum putusan tidak memuat secara cukupberupa penilaian terhadap buktibukti Pemohon Kasasi I, Il, Ill (SemulaTermohon I, Il, III PKPU/Pailit) sebagai alasan dalam memberikan putusan;Bahwa Pemohon Kasasi , Il, III (Semula Termohon , Il, Ill PKPU/Pailit)sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Judex Facti pada paragrafke4 sampai dengan ke5 halaman 18 putusan PKPU Nomor12/PKPU/2016/PN Niaga Sby, tanggal 30
dengan tanpa menunggu kehadiran KuasaHukum Termohon I, Il, Ill PKPU/Pailit (sekarang Pemohon Kasasi , Il, III)beserta prinsipalnya, sehingga dengan demikian patut menurut hukumdiduga bahwa Judex Facti telah secara sengaja menyelenggarakanpembacaan putusan pernyataan pailit yaitu Putusan Nomor 12/Pdt.SusPailit/2016/PN Niaga Sby, pada tanggal 24 Oktober 2016 secara tertutupuntuk umum;9.
Pemohon PKPU/Pailit (sekarangTermohon Kasasi) dan dalil adanya kreditur lain senyatanya adalahsubyeknya yang sama, yaitu Hermanto Tedjadipura yang beralamat diJalan Raya Lontar Timur, Ruko Galeri Indah RK 3 Nomor 38 KelurahanLontar, Kecamatan Sambi KerepSurabaya;16.Bahwa mengenai adanya syarat pembuktian sederhana dalam permohonanpernyataan pailit diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang UndangNomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yang berbunyi sebagaiberikut:Pasal 8(4) Permohonan
diri perusahaan Pemohon Kasasi I, Il, Ill (SemulaTermohon I, Il, Ill PKPU/Pailit) selaku debitur dalam perkara a quo tetapijuga berdampak sangat buruk terhadap para pekerja, pada daerah, danpada usahausaha sekunder di sekitar perusahaan Pemohon Kasasi , II, III(semula Termohon I, Il, Ill PKPU/Pailit) selaku debitur;Bahwa berdasarkan uraian fakta serta ketentuan hukum di atas, maka JudexHal 21 dari 24 hal.
316 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
1132 K/Pdt.Sus-Pailit/2021
170 — 210 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TANGERANG BARAT VS TIM KURATOR PT WIRAJAYA PACKINDO (DALAM PAILIT),
1295 K/Pdt.Sus-Pailit/2023
982 — 500 — Berkekuatan Hukum Tetap
268 K/Pdt.Sus-Pailit/2018
bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal21 Desember 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusanini, Pemohon Kasasi meminta agar:1.Menerima Pernyataan Kasasi dan Memori Kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi untuk seluruhnya;Memutuskan dan menyatakan bahwa Rencana Perdamaian yangdisahkan melalui Putusan Homologasi Nomor 100 telah dicapai melaluicaracara yang tidak jujur;Menyatakan batal Putusan Homologasi Nomor 100 dengan segala akibathukumnya;Menyatakan Termohon Kasasi pailit
Gatot Subroto, Kav.23, Jakarta Selatan 12930 sebagaiKurator dalam kepailitan Termohon Kasasi;Memerintahkan pengumuman putusan pailit terhadap Termohon Kasasiyang dilakukan oleh Kurator dalam Berita Negara Republik Indonesiadan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian dengan jangka waktu palinglambat 5 (lima) hari setelah putusan diterima Pemohon Kasasi; dan4 dari 7 hal. Put. Nomor 268 K/Padt.SusPailit/20188.
349 — 234 — Berkekuatan Hukum Tetap
19 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016
Alasan dan dasar hukum pengajuan permohonan peninjauan kembali secaraformil;1.Bahwa berdasarkan Pasal 91 UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004tentang Kepailitan dan PKPU (UUK & PKPU) beserta denganPenjelasannya mengatur bahwa semua Penetapan pengadilanmengenai Pengurusan dan Pemberesan harta pailit ditetapbkan olehpengadilan dalam tingkat terakhir:Selengkapnya Pasal 91 UUK & PKPU berbunyi sebagai berikut:Semua penetapan mengenai pengurusan dan/atau pemberesan hartapailit ditetapkan oleh Pengadilan dalam
Pasal 58 ayat (4) dan juga Pasal 290 UUK & PKPUsecara tegas juga mengatur mengenai pembedaan antara upaya hukumkhusus dengan upaya hukum biasa (kasasi) secara tegas jugadinyatakan dalam UUK & PKPU:Selengkapnya Pasal 58 ayat (4) UUK & PKPU berbunyi sebagai berikut:Terhadap putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)tidak dapat diajukan upaya hukum apapun termasuk peninjauankembali";Sementara itu, Pasal 290 UUK & PKPU berbunyi sebagai berikut:Apabila Pengadilan telah menyatakan Debitor Pailit
maka terhadapputusan pernyataan pailit tersebut berlaku ketentuan tentang kepailitansebagaimana dimaksud dalam bab Il, kecuali Pasal 11, Pasal 12, Pasal13 dan Pasal 14";Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 18 UUK &PKPU tersebut adalah tentang upaya hukum biasa, yaitu kasasi,sementara ketentuan yang diatur dalam Pasal 14 tersebut adalah upayahukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali dan kedua pasal tersebut(Pasal 58 ayat (4) dan Pasal 290 UUK & PKPU) dari pasalpasaltersebut menjadi
pengurus dalam perkara PKPU ini ditaksirselama 60 hari;Bahwa Pekerjaan lanjutan yang berhubungan dengan pengakhiranPKPU Sementara yang disebutkan oleh majelis Hakim pengadilanniaga adalah sangat tidak berdasar, oleh karena dengan telahdinyatakannya Pemohon Peninjauan kembali dalam keadaan Pailit,maka pada hari diputuskannya proses PKPU Pemohon PeninjauanKembali secara langsung menjadi proses Kepailitan sehinggaseluruh tindakan Pengurus secara serta merta menjadi TindakanKurator;Bahwa selain itu
Nomor 19 PK/Pdt.SusPailit/201654.55.berpendapat bahwa sejak diputuskannya Pemohon Peninjauankembali dalam Keadaan Pailit sebagaimana putusan Nomor01/PKPU/2013/PN.Niaga.Sby tertanggal 16 April 2013, majelisHakim berpendapat adanya waktu pelaksanaan pekerjaan lanjutanPengakhiran PKPU, padahal secara terang disebutkan dalam UUKPKPU saat putusan pailit ditunjuklah kurator untuk melakukanpengurusan dan Pemberesan;Bahwa dalam kepailitan Pemohon Peninjauan kembali kurator yangdiangkat adalah pihak yang
367 — 202
PKPU sebesarRp.4.737.244.000, ; 229222 22 il Unsur debitor (in casu Termohon PKPU) memiliki lebih dari 1 (satu)kreditor: 22222 22222Bahwa dari uraian huruf C di atas, secara sederhana telah terbukti bahwaberdasar Laporan Keuangan Termohon PKPU Termohon PKPU memilikilebih dari 1 (satu) kreditor.41 Berdasarkan uraian tersebut diatas telah dapat dibuktikan secara sederhanaPermohonan PKPU a quo sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 8 ayat(4) UU Kepailitan yang berbunyi:Permohonan pernyataan pailit
No.59/Pdt.SusPKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pstapabila yang diperdebatkan itu hanyalah tentang jumlah besarnya utang,sedangkan adanya eksistensi utangnya itu sendiri sudah jelas terbukti, makadalam hal demikian telah memenuhi pembuktian secara sederhanab Putusan Pengadilan Niaga No.35/Pailit/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia No.02 K/N/2003;Dalam perkara tersebut, Debitor tidak membayar biaya pemesanan hotel danmakanan pada waktu yang telah diperjanjikan.
Bank Lippo, Tbk.) serta tidak membayar lunas sedikitnya satuutang (utang kepada Pemohon Kasasi) yang telah jatuh tempo dan dapatditagih sehingga Permohonan Pailit yang diajukan oleh Pemohon Kasasi harusdikabulkanBahwa dengan dapat dibuktikannya Permohonan PKPU a quo secara sederhana,maka demi hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo harusmengabulkan permohonan PKPU a quo berdasarkan ketentuan Pasal 225 ayat (3)UU Kepailitan yang berbunyi:Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan
Mampang Prapatan, JakartaSebagai Tim Pengurus dalam proses PKPU a quo yang berdasarkan keterangannyasendiri berhak menjabat, baik sebagai Pengurus dalam PKPU dan tidak ada benturankepentingan jika diangkat sebagai Pengurus dalam PKPU sehubungan denganPermohonan PKPU terhadap Termohon PKPU, serta tidak sedang menangani 3 (tiga)perkara Pailit maupun PKPU;Berdasarkan uraianuraian tersebut diatas, kiranya cukup alasan bagi Majelis HakimPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menangani
NetwaveMultimedia tersebut telah terbukti sebagai advokat yang sah dan memenuhi syarat untuk30mengajukan permohonan PKPU sebagaimana diatur dalam UndangUndang Kepailitan DanPenundaan Kewajiban Pembayaran Utang pasal 222 ayat 1;Menimbang bahwa pasal 224 ayat 1, menentukan bahwa permohonan PKPUsebagaimana dimaksud dalam pasal 222 harus diajukan kepada pengadilan sebagaimanadalam pasal 3, dengan ditanda tangani oleh Pemohon dan advokatnya;Menimbang bahwa pasal 3 UU Kepailitan dan PKPU menentukan bahwapermohonan pailit