Ditemukan 19086 data
70 — 38
Lowokwaru Kota Malang;Agama : Islam;Pekerjaan : PNS;Pendidikan : $2.Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan SuratPerintah/ Penetapan Penahanan dari:1.2.Penyidik, sejak tanggal 9 Juni 2017 sampai dengan tanggal 28 Juni 2017;Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni2017 sampai dengan 7 Agustus 2017;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Surabaya, sejak tanggal 8 Agustus 2017 sampai dengan tanggal6 September 2017;Penuntut Umum
sejak tanggal 5 September 2017 sampai dengan tanggal24 September 2018;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Surabaya sejak tanggal 25 September 2017 sampai dengantanggal 24 Oktober 2017;Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2017;Halaman 1 dari 101, Putusan Nomor 12/PID.SUSTPK/2017/PT SBY7.
Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Surabayasejak tanggal 11 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 14 Januari 2018;8. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Jawa Timur sejak tanggal 12 Januari 2018 sampaidengan tanggal 10 Pebruari 2018;9.
untukdipertahankan dan dikuatkan dalam pemeriksaan di ringkat banding danseyogyanya apabila unsur Setiap Orang dalam Pasal 2 ayat (1) inidinyatakan tidak terpenuhi dan terbukti, sehingga Terdakwa WIWIK DWISETYOWATI, SKM., MM. harus dibebaskan dari dakwaan Primair.Bahwa untuk memberikan kepastian hukum terkait dengan delik yangdituduhkan, maka tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas,sebagaimana dinyatakan oleh SCAFFMEISTER KEIZER dan SUTORIUSyang dikutip oleh MOHAMMAD ASIKIN, Hakim Ad Hoc Tipikor
tingkatkasasi (27102010) Dosen/Guru Besar Hukum Pidana Fakultas HukumUNHAS dalam artikelnya berjudul Penerapan Sanksi Pidana DalamKasus Tipikor pada majalah hukum Varia Peradilan lkatan HakimIndonesia, tahun XXVII No.323, November 2012, halaman 47.Bahwa agar lebih jelas terhadap pembahasan unsur dalam Pasal 2 ayat(1) ini, Kami juga akan membahas dan mengulas tentang unsurselanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) dakwaan rimair, yaitu unsur SECARAMELAWAN HUKUM yang menurut pendapat Kami unsur ini juga tidakterpenuhi
MELKA AMELIA
78 — 15
., M.H.Perincian Biaya:Materai PenetapanBiaya PanggilanBiaya ProsesPendaftaranRedaksi PenetapanJumlah> Rp. 6.000,: Rp. 100.000,Rp. 30.000,Rp. 30.000,: Rp. 5.000,: Rp. 171.000,(Seratus tujuh puluh satu ribu Rupiah)Salinan Penetapan ini diberikan kepada Pemohon atas permintaannyapada tanggal27 Nopember 2017.Pada Tanggal 27 Nopember 2017PANITERA PENGADILAN NEGERI/HI/PERIKANAN/TIPIKOR TANJUNGPINANG KELAS 1AFLORIBERTA SETYOWATI, SH MH.NIP.19610423 198103 2 002.
Suryadi Saputra
32 — 4
.::::::00eseeeeees .Rp. 50.000,NS) ee Rp. 10.000,RECAKSI 0... ccc cccceceeecceeccseeeeuueeeueeeeeeueeaueeeneeenes Rp. 10.000,M@tCll ......ccccccecccececeeeeeueeeuuececeeeeeaeeeaueeeneeees .Rp. 10.000,JUMIAN 0.0... eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenaaeesenees Rp110.000,(seratus sepuluh ribu rupiaQmor : W1.U1/ /HK.02/ Il /2021Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan atas permintaandari Yuswar (Pemohon).Banda Aceh, 2 Februari 2021PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERAHalaman 8 dari 9 Halaman,
43 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor6/PDT/2018/PT BNA. tanggal 15 Februari 2018;Mengadili Sendiri:Dalam Konvensi:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;2. Menyatakan objek sengketa tanah sawah yang batasbatasnyasebagai berikut:Utara : Jalan Desa/Dayah Gamp. Geulumbuk (40,5 m);Timur : Jalan Negara dan Tanah Saibur Watan (64,m dan 10 m);Selatan : Tanah Saibur Watan dan Tgk.
16 — 13
Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 03Januari 2013 s/d tanggal 03 Maret 2013 ;PENGADILAN TINGGI tersebut ;Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan NegeriTapaktuan tanggal 29 November 2012 Nomor : 107/Pid.B/2012/PNTTN, serta suratsuratlain yang berkenaan dengan perkara ini ;Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan kepersidangan Pengadilan NegeriTapaktuan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tanggal 03 Oktober 2012, NO.Reg.Perk
Musafir
28 — 5
PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERATANWIMAN SYAM, SH.NIP. 19610712 198203 1 004Halaman 9 dari 8, Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2019/PN Bna
46 — 37
seksama berkasperkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal27 Mei 2013 No. 07/Pid.Sus/2013/PN.Mks dan memori banding dariJaksa Penuntut Umum Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsisependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat Pertama dalamputusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakankepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat Pertama tersebut diambilalih dan dijadikan sebagai pertimbangan pengadilan Tinggi Tipikor
PADMA D.LIMAN, SH.MH~ Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan TinggiMakassar masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan manaHal 27 dari 28 hal. Put.No.32/PID.SUS/2013/PT.MKSdiucapkan dalam sidang yang terbuka untuk Umum pada hari Selasatanggal 13 Agustus 2013 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengandihadiri oleh Hakimhakim Anggota serta dihadiri oleh Ny.
30 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejak tanggal09 Juli 2015 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2015;7.
Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh sejaktanggal 08 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2015;Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Langsa karenadidakwa dengan dakwaan sebagai berikut:DAKWAAN:KESATU:Bahwa Terdakwa CHEN TIEN SUI Alias AHIANG dan Terdakwa IIRUMIDI Bin TUKIMIN, pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2015 sekira pukul17.30 WIB atau setidaktidaknya pada suatu hari di bulan Februari 2015 atausetidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun
Drs. Hadi Suharto, M.Si
Tergugat:
1.Pimpinan Kantor bersama Samsat Ngawi
2.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden RI
3.Badan Pemeriksa Keuangan Pusat BPK Pusat
4.Komisi Pemberantasan Korupsi KPK
5.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia
6.Komisi Pemberantasan Korupsi
136 — 27
Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tipikor, d.Melakukan tindakantindakan pencegahan tipikor, e.
61 — 53
Tipikor/2013/PN.Smda tanggal 1 April 2014;Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari dengan cermat berkas perkara,berita acara persidangan, alatalat bukti yang sah di persidangan dan salinan PutusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda No. 45/ Pid.Tipikor/2013/PN.Smda tanggal 1 April 2014, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:1.
;e Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara ini pada keduatingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima riburupiah).Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan TinggiTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Senin, tanggal9 Juni 2014 oleh RANGKILEMBA LAKUKUOUA, S.H., M.H., Hakim Tinggi sebagaiKetua Majelis, LEONARDUS BUTAR BUTAR, S.H., M.H., Hakim Tinggi danANDREAS LUMME, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tipikor
Terbanding/Terdakwa : IMAM HANAFI,SE Bin MUCHAMAD HABIB
131 — 98
PN.Sby jo Nomor 60/Pid..SusTPK/2020/PN Sby yang menerangkan bahwa pada tanggal 04 Februari2021 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadapHalaman 58 dari 79 halaman, Putusan Nomor 9/PID.SUSTPK/2021/PT SBYputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSurabaya tanggal 29 Januari 2021 Nomor 60/Pid.SusTPK/2020/PN Sby;Permintaan Bantuan Pemberitahuan adanya banding perkara TipikorNomor 60/Pi.SusTPK/2020/PN Sby melalui Pengadilan Negeri Blitar yangdibuat oleh Panitera Muda Tipikor
dimohon setelahpemberitahuan tersebut dijalankan agar relaas dimaksud dapat segeradikirimkan kembali dalam waktu yang tidak terlampau lama mengingatTerdakwa dalam tahanan;Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda TipikorPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabayatanggal 04 Februari 2021 Nomor 60/Pid.Sus/TPK/2020/PN Sby, yangmenerangkan Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Bandingtanggal 04 Februari 2021;Permintaan Bantuan Penyerahan Memori Banding perkara Tipikor
Nomor60/Pid.SusTPK/2020/PN Sby melalui Pengadilan Negeri Blitar yang dibuatoleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Surabaya, tanggal Februari 2021 NomorW.14.U.1/ /Hk.07/2/2021, untuk memerintahkan seorang Jurusita/JurusitaPengganti untuk melaksanakan tugas kejurusitaan kepada Terdakwabahwa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tanggal 04Februari 2021, selanjutnya dimohon setelan penyerahan tersebutdijalankan agar relaas dimaksud dapat segera dikirimkan
kembali dalamwaktu yang tidak terlampau lama mengingat Terdakwa dalam tahanan;Halaman 59 dari 79 halaman, Putusan Nomor 9/PID.SUSTPK/2021/PT SBYPermintaan Relaas Bantuan untuk memeriksa berkas Perkara TipikorNomor 60/Pid.SusTPK/2020/PN Sby melalui Pengadilan Negeri Blitaryang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Surabaya , tanggal 2 Maret 2021 NomorW.14.U.1/3467/HK.07/3/2021, untuk melaksanakan tugas kejurusitaankepada Penuntut Umum dan Terdakwa
Sehingga Majelis HakimPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya menganggap bahwaterdakwa Imam Hanafi merupakan subyek hukum sebgai pelaku tindak pidanakorupsi yang bersifat khusus, karena Majelis Hakim Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat bahwa posisi terdakwaImam Hanafi sebagai koordinator dari ke 5 (lima) kelompok bersamasamasaksi Choirul Firmansyah dan saksi Roki Wardoyo untuk menjadi penerimabantuan hibah dari dinas Pertenakan Provinsi Jawa Timur
57 — 17
Majelis Hakim Tipikor pada tanggal 21 Januari 2014 , Nomor : 05/PID/Tpk/2014/PNTKsejak tanggal 21 Januari 20014 s/d 20 Februari 2014.8.
Di perpanjang oleh Ketua Pengadilan tipikor pada Pengadilan Negeri TanjungKarang sejak tanggalTerdakwa didampingi penasehat hukum Fauzi ArifinSH yang beralamat Jl Jend.Sudirman,Suntama Ramanuji No.12/14 Kota Bumi Lampung Utara.Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang tersebutTelah membaca : Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi No : 05 /pid.TPK/2014/PN.TK tanggal 22 Januari 2014.
(HakimAdHoc Tipikor) masingmasing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebutdiucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari: SENIN, tanggal 07APRIL 2014, oleh Ketua Majelis yang sama dengan didampingi oleh HakimhakimAnggota tersebut di atas, dengan dibantu oleh: SUHARTINI, SH,Panitera PenggantiPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang dengan dihadiri oleh :NURMAJAYANI, SH sebagai Penuntut Umum pada Kerjaksaan Negeri Kota Bumidan Terdakwa dengan tanpa dihadiri oleh
(Hakim Ad Hoc Tipikor)Panitera PenggantiSUHARTINI, SH45
Pembanding/Terbanding/Terdakwa : SOFIAN Als PIAN Bin TAIMAN
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : HENDARSYAH YP, SH.MH
Terbanding/Terdakwa : SOFIAN Als PIAN Bin TAIMAN
70 — 40
Penahanan Hakim Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru sejak tanggal12 April 2016 s/d tanggal 11 Mei 2016;8.Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat BandingPekanbaru sejak tanggal 12 Mei 2016 s/d tanggal 10 Juli 2016;9.Perpanjangan Penahanan Ketua Mahkamah Agung RI sejak tanggal 11 Juli2016 s/d tanggal 9 Agustus 2016;10.Perpanjangan Penahanan Ketua Mahkamah Agung RI sejak tanggal 10Agustus 2016 s/d tanggal 8 September 2016;Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Wan Darmayana
Achmayu, SH,dan Khoirul Akbar, SH Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum WanDarmayana Achmayu, SH & Associates beralamat di Komplek Ruko MegaLegenda Blok A1 No. 32 Batam Center, Batam berdasarkan Surat Kuasa Nomor014/SKKWDA&R/Pid/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru denganNomor: 1284/SK/Tpk/2015/PN.Pbr tanggal 16 Desember 2015 ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;Setelah membaca
Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor TingkatBanding Pekanbaru tanggal 24 Juni 2016 Nomor 26/PID.SUSTPK/2016/PT.PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini dan penunjukan Panitera Pengganti oleh PaniteraPengadilan Tinggi Pekanbaru.Membaca Surat Dakwaan No.
PAJRI AEF SANUSI, SH.
Terdakwa:
YAYA SURYADI bin RASDI
180 — 61
Saksi IIS ISMAYANTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersediamemberikan keterangan, keterangan yang saksi berikan kepadapenyidik dan tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan seluruhnyabenar.Bahwa saksi mengerti, diajukan kemuka persidangan sehubunganadanya dugaan tipikor di Desa Rajadatu Kec.Cineam Kab.
Saksi YAYAT HIDAYAT Bin SOLIHIN, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersediamemberikan keterangan, keterangan yang saksi berikan kepadapenyidik dan tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan seluruhnyabenar.Bahwa saksi mengerti, diajukan kemuka persidangan sehubunganadanya dugaan tipikor di Desa Rajadatu Kec.Cineam Kab.
Saksi IKIN SODIKIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersediamemberikan keterangan, keterangan yang saksi berikan kepada penyidikdan tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan seluruhnya benar.Bahwa saksi mengerti, diajukan kemuka persidangan sehubunganadanya dugaan tipikor di Desa Rajadatu Kec.Cineam Kab.
Bahwa saksi mengerti, diajukan kemuka persidangan sehubungan adanyadugaan tipikor di Desa Rajadatu Kec.Cineam Kab.
Bahwa saksi mengerti, diajukan kemuka persidangan sehubunganadanya dugaan tipikor di Desa Rajadatu Kec.Cineam Kab.TasikmalayaT.A.2018 yang dilakukan Terdakwa. Bahwa saksi selaku Camat Cineam.
PUJI RAHAYU KURNIASIH
43 — 35
Panitera Pengadilan Negeri BengkuluPanitera Muda Tipikor,TUTY HUTABARAT, SHHalaman 9 dari Halaman 9Penetapan Nomor :70/Pdt.P/2020/PN Bgl
AL HARIS AFMAR
62 — 15
AlharisA.PK Bandaro, dan Pemohon tidak juga mengajukan surat bukti akta kelahiran atausurat kenal lahir, mengenai nama lahir dan nama orang tua (ayah dan ibu) kandungpemohon, bisa jadi mengenai nama depan sama dalam satu keluarga misal namaanak anak dari Mantan Gubernur Jambi Nurdin Hamzah yaitu Zumi Zola (MantanGubernur Jambi terpidana Tipikor), adiknya bernama Zumi Laza, tidak juga Pemohonmengajukan surat bukti menganai pengangkatan Gelar Angku Pakiah Bandaro,dimana di Minang Kabau umumnya yang
53 — 18
M.H masing masingsebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan dari Wakil Ketua PengadilanTinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 10 Juni 2013, No. 97/Pid./2013/PTBNA, untukmemeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusanmana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untukumum oleh Ketua Majelis , dengan dihadiri HakimHakim Anggota tersebut dandidampaingi oleh ABRITA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi BandaAceh, tanpa dihadiri oleh
OKTO SAMUEL SILAEN,SH.MH
Terdakwa:
ANNUR SIREGAR
128 — 22
Umum: sejak tanggal 14September 2020 s/d 23 Oktober 2020.Perpanjangan Penahanan Penyidik olehi Ketua Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Medan :sejak tanggal 24 Oktober 2020 s/d22 November 2020.Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara: sejaktanggal 26 Oktober 2020 s/d 14 November 2020.Perpanjagan Penahanan Penuntut Umum olehi Ketua Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan :sejak tanggal 15 November2020 s/d 14 Desember.Penahan Hakim Pengadilan Tipikor
Penahan Ketua Pengadilan Tipikor Medan, sejak tanggal 17 Desember2020 s/d tanggal 14 Februari 2021;Permintaan Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Medan tanggal 29 Januari 2021 No.74/Pan.Pid.SusTPK/2020/PT/MDN sejak tanggal 15 februari 2021 s/dtanggal 16 Maret 2021;Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum yang dihunjuk Majelishakim, yaitu : Hj.Erlina, SH. dkk Advocat dan Paralegal pada Lembaga BantuanHukum Menara Keadilan berkantor di Jalan Bambu
di Medan ;PKA atas sidang Dugaan TPK atas Pengadaan Kapaldan Alat Tangkap ikan pada Dinas Perikanan danKelautan Kabupaten Labuhan Batu TA. 2011 padaSidang Tipikor di Pengadilan Negeri Medan ;PKA atas sidang Dugaan TPK atas PelaksanaanSwakelola Rehabilitas/Pemelinaraan Jaringa = AijrBersih/Minum pada Dinas Pekerjaan Umum KabupatenPakpak Bharat T.A. 2013 pada sidang Tipikor diMedan;PKA atas sidang Dugaan TPK atas PenyelenggaraanKuliah Jarak Jauh Universitas Setia Budi Mandiri diKejari Teluk Dalam
PKA atas Sidang Dugaan Tindak Pidana KorupsiPerkara dugaan Penyelewengan belanja perjalanandinas luar daerah anggota DPRD Kabupaten TapanullTengah TA 2016 dan TA 2017 pada Sidang Tipikor diPengadilan Negeri Medan;PKA atas Sidang Dugaan Tindak Pidana KorupsiPerkara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi berupaPenyimpangan pada Pengelolaan dan PenjualanMeterai Rp6000,00 di Kantor Pos Medan 20000Periode 1 November 2016 sd 16 Mei 2018 padaSidang Tipikor di Pengadilan Negeri Medan;PKA atas Sidang Dugaan Tindak
Hakim Anggota II AdHoc Tipikor, dan putusan tersebut diucapkandalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini itu juga oleh HakimKetua Majelis tersebut dengan didamping! oleh HakimHakim Anggota dan dibantuoleh : FAJAR SIALLAGAN,S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadirioleh Hindun Harahap,SH.
136 — 16
Dan setelah itu JPU mengeluarkan bentuk surat yangdisebut P.1 jadi berkas perkara yang sudah mendapatkan predikatP.21. itu terjadi pada kasus tersebut diatas yang notabene telahditetapbkannya tersangka An.WAJA dan SELUT, didalamnyatercantum nama Pemohon sebagai SAKSI.Bahwa sampai pada saat proses persidangan (berdasarkan SuratPenetapan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri PalangkaRaya Pemohon pun telah dipanggil untuk memberikan kesaksiandalam persidangan yang berlangsung sejak dimulainya
awalPebruari 2017sampai sekarang (Surat Panggilan Sidang tanggal 14Pebruari 2017 di Pengadilan TIPIKOR Pengadilan NegeriPalangkaraya).
240 — 155 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh telah salahdalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimanamestinya, kesalahan tersebut akan di uraikan sebagai berikut:Bahwa Majelis Hakim Judex Facti dalam mejatuhkan putusanterhadap diri para Terdakwa tidak ada pertimbangan hukum sama sekali atauhanya mengkopy pastekan pertimbangan hukum Majelis Hakim PengadilanNegeri Lhoksukon yang jelas dan nyata telah keliru mengambil pertimbanganhukum dengan mendasarkan pada dakwaan yang
Lukman, sedangkan yang luasnya 6 (enam)gupang hanya dikuasai oleh para Terdakwa dan tidak terlihat adanyaperbuatan gadai;Berdasarkan keterangan tersebut, jelas sekali Penuntut Umum tidakteliti dan tidak cermat menyusun dakwaan hingga menjadi kabur, namunMajelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon membenarkannya dan menjadipertimbangan dalam menyusun putusannya begitu juga Majelis HakimPengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh mengikuti pertimbangan hukum yangsalah tersebut yang berakibat batal demi hukum