Dengan demikian penekanan unsur setiap orang bertitiktolak dari kemampuan dari pribadi seseorang sebagai subjek hukum untukbertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya ;Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telahmengajukan Tommy Suhendra alias Tommy, Kristian Firmanto Tindaon aliasFirman, Sri Wulandari ButarButar selaku Terdakwaterdakwa mengingatperanannya dalam suatu peristiwa pidana dimana berdasarkan keterangan paraSaksi maupun keterangan Terdakwaterdakwa ternyata selama ini

Untuk itu, penekanan unsur "barangSiapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepatdiajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yangHalaman 17 dari 26 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2021/PN Srhdihadapkan sebagai Terdakwa (error in persona), dan tentang apakah ia terbuktiatau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantungpada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan 1(satu)

Unsur Barang SiapaMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalamadalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampubertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umummelakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan.Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyekhukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai paraTerdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkansebagai para Terdakwa (error in persona), dan tentang apakah iaterbukti

Unsur Barang siapa.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalahsiapa saja, orang atau manusia sebagai subyek hukum, orang tersebutharus mampu bertanggung jawab, yang didakwa melakukan perbuatanpidana tertentu sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan, oleh sebabitu penekanan Barang siapa ini adalah keberadaan Subyek hukumtersebut, tentang apakah dia Terdakwa terbukti atau tidak melakukanperbuatan tersebut, tergantung pada pembuktian unsurunsur materiil dariDakwaan;Menimbang, bahwa Barang

melakukan pemeriksaan terhadapAgus Rustiadi, Suprapto, dan Halim Bahtiar pada tingkat penyidikandi Polres Bulungan dan Polda Kaltim ; Bahwa benar sebelum melakukan pemeriksaan terhadap AgusRustiadi, Suprapto dan Halim Bahtiar, saksi telah mengambilsumpah terlebin dahulu terhadap masingmasing saksi dengandihadiri oleh rohaniawan/Juru Sumpah dan 2 orang saksi, lalupelaksanaan pengambilan sumpah dituangkan dalam Berita Acara ; Bahwa benar pada saat melakukan pemeriksaan, saksi tidak pernahmelakukan penekanan

No. 305 K/PID.SUS/2009 Bahwa benar sebelum melakukan pemeriksaan terhadap AgusRustiadi, Suprapto, dan Halim Bahtiar, ketiganya telah di sumpahterlebin dahulu terhadap masingmasing saksi dengan dihadiri olehrohaniawan/Juru Sumpah dan 2 orang saksi, lalu pelaksanaanpengambilan sumpah dituangkan dalam Berita Acaralaludituangkan dalam Berita Acara ; Bahwa benar pada saat melakukan pemeriksaan saksi tidak pernahmelakukan penekanan, paksaan dan juga tidak pernahmengarahkan jawaban Agus Rustiadi, Suprapto

melakukan pemeriksaan terhadapAgus Rustiadi, Suprapto, dan Halim Bahtiar pada tingkat penyidikandi Polres Bulungan dan Polda Kaltim ;Bahwa benar sebelum melakukan pemeriksaan terhadap AgusRustiadi, Suprapto dan Halim Bahtiar, saksi telah mengambilsumpah terlebin dahulu terhadap masingmasing saksi dengandihadiri oleh rohaniawan/Juru Sumpah dan 2 orang saksi, lalupelaksanaan pengambilan sumpah dituangkan dalam Berita Acara ;Bahwa benar pada saat melakukan pemeriksaan, saksi tidak pernahmelakukan penekanan

terhadap AgusRustiadi, Suprapto, dan Halim Bahtiar pada tingkat penyidikan diPolres Bulungan dan Polda Kaltim ;Bahwa benar sebelum melakukan pemeriksaan terhadap AgusRustiadi, Suprapto, dan Halim Bahtiar, ketiganya telah di sumpahterlebih dahulu terhadap masingmasing saksi dengan dihadiri olehrohaniawan/Juru Sumpah dan 2 orang saksi, lalu pelaksanaanpengambilan sumpah dituangkan dalam Berita Acaralaludituangkan dalam Berita Acara ;Bahwa benar pada saat melakukan pemeriksaan saksi tidak pernahmelakukan penekanan

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);.

sengketa gugatan dalam lingkungan peradilan Tata UsahaNegara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlihat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapatdilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumber: http:/Awww.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlah jelasdiberi penekanan

Di samping itu, hukumanpidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkanfungsi penerimaan Negara (budgetair function);2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)perlu menambahkan penjelasan mengenai prinsip Hukum Pidanasebagai Ultimum remedium sebagai berikut:a.

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama darihukuman pidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajak dalammenggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);Pemeriksaan Pajak dan atau verifikasi harus tunduk penuh kepadaUndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana yang diubahuntuk kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000dan diubah terakhir

Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) telah menggunakan dasarhukum yang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara agar dapat dilaksanakan dalamUndangUndang Pengadilan Pajak yang mana memiliki hukum acarasendiri yang sudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlah jelas diberi penekanan

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);5. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding)sangat tidak setuju dengan penilaian dan pendapat Majelis dalamHalaman 109 dari 148 halaman.

Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakikatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkanshock therapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehinggatujuaan utama dari hukuman pidana pajak adalah agar PemohonPeninjauan Kembali tidak meninggalkan atau mengesampingkanHalaman 145 dari 148 halaman.

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang mayat perempuan berumur kirakira lebih tiga puluh tahun sesuai petunjuk Polisi dalam permintaan visum,lebam mayat pada seluruh tubuh tidak hilang dengan penekanan dan kaku mayatmudah dilawan;2.

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakikatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function)..

sengketa gugatan dalam lingkungan peradilan Tata Usaha Negara.Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapatdilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci.Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PP Berita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapy sertaaspek pendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function).5.

Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakikatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkanshock therapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehinggatujuan utama dari hukuman pidana pajak adalah agar PemohonPeninjauan Kembali tidak meninggalkan atau mengesampingkanmengenai penenuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajibanhukum di bidang perpajak dalam menggalakan fungsi penerimaanNegara (budgetair function

Putusan Nomor 767/B/PK/PJK/201517.18.12.penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (education aspect)dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function).Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 13 ayat(5) dan 15 ayat (4) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun 2007 menjaditidak relevan dalam hal ini karena Putusan MA tersebut merupakan Putusanatas tindak pidana, dan sudah dikenakan

Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebin mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkan shocktherapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama darihukuman pidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian dan pemenuhanakan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajak dalam menggalakanfungsi penerimaan Negara (budgetair function

Dan untuk jadi bahan pertimbangan yang persidangan lalu yang menurut TerdakwaSagri Bin Arsid telah ada intimidasi dan penekanan dari Penyidik Polsek PulauPanggung dalam memberikan keterangan pada saat dilakukan pemeriksaan, makauntuk itu kami memohon dan meminta kepada Majelis Hakim untuk menerimabukti tambahan berupa rekaman video pada saat saksi Erlan Muhamad KunciMarga Bin Burhan, saksi Asrap Als Arsanudin Bin Arsid dan Terdakwa Sagri BinArsid diperiksa di Polsek Pulau Panggung ;Berdasarkan pertimbangan

185);Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi verbalisan saksi Slamet Puroyodan saksi Anton Subagyo, SH selaku Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh PenyidikPolsek Pulau Panggung mendampingi Terdakwa yang menyatakan selama pemeriksaan diPenyidik, pemeriksaan dilakukan dengan cara tanyajawab, saksi verbalisan bertanyakemudian Terdakwa menjawab dan keterangan dalam BAP Terdakwa merupakanpengakuan yang keluar dari mulut Terdakwa sendiri serta pada waktu dilakukanpemeriksaan tidak ada penyiksaan, penekanan

pengakuan yangdiberikan diluar sidang tidak dapat dicabut kembali tanpa dasar atau alasan ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yangdiperoleh dari persesuaian keterangan saksi SLAMET PUROYO dan saksi ANTONSUBAGYO, S.H. yang menerangkan bahwa pemeriksaan dilakukan dengan cara tanyajawab, saksi bertanya kemudian para terdakwa dan dalam BAP Para Terdakwa merupakanpengakuan yang keluar dari mulut Para Terdakwa sendiri serta pada waktu dilakukanpemeriksaan tidak ada penyiksaan, penekanan

keterangannya sebagai tersangka sehubungan dengan perkaraperampokan yang terjadi tanggal 01 Juni 2013 di rumah korban Trisnoyo ; Bahwa, saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dengan sistim Tanya jawab, saksibertanya dan dijawab oleh terdakwa, kemudian baik pertanyaan maupun jawaban terdakwadiketik di laptop ; Bahwa, saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa di ruangan pemeriksaan dan hanyaada saksi bersama terdakwa dalam ruangan tersebut ; Bahwa, dalam memeriksa terdakwa saya tidak melakukan penekanan

melawan hukum ;a S ebdi waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang adarumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atautidak dikehendaki oleh yang berhak.Ad.1 Unsur BarangsiapaMenimbang, unsur pertama barangsiapa, yang dimaksud barang siapaadalah menunjuk pada subyek pelaku perbuatan pidana yang didakwakan, yakni setiaporang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapatdipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dengan demikian penekanan

Untuk itu, penekanan unsur barangSiapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepatdiajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yangdihadapkan sebagai Terdakwa (error in persona), dan tentang apakah ia terbuktiatau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantungpada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukanseorang laki laki yang bernama YOGI ARMAN Alias YOGI sebagai Terdakwa

Tomorejo diperiksa Ferri Bin Alm.Tomorejo tidak merasa dipaksa/dibujuk ataupun penekanan lainya,olehpemeriksa/penyidik pembantu maupun pihak lain;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yangmeringankan (a de charge) bagi dirinya;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut :1.

Unsur Barang Siapa ; Menimbang, unsur pertama Barang siapa, yang dimaksud adalahmenunjuk pada subyek pelaku perbuatan pidana yang didakwakan, yakni setiap orangsebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapatdipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dengan demikian penekanan unsurini adalah adanya kehadiran orang tersebut, tentang apakah ia terbukti atau tidakmelakukan perbuatan pidana itu akan dibuktikan dalam pertimbangan unsur materildakwaan ;Menimbang, bahwa dipersidangan

Dan Pemohon pun Telahmenyangkal hal tersebut, dan Pernyataan ini di Sampaikan beberapa kalidalam bentuk penekanan kepada Pemohon, selanjutnya 5 (Lima) OrangHal 4 dari 31 Put. No. 1/ Pid.

Menyalah gunakan Narkotika golongan bagi diri sendiri ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2018/PN SmpAd.1 Setiap Orang;Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang adalah Subyek hukumberupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum,didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakankepadanya dalam Dakwaan, untuk itu penekanan setiap orang ini adalahadanya Subyek hukum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanmasingmasing unsur dari pasal yang telah didakwakan terhadap diri terdakwasebagaimana yang telah diuraikan diatas;Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu barangsiapa;Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah menunjukkepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya sebagai suatu subyekhukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan ke depanpersidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya, olehsebab itu, penekanan

sumpah yang padapokoknya sebagai berikut :e Bahwa saksi melakukan pemeriksaan pemeriksaan terhadap IwanSetiawan ; Bahwa saksi tidak memeriksa para terdakwa ;51 Bahwa , saksi dalam melakukan pemeriksaan sudah sesuai denganKUHP ;52 Bahwa saat melakukan pemeriksaan terhadap saksi saat diperiksakeadaan sakit ;53 Bahwa saat dilakukan pemeriksaan saksi tanya jawabnya lancarlangsung dijawab ;54 Bahwa sebelum ditanda tangani BAP dibacakan lebih dahulu baruditanda tangani ;55 Bahwa , saksi tidak melakukan penekanan