Panitera Muda Tipikor,H. SYAHRIR DAHLAN, SH.Nip. 19651120 198903 1 004Halaman 15 dari 14 Halaman Putusan Nomor 55/ Pid.SusAnak/ 2018/ PT.MKS

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatperadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000, (lima riburupiah) ;Demikian, .........Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanTinggi/Tipikor Banda Aceh pada hari RABU, tanggal 25 September 2013, oleh kamiMUZAINI ACHMAD, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Tinggi sebagai Ketua Majelis,ELFI MARZUNI, S.H.

Penetapan Plh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tinggi Makassar tanggal29 Oktober 2018 Nomor: 54 / PID.SUSANAK / 2018 / PT.MKS tentangHal 1 dari 12 hal No.54/PID.SUSANAK/2018/PT MKSpenunjukkan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu MajelisHakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;3.

Bahwa oleh karena itu Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan terbukti Pasal 3 UndangUndang Tipikor dan menghukum Terdakwa selama 1 (satu) tahun penjaradan denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulankurungan, tanpa uang pengganti yang dikuatkan oleh judex facti PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, adalah sudahmemadai dan seimbang dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, lagipula karena Terdakwa

Sehingga hal ini mengakibatkan Majelis Hakim Tipikor Tingkatpertama telah salah dan tidak cermat dalam memahami apa yang dimaksuddengan ketentuan di dalam pasal 2 UU Tipikor tersebut.Sehinggamengakibatkan kesalahan dalam menerapkan pasal yangdigunakan dalam amar putusannya.

Bahwa apa yangmenjadi dasar pertimbangan Judex facti Pengadilan Tipikor tingkat pertamatelah benar dan tepat dalam perkara a quo serta sesuai dengan fakta yangterungkap dalam persidangan perkara a quo. Bahwa apabila. Judex factiPengadilan Tinggi Ambon mempertanyakan serta mengesampingkanPertimbangan Hukum serta putusan Judex facti Tingkat Pertama dalamHal. 30 dari 47 hal. Put.

Terlebih, mengingat tidak semua orang paham akanhukum. apalagi memahami selukbeluk aturan yang : mengatur pekerjaanpengadaan tanah semacam itu;Menimbang.bahwa pertimbangan yang dikemukakan tersebut menurutMajelis Hakim Tipikor tingkat Banding adalah terlalu berlebinan dengankalimat kalimat yang membuat rancu permasalahan hukum yangsesungguhnya. Seakan lupa bahwa Terdakwa Ir. Migsjeglorie V Putuhena,ST.

Panitera PengadilanNegeri/Niaga/HI/Tipikor Semarang pada tanggal 12 Maret 2021sebagaimana ternyata dari akta permohonan banding Nomor 3/Banding/Pid.SusTPK/2021/PN Smg. Jo Nomor. 81/Pid.SusTPK/2020/ PN Smgdan permohonan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telahHal 33 dari 46 hal. Put.

Terdakwa KHILMIFAKHRUDIN oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Semarangyang memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat pertamaHal 34 dari 46 hal. Put.

Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana pembuktian dakwaan Primair dalam Surat Tuntutan PenuntutUmum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang tersebut belummemenuhi rasa keadilan dalam =masyarakat, sehingga perludipertimbangkan lagi.

Oleh karena itu, dengan mengingat alasanalasansebagaimana telah kami kemukakan di atas, kami mohon kiranya MajelisHakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiSemarang menerima permohonan Banding kami serta membatalkanPutusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang Nomor: 81/Pid.SusTPK/2020/PN.Smg tanggal 08 Maret 2021 dalam perkara atas namaTerdakwa Khilmi Fakhrudin.Oleh karena itu, dengan ini Kami mohon supaya Hakim Pengadilan TinggiTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi

Djaim Perum PlatinumVillage R.28 Kelurahan Jatikramat,Kecamatan Jatiasih, Kabupaten Bekasi;Agama : Islam;Pekerjaan : Direktur PT Bina Inti Sejahtera;Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :1.Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2016 sampai dengan tanggal05 Maret 2016;Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang sejaktanggal 23 Februari 2016 sampai dengan tanggal 23 Maret 2016;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang sejak tanggal

24 Maret 2016 sampai dengan tanggal 22 Mei2016;Perpanjangan ke1 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejaktanggal 23 Mei 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016;Perpanjangan ke2 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejaktanggal 22 Juni sampai dengan tanggal 22 Juli 2016;Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejaktanggal 27 Juni 2016 sampai dengan tanggal 26 Juli 2016;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi JawaTengah sejak tanggal 27 Juli 2016 sampai

Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PN. Medantanggal 13 Mei 2016 No.29.Pen.Pid.SusTPK/2016/PN.Mdn sejak tanggal 15Mei 2016 sampai dengan tanggal 13 Juni 2016.5. Penahanan oleh Hakim PN.Medan tanggal 17 Mei 2016 No.48/Pid.SusTPK/2016/PN.Mdn sejak tanggal 17 Mei 2016 sampai dengan 15 Juni 2016.6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PN.Medantanggal, 23 Mei 2016 sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 14Agustus 2016.7.

Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengdilan Tipikor pada Pengadilan TinggiMedan sejak tanggal, 15 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 13 September2016.8. Penahanan hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 22 Agustus 2016sampai dengan tanggal 20 September 2016;9.

., untuk selebihnya ; Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ; Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan,yang untuk tingkat banding sebanyak Rp.5.000, (lima ribu rupiah) ; DEMIKIANLAH, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan pada hariSenin tanggal 17 Pebruari 2014, oleh Kami : SAUT H PASARIBU,SH HakimTinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis,H.LEXSY MAMONTO

,SH.MH, Hakim Tinggi Tipikor pada Pengadilan TinggiMedan DR.

MANGASA MANURUNG,SH.M.Kn, ROSMALINA SITORUS,SH.MH,SAZILI,SH.MSi sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medanmasingmasing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk memeriksa dan mengadiliperkara tersebut tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi35Medan tanggal 03 Pebruari 2014 Nomor : 29/Pen.Pid.Sus.K/2013/PTMdn,(Reg.No.05/Pid.Sus.K/2014/PT.Mdn), putusan mana telah diucapkan dalamsidang terobuka untuk umum pada hari : Kamis tanggal 20 Pebruari 2014, olehKetua Majelis dengan

PUTUSANNomor: 18/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PL.R.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkatpertama dengan acara pemeriksaan biasa,menjatuhkan putusan sebagaimana tersebutdibawah ini dalam perkara Terdakwa :Nama : YULIUS DONNY U DEHEN,SE,SH Bin UCUN DEHEN;Tempat Lahir : Tumbang Ngahan (Kotim) ;Umur/ tanggal lahir : 39 tahun /02 Mei 1974 ;Jenis

Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 26Juni 2013 Nomor :18/Pen.Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PL.R tentang penunjukan MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;c. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPalangkaraya Nomor:18/Pen.Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PL.R tanggal 26 Juni 2013tentang Penetapan Hari Sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut ;d.

Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 09September 2013 Nomor:19/Pen.Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PL.R tentang penunjukanHakim Ketua Majelis yang Baru untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;e. Suratsurat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkaraTerdakwa tersebut ;f.

Menyatakan Sidang/Pemeriksaan Perkara No:18/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PL.R. atas nama Terdakwa YULIUS DONNYU DEHEN,SE,SH Bin UCUN DEHEN dilanjutkan;. Menangguhkan putusan mengenai biaya perkara sampai putusanakhir ;Menimbang,bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umummengajukan saksisaksi dan ahli kepersidangan, masingmasing telah bersumpah/berjanji,yang pada pokoknya saksi memberi keterangan dan ahli memberi pendapat sebagai berikut :1.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima riburupiah) .Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya pada hari Rabu tanggal 30Oktober 2013 oleh kami HARIS MUNANDAR,SH,MH (Ketua Pengadilan Tipikor)sebagai Ketua Majeliss UKAR PRIYAMBODO,SH,MH (Hakim Adhoc Tipikor), danYARNA DEWITA,SH,MM (Hakim Adhoc Tipikor), masing masing sebagai hakimanggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang

YOBIE & REKAN, beralamat Kantor di JalanTerusan Kopo No. 332 Margahayu Bandung, berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 04 Oktober 2012;PENGADILAN TIPIKOR tersebut ;e Telah membaca surat pelimpahan perkaraacara pemeriksaan biasa ; Telah membaca surat dakwaan No. Reg. Perk.No.

PDS03/CRB/07/2012 ;e Telah membaca Surat Penetapan' KetuaPengadilan TIPIKOR Bandung No. 54/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg. tertanggal 03September 2012 tentang Penunjukan MajelisHakim ;e Teleh membaca Surat Penetapan Hakim KetuaMajelis No. 54/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg., tertanggal 04 September2012 tentangPenetapan hari Sidang ;Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umumtanggal O07 Januari 2013 Nomor Reg.

MAKSUM MUCHTAR, MA.Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa di Polda Jabarsehubungan dengan masalah yang terjadi di IAIN Syekh NurjatiCirebon, keterangan saksi pada BAP tersebut adalah benar sertasaksi membenarkan pula tanda tangannya, benar sebelumditanda tangani dibaca terlebih dahulu ;Bahwa benar, masalah yang terjadi di IAIN Syekh Nurjati Cirebondugaan tindak pidana tipikor yang terjadi di IAIN Syekh NurjatiCirebon tahun 2010 adanya Kegiatan Pengadaan AlatalatKomunikasi dan Tegnologi Informasi

HegarD yaitu pengadaan CCTV berbeda dengan pekerjaan ini;Saksi DWI YULIARTO.Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Polda Jabarsehubungan dengan masalah yang terjadi di IAIN Syekh NurjatiCirebon, keterangan saksi pada BAP tersebut adalah benar, sertamembenarkan tandan tangannya, benar sebelum ditanda tanganidibaca terlebih dahulu ;Bahwa benar, masalah yang terjadi di IAIN Syekh Nurjati Cirebon,adanya dugaan tindak pidana tipikor yang terjadi di IAIN SyekhNurjati Cirebon tahun 2010 adanya

Kegiatan Pengadaan AlatalatKomunikasi dan Tegnologi Informasi, Pengadaan Software EMISEducation Management Information System dan= Saranapendukungnya ;Bahwa sebab saksi diajukan saksi atas dugaan terjadi tindakpidana Tipikor tersebut karena saksi rekanan dari PT.

Padahal telah diperoleh lebin 2 (dua) alat bukti cukup yangterungkap dari fakta hukum di persidangan Pengadilan Tipikor Jambibahwa Terdakwa juga telah menikmati sebagian uang hasil perbuatantindak pidana korupsi yang dilakukannya bersamasama dengan TerdakwaDr. H. Kemas Arsyad Somad, S.H,M.H. bin Ky. Kemas H. Abdus Somad(perkaranya telah berkekuatan hukum tetap dan sudah dilakukan eksekusioleh Jaksa Penuntut Umum). Dengan demikian Hakim Majelis PengadilanHal.67 dari 89 hal. Put.

Dengan demikian Judex Factidalam mengadili perkara Tipikor ini tidak tertib administrasi putusan dan telahmengabaikan ketentuan Pasal 197 huruf "L" KUHAP berupa "... nama Hakimyang memutus;I. Alasanalasan Kasasi dari PemohonKasasi Il / Terdakwa:Hal.69 dari 89 hal. Put.

,M.H. menyatakan pendapat yang berbeda (dissentingopinion), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Ayat (3) UndangUndangNo. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwaDalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat,pendapat Hakim yang berbeda tersebut wajib dimuat dalam putusan, makapendapat Hakim Ad Hoc Tipikor Mahkamah Agung Leopold Luhut Hutagalung,S.H.

,M.H. yang berbeda tersebut dimuat secara lengkap dalam putusan ini;Menimbang, bahwa Hakim Ad Hoc Tipikor Leopold Luhut Hutagalung,S.H.,M.H. berpendapat bahwa alasanalasan kasasi dari Pemohon Kasasi II /Terdakwa tepat dan beralasan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :1. Bahwa, dalam dakwaannya Penuntut Umum mengatakan bahwa akibatperbuatan Terdakwa bersamasama dengan Dr. H. Kemas Arsyad Somad,S.H.

,M.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada MahkamahAgung masingmasing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengandihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ny. MurgandaSitompul, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi :Penuntut Umum dan Terdakwa.Ketua,ttd./ Dr. Artidjo Alkostar,S.H.,LL.M.HakimHakim Anggota,ttd./ MS. Lumme, S.H.ttd./ Leopold Luhut Hutagalung, S.H.

Hakim Majelis Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal18 Agustus 2014, Nomor 32/Pen.Pid.Sus/ TP.Tipikor /2014/ PN.PTK, dilakukanPenahanan Kota di Pontianak sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan tanggal16September 2014 ; 5. Perpanjangan 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal8 September 2014, Nomor 32/Pen.Pid.Sus/ TP.Tipikor /2014/ PN.Ptk, sejak tanggal17 September 2014 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2014; 6.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak,tanggal 11 Nopember 2014, Nomor 07/Pen.Pid.Sus/2014/ PT.Ptk, sejak tanggal 16 Nopember 2014 s/d. tanggal 15 Desember 2014 ;7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan TinggiPontianak, tanggal 16 Desember 2014, Nomor 10/Pen.Pid.Sus/2014/ PT.Ptk, sejaktanggal 08 Desember 2014 s/d. tanggal 06 Januari 2015 ; 8.

Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor padaPengadilan Tinggi Pontianak, tanggal 30 Desember 2014, Nomor 16/Pen.Pid.Sus/2014 / PT.Ptk, sejak tanggal 07 Januari 2015 s/d. tanggal 07 Maret 2015 ; 9.

kontra memori banding tanggal : 14 Januari 2015dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 18/Akta.Pid.TP.Korupsi/2014/PN.PTK.telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal : 14 Januari 2015 ; Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebutdikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak, kedua belah pihak telah diberitahukan tentanghaknya untuk memeriksa berkas perkara tersebut di Pengadilan Negeri Pontianakpada tanggal : 24 Desember 2014 ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor

pada Pengadilan Tinggi Pontianak(Majelis Hakim tingkat banding) setelah mempelajari berkas perkara, Salinan PutusanMajelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 32/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.PTK.

Hakim Majelis Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal18 Agustus 2014, Nomor 32/Pen.Pid.Sus/ TP.Tipikor /2014/ PN.PTK, dilakukanPenahanan Kota di Pontianak sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan tanggal16September 2014 ; 5. Perpanjangan 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal8 September 2014, Nomor 32/Pen.Pid.Sus/ TP.Tipikor /2014/ PN.Ptk, sejak tanggal17 September 2014 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2014; 6.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak,tanggal 11 Nopember 2014, Nomor 07/Pen.Pid.Sus/2014/ PT.Ptk, sejak tanggal 16 Nopember 2014 s/d. tanggal 15 Desember 2014 ;7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan TinggiPontianak, tanggal 16 Desember 2014, Nomor 10/Pen.Pid.Sus/2014/ PT.Ptk, sejaktanggal 08 Desember 2014 s/d. tanggal 06 Januari 2015 ; 8.

Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor padaPengadilan Tinggi Pontianak, tanggal 30 Desember 2014, Nomor 16/Pen.Pid.Sus/2014 / PT.Ptk, sejak tanggal 07 Januari 2015 s/d. tanggal 07 Maret 2015 ; 9.

kontra memori banding tanggal : 14 Januari 2015dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 18/Akta.Pid.TP.Korupsi/2014/PN.PTK.telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal : 14 Januari 2015 ; Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebutdikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak, kedua belah pihak telah diberitahukan tentanghaknya untuk memeriksa berkas perkara tersebut di Pengadilan Negeri Pontianakpada tanggal : 24 Desember 2014 ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor

pada Pengadilan Tinggi Pontianak(Majelis Hakim tingkat banding) setelah mempelajari berkas perkara, Salinan PutusanMajelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 32/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.PTK.

Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Maluku Utara, sejak tanggal 22 November 2013 s/d tanggal 20Januari 2014;PENGADILAN TINGGI tersebut;Telah membaca:1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor. 12/Pen.Pid.Tipikor/2013/PT.Maluttanggal 13 November 2013 Tentang Penunjukan Majelis Hakim untukmemeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;2.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor PN Ternate yang memeriksa,mengadili dan memutus perkara a quo telah tidak konsistenmengartikulasi dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;.

Bahwa selama persidangan di Pengadilan Tipikor PN Ternate tidak adabukti yang meyakinkan Majelis Hakim a quo bahwa terdakwa memilikiniat untuk secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkayadiri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikankeuangan Negara atau perekonomian Negara, karena terdakwa dalamkapasitas menjalankan perintah jabatan sebagaimana dimaksud Pasal51 ayat (1) KUHP ;Bahwa adanya fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa menerima perintah secara

,dibebankan tanggungjawab pengeluaran dana Rp. 192.000.000, makademi hukum dan keadilan sangat beralasan terdakwa memohon agarPengadilan Tinggi Maluku Utara memeriksa kembali perkara a quo danmenjatuhkan hukum yang lebih adil bagi terdakwa dengan mengoreksipidana penjara 7 (tujuh) tahun yang telah dijatuhkan Majelis HakimPengadilan Tipikor PN Ternate ;Oleh karena itu, tiada maksud lain dari Terdakwa dengan Memori Bandingini untuk memohon keadilan dalam peradilan ini .Menimbang, bahwa Penuntut Umum

HakimHakim Ad Hoc Tipikor Tingkat Bandingpada Pengadilan Tinggi Maluku Utara masingmasing sebagai Hakim Anggotadan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umumpada hari Jum/at, tanggal 29 Nopember 2013 oleh Hakim Ketua tersebutdengan didampingi HakimHakim Anggota, serta dibantu oleh Nahra Husen,SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadirioleh Terdakwa dan Arsito Djohar,SH. sebagai Jaksa Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Ternate .

Hakim Majelis Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal18 Agustus 2014, Nomor 32/Pen.Pid.Sus/ TP.Tipikor /2014/ PN.PTK, dilakukanPenahanan Kota di Pontianak sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan tanggal16September 2014 ; 5. Perpanjangan 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal8 September 2014, Nomor 32/Pen.Pid.Sus/ TP.Tipikor /2014/ PN.Ptk, sejak tanggal17 September 2014 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2014; 6.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak,tanggal 11 Nopember 2014, Nomor 07/Pen.Pid.Sus/2014/ PT.Ptk, sejak tanggal 16 Nopember 2014 s/d. tanggal 15 Desember 2014 ;7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan TinggiPontianak, tanggal 16 Desember 2014, Nomor 10/Pen.Pid.Sus/2014/ PT.Ptk, sejaktanggal 08 Desember 2014 s/d. tanggal 06 Januari 2015 ; 8.

Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor padaPengadilan Tinggi Pontianak, tanggal 30 Desember 2014, Nomor 16/Pen.Pid.Sus/2014 / PT.Ptk, sejak tanggal 07 Januari 2015 s/d. tanggal 07 Maret 2015 ; 9.

TP.Korupsi/2014/PN.PTK.telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal : 14 Januari 2015 ; Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebutdikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak, kedua belah pihak telah diberitahukan tentanghaknya untuk memeriksa berkas perkara tersebut di Pengadilan Negeri Pontianakpada tanggal : 24 Desember 2014 ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak(Majelis Hakim tingkat banding) setelah mempelajari berkas

perkara, Salinan PutusanMajelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 32/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.PTK.

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Bengkulu Nomor 23/Pid.B/Tipikor/2014/PN BkI tanggal 04 November2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa SARWAN,S.Sos Bin BASARUDDIN telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Korupsisecara bersamasama yang dilakukan secara berlanjut sebagaimanadakwaan Primair;Menjatuhkan pidana penjara terhadap

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkatpengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);Membaca Akta Pemberitahuan putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu kepada Terdakwa Nomor23/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BkI tanggal 25 Februari 2015;Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta.Pid/Tipikor/2015/PN.Bgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan,bahwa pada tanggal 09 Maret 2015 Penasihat

Membaca uraian di atas, terlihat jelas bahwa metodeperhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan olehBPKP Provinsi Bengkulu dapat dikatakan tidak bersifat nyatadan pasti sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 22 UndangUndang Perbendaharaan Negara;Bahwa selain itu juga apabila melihat pertimbangan Hakim TingkatPertama yang kemudian diperbaiki oleh Tingkat Banding di atasmenyangkut pembayaran uang pengganti sebagaimana dimaksudPasal 18 UndangUndang Tipikor adalah keliru besar dan tidakberdasar

Nomor 1403 K/Pid.Sus/2015Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah beranimengatakan dalam pertimbangannya halaman 108 alinea pertamabahwa perbuatan Pemohon Kasasi tersebut dapat dikwalifikasikansebagai pembuat bersama/turut serta melakukan (mede plege),namun putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertamaterhadap Pemohon Kasasi sangatlah tidak adil, tidak bijaksana danjelasjelas keliru yaitu sebagai berikut: Bahwa dalam Putusan Perkara Pidana Nomor39/Pid.B/Tipikor/2012/PN.

Bkl, yang diberikan kepada Mislanselaku Bendahara Pengeluaran pada triwulan adalah pidanapenjara 1 tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) dan menjatuhkan pidana tambahan untukmembayar uang pengganti sebesar Rp1.274.000,00 (satu jutadua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) sedangkan dalamPutusan Perkara Pidana Nomor 38/Pid.B/Tipikor/2012/PN.

Hakim Majelis Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal18 Agustus 2014, Nomor 32/Pen.Pid.Sus/ TP.Tipikor /2014/ PN.PTK, dilakukanPenahanan Kota di Pontianak sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan tanggal16September 2014 ; 5. Perpanjangan 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal8 September 2014, Nomor 32/Pen.Pid.Sus/ TP.Tipikor /2014/ PN.Ptk, sejak tanggal17 September 2014 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2014; 6.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak,tanggal 11 Nopember 2014, Nomor 07/Pen.Pid.Sus/2014/ PT.Ptk, sejak tanggal 16 Nopember 2014 s/d. tanggal 15 Desember 2014 ;7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan TinggiPontianak, tanggal 16 Desember 2014, Nomor 10/Pen.Pid.Sus/2014/ PT.Ptk, sejaktanggal 08 Desember 2014 s/d. tanggal 06 Januari 2015 ; 8.

Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor padaPengadilan Tinggi Pontianak, tanggal 30 Desember 2014, Nomor 16/Pen.Pid.Sus/2014 / PT.Ptk, sejak tanggal 07 Januari 2015 s/d. tanggal 07 Maret 2015 ; 9.

kontra memori banding tanggal : 14 Januari 2015dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 18/Akta.Pid.TP.Korupsi/2014/PN.PTK.telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal : 14 Januari 2015 ; Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebutdikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak, kedua belah pihak telah diberitahukan tentanghaknya untuk memeriksa berkas perkara tersebut di Pengadilan Negeri Pontianakpada tanggal : 24 Desember 2014 ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor

pada Pengadilan Tinggi Pontianak(Majelis Hakim tingkat banding) setelah mempelajari berkas perkara, Salinan PutusanMajelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 32/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.PTK.

sekitarpukul 11.00 WIB, di Jalan Rahmat Saleh, Semarang, Penggugattelah dihadang dan dihentikan mobil Penggugat cara distopsecara mendadak/ dipepet dengan mobil oleh karyawanTergugat yang bernama saudara bernama SINAGA, Cs yangberjumlah 6 orang, selanjutnya setelah mobil berhenti langsungkontak dan STNK diminta secara paksa oleh Sinaga, CSakhirnya STNK Penggugatberikan tetapi mobil masih Penggugatkuasai sampai urusan Penggugat di Pengadilan TipikorSemarang selesai.Bahwa setelah urusan di Pengadilan Tipikor

Lebih lanjut terhadap dalil Penggugat angka 7 yang Pada intinya masihmenyatakan Bahwa setelah urusan dipengadilan tipikor semarang selesaiHalaman 15 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 345/PDT/2016/PT SMGPenggugat tetap dipaksa untuk meyerahkan mobil kekantor MPMGCabang Semarang yang beralamat di jalan Majapahit Nomor 65 BSemarang, dengan cara mereka sebagaian membuntuti dan sebagiandidepan mobil Penggugat dan saudara Sinaga, Cs duduk di dalam MobilPenggugat dan Perbuatan Suadara Sinaga, Cs tersebut

PUTUSANNo. 276 K/Pid.Sus/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus TIPIKOR dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : SYAHRIL DUKALANG, A.Ma.Pd ;Tempat lahir : Gorontalo;Umur/tanggal lahir : 48 tahun/25 Maret 1962 ;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Desa Teratai, Kecamatan Marisa,Kabupaten Pohuwato ;Agama : Islam;Pekerjaan : PNS (Kasi Trantib Kantor CamatPatilanggio Kabupaten

Abdul Latif, S.H., M.Hum., dan H.Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H., HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR padaMahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggotatersebut, dibantu oleh Purwanto, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadirioleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.HakimHakim Anggota : Ketua:tid./ Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum. ttd./DR. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.ttd./ H.