Ditemukan 11431 data
28 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Setelah membeli Pak Musadi membangunkantoran Partai Demokrat. Saksi kenal Hariyono, Hariyono tidak membelidari Amin. Hariyono hanya membangun disuruh Pak Musadi. Saksi tidakHal. 19 dari 23 hal. Put. No. 819 K/Pdt/2011kenal Sutadji. Saksi pernah bicara sama Pak Syamsul Arifin kalau tanahitu milik Badjuri bin Wagiman. Saksi pernah menjadi buruh tambaknyaSyamsul Arifin, saksi hanya berhubungan dengan pegawainya SyamsulArifin saja. Saksi diajak Musadi dalam jual beli dengan Amin Csitu.
Alang bin Buhera
Termohon:
Nurliana binti Junaid
21 — 16
., Pemohonwajidb membuktikan dalildalil permohonannya yang dibantah oleh Termohondan Termohon pun wajib membuktikan dalildalil bantahannya sebagaimanatelah terungkap di persidangan;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P) dan 2 (dua) orang saksi;Menimbang, bahwa terhadap buktibukti tersebut Majelis Hakimmemberikan pertimbangan sebagai berikut: bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) tersebut bersifat partai, dibuatoleh atau dihadapan
79 — 32
Nomor 176/PDT/2017/PTDKIorganisasi pemerintah, bukan organisasi partai politik dan/atau tidakmerupakan bagiannya, bersifat Mandiri dan independen sertakekeluargaan/gotong royong, sebagaimana diatur pada Pasal 7 AD/ART20142019 mengenai SIFAT dan suatu organisasi adalah bersifatsukarela, sosial, Mandiri, nirlaba, dan demokratis sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4 UU No. 17 Tahun 2013 tentang OrganisasiKemasyarakatan.
226 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dari penelitian administrasi sampai pemeriksaan fisik oleh Terbanding,partai barang Pemohon Banding telah dinyatakan sesuai;Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor 61/B/PK/PJK/20153. Bahwa berkaitan dengan GVW yang dinyatakan salah oleh Terbandingdengan tegas telah dinyatakan bahwa GVW untuk importasi kendaraanbermotor Pemohon Banding adalah minimum 32 ton. Sesuai dengan :a. Certificate of Inspection Nomor: 07081/ICAAAD tanggal 30 Agustus2010;b.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Ir. WAHYUDIN AKBAR
383 — 1098
Mitra Kerja tidak berafiliasi dengan partai baik langsung maupuntidak langsung.c. Pemilihan Mitra Kerja dapat dilakukan melalui pelelangan,pemilinan langsung dan penunjukkan langsung yang dilakukanoleh Fungsi Pengadaan sesuai sistem tata kerja yang ditetapkanperusahaan. Butir 6 (Seleksi dan Evaluasi Calon Mitra Kerja untuk PelaksanaanProgram CSR) :a. Proposal yang masuk dilakukan seleksi administrasi dan kriteriaberdasarkan ketentuan perusahaan.b.
Mitra Kerja tidak beraviliasi dengan partai baik langsung maupun tidaklangsung.Hal. 24 dari 56 halaman Put. No. 2/Pid.SusTPK/2018/PT.DKI.c. Pemilihan Mitra Kerja dapat dilakukan melalui pelelangan, pemilihanlagsung dan penunjukkan langsung yang dilakukan oleh FungsiPengadaan sesuai sistem tata kerja yang ditetapkan perusahaan.Butir 6 (Seleksi dan Evaluasi Calon Mitra Kerja untuk pelaksanaan ProgramCSR :a.
Pembanding/Tergugat II : Surawardi
Pembanding/Tergugat III : John David Bass
Pembanding/Tergugat IV : PT. Asari Tambang
Pembanding/Tergugat V : Muhammad Fitriansyah
Terbanding/Penggugat : DAVID WIJAYA NG,
242 — 134
Tindakan A bertentangan dengan prinsip partai kontrakyang digariskan Pasal 1340 KUHPerdata. Oleh karena itu, C dapatmengajukan execptio in persona dengan alasan pihak yang ditariksebagai tergugat keliru.Salah satu contoh, Putusan MA No. 601 K/Sip/1975, tentang seorangpengurus yayasan yang digugat secara pribadi untuk mempertanggungjawabkan sengketa yang berkaitan dengan yayasan.
Tindakan Abertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskanPasal 1340 KUHPerdata. Oleh karena itu, C dapat mengajukanexecptio in persona dengan alasan pihak yang ditarik sebagaitergugat keliru.Salah satu contoh, Putusan MA No. 601 K/Sip/1975, tentangseorang pengurus yayasan yang digugat secara pribadi untukmempertanggung jawabkan sengketa yang berkaitan denganyayasan.
1.Krismianto.
2.Romy Aprilandau
3.Maryam
4.Henry Mangopo
5.Edy Sud.
6.Muawanah
7.Siti Julaiha
8.Siti Fatimah
Tergugat:
Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin
130 — 67
tetap, karenamelakukan suatu tindak pidana kejahatan; b. tidak pernah diberhentikandengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormatsebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai Negeri atau diberhentikan tidakdengan hormat sebagai pegawai BUMN/BUMD dan pegawai swasta; c.tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai Negeri; d.bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia ataunegara lain yang ditentukan oleh Pemerintah; dan e. tidak menjadianggota dan/atau pengurus partai
yangtetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;2. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak ataspermintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CalonPegawai Negeri/Pegawai Negeri atau diberhentikan tidak denganhormat sebagai Pegawai BUMN/BUMD atau Pegawai swasta;3. tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri/PegawaiNegeri;4. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesiaatau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah;5. tidak menjadi anggota dan atau pengurus partai
MUHAMMAD NUR
Tergugat:
KEPALA DESA BERORA
Intervensi:
SUHATTA
281 — 154
, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;Halaman 20 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 72/G/2020/PTUN.Mtrd. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusanatau tindakan yang akan dilakukannya;g. menjadi pengurus partai
membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/ataugolongan masyarakat tertentu;e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menenma uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusanatau tindakan yang akan dilakukannya;g. menjadi pengurus partai
65 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bank Niaga, Tok berkantor Pusat diJakarta kedalam partai/sebagai pihak dalam perkara a quo. DemikianHal. 16 dari 28 hal. Put. No. 1577 K/Pdt/2013.halnya terhadap pihak ketiga sebagai subyek dari sertifikat obyeksengketa yang tidak ditarik sebagai pihak, diantaranya adalahIndra Subagio selaku pemegang hak (pemilik asal) dan pemilikberikutnya antara lain Ny. Atu Sarah isteri TB. Tjeptep Adiredja,kemudian 1.H. Drs. H.TB Entus Syukur Alvin, 2. HJ. Euis RatnaSuminar. 3. H. TB Adjunar ArifinsSE, 4.
31 — 2
Putusan No. 0410/Padt.G/2017/PA.TP;Menimbang, bahwa bukti T.4 dan T. 5 yang dibantan Pemohon tidakmengandung buah fikiran, juga tidak bersifat partai, juga bukan dibuat pejabatumum sebagai bukti, tidak memuat tanggal dan tahun pembuatan serta tidakmemuat tanda tangan pejabat pembuat, dengan demikian tidak memenuhiunsur formil bukti tertulis;Menimbang, bahwa selain itu bukti tersebut tidak pula dilakukan Ujilaboratorium atau diterangkan ahli sebagai otentik, oleh karena itu tidak dapatdipertanggung
136 — 29
Rbg disebutkan pula akta di bawah tangan yang diakui oleh orangterhadap siapa akta itu digunakan atau yang dapat dianggap diakui menurutHalaman 25 dari 34 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2015/PN EnrUndangUndang, bagi yang menandatangani, ahli warisnya serta orangorangyang mendapat hak dari mereka, merupakan bukti sempurna seperti aktaotentik.Menimbang, bahwa nilai pembuktian pada akta dibawah tangan melekatkekuatan pembuktian, harus terpenuhi syarat formil dan materil:e Dibuat secara sepihak atau berbentuk partai
43 — 28
Sampai akhirnya Para Terbanding/semula Para Tergugat mengizinkan berdirinya kantor Partai DemokratIndonesia Perjuangan (PDIP) di areal sengketa.. Bahwa Judex Factie dalam pertimbangannya pada halaman 83 aliea 1menyatakan, tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara qa quosekarang terletak di Jalan Pancur Batu ( Jalan Letijen. Jamin Ginting) Km.11,5, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan ,Kota Medan.
21 — 9
Adapunyang berbadan hukum misalnya perseroan terbatas, yayasan, koperasi atauMaskapai Andel Indonesia (IMA), sedangkan korporasi tidak berbadan hukummisalnya Firma, Commanditaire Vennootschap (CV), usaha dagang atauperkumpulan lainnya, malahan juga dapat menjangkau partai politik,organisasasi massa, lembaga swadaya masyarakat dan sebagainya, (DarwanPrinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Citra Aditya Bhakti, Bandung2002, hal 17) ;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Berita Acara Penyidikan,
41 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tindakan Tergugat demikianitu. patut dikwalifikasikan sebagai perobuatan melawan hukumyang menimbulkan kerugian bagi Tergugat.Adapun secara materii kerugian Penggugat adalahpembatalan pembatalam pembelian dari relasi yang merupakanusaha partai di bidang peralatan dan pakaian baby, jikadinilai kerugian Penggugat adalah sebesar Rp10.000.000.000, (sepuluh milyar rupiah).Sedangkan kerugian moriil, yaitu) adanya pengaruh pengaruhnegatif yang disebarkan oleh Tergugat, demikian gunamemulihkannya diperlukan
21 — 15
DentiyaPrabela Atila memang masih kuliah dan juga sudah bekerja disalah satukantor Partai Politik di Wilayah kabupaten Bengkulu Utara, dengandemikian terhadap jawaban Termohon pada poin 5 mohon dikesampingkan;Bahwa jawaban Termohon sebagaimana yang diuraikan pada poin 6sampai dengan poin 10 tidak perlu kami tanggapi karena termohon hanyamenceritakan kronologis perselisihan dalam rumah tangga yang telahterjadi pada masa lalu dan hal tersebut telah kami uraikan secara jelasdalam surat permohonan pemohon
53 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menjadi pengurus partai politik;h. Menjadi anggota dan atau pengurus organisasi terlarang;i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan atau anggota BadanMusyawarah Desa, anggota DPR RI, DPD.RI, DPRD Kabupaten,DPRD Provinsi dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturanperundangundangan;j. Ikut serta dan atau terlibat dalam kampanye pemilu KepalaDaerah;Halaman 13 dari 27 Halaman. Putusan Nomor 396 K/TUN/2017k. Melanggar sumpah dan janji jabatan;.
67 — 43
Yang dapat ditarik sebagai pihak dalam suatu perkara adalahpihakpihak yang secara tegas mempunyai hubungan hukum.Hal ini sesuai dengan prinsip partai kontrak sebagaimanadigariskan oleh Pasal 1840 KUHPerdata.
85 — 71
. ; Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokad,berkantor di Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai Nasden JawaTimur, Jalan Raya Darmo No. 08 Surabaya, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 25 April 2013 ; Selanjutnya disebut sebagai ........... ce eeeeeeneeees PENGGUGAT ;MELAWAN :BUPATI GRESIK, tempat kedudukan di Jalan KH.
21 — 3
Nipah,lalu terdakwa membeli 1 (Satu) paket narkotika jenis shabushabu kepada saksiseharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);Bahwa terdakwa sudah sering membeli narkotika jenis shabushabu kepadasaksi;Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabushabu kepada saksi hanyauntuk di pakai, karena yang dibeli hanya paket kecil tidak dalam partai banyak..
65 — 21
Saksi tidak tahu kondisi kedua anak tersebut dan ketika Penggugatpergi kerja di Sekretariat Partai PDIP Penggugat sering menitip anaknyakepada ibunya;j.