Ditemukan 9042 data
99 — 128 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sifat Pimpinan dalam hal ini Rektor sangatlahtemperamental, mudah sekali marah terhadap bawahannya, terutama jikatidak mematuhi perintahnya, atau tidak dapat menjalankan apa yang menjadipermintaannya. salah satu kesewenangwenanganan tersebut terutama tidakmengeluarkan gaji karyawan selama kurang lebih 1 tahun yangmenyebabkan Terdakwa dan beberapa rekan pada tahun 2010 mengajukanPermohonan Pailit di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.Selain itu perkara ini muncul setelah Terdakwa mengantarkan sebuah laptopatas
260 — 578 — Berkekuatan Hukum Tetap
Direksi wajib memperoleh persetujuan RUPS sebelum mengajukanpermohonan pailit atas Perseroan sendiri kepada pengadilan niaga,dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam UndangUndang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban PembayaranUtang (Pasal 104 ayat (1) UUPT);Hal. 41 dari 98 hal. Put. Nomor 15 K/Pdt.SusPHI/2015Direksi wajib memperoleh persetujuan RUPS sebelum mengajukanpermohonan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, ataupemisahan perseroan (Pasal 125 ayat (4) UUPT);.
110 — 38
DaftarDaftar Riwayat Hidup Calon Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah (Model BB 3 KWK);Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang (ModelSurat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit (ModelSurat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya,Tidak Pernah dihukum Penjara karena tindak pidanaMakar dan tidak pernah~ dijatuhi pidana penjara( Model BB 7 KWK ):Foto Copy Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) ;16Foto copy semua ijasah yang dimiliki dan telahdilegalisir : Pas Foto terbaru ukuran 4X6 cm berwarna
415 — 581
BuktiP2a : Laporan utama Tabloit Prioritas Edisi 41, terbitan tertanggal2228 Oktober 2012 dengan judul Siasat Menggalang Amunisi (sesuai denganaslinya)3 BuktiP2b : Artikel majalah Prioritas Edisi 41, terbitan tertanggal 2228Oktober 2012 halaman 6 artikel judul Mengatur Telkom dari Lapangan Golf(sesuai dengan aslinya)Hal 45 dari 87 Hal Putusan No. 673/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel4 BuktiP2c : Artikel majalah Prioritas Edisi 41, terbitan tertanggal 2228Oktober 2012 halaman 7 dengan judul Menabur Talak Menuai Pailit
Aries Susanto, S.Hut
Termohon:
Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi
275 — 342
Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengantindak pidana yang dilakukan.2) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdataatau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan,penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhiketentuan ayat (1).Pasal 40Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alatyang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untukmelakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagaibarang bukti.Halaman 24
26 — 12
PENGGUGAT dengan TERGUGAT Ill sebagai berikut :Bank berhak secara seketika tanpa somasi lagi mengakhiri PerjanjianKredit dan menuntut pembayaran dengan seketika dan sekaligus lunas dari jumlahjumlah yang terhutang oleh DEBITUR berdasarkan PerjanjianKredit, baik karena hutang pokok, bunga, provisi, dan karenanyapemberitahuan dengan surat juru sita atau suratsurat lain yangberkekuatan hukum serupa itu tidak diperlukan lagi, bilamana DEBITURdan / atau PENJAMIN: 1) oleh Pengadilan Negeri dinyatakan Pailit
ADE ELVI TRISNAWATI, SH
Terdakwa:
ANTOK NDARU CAHYONO BIN SOEMARNO
284 — 209
PURI MERTA SARI bergerak dibidang Ekspedisi tetapi sekitar bulanAgustus 2010 saksi pailit, maka diambillah kendali CV.
569 — 430 — Berkekuatan Hukum Tetap
Andi Hamzahmemberikan contoh adanya putusan Rechtsbank Amsterdam tanggal 16 Juli1928, NJ 1928, 961W 11845, yang keliru karena tidak memperhatikanaccessoir dari pelaku peserta (medeplegers) yaitu :"Pengurus dan komisaris Veendamer hypotheekbank, yang telah dinyatakanoleh Pengadilan telah pailit atau bankrupt dituntut karena didakwa telahmelanggar Pasal 343 lid 2 Wetboek Van Staftrecht (sama dengan Pasal 399ke1 KUH Pidana Indonesia) yang mengurangi secara curang hakhakpenagih hutang (pemiutang) dari
270 — 263 — Berkekuatan Hukum Tetap
Direksi wajib memperoleh persetujuan RUPS sebelum mengajukanpermohonan pailit atas Perseroan sendiri kepada pengadilan niaga,dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalamUndang Undang tentang Kepailitan dan Penundaan KewajibanPembayaran Utang (Pasal 104 ayat (1) UUPT);.
1.Dr. Ir. H. Irianto Lambrie, MM
2.H. Irwan Sabri, SE
Tergugat:
1.Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara
2.Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara
Intervensi:
1.Drs. H. Zainal A.P., S.H., M.Hum.
2.DR. Yansen, TP., M.Si.
261 — 124
Drs Zainal Arifin Paliwang, SH, M.Hum;Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negarayang dikeluarkan oleh KPK;Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit tanggal 03September 2020 Nomor 587/SK/HK/09/2020/PN.Sbydikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Niaga Pada PengadilanNegeri Surabaya;Surat Keterangan Fiskal Nomor : SKF148/WPJ.33/KP.0303/2020 tanggal 07 September 2020 dikeluarkan olehKantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Selatan ;Sehingga memenuhi ketentuan Pasal 54 ayat (2) dan Pasal 55ayat
87 — 33
BANGUN PATRIATNO, SH, MH, Kurator Koperasi Serba Usaha Srikandi (dalam Pailit) yang beralamat di Jl.
Pembanding/Tergugat II : JIMMY ANGGREK
Pembanding/Tergugat III : YENNY ANGGREK
Terbanding/Penggugat : CHARLES THANUNG PITOBY
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang
93 — 109
Tergugat Ssemenamenamenerbitkan sertifikat hak milik atas nama orang lain (pemegang saham).Bersesuaian dengan UU Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 pasal 142ayat (1) dan (3) yang berbunyi :Ayat (1) : pembubaran Perseroan terjadi : (a) berdasarkan keputusanRUPS, (b) karena jangka waktu berdirinya ditetapkan dalam anggarandasar telah berakhir, (c) berdasarkan penetapan pengadilan, (d)dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niagayang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit
72 — 15
denganTERGUGAT selaku Kreditur sebagai berikut:Bank berhak secara seketika tanpa somasi lagi mengakhiri PerjanjianKredit dan menuntut pembayaran dengan seketika dan sekaligus lunas darijumlahjumlah yang terhutang oleh DEBITUR berdasarkan PerjanjianKredit, baik karena hutang pokok, bunga, provisi, dan karenanyapemberitahuan dengan surat juru sita atau suratsurat lain yangberkekuatan hukum serupa itu tidak diperlukan lagi, bilamana DEBITURdan / atau PENJAMIN: i) oleh Pengadilan Negeri dinyatakan Pailit
69 — 32
Tob.mengambil alin dan atau menyimpan di bawah penguasaannya bendabergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentinganpembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan Benda yang beradadalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untukkepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjangmemenuhi ketentuan;Bahwa Sita Jaminan diatur dalam pasal 227 ayat (1) HIR, pasal 261 ayat (1)RBG atau pasal 720 Rv Penyitaan barang selama
99 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 109 PK/PID.SUS/2015kredit pada nasabah dalam keadan normal, sedangkan dalam perkarain casu pemberian kredit Investasi (Take Over) kondisi bank pada waktuitu dalam krisis dengan adanya kredit macet yang dilakukan oleh PT.KARYAWIRA WANATAMA dan terhadap kredit macet tersebut BankIndonsia telah memberikan peringatan agar dilakukan upayapenyelamatan Bank Pembangunan Daerah Riau (hampir Collaps/Bangkrut/Pailit, dari NPL (Non Performing Loan) pada waktu itu sudahmencapai angka 4.92% sedangkan batas
1.AGUNG SETIAWAN, SH
2.BAYU IKA PERDANA, SH
Terdakwa:
PT. TIARA UTAMA LAUNDRY Cq GUNTUR RAMADHAN
228 — 0
- 1 (satu) Bundel Asli Salinan Putusan Perkara Nomor : 93/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 15 Oktober 2018 tentang keadaan Pailit PT. TIARA UTAMA LAUNDRY Jl. Bojong No. 88 Cicadas kec. Gunung Putri kab. Bogor Jawa Barat
- 1 (satu) lembar asli penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan Pt. Tiara Utama Laundry dari Kementerian Hukum dan Ham Nomor : AHU-AH.01.03-093467101 tanggal 26 Mei 2015
Dikembalikan kepada terdakwa PT.
95 — 29
Oleh Pengadilan Negeri dinyatakan pailit ; (ii). Meminta penundaan pembayaran hutanghutangnya ( surseance van betaling ) ; (iii). Meninggal dunia ( bagi debitur perorangan ) ; (iv). Tidak membayar bunga pada waktu yang ditentukan atau lalai / tidak memenuhikewajibannya menurut Perjanjian Mega UKM atau perjanjian lainnya dengan Bank ; (v). Dinyatakan lalai / wanprestasi atau tidak memenuhi kewajibannya menurutperjanjian lainnya dengan kreditur / pihak ketiga lainnya ; (vi).
37 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Pasal 32 Ayat (1), (8), (8a) dan (4) serta penjelasan Pasal 32 ayat(4) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua AtasUndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan, menyebutkan sebagai berikut:Pasal 32 Ayat (1). (3) dan (4)"(1) Dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili,dalam hal:a. badan oleh pengurus;b. badan dalam pembubaran atau pailit olen orang atau badan yangdibebani
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Wawan Kurniawan, SH.,MH
121 — 48
tersebut;g. memiliki Kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk UsahaMikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidangpekerjaan yang sesuai untuk usaha nonkecil;h. memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha nonkecil, kecuali untukPengadaan Barang dan Jasa Konsultansi.Halaman 19 dari 82 Putusan Nomor 2/PID.SUSTPK/2021/PT JMBO.. khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harusmemperhitungkan Sisa Kemampuan Paket(SKP)tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Ir. SARYONO Bin WIRODIHARDJO Diwakili Oleh : Ir. SARYONO Bin WIRODIHARDJO
114 — 44
tersebut;memiliki Kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk UsahaMikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidangpekerjaan yang sesuai untuk usaha nonkecil;memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha nonkecil, kecuali untukPengadaan Barang dan Jasa Konsultansi.khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harusmemperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP)Halaman 21 dari 87 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUSTPK/2020/PT JMBtidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit