Narkotika yang berada dalam penguasaan Industri Farmasi, pedagangbesar farmasi, Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek,Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2018/PN Pinrumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, danlembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus;2.

Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanansediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatanmasyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuanwajib membuat, menyampaikan, dan menyimpan laporan berkala mengenalpemasukan dan/atau. pengeluaran Narkotika yang berada dalampenguasaannya;3.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyimpanan secara khusussebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jangka waktu, bentuk, isi, dantata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur denganPeraturan Menteri.Menimbang, bahwa dari fakta hukum menunjukan Terdakwa M.Rizaldy Alias Zaldy Bin Jusry tidak termasuk dalam kategori Pasal 14 UndangUndang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu industri Farmasi,pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah,apotek,

Kaluppang,Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang ;Menimbang, bahwa awalnya pada saat itu terdakwa sementara dirumah tibatiba pihak kepolisian polres pinrang datang langsung melakukanpenangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan di temukan 10(sepuluh) sachet plastik yang berisi narkotika jenis shabu yang pada saat ituberada di dalam pembungkus rokok gudang garam dan di simpan di sampingkanan rumah terdakwa ;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak punya jin , bukan dokter dan tidakbekerja dibidang farmasi

INDRA KURNIAWAN Bin DEDI SUPRIADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu ;2.

SYUKRIA ADE PUTRA Bin MUHAJAR terdakwa Il.DADANG HIDAYAT Bin SURYADI dan terdakwa Ill INDRA KURNIAWAN BinDEDI SUPRIADI bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau aiat kesehatanyang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) danayat (3) yang dilakukan secara bersamasama".Halaman 2 dari 30 Halaman Putusan No. 1582/Pid.Sus/2016/PN.Bks2.

BosihKampung Selangcau Desa Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupten Bekasi atau di suatu tempat lainyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa danmengadilinya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turutserta melakukan perbuatan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksuddalam Pasal 98

Unsur Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau latkesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98ayat (2) dan ayat (3) ;4. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turutserta melakukan perbuatan ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur' tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut :Ad.1.

tidak ada mempunyai ijin dari Dinas Kesehatan untukmengedarkan pil Heximer dan Pil Tramadol ; Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi atautidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa dalam mengedarkan obat pilHeximer dan Pil Tramadol.Bahwa benar Terdakwa mengetahuinya bahwa melakukanpengedaran obat Hexymer dan Tramadol tanpa izin telah melanggar hukum ;Ad.3.Dengan demikian unsur Dengan sengaja telah terpenuhi.Unsur Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan

INDRAKURNIAWAN Bin DEDI SUPRIADI terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhistandar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, danmutu ;2.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PUJI ARIFIN Als JINDOL BIN SUTIKNO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan serta denda sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut

Menyatakan terdakwa PUJI ARIFIN Als JINDOL BIN SUTIKNOtelahterbukti ber salah melakukan tindak pidana Sengaja mengedarkansediaan farmasi yang tidak mempunyai izin edar , sebagaimana diaturdalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentangKesehatan, dalam dakwaan Pertama.2.

Bahwa terdakwa tidakmempunyai izin dari pihak yang berwajib untuk mengedarkan/ menjualsediaan farmasi berupa pil dobel L tersebut. Bahwa dari hasil pemeriksaan diPuslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, sesuaiBerita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.

Bahwa terdakwa tidakmempunyai keahlian dibidang kefarmasian untuk mengedarkan / menjualsediaan farmasi berupa pil dobel L tersebut. Bahwa dari hasil pemeriksaandi Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, sesuaiBerita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.

Sianturi, S.H.: ASasasas Hukum Pidana Di IndonesiaDan Penerapannya; Alumni AHAEMPETEHAEM, Jakarta1996);Menimbang, bahwa Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obattradisional, dan kosmetika.

Menyatakan Terdakwa PUJI ARIFIN Als JINDOL BIN SUTIKNO, telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izinedar;Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN BIt2.

SALIM pada hari Sabtutanggal 3 Maret 2012 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalambulan Maret 2012 bertempat di pinggir Sungai Jenglek kelurahan Tamanan KecamatanMojoroto Kota Kediri atau setidaknya di suatu tempat dalam wilayah hukum PengadilanPengadilan Kediri, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi danatau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiatatau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat

harga per bok isi 94butir pil double L Rp. 50.000, dengan keuntungan per boknya Rp. 10.000, ;Bahwa terdakwa pada waktu ditangkap tidak melakukan perlawanan dan ia sendiriyang menunjukkan barang buktinya ;Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian atau pendidikan khusus dibidangkefarmasian maupun obatobatan ;Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dalam menyimpan,memiliki dan mengedarkan / menjual pil double L tersebut dan bukan sebagai dokter,apoteker, petugas kesehatan atau pegawai farmasi

Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan,menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yangberkhasiat obat ;(3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaransediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standart mutu pelayanan farmasiyang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah ;Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang oleh undang undang adalahmengadakan, menyimpan, mengolah memproduksi atau mengedarkan sediaan

farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiatatau kemanfaatan, dan mutu ;Menimbang, bahwa dalam unsur ini, perbuatan yang dilarang terdiri dari beberapaelement perbuatan yang bersifat alternatif maka apabila salah satu perbuatan yangdimaksud dapat dibuktikan maka unsur ini harus dinyatakan terbukti ;Menimbang, bahwa Undang undang Kesehatan tidak memberikan penjelasansecara jelas tentang definisi dari element unsur di atas akan tetapi menurut

Syahromli ; Bahwa mekanisme secara standar prosedur (SOP) nya barang obatobatanyang masuk diterima dari pengadaan RSUD Petala Bumi diterima oleh timpenerima barang dibagian logistik selanjutnya diperiksa oleh panitiapemeriksa barang apabila barang obat sudah lengkap tercatat, selanjutnyabarang obat diterima bagian Farmasi dan dimasukan kedalam gudang obatRSUD Petala Bumi.

,dan pada saat dilakukan pengecekan di Kulkas Farmasi oleh KepalaInstalasi Kemudian diketahui bahwa obat merk Novomix dan Novorapid telahhilang, lalu kKemudian dilakukan stok opname kembali dan diketahui bahwatelah hilang juga jenis obatobatan lainnya ; Bahwa saksi tidak tahu pasti berapa jumlah awal maupun jumlah yangterpakai untuk obat merk Novomix dan Novorapid, penggunaan obattersebut untuk Pasien Diabetes yang dirawat inap RSUD Petala Buri,berdasarkan orderan dari ruangan perawatan kebagian

Farmasi ; Bahwa alur obat masuk di RSUD Petala Bumi adalah Obat diterima olehTim Penerima Barang (gabungan dari Perawat, Farmasi, Logistik danstafnya) lalu faktur ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa atau olehHal 6 dari 16 Halaman Putusan No. 789/Pid.B/2016/PN.

Pbr.Kepala Instalasi Farmasi (khusus barang OKT/mengandung Narkotik).Kemudian obatbatan tersebut disimpan ke Gudang Farmasi. Sedangkanuntuk alur obat keluar adalah Bagian Farmasi mengamprah ke GudangFarmasi yang ditandatangani oleh Kepala Instalasi Farmasi lalu ditempatkan di Apotik, barulah disalurkan ke ruanganruangan yangmelakukan orderan ; Bahwa pada saat bertugas dibagian Logistik maupun sekarang di bagianMedical Record saksi tidak memiliki akses bebas masuk ke GudangFarmasi.

Pada saat saksi bertugas dibagian Logistik SAKSI bisa masukkedalam Gudang Farmasi hanya apabila ada barang atau obat masuk danitupun bersama dengan Tim penerima barang lainnya dengan didampingioleh Staf Gudang Farmasi ; Bahwa saksi kenal dengan Suryadi Als Borneo (DPO) sejak tahun 2012 saatSuryadi Als Borneo bekerja di RSUD Petala Bumi, saat itu saksi di instalasiLogistik dan Suryadi Als Borneo di instalasi Farmasi ; Bahwa saksi tidak tahu dimana keberadaan Suryadi Als Borneo sekarang,terakhir kali

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa YOGIK SURYAWAN bin SUGIYO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan oleh orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara

Parman No.3 Kelurahan Singonegaran Kecamatan PesantrenKota Kediri atau setidaktidaknya di Suatu tempat tertentu yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri dengan sengaja memproduksiatau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kKemanfaatandan mutusebagiamana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan (3) dilakukandengan cara dan dalam keadaan antara lain sebagai berikut : Bahwa bermula pada hari selasa

Letjen S Parman KelurahanSingonegara Kecamatan Pesantren Kota Kediri, kedatangan IQBAL aliasBARNOK tersebut bertujuan menitipkan untuk dijual barang berupa pil dobelL sebanyak 500 butir, dengan harga yang akan dibayar oleh terdakwasebesar Rp. 210.000, Bahwa setelah terdakwa memiliki pil dobel L tersebut, dengan tanpamemiliki keahlian di bidang farmasi dan tanpa mendapatkan izin dari pihakyang berwenang, terdakwa menawarkan pil dobel L tersebut kepada saksiDWI SULISTYO dengan cara menghubunginya melalui

atau obatobatan dan juga bukan seorang penelitiyang sedang melakukan penelitian di bidang farmasi ;Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akanmengulanginya lagi ;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telahmengajukan alat bukti surat dan di bacakan di persidangan berupa :OBerita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No.Lab : 11591/NOF/2018 yang di periksa di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya,pada hari tanggal 19 Desember 2018, menerangkan bahwa Setelah

dan alat kesehatan harusmemenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan PeraturanPemerintah ;Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor19/Pid.Sus/2019/PN Kdr.Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat Alternatif, sehinggadengan terpenuhinya salah satu sub unsur / criteria maka telah terpenuhi unsurtersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 30 Nopember2018 sekira pukul 22.30 WIB di warung kopi miliknya

Menyatakan Terdakwa YOGIK SURYAWAN bin SUGIYO, telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standardan/atau persyaratan keamanan oleh orang yang tidak memilikikeahlian dan kewenangan ;2.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa OKI CAHYONO Bin BUHARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OKI CAHYONO Bin BUHARI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan dan denda sebesar

Citarum Gg.1 RT.02/RW.03, Kel.Curahgrinting,Kec.Kanigaran, Kota Probolinggo atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk di dalam Pengadilan Negeri Probolinggo, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatanyang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat(1).

TRIANA NAWANGSARI,Apt, MM, yang pada Pokoknya sebagai berikut : Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa OKI CAHYONO bin BUHARIdan tidak ada hubungan keluarga; Bahwa ahli bekerja sebagai PNS di Dinas Kesehatan Kota Probolinggo;Bahwa Riwayat jabatan perkejaan ahli Tahun 1968 s/d 1992 pendidikanterakhir apoteker Fakultas Farmasi Universitas Airlangga.

Yaitu pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi,pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan distribusi, pelayananinformasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obattradisional (UU Kesehatan No.23 tahun 1992).

Tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam Pasal 98 (2)UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan mengandung maksudadalah bahwa orang tersebut bukan seorang tenaga kefarmasianyang memiliki latar belakang pendidikan farmasi dan mempunyaikewenangan sesuai UU yang berlaku sehingga tidak dapatmelakukan praktek kefarmasian.

Menyatakan terdakwa OKI CAHYONO Bin BUHARI telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama ;2.

oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:Pertama:Bahwa ia terdakwa SRINGATIN BINTI ALM.KABUL, pada hari Jumattanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 11.11.Wib atau setidaktidaknya pada suatuwaktu dibulan Juli 2018, bertempat di Toko Kabul milik terdakwa yang terletakdi Desa Beji Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung, atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah HukumPengadilan Negeri Tulungagung, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi

dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhistandar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, danmutu, yang mana terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarangmenyimpan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, ketentuanmengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaransediaan farmasi dan alat kesehatan haus memenuhi standar mutu pelayananfarmasi yang ditetapbkan dengan Peraturan Pemerintah, perbuatan manadilakukan oleh terdakwa dengan cara dan

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 Tim PetugasPolsek Boyolangu bersama anggota yakni saksi ABAS AGUS mencobamemancing terdakwa dengan membeli jenis obat keras merk ponstankepada terdakwa SRINGATIN BINTI ALM.KABUL dan ternyata dilayanioleh terdakwa, selanjutnya tim melakukan pengamanan dan penyitaanberbagai macam sediaan farmasi obat daftar G atau obat keras di tokomilik terdakwa antara lain : 13 (tiga belas) lembar obat jenis ponstan, 8(delapan) lembar dan 4 (empat ) butir obat

Bahwa terdakwa tidak memiliki Kewenangan dalam mendistribusikanmaupuan penyimpanan obat yang merupakan sediaan farmasi berupaobat keras yang dikeluarkan oleh Institusi / Badan yang berwenang sertatidak melalui prosedur pembelian dan kepemilikan melelui resep doktersesuai yang tertulis pada dos obat, peredaran sediaan farmasi tergolongobat keras dilakukan oleh Apotik sesuai Peraturan Pemerintah RI No. 25Tahun 1980 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah RI No. 26Tahun 1965 tentang Apotek pada

Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki kKewenangan dalammendistribusikan maupun penyimpanan obat yang merupakan sediaanfarmasi berupa obat keras yang dikeluarkan oleh Institusi / Badan yangberwenang serta tidak melalui prosedur pembelian dan kepemilikanmelelui resep dokter sesuai yang tertulis pada dos obat, peredaransediaan farmasi tergolong obat keras dilakukan oleh Apotik ;5.

Dan dari penjualan obat keras tersebut Terdakwa memperolehkeuntungan sekitar Rp. 1.500, sampai dengan Rp. 10.000, per hari.Bahwa Terdakwa tidak memiliki Keahlian mengenai obatobatan dimana Terdakwatidak memiliki latar belakang pendidikan farmasi dan tidak mempunyaikewenangan untuk memperjualbelikan obatobatan tersebut karena Terdakwatidak memiliki Surat izin praktik tenaga kefarmasian.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 JoPasal 108 Ayat (1) UndangUndang RI No,

Ahli WAYAN ARISTANA, S.Farm., Apt, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagai ahli dalam kapasitas Saksi sebagaiseorang Apoteker;Bahwa Latarbelakang pendidikan Saksi Sarjana Farmasi ( Apoteker ) tamatanUniversitas Udayana Denpasar tahun 2011;Bahwa Saat ini Saksi bekerja di Balai Pengawasan Obat dan Makanan ( BPOM )Kupang.Bahwa Saksi bekerja di Balai Pengawasan Obat dan Makanan

( BPOM )Kupang sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini, dengan tugas MelakukanPengawasan Obat dan Makanan yang beredar di Sarana Produksi / Distribusi /Pelayanan Farmasi, yang berada dalam Wilayah Kerja Kantor Balai PengawasanObat dan Makanan ( BPOM ) Kupang;Bahwa Perbuatan terdakwa dalam perkara ini, adalah melakukan praktikkefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan, bertempat di Kompleks PasarNangapanda, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, pada hari Senin tanggal 13Mei 2019, sudah bertentangan

dengan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009tentang Kesehatan, pasal 198 jo pasal 108 ayat (1);Bahwa Praktik kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan itu meliputi : Pembuatantermasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, Pengamanan, Pengadaan,Penyimpanan dan Pendistribusian obat, Pelayanan obat atas resep Dokter,Pelayanan Informasi obat serta Pengembangan obat, Bahan obat dan obattradisional, Semuanya ini harus dilakukan oleh Tenaga Kesehatan yang mempunyaiKeahlian dan Kewenangan, sesuai dengan Peraturan

Apotekeradalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkanSsumpah jabatan Apoteker. Tenaga teknis kefarmasian adalah tenaga yang membantuApoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi,Ahli Madya Farmasi, dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten apoteker, dimana didalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian Apoteker telah memiliki sertifikatHalaman 18 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN.

Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin SYATNIL dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR, PERSYARATAN KEAMANAN, ATAU KEMANFAATAN DAN MUTU ;2.

Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin SYATNIL bersalahmelakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemenuhi standart dan atau persyaratan keamanan sesuai Pasal 196 UU RINo. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9(sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;3.

Ponorogo, atau setidaktidaknyapada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriPonorogo, setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/ataupersyaratan keamanan, sesuai pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dimaksud termasukmenyimpan dan mengolah yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagaiberikut : Bahwa sesuai pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal dariterdakwa yang menyerahkan barang

Ponorogo, atau setidaktidaknyapada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriPonorogo, setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkanHalaman 3Putusan No. 243/Pid.Sus/2016/PN.Pngsediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar yangdilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa sesuai pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal dariterdakwa yang menyerahkan barang berupa Pil LL kepada saksi KAFIDNUROHMAN sebanyak 7 butir

mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat danjuga juga dalam Pasal 98 ayat (3) UURI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatanyang menyatakan bahwa Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan,pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harusmemenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan PeraturanPemerintah ; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkapbahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat diJalan Suromenggolo

Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin SYATNIL dengan identitastersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAKMEMENUHI STANDAR, PERSYARATAN KEAMANAN, ATAUKEMANFAATAN DAN MUTU* ; 2.

DENGAN SENGAJA TURUT SERTA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IJIN EDAR;

Hulu Sungai Selatan tepatnya di Rutan Kelas II BKandangan, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan,yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatandengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimanadimaksud dalam Pasal 106 ayat (1).

Hulu Sungai Selatan tepatnya di Rutan Kelas II BKandangan, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan,yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatandengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 9&ayat

Hulu Sungai Selatan tepatnya di Rutan KelasII B Kandangan saat Saksi dan petugas lembaga pemasyarakatan lainnya melakukan pengecekanke kamarkamar para napi kemudian pada saat melakukan pengecekan di tempat mandi paranapi, Saksi melihat 1 (satu) buah celana jeans panjang tergantung di teralis besi tempat mandikemudian Saksi memeriksa celana tersebut dan Saksi menemukan plastik wana hitam yangberisi obat sedian farmasi jenis Dextro di kantong celana bagian belakang sebelah kanan dan dikantong celana

Hulu Sungai Selatan tepatnya di Rutan KelasII B Kandangan telah terjadi perkara mengedarkan obat sediaan farmasi jenis dextro di dalamRutan Kandangan;e Bahwa pada awalnya Saksi meminjam uang ke Koperasi Rutan Kandangan sebesar Rp.500.000,(Lima ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2015 sekira pukul 16.00 witadengan menjanjikan kepada Terdakwa akan membayar utang yang sebelumnya Saksi pinjamdari Koperasi Rutan Kandangan melalui Terdakwa dan tidak menjanjikan upah yang lain;e Bahwa

unsur dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memilikiijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) ini telah pula terpenuhi.A.d.3.

lima puluh ribu rupiah) kepada ALI dan terdakwa AGUNG SETIAWANmendapat upah 18 (delapan belas) butir pil LL dari PENDIK LAKSONO dan terdakwaJARNOTO dapat bagian pil LL dari terdakwa AGUNG SETIAWAN sebanyak 2 (dua) butir,selanjutnya sebagai pengembangan penyidikan pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2011 jam 19.00wib terdakwa AGUNG SETIAWAN dan JARNOTO telah ditangkap oleh anggota Sat NarkobaPolres Kediri Kota setelah PENDIK LAKSONO tertangkap tangan dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

saksi tidak tahu apakah Para Terdakwa menjual pil LL kepada orang lain selainPENDIK ;Bahwa barang bukti benar milik JARNOTO ;Bahwa barang bukti HP tersebut digunakan untuk apa, saksi kurang tahu, karena begitudiamankan ketemu barang bukti kemudian dibawa ke kantor dan diserahkan kepadapenyidik ;Bahwa Para terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dalam menyimpan,memiliki dan mengedarkan / menjual pil double L tersebut dan para terdakwa bukansebagai dokter, petugas Puskesmas atau pegawai farmasi

Bahwa saksi tidak tahu apakah Para Terdakwa menjual pil LL kepada orang lain selainPENDIK ;Bahwa barang benar milik JARNOTO ;Bahwa barang bukti HP tersebut digunakan untuk apa, saksi kurang tahu, karena begitudiamankan ketemu barang bukti kemudian dibawa ke kantor dan diserahkan kepadapenyidik ;Bahwa Para terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dalam menyimpan,memiliki dan mengedarkan / menjual pil double L tersebut dan para terdakwa bukansebagai dokter, petugas Puskesmas atau pegawai farmasi

;Bahwa untuk pembelian pil yang kedua tidak kepada terdakwa II karena Terdakwa II tidakada ;Bahwa Terdakwa membeli pil double L kepada terdakwa II dan Ali Mansur, masingmasing1 (satu) kali ;Bahwa Terdakwa dan Pendik Laksono tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dalammenyimpan, memiliki dan mengedarkan / menjual pil double L tersebut dan terdakwa bukansebagai dokter, petugas Puskesmas atau pegawai farmasi serta terdakwa tidak mempunyailatar belakang pendidikan dibidang kefarmasian ;Bahwa Terdakwa

AGUNG SETIAWAN Bin PURWADI dan Terdakwa I.JARNOTO alias CIPENG Bin YANTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana SECARA BERSAMASAMA TANPA KEAHLIAN DANKEWENANGAN DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANGTIDAK MEMENUHI STANDAR PERSYARATAN KEAMANAN ;2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. AGUNG SETIAWAN Bin PURWADI danTerdakwa II.

Bahwa berdasarkan keterangan AHLI IMELDA ESTER RIANA, P.ST,MKM, Obat Tradisional yang telah disita oleh Penyidik PPNS BadanPOM adalah merupakan sediaan farmasi jenis Obat Tradisional yangtidak mempunyai izin edar dan atau tidak terregistrasi di Badan POM RI.Untuk produk obat tradisional tersebut sebagian masuk dalam PUBLICWARNING Badan POM.

DKI.POM RI sebelum produk sediaan farmasi jenias Obat Tradisional diedarkan ke masyarakat. Berdasarkan Undangundang RI Nomor : 36Tahun 2009 tentang Kesehatan pada ketentuan pasal 106, seluruhsediaan farmasi termasuk Obat Tradisional hanya dapat diedarkansetelah mendapat izin edar, izin edar Obat Tradisional diberikan olehKepala Badan POM.

Berdasarkan Undangundang RINomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada ketentuan pasal 106,seluruh sediaan farmasi termasuk Obat Tradisional hanya dapatdiedarkan setelan mendapat izin edar, izin edar Obat Tradisionaldiberikan oleh Kepala Badan POM.Halaman 17 Putusan Nomor 15/PID.SUS/2020/PT. DKI.pasalBahwa Obat Tradisional yang telah diedarkan oleh terdakwa tidakmemenuhi standar mutu setelah dilakukan pengujian contoh Obat URATMADU berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : PM. 02.

Menyatakan terdakwa HO YOONG YING alias YONGKI telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanamengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar, sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 197 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;2.

Menyatakan Terdakwa HO YONG YING alias YONGKI telah terbuktisecara sah dan menyakinkan bersalahn melakukan tindak pidanaMengedarkan sediaan farmasi tanpa izin;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HO YOONG YING aliasYONGKI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dandenda sebesar Rp.100.000.000, ( seratus juta rupiah), dengan ketentuanapabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidanakurungan selama 3 (tiga) bulan;3.

Medan Timur dalam hal ini diwakilioleh kuasanya Usaha Tarigan, Pengurus / Tim Advokasi padaKantor Koordinator Daerah Federasi Serikat Buruh Kimia, IndustriUmum, Farmasi Kesehatan, Ekspedisi, Jasa, Seni, Swalayan danDepstore Serikat Buruh Sejahtera Indonesia ( KORDA F.SB KIKESSBSI ) Propinsi Sumatera Utara, beralamat di Jalan K.L YosSudarso KM 9,1 No. 21 Lingk. Kel. Mabar Kec.

Tentang Koordinator Daerah Federsi Serikat Buruh Kimia, Industri Umum, Farmasi, Kesehatan,Ekspedisi, Jasa, Seni, Swalayan dan Depstore Serikat Buruh Sejahtera Indonesia ( KORDA F.SBKIKES SBSI ) Sumatera Utara tidak memiliki Kewenangan untuk mewakili hak dan kepentinganPenggugat ( Ic.

FedersiSerikat Buruh Kimia, Industri Umum, Farmasi, Kesehatan, Ekspedisi, Jasa, Seni, Swalayandan Depstore Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KORDA FSB KIKES SBSI ) PropinsiSumatera Utara beralamat di Jalan K.L Yos Sudarso K.M 9,2 No. 21 Lingk.

Mabar Kec.Medan Deli Medan telah terdaftar dengan nomor bukti pencatatan : 859/SPOP/DSTKM/2014tertanggal 6 Maret 2014;Bahwa oleh karena saudara Usaha Tarigan, SH terbukti merupakan Pengurus KordinatorDaerah Federsi Serikat Buruh Kimia, Industri Umum, Farmasi, Kesehatan, Ekspedisi, Jasa,Seni, Swalayan dan Depstore Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Propinsi Sumatera Utaraserta Joy Reza Pramudia adalah sebagai Pengurus Tim Advokasi Federsi Serikat BuruhKimia, Industri Umum, Farmasi, Kesehatan, Ekspedisi

Bahwa baik Terdakwa maupun SUNARIdan YUK yangmemesan shabushabu tersebut tidak berprofesi sebagaiPeneliti ilmu dan teknologi, petugas kesehatan maupunpedagang besar farmasi, disamping itu peruntukan shabushabu tersebut bukan dalam rangka kepentingan kesehatanmaupun penelitian Ilmu dan Teknologi.Vil.

berdasarkan pasal 13 Undang Undang RI Nomor :35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam,menyimpan, dan menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuansetelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan IIlmu Pengetahuan danTeknologi, sedangakan menurut pasal 35 peredaran Narkotika hanya dapatdilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmupengetahuan dan teknologi, selanjutnya pasal 39 menyebutkan bahwaNarkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi

, pedagang besarfarmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah.Menimbang, bahwa dari ketentuan ketiga pasal diatas dapatlahdisimpulkan yang berhak atau yang berwenang memiliki, menyimpan,menguasai, atau menyediakan Narkotika hanyalahLembaga IlmuPengetahuan, Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan saranapenyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dariMenteri.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidanganternyata Terdakwabukanlah seorang yang

berprofesi sebagai penelitiLembaga Ilmu Pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugaskesehatan, dan pada waktuTerdakwa ditangkap ditemukan barang buktiberupa1 (satu) bungkus berisi shabushabu seberat 0,49 gr dimasukandalam kaleng permen serta pipet kaca kosong dan Hp yang disimpan dalamsaku celana sebelah kiri. dan keberadaan shabu tersebut pada diri Terdakwadikarenakan Terdakwa disuruh saudara SUNARI untuk mengantar danyerahkan kepada srd.

Jember atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukumPengadilan Negeri Jember, ia terdakwa dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edarsebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UURI No. 36 Tahun 2009 tentangKesehatan. Perbuatan mana ia terdakwa lakukan dengan caracara sebagai berikut :Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi ED!

yang diperuntukkan bagi orang yang mempunyai penyakitparkinson atau gemetar yang disebabkan adanya kerusakan syaraf pada otakmanusia, dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter di saranakesehatan yang berijin (Apotek).oen Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UURINo. 36 Tahun 2009 Tentang KesehatanKEDUA :oonoe Bahwa ia terdakwa AHMAD FARUK pada waktu dan tempat seperti tersebutdalam dakwaan primair, ia terdakwa dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi

sengaja (opzet atau dolus) maka semua unsuryang terdapat dibelakang frasa sengaja juga diliputi olen opzet atau dolus atausengaja atau dengan kata lain unsur ini harus juga diliputi unsurunsur lain yangterdapat dibelakang frasa sengaja;Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim frasa dengansengaja tidak dipisahkan dengan frasa yang menunjukkan kualifikasi perbuatantersebut, sehingga yang dimaksud dengan sengaja dalam unsur ini adalah"Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

dan/ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan dan mutu Menimbang, bahwa prosedur untuk memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan harus memenuhi syaratsyarat yangditentukan Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009tentang Kesehatan menyebutkan :e Ayat (2) : Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangandilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, danmengedarkan obat dan

bahan yang berkhasiat obat.e Ayat(3) : Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan,promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harusmemenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan denganPeraturan Pemerintah.Menimbang, bahwa sesuai faktafakta hukum yang terungkap dipersidanganyaitu pada hari Rabu tanggal 11 November 2015 sekitar pukul 19.00 Wib atausetidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2015 atau setidaktidaknya pada tahun 2015, bertempat di sebuah Pos

Menyatakan Terdakwa FAHRUN Alias OYONG Bin MAHSUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;3.

Pid / 2015 / PN Bin, tentangpenetapan hari sidang;Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan saksisaksi dan terdakwa sertamemperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan terdakwa FAHRUN Alias OYONG Bin MAHSUN telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin

Tanah Bumbu, atausetidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Batulicin, telah dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izinedar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), yang dilakukan olehterdakwa dengan cara sebagai berikut :e Awalnya pada wakiu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwayang sedang dudukduduk di kursi menunggu pembeli, kedatangan duaorang pembeli yang terdakwa

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edarMenimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut, Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

dan /atau alatkesehatan yang tidak memiliki izinedar akan dijelaskan sebagai berikut: Menurut pasal 1 angka 4 Undangundang RI Nomor 36 Tahun 2009, yangdimaksud dengan Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisionaldan kosmetika; Menurut Pasal 160 ayat (1) Undangundang RI Nomor 36 Tahun 2009,sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatizin edar;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkapsebagai berikut: Bahwa benar pada hari Minggu tanggal

Menyatakan Terdakwa FAHRUN Alias OYONG Bin MAHSUN telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DenganSengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu denganpidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan dendasejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) dengan ketentuan apabiladenda tidak dibayar, maka diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;3.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa terdakwa Abdullah Azis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah

, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :KESATU :Bahwa terdakwa Abdullah Azis pada hari Senin tanggal 17April 2017sekitar jam 15.00 WIB atau setidak tidaknya pada suatu waktu pada bulanApril tahun 2017, bertempat di depan warnet yang beralamat di DesaKebonagung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang atau di tempat lain yangmasih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 197 Undang Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.ATAUKEDUA :Bahwa terdakwa Abdullah Azis pada hari Senin tanggal 17 April 2017sekitar jam 15.00 WIB atau setidak tidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun 2017, bertempat di depan warnet yang beralamat di DesaKebonagung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang atau di tempat lain yangmasih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / ataualat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar ;Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut, Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut :Ad. 1.

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas bahwapada hari Senin tanggal 17 April 2017 sekitar jam 15.00 WIB, bertempat didepan warnet yang beralamat di Desa Kebonagung, Kecamatan Pakisaji,Kabupaten Malang, Terdakwa telah dengan sengaja mengedarkan sediaanfarmasi yang tidak memiliki izin edar berupa tablet putih berlogo LL;Menimbang, bahwa perbuatan tersebut berawal pada

Menyatakan bahwa terdakwa Abdullah Azis telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar sebagaimanadalam dakwaan kesatu ;.

. : 116/7/2011, tanggal 11 Juli 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut :Dakwaan :Bahwa ia terdakwa PENDIK LAKSONO bin WIJI pada hari Selasa, tanggal 17 Mei2011, jam 19.00 wib. atau sekitar itu setidaktidaknya disuatu waktu dalam bulan Mei 2011bertempat di Mojoroto Gang 3 Kelurahan Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri atausetidaktidaknya disalah satu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Kediri dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang

Kayunan, KecamatanPlosoklaten, Kabupaten Kediri sebanyak 90 (sembilan puluh) butir dengan harga Rp.50.000, (limapuluh ribu rupiah) rencana 90 (sembilan puluh) butir pil LL oleh terdakwa telah diserahkan kepadaAGUNG sebanyak 18 (delapan belas) butir dan 72 (tujuh puluh dua) butir akan diserahkan kepadaENSI namun saat akan diserahkan kepada ENSI terdakwa tertangkap tangan oleh anggota SatReskoba Polres Kediri, dihadapan penyidik terdakwa menyatakan dengan sengaja memproduksiatau mengedarkan sediaan farmasi

;e Bahwa untuk pembelian pil yang kedua tidak kepada JARNOTO karena JARNOTO waktuitu tidak ada ;e Bahwasaksi membeli pil double L kepadaJARNOTO dan ALI MANSUR, masingmasing1 (satu) kali ;e Bahwa saksi dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dalam menyimpan,memiliki dan mengedarkan / menjual pil double L tersebut dan terdakwa bukan sebagaidokter, petugas Puskesmas atau pegawai farmasi serta terdakwa tidak mempunyai latarbelakang pendidikan dibidang kefarmasian ;e Bahwa saksi hanya membeli

Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan,menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiatobat ;(3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaanfarmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standart mutu pelayanan farmasi yang ditetapkandengan Peraturan Pemerintah ;Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang oleh undang undang adalah mengadakan,menyimpan, mengolah memproduksi atau mengedarkan sediaan

farmasi dan/ atau alat kesehatan15yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, danmutuMenimbang, bahwa dalam unsur ini, perbuatan yang dilarang terdiri dari beberapa elementperbuatan yang bersifat alternatif maka apabila salah satu. perbuatan yang dimaksud dapatdibuktikan maka unsur ini harus dinyatakan terbukti ;Menimbang, bahwa Undang undang Kesehatan tidak memberikan penjelasan secara jelastentang definisi dari element unsur di atas akan tetapi menurut

Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar ;

Hulu Sungai Selatan, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksadan mengadili, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat(1).

HuluSungai Selatan, saksi telah mengamankan terdakwa yang menyimpan danmengedarkan/menjual obat tanpa jin; Bahwa saat itu saksi dan saksi SUNYOTO ada mendapat laporan dari masyarakat yangmengatakan bahwa terdakwa ada menjual atau mengedarkan obat sediaan farmasi. Bahwa setelah mendapat laporan tersebut lalu pada hari Jumat tanggal 03 Jum 2016sekitar jam 16.00 Wita saksi dan saksi SUNYOTO serta rekan yang lain mendatangirumah terdakwa di JI. D.I. Panjaitan Gg.

Hulu Sungai Selatan ;Bahwa benar Berawal dari adanya laporan dari masyarakat yang mengatakan bahwaterdakwa ada menjual atau mengedarkan obat sediaan farmasi, selanjutnya saksiSUNYOTO dan saksi AGUS SUNARYO melakukan penyelidikan dan ternyata benarkalau terdakwa ada mengedarkan atau menjual obat jenis carnophen yang merupakanobat sediaan farmasi yang yin edarnya dan jin produksinya sudah dicabut oleh BPOMRI, setelah itu pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2016 sekitar jam 16.00 Wita saksiSUNYOTO dan saksi

Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar ;Add 1.

BUNDA binti (Alm) SIRAJUDIN telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar ;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ISDAWATI als.