Sus /2018/PN BilBahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut untuk mencarikeuntungan dan terdakwa sebagai perantara dalam jual beli Narkotikajenis sabu tersebut; Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker maupun dokter, Terdakwa jugabukan pedagang besar farmasi dan tidak bekerja di industri farmasi; Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat Yang Berwenangbertindak sebagai perantara jual beli Narkotika Golongan bukantanaman; Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak

dan tidak bekerja di industri farmasi; Bahwa Terdakwa tidak memiliki jjin dari Pejabat Yang Berwenangbertindak sebagai perantara jual beli Narkotika Golongan bukantanaman; Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi kristalwarna putih dengan berat netto 0,862 gram, sesuai Berita AcaraPemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.

Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besarFarmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuaidengan ketentuan Undangundang ini;(2).

Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanansediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijinkhusus penyaluran Narkotika dari Menteri;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum sebagaimana telahdiuraikan diatas, dengan didukung oleh keterangan dari Saksi ANDHISETIAWAN, Saksi DANDY WAHYUDI dan keterangan Terdakwa, serta barangbukti yang diajukan di persidangan, ternyata jelas dan terang Terdakwa bukanHalaman 10 dari 16 Putusan Pidana Nomor 561/Pid.

Sus /2018/PN Bilseorang petugas untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan olehseseorang apakah termasuk jenis Narkotika dan Terdakwa bukan Petugas yangmendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihakPenyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, Terdakwa juga bukanmerupakan Petugas sebuah Industri Farmasi tertentu yang memiliki ijin, danbukan pula Pedagang Besar Farmasi milik Negara yang memiliki ijin sertaTerdakwa bukan Petugas Lembaga Pendidikan dan Pelatihan

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSUL BAHRI Als ANCUL Bin SAMSI Alm tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki izin edar;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dengan ketentuan apabila

Bin AGUS SUJITO, sebagaimana termuat dalam BAPpenyidik yang dibuat di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkansebagai berikut : Bahwa sediaan farmasi menurut UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan adalah meliputi obat, bahan obat, obat tradisional dankosmetik; Bahwa Carnophen produksi PT.

Bahwa 1 (Satu) unit sepeda motor roda dua, Nomor Polisi DA 6411 MAB,Merk Honda, jenis scooter warna merah putih, adalah milik terdakwayang diamankan oleh pihak Polsek Jejangkit; Bahwa terdakwa mengetahui bahwa mengedarkan sedian farmasi tanpaizin edar berupa obat Carnopen adalah melanggar undang undang.

Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar.Menimbang, bahwa unsur memproduksi atau mengedarkan adalah unsuryang bersifat alternatif. Begitu juga terhadap unsur sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan juga merupakan unsur yang bersifat alternatif.

Obatobatan tersebut merupakan sediaan farmasi yang tidak lagimemiliki izin edar oleh BPOM RI dan telah dilarang peredarannya dimasyarakat.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurutMajelis Hakim, unsur mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izinedar telah terpenuhi.Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 UndangUndang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telahterpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti Secara sah danmeyakinkan

1.Menyatakan terdakwa HENDRIKUS BAYAU Anak Dari KUHI LIAH (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar ;2.Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;3.Menetapkan

Menyatakan bahwa terdakwa Hendrikus Bayau Anak Dari KuhiLiah (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana setiapOrang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi danatau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat(1) UndangUndang RI Nomor 36 Tahun 2009 TentangKesehatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;2.

terdakwa HENDRIKUS BAYAU Anak Dari KUHI LIAH(Alm) pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekitar pukul 22.30 witaatau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Apriltahun dua ribu tujuh belas atau setidak tidaknya pada tahun dua ributujuh belas, bertempat di Kampung Long Melaham kecamatan Longbagun Kabupaten Mahakam Ulu atau setidaktidaknya di tempat lainyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri KutaiBarat Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi

Dan yang dimaksudsediaan farmasi sebagaimana Pasal 1 angka 4 UndangUndang RINomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah berupa obat, bahanobat, obat tradisional dan kosmetika;Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan LaporanPengujian Badan POM Rl Samarinda Nomor:PM.01.05.1001.05.17.0150 yang dikeluarkan di Samarinda padatanggal 08 May 2017, oleh Drs.

Dan dari fakta dipersidangan diketahui bahwa terdakwamendapatkan obat double L tersebut dengan cara membeli darisaudara ljut di Kampung Long lram sebanyak 1.000 (seribu) butirdengan harga Rp.1.450.000, (satu juta empat ratus lima puluh riburupiah) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatasMajelis berkeyakinan bahwa unsur dengan sengaja mengedarkansediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, telah terpenuhi menuruthukum dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;Menimbang, bahwa oleh

Menyatakan terdakwa HENDRIKUS BAYAU Anak Dari KUHI LIAH(Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijinedar ;2. Menjatuhnkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu denganpidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan danpidana denda sejumlah Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah)dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar digantidengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;3.

1. Menyatakan Terdakwa Eko Supriawan Alias Kepik Bin alm Juli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana

PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:KesatuBahwa ia terdakwa EKO SUPRIAWAN als KEPIK Bin alm JULI padahari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaktidaknyadisekitar waktu itu, dalam bulan Juli 2019, di rumah Terdakwa di DusunTegalrejo Rt.013 Rw. 003, Desa Kebonrejo, Kecamatan Kepung, KabupatenKediri, atau setidaktidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalamDaerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

penyakit Parkinson (obat yangmempengaruhi gangguan syaraf pusat) ; Bahwa apabila pemakaian tidak sesuai dengan aturan dokter maka akanmenyebabkan euphoria (rasa gembira yang berlebihan) ; Bahwa sesuai Pasal 98 Undangundang Nomor 36 Tahun 2009, setiap orangyang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang untuk mengadakan,menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahanyang berkhasiat obat ; Bahwa yang berhak mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikandan mengedarkan sediaan farmasi

termasuk Narkotika maupun Psikotropika,tetapi termasuk Daftar Obat Keras) ;Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untukmenyimpan memiliki Serta mengedarkan pil LL ;Bahwa sesuai Pasal 98 Undangundang Nomor 36 Tahun 2009, setiap orangyang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang untuk mengadakan,menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahanyang berkhasiat obat ;Bahwa yang berhak mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikandan mengedarkan sediaan farmasi

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memiliki izin edar ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1. unsur setiap orangMenimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah siapaSaja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban ;Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknyamembenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaanPenuntut Umum adalah benar diri

Menyatakan Terdakwa Eko Supriawan Alias Kepik Bin alm Juli telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar ;Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2019/PN Gpr2.

belakang sebelah kanan dari celana pendek yang sedangTerdakwa kenakan; Bahwa sabu tersebut merupakan sabu yang Terdakwa beli dari Sdr Nyetsehari sebelumnya, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polsek TanjungPura untuk menjalani pemeriksaan lanjutan; Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenangmanapun dalam membeli, menerima, menukar, memiliki, menyimpanataupun menguasai Narkotika Golongan jenis shabushabu; Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai peneliti ilmiah, pedagangbesar farmasi

dari Sdr Nyet di Dusun Desa Paya Perupuk Kecamatan TanjungPura Kabupaten Langkat dengan harga Rp 45.000 (empat puluh lima riburupiah); Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium disimpulkan barang buktiyang ditemukan di dalam kantong belakang sebelah kanan celana pendekyang sedang dikenakan Terdakwa, Positif Metamfetamina dan terdaftarNarkotika Golongan Nomor urut 61 Lampiran Undangundang RI Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai peneliti ilmiah, pedagangbesar farmasi

Selanjutnya pasal 39 menyebutkan bahwa narkotika hanya dapatdisalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan saranapenyimpanan sediaan farmasi pemerintah;Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan ketiga pasal di atas makadapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang memiliki, menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan,industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaanfarmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari

menteri;Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyataTerdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmupengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, dimanaTerdakwa telah menguasai dan memiliki 1 (Satu) bungkus kecil berisi narkotikajenis sabu yang telah dinyatakan Narkotika bukan tanaman, sedangkanTerdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang menguasai danmemiliki narkotika maka perbuatan menguasai dan memiliki Narkotika bukantanaman

GALIONG bin SAMPUN secara sah dan meyakinkan terbukti bersalahmelakukan tindak pidana Bersama sama tanpa memiliki kewenangan dan keahliandengan sngaja mengedarkansediaan farmasi sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 196 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa,I SUYITNO Als. MAYIK bin BASARbersama dengan Terdakwa, II PENDI SUBAGUS Als.

Kediri, atau setidaktidaknya disuatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dengansengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standard dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutusebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentangkesehatan, Perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut : e Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal

GALIONG bin SAMPUN diberi uang sebanyakRp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) oleh saudara JEBRAK (masih dalam pencarianpihak Kepolisian) dengan maksud untuk membeli persediaan farmasi berupa tablet warnaputih berlogo LL yang bisa disebut piul dobel L / Artane, oleh Terdakwa uang darisaudarta JERBRAK untuk membeli pil dobel L / Artane tersebut kemudian ditambahdengan uang Terdakwa, IIT FENDI SUBAGUS Als.

GALIONG bin SAMPUN HARTONO didalam memiliki,menyimpan serta mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras yaitu tablet warna putihberlogo LL yang biasanya disebut pil dobel L / Artane tanpa dilengkepai dengan surat ijindari pihak yang berwenang serta Para Terdakwa bukan tenaga Kesehatan yang memilikikeahlian dan kewenangan unbtuk memiliki serta mengedarkan obat keras tersebut, Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 196Undang Undang Republik Indonesia No.36 Tahun

2009 tentang Psikotropika jo Pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP;telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;berupa : Menimbang, Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para terdakwa menyatakan Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti Sediaan farmasi Pil Jenis LL sebanyak 2.415 (dua ribu empat ratus lima belas) butirdalam 3(tiga) plastik ; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum dipersidangantelah mengajukan saksisaksi yang telah didengar

diajukan kepersidangan berupa : Sisa Labkrim No.Lab 1019/NPF/2013 berupa 9 (sembilan) tablet /1,8171 gram nitazepam dirampas untuk dimusnahkan ;Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknyamenuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :1 Menyatakan Terdakwa RIFFI RIFZALDI WALID tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah menyalurkanPsikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 12 ayat (2) yaitu pabrik obat,pedagang besar farmasi

atau saran penyimpanan sediaan farmasi pemerintahmelanggar pasal 60 ayat (2) UU No.5 tahun 1997 tentang Psikotropikasebagaimana dakwaan primair ;Membebaskan Terdakwa RIFFI RIFZALDI WALID dari dakwaan primairpasal 60 ayat (2) UU No.5 tahun 1997 tentan Psikotropika tersebut ;Menyatakan Terdakwa RIFFI RIFZALDI WALID telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukaan tindak pidana secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak memiliki,menyimpan, dan atau membawa

Telah Menyalurkan Psikotropika Selain Yang Ditetapkan Dalam Pasal 12 ayat(2) Yaitu Pabrik Obat, Pedagang Besar Farmasi Atau Sarana PenyimpananSediaan Farmasi Pemerintah ;Ad.1Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah orang melakukan tindak pidanayaitu dalam perkara ini adalah Terdakwa PURJIANTO als.GUNG bin.ASROJI yangpada permulaan persidangan permulaan sidang telah dipertanyakan identitas Terdakwadan oleh Terdakwa identitas dalam dakwaan telah dibenarkannya. dengan demikianunsur ini telah terbukti

tidak sedang melakukan transaksi ataumenyalurkan psikotropika ;e Benar Terdakwa membeli dari Andri (DPO) yang mengaku bekerja diapotik, tetapi pembelian tersebut tidak disertai dengan resep dokter,dengan maksud akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;e Benar Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, dan atau membawapsikotropika tidak mendapat ijin dari Menteri Kesehatan ;Dengan demikian unsur telah menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkandalam pasal 12 ayat (2) yaitu pabrik obat, pedagang besar farmasi

atau saranapenyimpanan sediaan farmasi pemerintah tidak terbukti secara sah dan meyakinkanmenurut hukum ;Karena salah satu unsur dalam rumusan dakwaan primair pasal 60 ayat (2) UUNo. 5 tahun 1997 tentang psikotropika tidak terbukti, oleh karena itu selanjutnyaPenuntut Umum akan membuktikan unsurunsur yang terdapat dalam dakwaan subsidairpasal 62 ayat (2) UU No.5 tahun 1997 tentang narkotika, yang mengandung unsurunsursebagai berikut :1.

Plente Bin Sugeng tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Surya Adam Bimawantara al.

Ponorogo atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo dengan sengajatelah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu berupa PilDekstrometorfan kepada saksi Imam Badrul IImi Als Kipli Bin Saiman berupa1 (satu) kantong plastik klip berisi 45 (empat puluh lima) butir pil dobel Lperbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :Berawal pada waktu dan tempat

(satu) kantong plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pilEkro yaitu pil warna kuning yang pada salah satu permukaannya terdapattulisan NOVA, 1 (satu) kantong plastik klip berisi 25 (dua puluh lima) butirpil Ekro yaitu pil warna kuning yang pada salah satu permukaannya terdapattulisan NOVA dan kemudian membawa terdakwa berikut barang bukti kekantor Polres Ponorogo guna proses penyidikan lebih lanjut.Bahwa kandungan barang bukti tersebut adalah mengandungTriheksifenidil HCl yang merupakan sediaan farmasi

Gatot SubrotoPonorogo telah mengedarkan sediaan farmasi berupa 3 butir pil dobelL kepada Galang Saputra Al Kempleng dan dari situ dikembangkanbahwa pil dobel L tersebut dibeli dari Terdakwa ;Bahwa pil dobel L yang berjumlah 2 bungkus plastik klip masingmasing berisi 10 butir ditemukan di saku celana bagian depan sebelahkanan yang mana celana tersebut posisinya terlipat diantara bajulainnya yang berada di almari kamar Terdakwa ;Bahwa pil dobel L yang dijual oleh Terdakwa berupa plastik klip berisi45

PRAYITNOeBahwa barang bukti yang disita oleh petugas Polisi tersebutmerupakan sediaan farmasi berdasarkan uji petik denganmenyamakan ciriciri fisiknya yaitu obat warna kuning pada salah satupermukaannya terdapat tulisan NOVA adalah obat Dextromethorphansesuai dengan kandungannya termasuk obat keras dan apabila dijualbebas dalam kemasan asli termasuk dalam golongan obat bebasterbatas namun apabila sudah lepas dari kemasan aslinya maka obattersebut termasuk dalam obat keras daftar G ;e Bahwa seseorang

Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa keahlian dankewenangan ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalahorang sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rokhani, serta dapatdipertanggungjawabkan secara hukum yang diduga telah melakukan suatutindak pidana dan selama persidangan Penuntut Umum telah mengajukanseseorang yang bernama Dika Lucki Ananta Als Cempling Bin Paimun dalamkeadaan yang sehat jasmani dan rokhani dan mampudipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan

1. Menyatakan Anak Mohhammad Miko Junia Pratama Bin Mijatmiko telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Ijin Edar;
2. Mengenakan tindakan kepada Anak Mohhammad Miko Junia Pratama Bin Mijatmiko berupa mengembalikan anak kepada orang tua kandungnya dan pelatihan kerja selama 5 (lima) bulan di "Cristian Jaya Motor" Dusun Krajan Desa

Menyatakan Anak bersalah melakukan tindak pidana "Dengan SengajaMengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar" sebagaimanadiatur dalam pasal 197 UU No. 36 Thn. 2009 dalam surat dakwaan primar;2. Mengenakan tindakan berupa mengembalikan Anak kepada orang tuaatau walinya dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di "Cristian JayaMotor" Dusun Krajan Desa Dasri Kec. Tegalsari Kab. Banyuwangj;3.

Tegalsari Kabupaten Banyuwangi atausetidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Banyuwangi, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaanfarmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimanadimaksud dalam pasal 106 ayat (1), yang dilakukan dengan cara sebagaiberikut : bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, bermula ketikasaksi MOHAMAD FATONI membeli sediaan farmasi dengan bahanTriheksifenidil HCI (pil Trex) kepada Anak sebanyak

. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.Subisidiair :Bahwa ia Anak pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaanprimair, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasidan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalampasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, bermula ketikasaksi MOHAMAD FATONI membeli sediaan farmasi

Saksi MOHAMAD FATONI dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi membeli sediaan farmasi dengan bahan Ttiheksifenidil HCl(pil Trex) kepada Anak sebanyak 1 (satu) tik isi 10 (Sepuluh) butir denganharga Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah); Bahwa saksi diamankan YANUARI IKHSAN dari Polsek Genteng karenakedapatan mengkonsumi pil Trex sebanyak 3 (tiga) butir, setelah diinterogasisaksi membeli pil Trex kepada Anak; Bahwa saat Anak menjual pil Trex tersebut menggunakan 1 (satu

Menyatakan Anak Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalahn melakukan tindak pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi YangTidak Memiliki Ijin Edar,2. Mengenakan tindakan kepada Anak berupa mengembalikan anak kepadaorang tua kandungnya dan pelatihan kerja selama 5 (lima) bulan di "CristianJaya Motor" Dusun Krajan Desa Dasri Kec. Tegalsari Kab. Banyuwangi.3.

-Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan

Menyatakan terdakwa DENI KURNIAWAN ALS ARAB Bin SAANterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana turut serta melakukan perbuatan dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izinedarsebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;2.

Bahwa menurut ahli perbuatan terdakwa yang telah memilikiobat jenis Parasetamol dalam jumlah yang cukup banyak sertatelah mengedarkannya telah bertentangan dengan UU; Bahwa menurut ahli terdakwa tidak berhak untukmengedarkan persediaan farmasi tersebut karena terdakwatidak mempunyai keahlian dan kewenangan sebagaimanadiatur dalam UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Bahwa benar terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan dibidang kefarmasian sehingga terdakwa tidak memiliki keahlian dankewenangan untuk mengedarkan sediaan farmasi; Bahwa benar uang yang ditemukan pada terdakwa merupakan uangmilik terdakwa hasil penjualan sediaan farmasi tersebut.Menimbang, bahwa di Persidangan, Penuntut Umum mengajukanbarang bukti berupa :e 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening perbungkus berisi 10(sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 90 (sembilan puluh)butir obat

Bahwa benar terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan dibidang kefarmasian sehingga terdakwa tidak memiliki keahlian dankewenangan untuk mengedarkan sediaan farmasi; Bahwa benar uang yang ditemukan pada terdakwa merupakan uangmilik terdakwa hasil penjualan sediaan farmasi tersebut.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebutHalaman 15 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.SusAnak/20187/PN Kng.diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukantindak

Indonesia adalahmenyampaikan barang sesuatu dari satu orang kepada orang lain ataumenyampaikan atau mengeluarkan membawa barang sesuatu kepadaorang lain;Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.SusAnak/20187/PN Kng.Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 UndangUndangRI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengansediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dankosmetika.

Menyatakan terdakwa DENI KURNIAWAN ALS ARAB Bin SAANterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana turut serta melakukan perbuatan dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izinedarsebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;2.

Menyatakan terdakwa MUHAMMAD HELMY BIN NUR KHOLIS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan;2.

Menyatakan terdakwa MUHAMMAD HELMY BIN NUR KHOLIS bersalahmelakukan tindak pidanamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhistandar dan/atau persyaratan pidana dalam pasal 196 UU No.36 Tahun 2009Tentang Kesehatan.2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD HELMY BIN NUR KHOLISdengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi masa tahanan dandenda Rp.500.000,(lima ratus ribu rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan kurungandengan perintah terdakwa tetap ditahan..3.

Panggungrejo Kota Pasuruan, atau setidak tidaknyaterjadi ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriPasuruan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2)dan ayat (3), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagaiberikut:> Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2015

adalah: obat,oahan obat,obat tradisinal, kesehatan, menurut pasal 98 ayat (1) UU No.36 Tahun 2009 TentangKesehatan : Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman,berhasiat/bermantaat,bermutu, dan terjangkau.Menimbang, bahwa menurut pasal 98 ayat(2) UU No.36 Tahun 2009 TentangKesehatan : Setiap orang yang tidak memeliki keahlian dan kewenangan dilarangmenagadakan, menyimpan, mengolah, mempromosiokan, dan mengedarkan obatdan bahan yang berkhasiat obat.Menimbang, bahwa menurut pasal 98 ayat (3) UU

No.36 Tahun 2009 TentangKesehatan:Ketentuan mengenai pengadaan, menyimpan, pengolahan, promosi,pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutupelayanan farmasi yang ditetaokan dengan Peraturan Pemerintah.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, alat bukti suratdan pengakuan terdakwa yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakimakan mempertimbangkan sebagai berikut : Bahwa MUHAMMAD HELMI BIN NUR KHOLIS pada hari Sabtu tanggal 04 Juli20125 sekitar pukul 19.00

Menyatakan terdakwa MUHAMMAD HELMY BIN NUR KHOLIS tersebut diatas,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ataupersyaratan;2.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Dwi Sulistyo bin Tumiran tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu tanpa ijin dan kewenangan sebagaimana dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena

Menyatakan terdakwa DWI SULISTYO Bin TUMIRAN terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanadengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksuddalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 196UURI Nomor36 Tahun 2009 tentang Kesehatansebagaimana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;2.

Bahwa pekerjaan terdakwa seharihari adalah sebagai kuli angkut dantidak ada kaitannya dengan pekerjaan kefarmasian dan terdakwatidak memiliki keahlian dan kewenangan mengadakan, menyimpan,mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yangberkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi,pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhistandar mutu pelayanan farmasi.

Selain itu terdakwa tidak memilikikeahlian dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah,mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiatobat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi,pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhistandar mutu pelayanan farmasi.

adalahobat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika ;Menimbang, dalam Pasal 98 Ayat (2) UU RI No 36 Tahun 2009disebutkan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dankewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah,mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obatsedangkan Ayat (3) menyebutkan bahwa ketentuan mengenai pengadaan,penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alatkesehatan harus memenuhi standard mutu pelayanan farmasi yangditetapkan

Menyatakan Terdakwa Dwi Sulistyo bin Tumiran tersebut di atas, telahterbukti Secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhistandar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan danmutu tanpa ijin dan kewenangan sebagaimana dalam dakwaan kedua ;2.

Rumah Sakit Dirgahayu Samarinda terhitung sejak tanggal 01April 1989 dengan status Karyawan Tetap;Bahwa keberadaan Penggugat adalah atas permintaan Tergugat yangdidatangkan langsung dari daerah asal Penggugat yaitu Yogjakarta untuk mengisijabatan sebagai Apoteker Kepala Farmasi pada Rumah Sakit DirgahayuSamarinda ;Bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat telah terjalin selama23 (dua puluh tiga) tahun sejak Penggugat di terima sebagai Karyawan tetap olehTergugat sejak tanggal 01 April

1989 dan berakhir pada tanggal 16 November2012 dengan adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak yangdilakukan oleh Tergugat kepada Penggugatberdasarkan Surat KeputusanDirektur Rumah Sakit Dirgahayu Nomor : 031/RSD/SKDIR/XI/2012, tertanggal16 November 2012 Tentang Pemberhentian Apoteker Penanggung Jawab /Pengelola Apoteker / Instalasi Farmasi Rumah Sakit Dirgahayu Di RumahSakit Dirgahayu Samarinda;Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut dilakukan oleh Tergugat padasaat Penggugat

TENTANG DASAR GUGATAN PHK: Dalildalil Gugatan Pemutusan HubunganKerja (PHK) yang diajukan PENGGUGAT didasari oleh SK DIREKTURtentang Pemberhentian Apoteker Penanggung Jawab/Pengelola Apoteker/Instalasi Farmasi Rumah Sakit Dirgahayu di Rumah Sakit DirgahayuSamarinda (vide bukti T4).

tidak ada satu bagianbahkan tidak satu kata pun yang menyebutkan adanya Pemutusan HubunganKerja terhadap PENGGUGAT kecuali alasanalasan PemberhentianPENGGUGAT sebagai Apoteker Penanggung Jawab/Pengelola Apoteker/Instalasi Farmasi Rumah Sakit Dirgahayu.6.Bahwa TERGUGAT merasa perlu menjelaskan alasanalasan mengapa DirekturRumah Sakit Dirgahayu sampai pada keputusan mengganti jabatanPENGGUGAT sebagai Apoteker Penanggung Jawab/Pengelola Apoteker/Instalasi Farmasi Rumah Sakit Dirgahayu antara lain karena

2012 kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda (BuktiT9), perihal permohonan Rekomendasi untuk Pengadaan Obat danPembekalan Farmasi karena PENGGUGAT sudah tidak bersediamenandatangani berkas permintaan untuk pengadaan obatobatan danpembekalan farmasi lainnya;7.Bahwa berdasarkan uraianuraian pada point 7 di atas, maka telah patut dandapat dimengerti mengapa PENGGUGAT didepak dari jabatannya sebagaiApoteker Penanggung Jawab/Pengelola Apoteker/Instalasi Farmasi RumahSakit Dirgahayu, sehingga keluarlah

Menyatakan Terdakwa YUNANIE alias NANI bin MISRAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;2.

Menyatakan terdakwa YUNANIE alias NANI bin MISRAN terbukti secara sahdan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar" sebagaimana diaturdalam pasal 197 jo 106 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 36Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;2.

Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelahmendapat izin edar;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur' tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut :Add.1.

dan alat kesehatan, sedangkan dimaksudperedaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran ataupenyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan,bukan perdagangan atau pemindahtanganan;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 72 Tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan,dimana yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat tradisionaldan kosmetika sedangkan yang dimaksud dengan alat kesehatan

adalah bahan,instrument, apparatus, mesin, implant yang tidak mengandung obat yang digunakanuntuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawatorang sakit serta memulihnkan kesehatan pada manusia dan/ atau membentuk strukturdan memperbaiki fungsi tubuh dan didalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi danalat kesehatan dinyatakan sediaan farmasi dan alat Kesehatan hanya dapat diedarkansetelah memperoleh

Menyatakan Terdakwa YUNANIE alias NANI bin MISRAN tersebut diatas,terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izinedar sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;2.

UPIK bin SAHRIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR ; 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MUHAMMAD SUHUFI ASY SUHBAR al.

UPIK binSAHRIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa jinsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UndangUndangNomor : 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana yang kami dakwakandalam dakwaan Kesatu.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD SUHUFI ASY SUHBARal.

Achmad Dahlan Kelurahan PohjentrekKecamatan Purworejo Kota Pasuruan atau setidaktidaknya di sekitartempattempat tersebut yang termasuk daerah hukum Pengadilan NegeriPasuruan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar berupa obat keras jenis pilTrihexsiphenidyl, perobuatan mana dilakukan terdakwa dengan caracara sebagaiberikut : 7+ = 2222 ron nnn nn nnn nnn nnn non nnn nnn nnn nnn nen nn nnn ee Bahwa sebelumnya pada hari Minggu

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan sediaan farmasi berupapil Trinexsiphenidyl tersebut.Halaman 3 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2017/PN PsrBahwa penjualan pil Trihexsiphenidyl tersebut diketahui petugas KepolisianResort Pasuruan Kota sehingga pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 sekitarjam 03.00. WIB. terdakwa ditangkap di tempat kosnya Jalan KH.

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan ataualat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalampasal 106 ayat (1) UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;Ad. 1.

Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaanfarmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edarsebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU Nomor 36 tahun2009 tentang Kesehatan ;Menimbang, bahwa yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahanobat, obat tradisional, dan kosmetika ;Menimbang, bahwa menurut pasal 106 ayat (1) UU No.36 Tahun 2009Tentang Kesehatan : Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkansetelah mendapat ijin edar ;Menimbang, bahwa yang dimaksud

CUKIK BIN DAMUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak / izin mengedarkan sediaan farmasi ; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ; 3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) denga ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan ; 4.

Mojokerrto atau disekitar tempat itu yang masihtermasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mojokerto , Setiap orang yang dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memiliki izin edar sebagai mana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1),perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut ; e Berawal pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2011 sekira jam 11.00 Wib terdakwa ditemuioleh Sdr.OKY NUR HIDAYAT (berkas terpisah) dengan menyerahkan uang sebesarsebesar

Pada hari Senin tanggal 06 Juni 2011 jam 23.00 Wibterdakwa ditangkap oleh petugas Polres Mojokerto Mojokerto masingmasing oleh saksiBriptu KARTIKO SETYO BUDI dan Briptu EKO CONDRO berdasarkan pengembangandari penangkapan Sdr.OKI NUR HIDAYAT (berkas terpisah) , karena terdakwa telahsengaja sengeja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tanpa izin edarkepada teman atau masyarakat atau orang yang membutuhkan Pil Double L dengan caraterdakwa berperan sebagai pengedar / penjual pil doubel

CUKIK bersalah telah melakukan tindakpidana mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan vang tidak memiliki tanpaizin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 avat1L sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UURI No. 36 Tahun2009 tentang Kesehatan ;2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SULISWANTO als.CUKIK denganpidana penjara selama l(satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanandan denda sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjaradengan

faktafakta yang terungkap dalam persidangan , terdakwamendapatkan pil dobel L dengan cara membeli dari seseorang yang tidak diketahuiidentitasnya sebanyak 250 butir kemudian terdaklwa mengedarkan /menyerahkankepada sdr.OKI NUR HIDAYAT sebanyak 240 butir dan mendapat bonus 60 butirberupa pil doubel L, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapatdibuktikan ;2 22020220 een nnn n enn n nen n nen nn nee ee nee3 Unsur tanpa izin edar ;Bahwa perbuatan terdakwa telah mengedarkan / menyalurkan sediaan farmasi

CUKIK BIN DAMUN telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak /izin mengedarkan sediaan farmasi ;2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10(sepuluh) bulan ;3 Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.300.000, (tiga ratus riburupiah) denga ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidanakurungan selama (satu) bulan kurungan ;4 Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan segenapnya daritahanan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sugiarto Ramdani als Dadan Bin Rohman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena dengan pidana penjara selama 8(delapan) bulan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp 2. 000.000,00 ( dua juta rupiah) dengan ketentuan

Menyatakan Terdakwa SUGIARTO RAMDANI als DADAN Bin ROHMANbersalan melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkansediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana diatur dandiancam dalam Dakwaan Primair kami melanggar Pasal 197 Undang Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;2.

sekira pukul 19.30 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni Tahun 2020 atau setidaktidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2020, bertempat di depanTerminal Girimulyo, Pedukuhan Sribit, Kelurahan Giripurwo, KapanewonGirimulyo, Kabupaten Kulonprogo, atau setidaktidaknya di suatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yangberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang yang dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat Kesehatan yang tidak memiliki izin edarMenimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Berdasarkan keputusan Kepala Badan Pengawas Obatdan Makanan RI Nomo HK. 04.1.35.04.15.2138 tahun 2015 tentang PembatalanIzin edar Trihexyphenidyl Tablet 2 mg, bentuk sediaan farmasi tablet 2 mg,kemasan Dus, 10 strip @10 Kapsul dengan Nomor Ijin Edar GKL9832706010A1komposisi Trihexyphenidyl 2 mg/tablet, diketahui nomor jjin edar dari produktersebut sudah tidak berlaku lagi, tidak diperbolehkan lagi diproduksi dan harusditarik dari peredaran.

Menyatakan Terdakwa Sugiarto Ramdani als Dadan Bin Rohman terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkansediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena dengan pidana penjaraselama 8(delapan) bulan;3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp 2. 000.000,00( dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarmaka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;4.

Menyatakan Terdakwa ZAINAL ABIDIN Bin DAENG SAPA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR, sebagaimana dalam dakwaan primair;2.

MABRUR IRHANI dan Saksi BAYU PRAKOSOmasingmasing Anggota Satuan Res Narkoba Polres Tanah Bumbumendapat informasi dari masyarakat bahwa di Terdakwa sering melakukanaktifitas jual beli obat sediaan farmasi Zenith/Carnophen, lalu Saksi H.MABRUR IRHANI dan Saksi BAYU PRAKOSO dibantu oleh AnggotaSatuan Res Narkoba Polres Tanah Bumbu lainya segera menindak lanjutiinformasi tersebut dengan cara melakukan pengintaian dan penyamarandengan cara membeli obat jenis carnophen kepada pelaku sebanyak 10(sepuluh

Tanah Bumbu;Bahwa kejadiannya berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa didaerah Pasar Ampera Tungkaran Pangeran terdapat aktifitas jual beli obatsediaan farmasi Zenith/Carnophen, lalu saksi bersama dengan BAYUHalaman 6 dari 19.

Sedangkan Kantor dinas kesehatan Tanah Bumbutidak pernah mengeluarkan Rekomendasi jin Edar Sedian Farmasi danAlat Kesehatan;Bahwa Yang berhak atau berwenang = mengeluarkan perijinanpraktek/kewenangan peracikan obat/zat adiktif lainnya adalah Kepala DinasKesehatan;Sedian Farmasi adalah : Alat kesehatan;Tenaga kesehatan;Obat, dan; QObat tradisional;Bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat kosmetika.

Tanah Bumbu, BAYU PRAKOSO dengan H.MABRUR IRHANI (keduanya anggota POLRI) telah melakukanpenangkapan terhadap Terdakwa ZAINAL ABIDIN Bin DAENG SAPAkarena telah memperjualbelikan obat Carnophen yang tanpa izin edar;Bahwa benar, kejadiannya bermula ketika adanya informasi masyarakatbahwa di daerah Pasar Ampera Tungkaran Pangeran terdapat aktifitas jualbeli obat sediaan farmasi Zenith/Carnophen, lalu BAYU PRAKOSObersama dengan H.

MABRUR IRHANI (keduanyaanggota POLRI) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ZAINALABIDIN Bin DAENG SAPA karena telah memperjualbelikan obat Carnophenyang tanpa izin edar;Menimbang, bahwa kejadiannya bermula ketika adanya informasimasyarakat bahwa di daerah Pasar Ampera Tungkaran Pangeran terdapataktifitas jual beli obat sediaan farmasi Zenith/Carnophen, lalu BAYU PRAKOSObersama dengan H.

melawanhukum adalah bertentangan dengan perundangundangan atau bertentangandengan hak orang lain;Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum di sini berkaitandengan tindak pidana Narkotika;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 UndangUndang Nomor 35Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan setiap kegiatan peredaran narkotikawajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 UndangUndang Nomor 35Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa yang dapat menyalurkan narkotikaadalah industri farmasi

, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanansediaan pemerintah yang telah diatur oleh UndangUndang Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika dimana industri farmasi, pedagang besar farmasi, dansarana penyimpanan sediaan pemerintah tertentu wajib memiliki izin khususpenyaluran narkotika dari menteri;Menimbang, bahwa pada Pasal 40 UndangUndang Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika juga telah menentukan baik industri farmasi, pedagangbesar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah tertentu kepadaSiapa

melawanhukum adalah bertentangan dengan perundangundangan atau bertentangandengan hak orang lain;Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum disini berkaitandengan tindak pidana Narkotika;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 UndangUndang Nomor 35Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan setiap kegiatan peredaran Narkotikawajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 UndangUndang Nomor 35Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa yang dapat menyalurkan Narkotikaadalah industri farmasi

, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpananHalaman 14 dari 19 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2020/PN Saksediaan pemerintah yang telah diatur oleh UndangUndang Nomor 39 Tahun2009 dimana industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan saranapenyimpanan sediaan pemerintah tertentu. wajid memiliki izin khususpenyaluran Narkotika dari menteri;Menimbang, bahwa pada Pasal 40 UndangUndang Nomor 35 Tahun2009 Tentang Narkotika juga telah menentukan baik industri farmasi, pedagangbesar farmasi, dan sarana penyimpanan