Ditemukan 9068 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 13-07-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 12/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 19 Agustus 2021 — Pembanding/Terdakwa II : IRZAL RINALDI ZAILANI
Terbanding/Penuntut Umum I : TAUFIQ IBNUGROHO
Terbanding/Penuntut Umum II : ARIAWAN AGUSTIARTONO
224 — 148
  • DI pernah dinyatakan pailit atastuntutan mantan karyawan berdasarkan Putusan Pengadilan NegeriJakarta Pusat Nomor 41/Pailit/2007/PN. Niaga/Jkt.Pst. tanggal 4September 2007.Bahwa Terdakwa bersama jajaran Direksi (periode tahun 20072010) mengetahui dan menyadari kondisi PT. DI yang pada saat itukesulitan mendapatkan proyek, kesulitan keuangan, kesulitan untukmelaksanakan kegiatan peneterasi pasar dan operasional. Selain itu,PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Merek
Putus : 25-11-2015 — Upload : 13-10-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 723 K/Pdt.Sus-HKI/2015
Tanggal 25 Nopember 2015 — PT SANTOS JAYA ABADI VS 1. SOEDOMO MERGONOTO, DKK
345 — 645 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pengadilan niaga merupakan pengadilan khususyang berada di bawah pengadilan umum yang diberi kewenangan untukmemeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan penundaankewajiban pembayaran utang.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 27-03-2018 — Putus : 16-08-2018 — Upload : 25-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 16 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
Adham Ardhytia Manggala
Terdakwa:
1.SITI ARYATI, SE
2.Drs. ENDANG SUHERMAN
236 — 196
  • Satu) lembar dokumen Surat Pernyataan Tidak DalamPengawasan Pengadilan, Tidak Pailit dan Tidak Sedang DalamMenjalani Sanksi Pidana yang ditanda tangani oleh RumondangMarpaung selaku Direktur PT. Onma Thataf tanggal 10Nopember 2014;j. Satu lembar dokumen Surat Pernyataan Memiliki KemampuanPada Bidang dan Sub Bidang Pekerjaan Yang Sesuai yangditanda tangani oleh Rumondang Marpaung selaku Direktur PT.Onma Thataf tanggal 10 Nopember 2014;k.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-05-2012 — Upload : 08-04-2013
Putusan PN MEDAN Nomor 10 / Pid. Sus. K / 2012 / PN. Mdn
Tanggal 30 Mei 2012 — - HERMAN TAHER alias ALAM
69 — 65
  • menggantialat Tanggal 12 Oktober 2010.Halaman 41 dari 118Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi9. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tidak menuntutTanggal 12 Oktober 2010.10.1 (Satu) lembar Surat Pernyataan memiliki kompetensidan kemampuan usaha Tanggal 12 Oktober 2010.11.1 (satu) lembar Surat Pernyataan mampu mematuhiPeraturan Tanggal 12 Oktober 2010.12.1 (satu) lembar Surat Pernyataan memiliki keahlianTanggal 12 Oktober 2010.13.1 (satu) lembar Surat Pernyataan tidak dalampengawasan pengadilan, tidak pailit
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 28-11-2018 — Putus : 06-02-2019 — Upload : 12-03-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 768/PDT/2018/PT.DKI
Tanggal 6 Februari 2019 — YU JING >< PROSPER CHINA INVESTMENTS LIMITED CS
331 — 213
  • Sebaliknya, proses pengangkatandimaksud melalui mekanisme circular resolution telah memilikikekuatan yang sah berdasarkan Pasal 91 UU Perseroan Terbatas.Selain itu, Tergugat XIII dan XIX memenuhi syarat untuk diangkatmenjadi Komisaris sesuai dengan Pasal 93 ayat (1) UU PerseroanTerbatas dan Tergugat XIII dan XIX juga bukan merupakan pihak yangdilarang diangkat sebagai komisaris sebab Tergugat VIII dan XIV tidakpernah pailit; Tergugat XIII dan XIX tidak pernah dinyatakan bersalahsebagai anggota Direksi
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-02-2015 — Upload : 10-09-2015
Putusan PN SAMARINDA Nomor 28/Pid.Tipikor/2014/PN Smr
Tanggal 11 Februari 2015 — HAMDANI, ST Bin NAJAMULHUDA
84 — 17
  • dalammelaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh PPTK.Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseoranganyang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.Persyaratan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan adalahsebagai berikut :a. memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan untukmenjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa;b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerialuntuk menyediakan barang/jasa;c. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit
    mengikuti proses pelelangan umumdengan pascakualifikasi sesuai Sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003dan perubahannya pada Pasal 11 ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:Persyaratan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan adalahsebagai berikut:a. memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan untuk menjalankanusaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa;b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untukmenyediakan barang/jasa;c. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-06-2015 — Putus : 09-11-2015 — Upload : 02-02-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tpg
Tanggal 9 Nopember 2015 — Raden Nurma Sapta Gumbira Bin Muhammad Wasmin (Alm)
71 — 12
  • Tpg Memiliki sertifikat Manajemen Mutu (ISO) dan sertifikatManajemen KeselematandanKesehatan Kerja (KJ) Memiliki surat dukungan keuangan dari Bank 10% dariHPS Memiliki personil inti dan peralatan utama Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit dantidak masuk dalam daftar hitam. Selanjutnya gambar rencana daftar kuantitas harga danspesifikasi teknis dilakukan pembahasan dengan PPK,setelah disetujui baru dilakukan pengumuman lelang.
    Perusahaan yang bersangkutan danmanajemennya tidak dalam pengawasanpengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidaksedang dihentikan dan atau direksi yang bertindakuntuk dan atas nama perusahaan tidak sedangmenjalani sanksi pidanaBahwa Alasan PT. Mitra Prabu Pasundan telah memenuhi penilaiankualifikasi yaitu :1.SIUJK (Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi)Arsitektur/BangunanbangunanNon Perumahan lainnya minimalgrade 4.. No.
    HPS.Salah satu dan atau semua pengurus badan usaha tidak tidak masuk dalamdaftar hitam.Memiliki kemampuan untuk menyediakan fasilitas/ peralatan/ perlengkapandalam melaksanakan pekerjaan.Memiliki kKemampuan untuk menyediakan tenaga ahli dan tenaga terampildan teknis yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian.Memiliki laporan kKeuangan tahun 2012 yang di audit akuntan publik dan fotocopy rekening koran 3 bulan terakhir.Perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalampengawasan pengadilan, tidak pailit
Pengadilan PT SURABAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 21-12-2021 — Putus : 10-02-2022 — Upload : 10-02-2022
Putusan PT SURABAYA Nomor 901/PDT/2021/PT SBY
Tanggal 10 Februari 2022 — Pembanding/Penggugat : PT CAHAYA HIDUP BALI SENTOSA Diwakili Oleh : Lalu Abdi Mansyah, S.H
Terbanding/Tergugat I : PERKUMPULAN PEMILIK SATUAN RUMAH SUSUN KONDOMINIUM HOTEL THE EDEN KUTA
Terbanding/Tergugat II : EFENDI DJASMIN
Terbanding/Tergugat III : SUNARJO TIRTO
Terbanding/Tergugat IV : PT PAPAN UTAMA INDONESIA
Terbanding/Turut Tergugat I : COSMAS DIMAS DARMOYO DANISWORO, S.H., M.Kn
Terbanding/Turut Tergugat II : DEBBY SINTYAWATI TJAHJANTO, S.H., M.Kn.,
Terbanding/Turut Tergugat III : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Turut Tergugat IV : BUPATI BADUNG
Terbanding/Turut Tergugat V : PT. EDEN KUTA MANAGEMENT
259 — 122
  • Salah satu pihak dalam keadan pailit; 4). Salahsatu pihak dibawah pengampuan (curatele); 5). Persoalanyang dikuasakan telah dapat diselesaikan; 6).
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 13-01-2021 — Putus : 08-06-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN MANOKWARI Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk
Tanggal 8 Juni 2021 — Penuntut Umum:
INDAH PUTRI J BASRI, SH
Terdakwa:
WILLEM PIETER MAYOR
243 — 84
  • 80Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / JasaPemerintah, yaitu sebagai berikut;(1) Persyaratan Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan pengadaanadalah sebagai berikut:a.memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan untukmenjalankan usaha/kegiatan sebagai Penyedia Barang/Jasa;b. memiliki keahlian, pengalaman, kKemampuan teknis dan manajerialuntuk menyediakan barang/jasa;Halaman 97 dari 122 Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2021/PN Mnk(2)(3)(4)(5)c. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-02-2019 — Putus : 17-06-2019 — Upload : 28-06-2019
Putusan PN PALEMBANG Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plg
Tanggal 17 Juni 2019 — Penuntut Umum:
M.IKIBAL,SH.,MH
Terdakwa:
BRIYO AL KHOIR Bin LUTFIH ISHAK
139 — 37
  • Binuriang Karya Mandiri
  • Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP)
  • Surat Perintah Tugas Pelelangan Pembangunan Akademi Komunitas Negeri (AKN) Musi Rawas Utara;
  • Surat-Surat Pernyataan
  1. Kinerja Baik dan Tidak Masuk Daftar Sanksi atau Daftar Hitam
  2. Bahwa Perusahaan Tidak Dalam Pengawasan Pengadilan Tidak Pailit, Kegiatan Usaha Kami Tidak Sedang di Hentikan Dan Atau Pimpinan Perusahaan Kami Tidak Sedang Menjalani Sanki Pidana
  3. Persetujuan
    Nanda Sungai Melintang
  4. Surat Penyataan terdiri dari :
    1. Perusahaan dan Manajemen atau Peserta Perorangan Tidak Dalam Pengawasan Pengadilan, Tidak Pailit, Kegiatan Usaha Tidak Sedang Dihentikan dan atau Direksi yang bertindak dan atas nama perusahaan atau peserta perorangan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana.
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Putus : 02-06-2017 — Upload : 02-01-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 06/PID.SUS.TPK/2017/PT-MDN
Tanggal 2 Juni 2017 — Drs. M. YAHYA
68 — 41
  • SuryaPratama telah dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga PadaPengadilan Negeri Medan No. 06/Pdt.SusPailit/2017/PN.Niaga.Mdn., dan untukitu telah terbukti secara sempurna menurut hukum bahwa CV. Surya Pratamatelah mengalami kebangkrutan (pailit) berdasarkan putusan pengadilan;(Lihat : Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan No.06/Pdt.SusPailit/2017/PN.Mdn., sebagai Lampiran Il dalam KontraMemori Banding ini)Bahwa oleh karena itu dikarenakan CV.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 11-02-2015 — Upload : 10-09-2015
Putusan PN SAMARINDA Nomor 29/Pid.Tipikor/2014/PN Smr
Tanggal 11 Februari 2015 — Drs. H. FACHRODIN, M. Si Bin AHMAD
65 — 10
  • dalam melaksanakan tugasnya dapatdibantu oleh PPTK.Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseoranganyang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.Persyaratan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan adalahsebagai berikut :a. memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan untukmenjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa;b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerialuntuk menyediakan barang/jasa;c. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit
    dalam mengikuti proses pelelangan umumdengan pascakualifikasi, sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 danperubahannya pada Pasal 11 ayat (1) huruf b sebagai berikut:Persyaratan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan adalahsebagai berikut :a. memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan untuk menjalankanusaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa;b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untukmenyediakan barang/jasa;c. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-02-2016 — Putus : 13-06-2016 — Upload : 22-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 10/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 13 Juni 2016 — Pidana Korupsi - DR. ZAINAL SOLEMAN
115 — 29
  • Perusahaan Nomor : 0192/1824.271/14 tanggal19 Maret 2014.Surat keterangan Perusahaan Nomor : 0740/1.755/14 tanggal 19 Maret2014.SPT Tahunan tahun 2013 Nomor : 0051000075610 tanggal 21 April 2014.Surat Setoran Pajak (SSP) tertanggal 21 April 2014.m) SPT Tahunan 2013 PajakPenghasilan Wajib Pajak Badan Nomor 1771tanggal 21 April 2014 beserta lampirannya.Surat Keterangan Fiskal Nomor : SKFNon Bursa00041/WPJ.20/KP.0303/2014 tanggal 25 Juni 2014.Surat Pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit
    DEARMA PINDO ; sejak tahun 2010hingga dikeluarkan surat keterangan tidak terdaftar sebagai perusahaanPailitSurat Pernyataan tidak dalam pengawasan Pengadilan,tidak pailit dantidak sedang dalam menjalani sangsi pidanaSurat Pernyataan bukan pegawai negeri yang masih aktif (PNS/Polri/TNI/Pegawai BI/BHMN/BUMNSurat Pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam.Pajak bulanan tiga bulan terakhir bulan Juli, Agustus, September 2014Setoran Pajak Tahunan (SPT) Nomor : 039.10.00007644, tanggal 8 April2014, atas
    adalah:1) memiliki Akte Pendirian Perusahaan/Perubahan, meliputi pengasahankehakiman;2) memiliki surat izin untuk menjalankan kegiatan/usaha sub bidangmekanikal elektrikal/elektronika yang masih berlaku;3) perusahaan harus memiliki surat keterangan domisili perusahaan darikelurahan dan diketahui kecamatan yang masih berlaku sertaditandatangani direktur;4) Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajakterakhir;5) perusahaan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan,tidak pailit
Pengadilan PN JAYAPURA Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-05-2010 — Putus : 13-04-2011 — Upload : 24-05-2012
Putusan PN JAYAPURA Nomor 232/Pid.B/2010/PN-Jpr
Tanggal 13 April 2011 — SUTRISNO SUMARTONO, S.Sos
96 — 39
  • Central Mas Electronica karena yangBerita Acara Negosiasi kewajawan harga pengadaan kapal;Owner estimate (lampiran berita acara negosiasi pengadaan kapal);Owner Estimate (OE);Berita acara evaluasi hasil penawaran;Berita acara pembukaan penawaran;Daftar hadir pembukaan penawaran;Lampiran pembukaan penawaran;Surat penawaran;RAB (Rencara Anggaran Biaya);Bill Of Quantitie;Surat pernyataan tunduk Keppres;Surat pernyataan tidak pailit dan bukan Pegawai Negeri Sipil;Surat pernyataan akan menggunakan produksi
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN Perijinan
Register : 13-03-2014 — Putus : 22-10-2014 — Upload : 05-12-2014
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 08 / G / 2014 / PTUN.BJM
Tanggal 22 Oktober 2014 — PT. ARUTMIN INDONESIA IBUPATI TANAH LAUT PT. ALAM DUTA KALIMANTAN
128 — 43
  • Perkara Nomor : 08/G/2014/PTUN.BJMIUP dan IUPK berakhir karena :a. dikembalikan ;b. dicabut ; atauc. habis masa berlakunya ;Pasal 119IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri, gubernur, ataubupati/walikota sesuai dengan kewenangannya apabila :a. pemegang IUP atau JIUPK tidak memenuhi kewajibanyang ditetapbkan dalam IUP atau IUPK serta peraturanperundangundangan ;b. pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimanadimaksud dalam UndangUndang ini ; atauc. pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-08-2019 — Putus : 10-09-2019 — Upload : 18-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 32/PID.TPK/2019/PT DKI
Tanggal 10 September 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : EVALINDASARI, S.Kom., SH.
Terbanding/Terdakwa : MINARSI
186 — 117
  • Aloma Kreasi Kayangan ;5 (Lima) lembar Fotocopy Surat Pernyataan yang terdiri dari Suratpernyataan Tidak Masuk Dalam Daftar Hitam, Surat Pernyataan TidakDalam Menjalani Sanksi Pidana, Surat Pernyataan Perusahaan danManajemennya Tidak Dalam Pengawasan Pengadilan, Tidak Pailit danKegiatan Usahanya Tidak Sedang Dihentikan, Surat Pernyataan Minat,Surat Pernyataan Bersedia Memberikan Jaminan Masa Efektif danPencurian yang ditandatangani oleh ACHMAD KAVERO selaku DirekturUtama dari PT.
Pengadilan PN JAYAPURA Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-05-2010 — Putus : 12-04-2011 — Upload : 24-05-2012
Putusan PN JAYAPURA Nomor 230/Pid.B/2010/PN-Jpr
Tanggal 12 April 2011 — MARULIN
92 — 38
  • diterbitkan oleh Bank Papua dengan dasar pengajuan SPKtidak termasuk dalam disket;6 Berita Acara Negosiasi kewajawan harga pengadaan kapal;7 Owner estimate (lampiran berita acara negosiasi pengadaan kapal);8 Owner Estimate (OE);9 Berita acara evaluasi hasil penawaran;10 Berita acara pembukaan penawaran;11 Daftar hadir pembukaan penawaran;12 Lampiran pembukaan penawaran;13 Surat penawaran;14 RAB (Rencara Anggaran Biaya);15 Bill Of Quantitie;16 Surat pernyataan tunduk Keppres;17 Surat pernyataan tidak pailit
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 20-08-2021 — Putus : 05-01-2022 — Upload : 11-01-2022
Putusan PN SURABAYA Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby
Tanggal 5 Januari 2022 — Penuntut Umum:
DIMAS RANGGA AHIMSA, S.H.
Terdakwa:
RIANG KULUP PRAYUDA
332 — 185
  • Jawa Timur Per 31 Agustus 2013, tanggal 31 Agustus 2013 ;
  • 1 (satu) bendel Surat Persetujuan atas nama ENY DARWATI selaku yang memberi persetujuan kepada KOESNAN selaku yang menerima persetujuan tanggal 26 Nopember 2012 ;
  • 1 (satu) bendel Salinan Putusan Nomor : 10/Pdt.Sus.Pailit/2017/PN.Niaga.Sby, tanggal 14 Juni 2017 ;
  • 1 (satu) bendel Pemberitahuan Perihal Kepailitan dan Undangan Rapat Kreditor Pusat Koperasi Industri Susu Sekar Tanjung (Dalam Pailit
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-04-2016 — Upload : 21-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 163/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg
Tanggal 27 April 2016 — IWAN DARMAWAN, SE. MM (TERDAKWA)
98 — 45
  • Mandiri Global Servicetidak memenuhi persyaratan yaitu jaminan penawaran (TIDAK ADA)dan Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga bahwa Perusahaan tidakbangkrut/pailit (TIDAK ADA) ;c. Selanjutnya dilakukan Evaluasi Teknis dan Harga (BA Evaluasi Teknisdan Harga tanggal 7 Juni 2012), terdapat satu perusahaan yang lulusyaitu PT. Adi Nugroho Konstruksindo ;d. Setelah dilakukan penilaian kualifikasi (BA Klarifikasi dan Verifikasitanggal 11 Juni 2012), Panitia Pengadaan menetapkan PT.
    ;Bahwa dokumen yang Terdakwa lakukan klarifikasi dan verifikasi, berupasemua dokumen yang dilampirkan didalam penawaran pekerjaan tersebut yangdisampaikan melalui pengadaan secara elektronik, berupa Surat Penawaran,Surat Keterangan tidak pailit dari pengadilan Niaga, Surat Keterangan tidakmasuk dalam daftar hitam dari Pengadilan Negeri, Tenaga Ahli/inti perusahaan,Sertifikat Keterampilan Kerja masingmasing tenaga ahli, NPWP, KTP, SuratKeterangan Keuangan dukungan Bank, SPT Tahunan, Pajak 3 bulan
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-08-2015 — Putus : 29-12-2015 — Upload : 23-06-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tpg
Tanggal 29 Desember 2015 — M. Zaini Yahya (Terdakwa)
116 — 25
  • pesertalelang Pekerjaan Pembangunan Kebun Raya Batam di Batam TA. 2014untuk dapat melanjutkan proses lelang berikutnya adalah:1)Form isian kualifikasi ditandatangani oleh direktur utama ataupimpinan perusahaan.Memiliki izin usaha sesuai peraturan perundangundangan. lIzin jasakonstruksi, Sertifikat Badan Usaha (SBU).Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pajak terakhir.Menyampaikan pernyataan tertulis bahwa perusahaan yangbersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasanpengadilan, tidak pailit
    memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP)sebagai berikut:SKP = KP PKP =nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:a) untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukansebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; danb)untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP)ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua)N.P= jumlah paket yang sedang dikerjakan.N= jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapatditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5(lima) tahun terakhir.tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit