Ditemukan 20445 data
Urut Berdasarkan
Putus : 17-07-2013 — Upload : 26-06-2014
Putusan PN PONTIANAK Nomor 06 / G / 2013 / PHI.PN.PTK Tanggal 17 Juli 2013 — ABDULLAH FAUZI PULUNGAN & IWAN HADI GUNAWAN
MELAWAN
YAYASAN PANCA BHAKTI UTAMA
64 — 9
64 — 9
Reg.no.06 / G /2013/PHI.PN.PTK, dengan mengemukakan halhal sebagai berikut :Bahwa para Penggugat adalah karyawan Tergugat dipekerjakan di bagian SATPAM statusPerjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);Bahwa Para Penggugat mulai bekerja dengan Tergugat dan menerima upah perbulan danmasa kerja sebagai berikut : PenggugatI mulai masuk kerja dengan Tergugat pada Tanggal 01 September2000 dan di angkat sebagai SATPAM tanggal 27 Agustus 2001 berdasarkanSurat Keputusan Yayasan Panca Bhakti Utama, Nomor : 267
Foto Copy Surat Keputusan Yayasan Panca Bhakti Utama Pontianak Nomor : 267/YPBU/F2/SK/VIII/2001 tentang Pengangkatan Karyawan Yayasahn Panca BhaktiUtama Pontianak ; ( P1 )Foto Copy Surat Copy Surat Keputusan Bersama Yayasan Panca Bhakti UtamaPontianak Nomor : 05/YPBU/SK/2012 tentang PHK atas nama Sdr.Abdullah FauziPulungan; ( P2 )Foto Copy Surat Copy Surat Keputusan Bersama Yayasan Panca Bhakti UtamaPontianak Nomor : 06/YPBU/SK/2012 tentang PHK atas nama Sdr.Iwan HadiGunawan ; ( P3 )Foto Copy Surat
Putus : 06-04-2015 — Upload : 08-04-2015
Putusan PT PALU Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL Tanggal 6 April 2015 — DAVID KHONTORO VS JAKSA
53 — 30
53 — 30
Desember 2012 (rincian penggunaan dana).37. 1 (satu) lembar rincian PPN dan PPH, SPM-LS tanggal 27 Desember 2012.38. 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran nomor 027/268/Bag.Umlepan 2012 tanggal 27 Desember 2012.39. 1 (satu) lembar Berita Acara Peenerimaan Barang nomor 030/21/Bag.Umlepan /2012 tanggal 28 Desember 2012.40. 1 (satu) lembar lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor 030/21/Bag.Umlepan /2012 tanggal 28 Desember 2012.41. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang nomor 030/267
/Setkab/2012 tanggal 27 Desember 2012.42. 1 (satu) lembar lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang nomor 030/267/Setkab/2012 tanggal 27 Desember 2012.43. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran nomor 118/CV-FA/XII2012 tanggal 26 Desember 2012.44. 1 (satu) lembar Surat lampiran Permohonan Pembayaran nomor 118/CV-FA/XII2012 tanggal 26 Desember 2012.45. 1 (satu) lembar Mutasi harian (rekening Koran) account nomor : 003526837061 Account tittle : Pemda Kab.
03SPPLS /2012 tanggal 27 Desember 2012 (rincian penggunaan dana).1 (satu) lembar rincian PPN dan PPH, SPMLS tanggal 27 Desember 2012.2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran nomor 027/268/Bag.Umlepan 2012tanggal 27 Desember 2012.1 (satu) lembar Berita Acara Peenerimaan Barang nomor 030/21/Bag.Umlepan/2012 tanggal 28 Desember 2012.1 (satu) lembar lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor 030/21/Bag.Umlepan /2012 tanggal 28 Desember 2012.1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang nomor 030/267
/Setkab/2012tanggal 27 Desember 2012.1 (satu) lembar lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang nomor 030/267/Setkab/2012 tanggal 27 Desember 2012.1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran nomor 118/CVFA/XII2012tanggal 26 Desember 2012.1 (satu) lembar Surat lampiran Permohonan Pembayaran nomor 118/CVFA/XII2012 tanggal 26 Desember 2012.1 (satu) lembar Mutasi harian (rekening Koran) account nomor003526837061 Account tittle : Pemda Kab.
Putusan Nomor 6/Pid.SusTPK/2015/PT PAL32324041424344454647484950515253541 (satu) lembar lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor 030/21/Bag.Umlepan /2012 tanggal 28 Desember 2012.1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang nomor 030/267/Setkab/2012 tanggal27 Desember 2012.1 (satu) lembar lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang nomor 030/267/Setkab/2012 tanggal 27 Desember 2012.1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran nomor 118/CVFA/XII2012 tanggal26 Desember 2012.1 (satu) lembar Surat
/03SPPLS /2012tanggal 27 Desember 2012 (rincian penggunaan dana).1 (satu) lembar rincian PPN dan PPH, SPMLS tanggal 27 Desember 2012.2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran nomor 027/268/Bag.Umlepan 2012 tanggal27 Desember 2012.1 (satu) lembar Berita Acara Peenerimaan Barang nomor 030/21/Bag.Umlepan /2012tanggal 28 Desember 2012.1 (satu) lembar lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor 030/21/Bag.Umlepan /2012 tanggal 28 Desember 2012.1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang nomor 030/267
/Setkab/2012 tanggal27 Desember 2012.1 (satu) lembar lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang nomor 030/267/Setkab/2012 tanggal 27 Desember 2012.1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran nomor 118/CVFA/XII2012 tanggal26 Desember 2012.1 (satu) lembar Surat lampiran Permohonan Pembayaran nomor 118/CVFA/XII2012tanggal 26 Desember 2012.1 (satu) lembar Mutasi harian (rekening Koran) account nomor : 003526837061Account tittle : Pemda Kab.
Putus : 14-10-2020 — Upload : 03-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3719 B/PK/PJK/2020 Tanggal 14 Oktober 2020 — PT. CENTRALPERTIWI BAHARI vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
123 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
123 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 3719 B/PK/Pjk/2020perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 16dan Pasal 17 UndangUndang Kepabeanan juncto Pasal 7 UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015 juncto142/PMK.010/2017;b.
Register : 10-06-2015 — Putus : 03-08-2015 — Upload : 05-10-2016
Putusan PA CILACAP Nomor 2623/Pdt.G/2015/PA.Clp Tanggal 3 Agustus 2015 — penggugat tergugat
15 — 6
15 — 6
dan tidakpernah kembali lagi kepada penggugat sejak itulah antara Penggugat danTergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang selama + 3tahun dan tidak pernah berkumpul kembali.Bahwa Penggugat merasa perkawinannya dengan Tergugat tidak dapatdipertahankan lagi , sehingga Penggugat berketetapan hati memilih jalanPerceraian untuk mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat.Bahwa oleh karena Penggugat berasal dari keluarga tidak mampusebagaimana Surat Keterangan dari kepala desa Ujungmanik No:267
Putus : 02-06-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1983/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 2 Juni 2020 — PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA Tbk vs. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
132 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
132 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kembali)dalam perkara a quo tetap dipertahankan karena telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimanadiatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 dan Pasal 7UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 17 ayat (1) danayat (2) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006, tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995, tentang Kepabeanan junctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267
Putus : 19-02-2010 — Upload : 09-08-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 60 B/PK/PJK/2006 Tanggal 19 Februari 2010 — PT. POLYTAMA PROPINDO VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
50 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
50 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Put. 05950/PP/M.111/16/2005 tanggal 21 Juli 2005 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagaiberikutMenolak permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputus an Dir ekt urJenderal Pajak Nomor : KEP0118/ WPJ. 07/KP.0209/2004 tanggal 9Juni 2004tent ang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nil ai Barang dan Jasa atas PemanfaatanJasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean Masa Paj ak Januarisampai dengan Desember 2000, Nomor : 00050/267/00/052/ 03t anggal 11.
Register : 02-07-2012 — Putus : 10-07-2012 — Upload : 10-02-2014
Putusan PN PACITAN Nomor 178 / Pdt.P / 2012 / PN.Pct Tanggal 10 Juli 2012 — J U M I R A N
66 — 2
66 — 2
bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadapdi persidangan di Pengadilan Negeri Pacitan, dimana oleh Hakim dibacakan suratpermohonan Pemohon tersebut diatas, atas permohonan mana Pemohon menyatakankebenaran dan tetap pada permohonannya tersebut ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon di muka persidangantelah menyerahkan alat bukti surat, berupa :1.Asli Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil PacitanTanggal 25 Juni 2012 Nomor 475 / 267
Register : 13-07-2020 — Putus : 28-09-2020 — Upload : 02-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3375 B/PK/PJK/2020 Tanggal 28 September 2020 — PT. CENTRALPERTIWI BAHARI VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
232 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
232 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
importasi a quomerupakan bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak yang atasimpornya dibebaskan dari pengenaan PPN dan oleh karenanya koreksiTerbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara aquo tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPasal 16 dan Pasal 17 UndangUndang Kepabeanan juncto Pasal 7UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 5 ayat (2) danPasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267
Register : 22-07-2009 — Putus : 03-12-2009 — Upload : 02-03-2012
Putusan PA JEMBER Nomor 2836/Pdt.G/2009/PA.Jr Tanggal 3 Desember 2009 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
10 — 0
10 — 0
Surat:1.Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama (KUA) Kecamatan Jombang Kabupaten Jembertanggal 03 Agustus 1999 Nomor 267/08/VIII/1999 (P.1) ;oes Surat Keterangan dari Kepala Desa WringinagungKecamatan Jombang Kabupaten Jember Nomor 580/ /19.2005/2009 Tanggal 23 Juli 2009 (P.2);B. Saksi Saksi:1.
Register : 15-01-2013 — Putus : 05-02-2013 — Upload : 18-02-2014
Putusan PA KABUPATEN KEDIRI Nomor 0018/Pdt.P/2013/PA.Kab.Kdr Tanggal 5 Februari 2013 — Pemohon
13 — 0
13 — 0
No:018/Pdt.P/2013/PA.Kab.KdrFoto ljazah Sekolah Menengah Atas, atas nama ANAK KE 2PEMOHON yang dikeluarkan oleh SMA Kabupaten Kediri,tanggal 13 Juni 2009, yang telah dicocokkan dengan aslinyadan bermeterai cukup (P.4);Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5029/1/1993, tanggal6 Januari 1993, atas nama ANAK KE 3 PEMOHON, dikeluarkanoleh Kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan KabupatenKediri, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeteraicukup (P.4);Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 267
Register : 06-08-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 02-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3680 B/PK/PJK/2020 Tanggal 27 Oktober 2020 —
26 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 3680/B/PK/Pjk/2020pembuatan pakan ternak yang atas impornya dibebaskan daripengenaan PPN dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapatdipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 16dan Pasal 17 UndangUndang Kepabeanan juncto Pasal 7 UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010
Putus : 10-06-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1903/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 10 Juni 2020 —
132 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
132 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1903/B/PK/Pjk/2020UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo.Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 267/PMK.010/2015;b.
Putus : 30-07-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1566/B/PK/Pjk/2018 Tanggal 30 Juli 2018 — CV GLORY PERSADA MANUNGGAL VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
164 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
164 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1566/B/PK/Pjk/2018berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Vietnamese Tapioca Residue merupakan Bahan Pakan/MakananTernak dan Bahan Baku Pakan Ternak, dimana berdasarkan PeraturanPemerintah Nomor 31 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun2015, Peraturan Menteri Nomor 267/PMK.010/2015 dan Peraturan MenteriNomor 268/PMK.03/2015 apabila merupakan Bahan Kena Pajak Tertentuyang atas Impor dan/atau Penyerahan
Register : 10-03-2014 — Putus : 28-04-2014 — Upload : 22-09-2014
Putusan PA KOTA BANJAR Nomor 202/Pdt.G/2014/PA.Bjr Tanggal 28 April 2014 — pemohon, termohon
21 — 9
21 — 9
KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan MajelisHakim, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai talakantara :PEMOHON, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,bertempat tinggal di Kota Banjar, dalam hal ini diwakilioleh kuasanya IWAN SETIAWAN,SH, Pengacara danPenasehat Hukum, yang bertindak berdasarkan surat kuasakhusus tanggal 10 Maret 2014, Nomor : 267
Register : 14-03-2013 — Putus : 04-04-2013 — Upload : 06-05-2013
Putusan PN LUMAJANG Nomor 393/Pen.Pdt.P/2013/PN.Lmj Tanggal 4 April 2013 — MOHAMAD JASIR
26 — 2
26 — 2
Bukti P7: berupa foto copy KUITPAN AKTA NIKAH Nomor:267/02/X1V/2012., tanggal 11 Desember 2012, atas nama suamiisteri MOHAMAD JASIR dan RUMINAH dari Kantor UrusanAgama Kecamatan Gucialit;Bukti P7: berupa foto copy KARTU KELUARGA Nomor:35081 12608058652, dikeluarkan tanggal 07052012, atas namaKepala Keluarga H.
Register : 28-08-2020 — Putus : 09-09-2020 — Upload : 09-09-2020
Putusan PA SUKABUMI Nomor 0136/Pdt.P/2020/PA.Smi Tanggal 9 September 2020 — Pemohon melawan Termohon
21 — 2
21 — 2
tinggal sekarang ci JKota Sukabumi.Bahwa kehendak nikah anak pemohon tersebut telah disampaikan/didaftarkan kepada kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeureum KotaSukabumi, yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon (ayah) dari calonmempelai wanita.Bahwa petugas kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumimenolak kehendak atau pendaftaran Nikah anak pemohon tersebutdikarenakan belum berumur 17 tahun atau belum dewasa sebagaimana suratPenolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan cibeureum,Nomor:B.267
Putus : 16-10-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3461/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 16 Oktober 2019 — PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
319 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
319 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kembali) dalam perkara a quo tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 dan Pasal 7UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 17 ayat (1) danayat (2) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan junctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267
Register : 07-09-2012 — Putus : 24-10-2012 — Upload : 06-02-2013
Putusan PA BANJARMASIN Nomor 0304/Pdt.P/2012/PA.Bjm Tanggal 24 Oktober 2012 — PEMOHON DAN TERMOHON
17 — 0
17 — 0
tanggal 09 JUNI1994;Bahwa anak tersebut hasil perkawinan dari BAHARLIS binH.BUSRA dengan Hj.HAMIDAH binti H.DAHLAN;Bahwa oleh karena anak tersebut masih dibawah umur sehinggamenurut hukum tidak mampu untuk melakukan perbuatan hukum,maka dalam hal ini sudah sepatutnya Pemohon ditunjuk untukditetapbkan sebagai wali dari anak tersebut dan Pemohon diberikanhak untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anaktersebut;Bahwa permohonan perwalian ini untuk mengurus jual beli sebidangtanah dengan luas 267
Register : 11-03-2020 — Putus : 04-06-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1832 B/PK/PJK/2020 Tanggal 4 Juni 2020 — PT. CHAROEN POKPHAND INDONESIA, TBK. vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
172 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
172 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1832/B/PK/Pjk/2020Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 dan Pasal 7 UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1/7 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan junctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 267/PMK.010/2015.b.
Putus : 05-11-2020 — Upload : 03-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3690/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 5 Nopember 2020 — PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
141 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
141 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 3690/B/PK/Pjk/2020Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 dan Pasal 7 UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan junctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015;b.