Rapat Pleno tanggal 28 Oktober 2003 yang menetapkan besarnyahonorarium panitia kegiatan Pokja Verifikasi Faktual Partai PolitikCalon Peserta Pemilu tahun 2004 Kab.

Oleh karena itu sepatutnya Tuan Hardjono selaku ahli warisHal.25 dari 97 hal.Putusan No.403/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim.26harus ditarik sebagai pihak/partai dalam gugatan, maka dengan tidak ditariknyayang bersangkutan tersebut, maka gugatan dianggap kurangBahwa ternyata Penggugat merupakan subjek yang masih prematur, sebabkedudukannya selaku ahli waris dari perkawinan Ny. Engelina Wurangian danTuan Hardjono tidak pernah diakui oleh Ny.

Oleh karena itusepatutnya Tuan Hardjono selaku ahli waris harus ditarik sebagai pihak/partai dalam gugatan ;Gugatan Penggugat masihprematur ;Gugatan Pengugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena TergugatVIII menurut hukum sama sekali tidak dapat dinyatakan ikut pula terlibatdalam perbuatan hukum tersebut atas dasar karena membuat danmenerbitkan Akta, karenanya adalah tidak benar dan tidak beralasanhukum Notaris selaku Pejabat Pembuat Akta ditempatkan pada posisistatus perkara sebagai Tergugat

hukum yang tetap,karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan.e Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaansendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai negeri ini atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagaipegawai BUMN/BUMD atau pegawai swasta.e Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai negeri.e Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Republik Indonesia atauNegara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.e Tidak menjadi anggota atau pengurus partai

alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP yaitu (1)Keterangan Saksi (2) Keterangan Ahli (3) Surat (4) Petunjuk (5)Keterangan Terdakwa;Bahwa berapapun banyaknya hanya dihitung 1 demikian juga dengansuart, walau suratnya lebih dari satu tetap dihitung 1 surat alat bukti ;Bahwa Petunjuk itu segala sesuatu yang berkaitan dengan pokokperkara, termasuk dalam Surat Edaran Kapolri Laporan Polisi juga bisadianggap sebagai petunjuk ;Bahwa bedasarkan teori yang namanya akta itu ada 2 macam, ada aktepejabat dan akta Partai

, akta pejabat itu misalnya Rapat PemegangSaham yang membuat Notaris, akta Partai dua belah pihak, Notarishanya menerangkan apa yang diterangkan, hanya menulis apa yangditetapkan oleh dua belah pihak, hanya sebatas itu, setelah itu selesaimenjadi akta othentik.

Pidana (KUHAP) tersebut;Menimbang, bahwa mengenai ketentuan yang ada di dalam Pasal 77Kitap Undangundang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mendapatkankewenangan yang lebih luas lagi ketika adanya putusan dari MahkamahKonstitusi, dimana Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkatpertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UndangUndang terhadap UndangUndang Dasar, memutus sengketa kewenanganlembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UndangUndang Dasar,memutus pembubaran partai

segera yang tidak diatur didalam pasalpasal yang ada di dalam Kitap Undangundang Hukum AcaraPidana (KUHAP) tersebut, maka berdasarkan Putusan dari MahkamahHalaman 58 dari 65 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN RanKonstitusi, dimana Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkatpertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UndangUndang terhadap UndangUndang Dasar, memutus sengketa kewenanganlembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UndangUndang Dasar,memutus pembubaran partai

Suci.80.2 (dua) lembar fotocopi surat kepada Bapak BASRIEFARIEF,SH,MH Jaksa Agung RI dari Dewan Pimpinan PusatGolongan Karya Nomor : B111/GOLKAR/III/2011 tanggal 31Maret 2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusi yangditandatangani oleh Prof.Dr.Muladi,SH selaku Ketua dan IdrusMarham selaku Sekretaris Jenderal, yang terdapat stempel birubertuliskan Diterima Oleh Mahkamah Agung RI pada tanggal 1 April2011 tertanda Suci.81.1 (satu) lembar fotocopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihalSurat dari DPP Partai

tertanda Suci.2 (dua) lembar fotocopi surat kepada Bapak BASRIEFARIEF,SH,MH Jaksa Agung RI dari Dewan Pimpinan PusatGolongan Karya Nomor : B111/GOLKAR/III/2011 tanggal 31Maret 2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusi yangditandatangani oleh Prof.Dr.Muladi,SH selaku Ketua dan IdrusMarham selaku Sekretaris Jenderal, yang terdapat stempel birubertuliskan Diterima Oleh Mahkamah Agung RI pada tanggal 1April 2011 tertanda Suci.1 (satu) lembar fotocopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RIperihal Surat dari DPP Partai

tertanda Suci.2 (dua) lembar fotocopi surat kepada Bapak BASRIEFARIEF,SH,MH Jaksa Agung RI dari Dewan Pimpinan PusatGolongan Karya Nomor : B111/GOLKAR/II/2011 tanggal 31Maret 2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusi yangditandatangani oleh Prof.Dr.Muladi,SH selaku Ketua dan IdrusMarham selaku Sekretaris Jenderal, yang terdapat stempel birubertuliskan Diterima Oleh Mahkamah Agung RI pada tanggal 1April 2011 tertanda Suci.1 (satu) lembar fotocopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RIperihal Surat dari DPP Partai

MALINDO/ 2012 tanggal 30 oktober 2012;
97. Nota dinas pencairan termin II Papeda enak nusantara dan Minyak cita rasa ikan lele tanggal 23 Nopember 2012;
98. Daftar realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik tahun 2012;
99. 1 (satu) bendel SP2D Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik tahun 2012;
100. Daftar realisasi Belanja Bantuan dalam rangka

1 (satu) bendel SP2D Belanja dalam rangka koordinasi kegiatan-kegiatan PEMDA dengan instansi terkait;
102. SP2D, SPM, SPP Belanja Bantuan Pembinaan Administrasi dan Pengurusan serta peningkatan Sumber Keuangan Daerah;
103. 1 (satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan parpol kepada PKK Demokrasi Pembaruan Kabupaten Mukomuko;
104. 1 (satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan parpol kepada Partai

Pengusaha dan Pekerja Indonesia Kabupaten Mukomuko;
105. 1 (satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan parpol kepada Partai Barisan Nasional Kabupaten Mukomuko;
106. 1 (satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan parpol kepada Partai Kedaulatan Kabupaten Mukomuko;
107. 1 (satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan parpol kepada Partai Kedaulatan Kabupaten Mukomuko;
108.

1 (satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan parpol kepada Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Mukomuko;
109. 1 (satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan parpol kepada Partai Demokrat Kabupaten Mukomuko;
110. 1 (satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan parpol kepada PArtai Hanura Kabupaten Mukomuko;
111. 1 (satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan parpol kepada Partai Patriot

Kabupaten Mukomuko;
112. 1 (satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan parpol kepada PArtai Peduli Karya Bangsa Kabupaten Mukomuko;
113. 1 (satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan parpol kepada Partai Bulan Bintang Kabupaten Mukomuko;
114. 1 (satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan parpol kepada PArtai Demokrasi Indonesia Kabupaten Mukomuko;
115. 1 (satu) bendel

MALINDO/ 2012 tanggal 30 oktober 2012;97) Nota dinas pencairan termin Il Papeda enak nusantara dan Minyak cita rasaikan lele tanggal 23 Nopember 2012;98) Daftar realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik tahun2012;99) 1 (Satu) bendel SP2D Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politiktahun 2012;100) Daftar realisasi Belanja Bantuan dalam rangka koordinasi kegiatankegiatanPEMDA dengan instansi terkait;101)1 (satu) bendel SP2D Belanja dalam rangka koordinasi kegiatankegiatanPEMDA dengan

Pemerintah Kabupaten Mukomukodengan LPTTG Malindo tentang Perubahan (Addendum)Penelitian terapan (action reseach) Pembuatan Minyak dan CitaRasa Ikan Lele dari bahan baku Ikan Lele produk unggulan daerahMukomuko Nomor : 04/B.7/SKB/Tahun 2012 Nomor : 011/LP.MALINDO/I/2012 Nomor : 16/B/7/SKB/2012 Nomor 87/LP.MALINDO/ 2012 tanggal 30 oktober 2012;Nota dinas pencairan termin Il Papeda enak nusantara dan Minyakcita rasa ikan lele tanggal 23 Nopember 2012;Daftar realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai

Pasal 47 yang menyatakan dana bantuan keuangandiperuntukkan dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintahdesa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau daripemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa danpemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/ataupeningkatan kemampuan keuangan dan kepada partai politik.c.

Sukabumi sedangkan saksi Euis Widaningsih,SE, MM caleg DPR RI, dari partai yang sama Partai Gerindra.

KotaBogor Barat Kota Bogor untuk menjual emas dan Saksi EDWIN bilangbahwa emas tersebut adalah hasil tambang kalau dijual di Bandungsusah partai besar (sambil melihatkan emas yang dibawanya ) lalu saksibilang besok pagi aja kerumah lagi, lalu besok paginya Saksi EDWINkerumah lagi dengan membawa emas kepingan sebanyak 5 (lima)keping dan emasnya oleh saksi dibawa ke tempat Sdr. WILIANTOROLEX yang beralamat di JI.

KotaBogor Barat Kota Bogor untuk menjual emas dan Saksi EDWIN bilangbahwa emas tersebut adalah hasil tambang kalau dijual di Bandungsusah partai besar (sambil melihatkan emas yang dibawanya ) lalu saksibilang besok pagi aja kerumah lagi, lalu besok paginya Saksi EDWINHalaman 24 dari 66 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Bdgkerumah lagi dengan membawa emas kepingan sebanyak 5 (lima)keping dan emasnya oleh saksi dibawa ke tempat Sdr. WILIANTOROLEX yang beralamat di JI.

adalah minggu tenang;Bahwa massa yang masuk ke dalam kantor KPUD Dairi dan mengambil kotakalumunium kemudian membagibagikan suarat suara tersebut tidak memiliki izin daripihak KPUD Dairi;Bahwa massa berada di kantor KPUD Dairi karena menurut mereka terdapat suatumasalah pendistribusian surat suara, akan tetapi saksi tidak mengetahui secara jelasyang menjadi latar belakang aksi massa di kantor KPUD Dairi;Bahwa saksi tidak melihat massa yang berada di sekitar kantor KPUD Dairimenggunakan suatu atribut partai

ditangkap oleh BRIMOBsaat kerusuhan itu terjadi;Bahwa kegiatan yang dilakukan massa di sekitar kantor KPUD Dairi tidak memiliki izindari pihak yang berwenang;Bahwa massa yang masuk ke dalam kantor KPUD Dairi dan mengambil kotakalumunium tersebut tidak memiliki izin dari pihak KPUD Dairi;Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas yang menjadi latar belakang aksi massatersebut di kantor KPUD Dairi;Bahwa saksi tidak melihat massa yang berada di halaman depan kantor KPUD Dairimenggunakan suatu atribut partai

Bahwatindakan Para Penggugat adalah bertentangan dengan prinsip Partai Kontrakyang digariskan dalam 1340 KUH Perdata.

Menjadi pengurus partai politikh.

Permohonan masyarakat Banjar Dinas Lebah, Desa Marga,Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan tersebut disambut baik oleh Terdakwadengan syarat Terdakwa dibantu dukungan politik (suara) ke PDIPerjuangan danTerdakwa sendiri pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2004, sehingga diperolehkeputusan bahwa Terdakwa akan membantu pembangunan bak penampungan airyang lebih besar di Banjar Dinas Lebah dengan syarat masyarakat Banjar DinasLebah mendukung Partai Demokrasi Indonesia (PDI)Perjuangan dan Terdakwasendiri

Permohonan masyarakat Banjar Dinas Lebah, DesaMarga, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan tersebut disambut baik oleh Terdakwadengan syarat Terdakwa dibantu dukungan politik (suara) ke PDIPerjuangan danTerdakwa sendiri pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2004, sehingga diperolehkeputusan bahwa Terdakwa akan membantu pembangunan bak penampungan air yanglebih besar di Banjar Dinas Lebah dengan syarat masyarakat Banjar Dinas Lebahmendukung Partai Demokrasi Indonesia (PDI)Perjuangan dan Terdakwa sendiri

karenaJabatan Terdakwa saat itu adalah sebagai Ketua DPRD Tabananperiode Tahun 2004 2009;Bahwa, telah terbukti Terdakwa dapat membantu terbukti dari BuktiSurat yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di mana sejak Proposaldiajukan samapai cair hanya dalam hitungan hari dan paling lama sebulan; padahal berdasarkan prosedur aturan yang berlaku proposalsampai cair adalah berdasarkan satu tahun Anggaran atau AnggaranPerubahan berarti waktunya minimal (satu) tahun; dan sebagai KetuaDPRD sekaligus Ketua DPC Partai

Sehingga alasanalasan hukum yang didalilkanoleh Pelawan yang menyebutkan tidak mengetahui permasalahanadanya gugatan dari ahli waris Emad bin Uci dkk adalah kebohongandari Pelawan.Bahwa Tidak Benar Pelawan Tidak Dijadikan Partai Dalam PerkaraNo. 39/Pdt.G/1998/PN.Pwk.Alasan Hukum.Bahwa yang digugat oleh para Terlawan dalam perkara No. 39/Pdt.G/1998/PN.Pwk adalah:1.

Pemerintah R.I. cq Menteri Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional cq Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Jawa Barat cqKantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta.Maka dengan demikian alasan Pelawan tidak dijadikan partai dalamperkra tersebut merupakan alasan yang tidak benar, tidak jujur karenakedudukan Pelawan sudah terwakili oleh Turut Terlawan dan TurutTerlawan tidak pernah mengajukan keberatan untuk mewakiliPelawan dan juga Pelawan tidak pernah mengajukan intervensi dalamperkara tersebut di atas.Maka

DKIJakarta tentang bantuan keuangan pada Partai Politik di Prov. DKIJakarta pelaksana PT. Sco Prima Inavatindo nilai kontrak sebesar Rp.141.735.000, ;Pelaksanaan Pekerjaan Kajian Study Peran Kapasitas DPRD Prov.Jakarta berkaitan dengan obligasi daerah dan dana hibah dalampendanaan pembangunan infrastruktur di Prov. DKI Jakarta pelaksanaPT.

DKIJakarta tentang bantuan keuangan pada Partai Politik di Prov. DKIJakarta pelaksana PT. Sco Prima Inavatindo nilai kontrak sebesar Rp.141.735.000. ;17.Pelaksanaan Pekerjaan Kajian Study Peran Kapasitas DPRD Prov.Jakarta berkaitan dengan obligasi daerah dan dana hibah dalampendanaan pembangunan infrastruktur di Prov. DKI Jakarta pelaksanaPT.

AparaturSipil Negara, yang norma hukumnya berbunyi sebagai berikut:Pasal 87(4)PNS diberhentikan tidak dengan hormat hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidanaumum;C. menjadi anggota dan/atau pengurus partai

NegeriSipil, yang norma hukumnya berbunyi sebagai berikut:Pasal 250PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkanputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungan dengan Jabatan dan/atau pidanaumum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai

PAN ASIA dan selanjutnya dilakukan penimbangan olehjuru timbang yang kemudian oleh juru timbang hasil penimbangannya dimasukkandalam Bukti Timbang Uji Penerimaan Barang.Bahwa Bukti Timbang Uji Penerimaan Barang merupakan bukti timbang atassejumlah barang yang akan diterima digudang untuk setiap alat angkutan yangdigunakan dan Dokumen khusus untuk penerimaan barang dengan Timbang Ujidokumen ini harus dibuat atas dasar Berita Acara Timbang Uji dan isi dengankemasan utuh dalam satu partai yang diterima

barang atau posisi persediaan fisik partai barangtersebut telah habis dan berupa salinan buku pengeluaran ;Laporan Insidentil merupakan laporan tentang kejadian Insiidentil yang terjadisesuatu hal yang tidak terduga sebelumnya dan atau kejadian yangmengakibatkan perubahan posisi persediaan, seperti Kebakaran, BencanaAlam, kegiatan perawatan barang (Pemenuhan kembali kemasan tidak utuh /kempes / robek dan penyelamatan barang rusak)Bahwa saksi KADIONO pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 menerima

barang atau posisi persediaan fisik partai barangtersebut telah habis dan berupa salinan buku pengeluaran ;4 Laporan Insidentil merupakan laporan tentang kejadian Insiidentil yang terjadisesuatu hal yang tidak terduga sebelumnya dan atau kejadian yangmengakibatkan perubahan posisi persediaan, seperti Kebakaran, BencanaAlam, kegiatan perawatan barang (Pemenuhan kembali kemasan tidak utuh /kempes / robek dan penyelamatan barang rusak)Bahwa saksi KADIONO pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 menerima

Laporan Akhir Penyimpanan merupakan laporan tentang berakhirnyapenyimpanan suatu partai barang atau posisi persediaan fisik partai barangtersebut telah habis dan berupa salinan buku pengeluaran ;4.

proposal untukdimintakan tandatangan saksi SUYOTO MUHAMAD ALY MUHTAR dantandatangan kepala desa maupun camat, selanjutnya saksi SUYOTO MUHAMADALY MUHTAR juga diminta untuk membuka rekening di BPD Jateng Cabang Sragen,setelah semuanya ditandatangani kemudian proposal tersebut diserahkan kembalikepada saksi KASNO SAADULAH untuk dikirimkan kepada Gubernur Jawa Tengah.Selanjutnya sekitar akhir tahun 2008, pada saat saksi IBNU HAMDUN (pengasuhpondok pesantren Al Hijroh ) sedang mengikuti rapat di kantor Partai

Setelah semuanya ditandatangani kemudian proposal tersebut diserahkankembali kepada saksi KASNO SAADULAH untuk dikirimkan kepada Gubernur JawaTengah ;Bahwa pada akhir tahun 2008, pada saat saksi IBNU HAMDUN (pengasuh pondokpesantren Al Hijroh ) mengikuti rapat di kantor Partai Kebangkitan Bangsa KabupatenSragen, Terdakwa menawarinya dana bantuan pembangunan pondok pesantren.

Tetapi memang ada badanbadan hukum tertentu yang diakui oleh ketentuan undangundang khusus,misalnya kita berbicara partai atau kita berbicara organisasi, ada satumahasiswa saya yang memang menulis tentang disertasi bahwa apakahkorporasi itu layak kita rumuskan sebagai rechtsperson atau organisasi lebihtepat dikatakan sebagai suatu rechtsperson, karena katakanlah sepertiperkumpulanperkumpulant ertentu yang diakui oleh negara itu saya ambilcontoh tadi partai, bukan yayasan, bukan PT, bukan koperasi

Bahwa serikat buruh, partai, kKemudian katakanlah kalau kita bicaratentang cv meskipun tidak ada undangundangnya tetapi itu diakui sebagaisalah satu usaha dangan, firma, itu merupakan organisasiorganisasi yangtermasuk rechstperson, meskipun kalau kita tadi ditanyakan apakah badanhukum atau badan usaha, saya kira hanya tiga itu yang punya aturan undangPutusan Perkara Pidana Nomor 94/Pid.B/2019/PN Ckr Hal 44 dari 103undang secara sah, tetapi ketika ada aturan undangundang yang mengatakanbahwa itu adalah

Surat Tugas Pengawasan Nomor 031/PM.00.01/K.SB-14.01/01/2024 tanggal 26 Januari 2024;