Ditemukan 17962 data
14 — 1
Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Glad) Abell cts ple alii yh Salil S585 ag ttly Gag ALLind) sindAQ sly Vl) Gia y Ca pallg Ad puers g Lid ollArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannyamembolehkan kesaksian istifadlan dalam perkawinan,kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian,membebaskan perbudakan dan perwalian.2. Dr.
12 — 1
Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :(Sibel) Lally eis) ple Lal daly cal Sgt aglals peg AbLins) tindA shy Yoll Gall y Spall 48 pay cil glArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannya membolehkankesaksian istifadlah dalam perkawinan, kepemilikan, wakaf danpenggunaannya, kematian, membebaskan perbudakan danperwalian.2. Dr.
40 — 1
No. 394/Pdt.G/2012/PA.Ktbmantara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c.wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan 1. ekonomi syari'ah.Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya
20 — 8
Bahkan telahmenjadi praktek peradilan di Indonesia, sebagaimana Yurisprudensi MahkamahAgung RI No: 329 K/Sip/1973 tanggal 25 Nopember 1975;Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengambil alihdhawabith alfigh berikut ini untuk dapat diterapkan:, SMAI, bg, GUN GUN, deg, Cal: Gh Le aol YL Salgadl ade j get Ls alee oy0gal, elDiantara contoh perkara yang dibolehkan menggunakan saksi istifadhahantara lain perkara asal usul anak, pernikahan, hak milik, wakaf, talak, khuludan itqg.;(Dr.
30 — 17
Abubakar sekarang Gang Kampung ;Timur dengan Gang Kampung ;Selatan dengan rumah pemilik Toko Murah (Wakaf) ;Barat dengan Jalan raya ;Yang selanjutnya dalam perkara ini disebut Rumah / TanahPekarangan obyek sengketa atau obyek sengketa ;Adapun duduknya perkara secara kronologis diuraikan sebagaiberikut :Adalah seorang lelaki keturunan Arab bernama SAID bin ALIALMUSALLI bersama isterinya bernama FATMAH tinggal diKampung Benteng Desa Melayu (sekarang Lingkungan BentengKelurahan Melayu Kecamatan asakota
31 — 5
Wakaf,f. Zakat, g. Infaq, h. Shadaqah dan i. Ekonomi syariah;Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 18 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, dijelaskan bahwa yang dimaksud denganoerkawinan adalah halhal yang diatur dalam atau berdasarkan undangundangmengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syariah. Hal inisebagaimana antara lain menurut Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum IslamHal. 6 dari 11 Hal.
9 — 0
dirasakansendiri oleh saksisaksi karena tidak hadir pada saat perkawinan Pemohon dan Pemohon II, namun saksisaksi mengetahui bahwa perkawinan Pemohon dan Pemohon II telah diketahui sudah demikian luas tersiar oleh keluarga besardan masyarakat tetangga Pemohon dan Pemohon Il;Menimbang, bahwa sesuai pendapat dari ulama Hanabilan bahwasyahadah alistifadhah (kesaksian berdasarkan pengetahuan yang bersumberpada berita yang sudah demikian luas tersiar) boleh digunakan dalamperkawinan, hakhak pribadi, wakaf
26 — 20
,auzy JlDiantara contoh perkara yang dibolehkan menggunakan saksi istifadhahantara lain perkara asal usul anak, pernikahan, hak milik, wakaf, talak, khuludan itq.;(Dr.
41 — 1
Wakaf, f. Zakat, g. Infaq, h.Shadagah, dan i. Ekonomi syariah.
PERKUMPULAN NON GOVERNMENT ORGANIZATION
Termohon:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
178 — 68
Pendaftaran Tanah Pertama Kali1)Konversi, Pengukuran dan Penegasan Hak;Pemberian Hak;" 200220 2 non nonn=Wakaf Dari Tanah Belum Bersertipikat;Wakaf Dari Tanah Negara;P3MB/Prk.5;cccncnn nnn nnnnnnn nnn nnnnnnnnnnnnnnnPendaftaran Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun;Pemberian Hak Guna Usaha.b.
Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah1)2)Peralihan Hak Atas Tanah Dari Satuan Rumah Susun;Ganti Nama Sertipikat Hak Atas Tanah dan Hak Milik AtasRumah Susun;Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha;Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Bangunan/HakPerpanjangan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun;Pembaharuan Hak Guna Bangunan/Hak Pakai danPemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai di Atas HakPengelolaan;Pembaharuan Hak Guna Usaha;Wakaf Dari Tanah Yang Sudah Bersertipikat;Perubahan Hak Atas Tanah);Hal. 15 dari
15 — 3
dengan pertimbangan di atas, majelis hakimperlu mengemukakan dalil figih tentang kKedudukan keterangan saksi 1 yangberdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (Syahadah alIstifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnah yangterjemahannya sebagai berikut:Imam alSyafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumberdari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorangmenjadi hakim, wakaf
19 — 8
ataspernikahan berdasarkan pendengaran dari orang banyak, karenabanyaknya orang akan aman dari kedustaan.Menimbang, bahwa terhadap kedudukan saksi yang berdasar padaberita yang tersebar luas (syahadah alistifadhoh) sebagaimana disebut didalam kitab Figih Sunnah jilid III halaman 426 yang artinya sebagai berikut:Imam Syafii membenarkan kesaksian istifadhoh (bersumber dari beritayang tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian,memerdekakan budak, perwalian, diangkatnya seseorang menjadi hakim,wakaf
120 — 39
M* sesuai dengan kwitansi pembayaranyang telah dibeli dari Bp.AR.Ginting, dibeli tanggal 01 Juni 2014dengan batasbatas: Selatan/Depan : Jalan Timur/Samping Kanan : Tanah/rumah milik XXX Barat/Samping Kirin: Tanah/rumah milik XXX Utara /Belakang Tanah/rumah milik XXXSebidang tanah yang terletak di Desa Kembang Tanjung,Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara, denganluas 14 m x 25 m= 350 M* yang telah dibeli dari XXX, kirakirabulan Februari 2013 dengan batasbatas: Selatan / Depan : Tanah wakaf
6 — 0
Muwardi Gang Wakaf 2RT 001 RW 011 Kelurahan Muka Kecamatan Cianjur KabupatenCianjur.
16 — 10
HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon padapokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa,memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
9 — 5
sebagaimana padadalildalil permohonan a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yangmenegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : (a).perkawinan, (b). waris, (c). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf
20 — 7
yang dimaksud dengan Pengadilan tersebut di atasadalah Pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama sebagaimana yangdikehendaki Pasal 49 Ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989sebagaiamana telah diubah kedua kalinya dengan Undangundang Nomor 50tahun 2009 yaitu Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan perkaraperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, danhibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam, wakaf
20 — 3
hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (22)Penjelasan Undangundang No. 7 Tahun 1989 yang diubah kedua dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA),yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
51 — 4
Ppe.Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 4989 Tentang PeradilanAgama secara tegas menyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infag, h. shadagah, dan i.ekonomi syariah; Bahwa Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama
16 — 11
PA.TbhMenimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adaiahtelah terjadinya perselisinan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugatsecara terusmenerus, sehingga Penggugat berpendapat bahwa rumah tanggaPenggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi untuk dipertahankan.Kewenangan Pengadilan Agama TembilahanMenimbang, bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antaraorangorang beragama islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf