Ditemukan 17962 data
150 — 89
Sebelah Timur berbatasan dengan pekarangan Saudara Radas dantanah pekarangan wakaf. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah persawahan milik SaudaraMat Sukemi.. Bahwa tanah persawahan tersebut dalam posita 1 diperolehPENGGUGAT dari Hibah orang tua PENGGUGAT yang bernamaAlmarhum H. Sajadi pada saat orang tuanya tersebut masih hidup. Hal inisebagaimana Surat Keterangan Hibah tertanggal 31 Agustus 2003..
Sebelah Timur berbatasan dengan pekarangan Saudara Radas dantanah pekarangan wakaf. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah persawahan milik SaudaraMat Sukemi,Dan atau hartaharta kekayaan lain milik TERGUGAT I dan TERGUGATIl yang daftar rinciannya akan PENGGUGAT sampaikan kemudian.9.
Sebelah Timur berbatasan dengan pekarangan Saudara Radasdan tanah pekarangan wakaf.
75 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kasripah almarhum (posita Nomor: 3dan 5), terhadap semua para Penggugat, Tergugat mengenal mereka denganbaik, sepengetahuan Tergugat semua para Penggugat beragama Islam,demikian juga Tergugat adalah beragama Islam, berdasarkan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia ditentukan apabilaterjadi sengketa hak milik dalam perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah,wakaf, zakat, infak, sadaqoh dan ekonomi syariah yang subjek hukumnyaanatara orangorang yang beragama islam, objek sengketa
tersebut diputusoleh Pengadilan agama bersamsama perkara sebagaimana tersebut diatas(perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sadaqoh dan ekonomisyariah), oleh karena itu berdasarkan hal tersebut, maka terhadap perkara iniPengadilan Negeri Kediri tidak berwenang untuk memeriksa dan memutusperkara ini yaitu Perkara Perdata No. 30/Pdt.G/2010/PN.Kdr. dan olehkarenanya Pengadilan Negeri Kediri harus menjatuhkan putusan sela yangHal. 7 dari 19 hal.
Terbanding/Tergugat I : CHRISTIAN
Terbanding/Tergugat II : BANK SYARIAH MANDIRI
Terbanding/Tergugat III : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL Kota Balikpapan
Terbanding/Tergugat IV : BADAN PERTANAHAN NASIONAL BPN KOTA BALIKPAPAN
177 — 55
Pasal 49 beserta penjelasannya pada Undang Undang Nomor3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, yang berbunyi sebagaiHalaman 13 dari 20 Putusan Nomor 196/PDT/2020/PT SMRberikut : Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus,dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam di bidang a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d.hibah; e. wakaf; f. zakat; g.
Pasal 1 angka (4) dan (6) pada Peraturan Mahkamah Agung(PERMA) Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata cara penyelesaianperkara ekonomi syariah, yang menyebutkan :1) Pasal 1 angka (4)Lembaga keuangan mikro syariah, asSuransi syariah, reasuransisyariah, reksadana syariah, perkara ekonomi syariah adalahperkara dibidang ekonomi syariah meliputi bank syariah obligasisyariah, surat berharga berjangka syariah, dana pension lembagakeuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf, zakat, infaqdan shadagah yang
84 — 36
Putusan No.1096/Pat.G/ 2019/PA.WipPengadilan Agama Watampone tidak berwenang mengadili perkara inidengan alasanalasan sebagai berikut :a) Bahwa sengketa a quo bukan sengketa kewarisan bagi orang yangberagama Islam, bukan sengketa wakaf dan bukan sengketa hibah bagiorang yang beragama Islam.
pokoknyasebagaimana terurai di muka ;Menimbang, bahwa eksepsi para Tergugat yang pertama pada pokoknyamenyatakan Pengadilan Agama Watampone tidak berwenang mengadiliperkara aquo, eksepsi tersebut telah dipertimbangkan dan atau dijatuhkanputusan sela pada persidangan tertanggal 20 November 2019, sebagaiberikut:Menimbang, bahwa dalil para Tergugat tentang ketidakwenanganPengadilan Agama Watampone mengadili perkara aquo, karena sengketa aquo bukan sengketa kewarisan bagi orang yang beragama Islam, bukansengketa wakaf
54 — 11
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan agamabertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama lslam dibidang:a. perkawinan;b. waris;c. wasiat;d. hibah;e. wakaf;f. zakat;g. Infaq;h. shadaqah; dani. ekonomi syariah.
Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Pengadilan Agama memilikikewenangan memeriksa, memutus, dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangOrang yang beragama slam di bidang: perkawinan, waris,wasiat, hibah, wakaf, zakat, infag, shadaqah dan ekonomi syariah;.
151 — 90
Lapangan Tembak CibuburSebelah Utara : Kuburan wakaf dan rumah Tergugat yang diatasnya berdiri bangunan yaitu :a.
Lapangan Tembak Cibubur Sebelah Utara : Kuburan wakaf dan rumah Tergugat yang diatasnya berdiri bangunan yaitu :Hal. 22 dari 26 hal. Putusan No. 47/Pdt.G/2015/PTA.JK.Yayasan TK.
33 — 4
Penetapan Nomor : 0391/Pdt.P/2015/PA.yang berdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (Syahadahallstifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnah jilid Ill,hal.426 yang terjemahannya sebagai berikut:(426 moa 3e, Aindl add) dail gig clSdls J jelly Gall, Yl,Artinya:Imam syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumber dariberita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorangmenjadi hakim, wakaf
15 — 1
tanggung jawabdari orang tua asal anak kepada orang tua angkatnyaberdasarkan putusan Pengadilan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengadilanadalah Pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agamasebagaimana yang dikehendaki Pasal 49 ayat (1) UndangUndang nomor 7 tahun 1989 yang bertugas dan berwenangmemeriksa memutus menyelesaikan perkara perkara di tingkatpertama untuk orang orang yang beragama Islam di bidangperkawinan, kewarisan, Wasiat dan hibah yang. dilakukanberdasarkan hukum Islam serta wakaf
16 — 1
maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undangundang Nomor 7Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006dengan perubahan kedua Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentangPeradilan Agama yang menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris,wasiat, hibah, wakaf
50 — 8
Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian antaraorangorang yang beragama Islam maka berdasarkan pasal 49 dan pasal 50Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua Undangundang Nomor50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan bahwa PengadilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidangperkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
153 — 135 — Berkekuatan Hukum Tetap
tuatua adat Rahankorbib Tual dan 4 (empat)orang tuatua adat Rahan lIfak Taar yang terletak di Un KelurahanLodar El, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah Timur : Patok Il, Il, Ill dan IV berbatasan dengan JalanRaya; Sebelah Selatan : Patok IV, V berbatasan dengan Jalan Raya; Sebelah Barat : Patok V, VI, VII, VIII berbatasan dengan JalanRaya; Sebelah Utara: Patok dan VIII berbatasan dengan tanah adat:Bahwa tanah tersebut diberikan tuatua adat sebagai wakaf
29 — 23
Wakaf, Kel.
16 — 7
jilid Ill, hal.426 tentang kedudukan keterangan saksi yangberdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (Syahadah alIstifadhah) yang berbunyi:Sjall y idiglly AY gly eV sll y Gall y Co gallly 539 glly Gauaill gi MyaiLitll nic Aol YL Salgatll cane ydal siy clSillyArtinya : Imam syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas ) dalam masalahnasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak,kewalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf
19 — 1
Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Glad) dba y csi (te Aol dalgdill 5905 pgltly Gey Ab Lad) riedAN sll y Ysll Gially Co gally Ad puere y Cid gliArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannya membolehkankesaksian istifadlah dalam perkawinan, kepemilikan, wakaf danpenggunaannya, kematian, membebaskan perbudakan danperwalian.Halaman 7 dari 11 halamanPenetapan Nomor 456/Pdt.P/2017/PA Wng2.Dr.
15 — 1
kedudukan hukum (legal standing ) Pemohon;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (22)Penjelasan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009, yangmenjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus,dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islamdi bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
27 — 2
SAKSI, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta,bertempat tinggal di Kampung Sawah Tanah Wakaf, RT.016 RW. 006,Kelurahan Jembatan lima, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat;2.
12 — 4
plainf3fs24i aquoplainf3fs24 ; par Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yang menegaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutusdan menyelesaikan perkaraperkara ditingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam dibidang : (a). perkawinan, (b). waris, (Cc). wasiat, (d).hibah, (e). wakaf
24 — 13
sebagaimana padadalildalil permohonan a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yangmenegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutuSs dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : (a).perkawinan, (b). waris, (Cc). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf
19 — 2
Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNo. 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama(selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugasdan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat;d. hibah; e. wakaf
19 — 1
ball eis) ple Lali Salg cal Sgt agldls Cpe g ALLS) sindAD lly Yost) Gall y Spall 4B poy cil gtArtinya:"Golongan Hanabilan dan yang sependapat dengannya membolehkankesaksian istifadlah dalam perkawinan, kepemilikan, wakaf danpenggunaannya, kematian, membebaskan perbudakan danperwalian.2. Dr.