PENGADILAN NEGERI/ PHI / TIPIKOR BANDUNGJL. LAKS.RE.MARTADINATA NO.7480BANDUNG PUTUSANNOMOR : 41/Pid.

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 25Juni 2014 s/d 24 Juli 2014 2014, jenis Penahanan RUTAN.4. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Bandung sejak tanggal 25 Juli 2014 sampai dengan 22 September2014, Jenis Tahanan RUTAN.5. Perpanjangan Ke Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Bandung sejak tanggal 23 September 2014 sampai dengan tanggal 22Oktober 2014;6.

Perpanjnagn ke 2 Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Bandung, diperpanjang penahanan rutan sejak Tanggal 23 oktober 2014s/d 21 Nopember 2014.Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat HukumCHRISTOFEL BUTARBUTAR, SH.

Netway Utama.Pendidikan : S1.Status penahanan terdakwa, oleh :1.2Penyidik sejak tanggal 30 mei 2014 s/d 15 Juni 2014, jenis tahanan RUTAN.Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2014 s/d 5 Juli 2014.Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 25Juni 2014 s/d 24 Juli 2014 2014, jenis Penahanan RUTAN.Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Bandung sejak tanggal 25 Juli 2014 sampai dengan 22 September2014, Jenis Tahanan RUTAN.Perpanjangan

Ke 1 Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 23 September 2014 sampai dengantanggal 22 Oktober 2014.

.: Diploma satu.Terhadap Para Terdakwa Penahanan Rutan masingmasing oleh :Putusan Nomor 32/Pid.Sus/ Tipikor/2016/PN. BjmHal1dari1251. Penyidik Polres Banjar sejak tgl. 2 Agustus 2016 s/d tanggal 10 Agustus 2016.2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2016 s/d tanggal 23 Agustus2016.3. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pada PN Banjarmasin sejak tanggal 24Agustus 2016 s/d tanggal 22 September 2016.4.

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Pada PN Banjarmasin sejaktanggal 23 September 2016 s/d tanggal 21 Nopember 2016.5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor padaPT.Banjarmasin sejak tanggal 22 Nopember 2016 s/d tanggal 21 Desember2016.Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum :DR (cand) DIAN KORONARIADI,SH.,MH., AKHMAD MUNAWAR,SH.,MH., SAMSUL BAHRI,SHI,MH.,RUSNIANSYAH MARLIM,SH., ABDUL HAMID,SH.,MH., M.ANSHARY YUSUF,SH.

., semua dari LKBH KORPRI Kabupaten Banjar yangberalamat di Jalan Ahmad Yani Km.40 no.2 Martapura Kabupaten Banjar,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2016 yang terdaftar padaRegister PN.Banjarmasin no.02/PID/2016 tanggal 01 September 2016.Pengadilan Tipikor tersebut,Telah membaca berkas perkara dan suratsurat lain yang berkenaan denganperkara ini;Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada PN.Banjarmasin tanggal 24 Agustus 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim untukmemeriksa

Membebankan biaya perkara kepada Negara; atauApabila Majelis Hakim Tipikor Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dalamperkara a quo berpendapat lain, mohon sudi kiranya menjatuhkan putusanterhadap Terdakwa dengan seadiladilnya.Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan oleh Penasihat HukumPara Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Repliek tertanggal 15Nopember 2016 yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum menolak semuaargumentasi yang dikemukakan oleh Tim Penasihat Hukum terdakwa sebagaimanaNota

Bahwa terdakwa terdakwa dan terdakwa Il juga mohon agar ditiadakanpenyitaan barang atau asset Terdakwa dan terdakwa Il mengingat tidak adalagi harta atau asset yang memadai untuk disita, agar tidak menambah bebankepada keluarga terdakwa;Bahwa berdasarkan halhal tersebut, mohon agar yang Mulia Majelis HakimPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banjarmasin berkenan memutuskansebagai berikut :1.

ada;Bahwa penasehat hukum terdakwa/pembanding pada dasarnyaterdakwa/pembanding merupakan korban kriminalisasi yang seharusnya tidakdikembalikan harkat martabatnya oleh karena adanya proses pemidanaan yangmelanggar hak asasi manusia;Bahwa majelis hakim Nampak mengesampingkan faktafakta yang terbuktidimuka persidangan justru sekonyongkonyong tidak menjunjung tinggi AzasPraduga Tak Bersalah dalam proses persidangan yang ada;Bahwa fakta persidangan yang terungkap sebagaimana dalam PutusanPengadilan Tipikor

PelakuTindak Pidana adalah Marsiah Bersamasama dengan Mastin yang dibawah dayapaksa dari seorang KETUA DPRD KOLAKA dan Pejabat Eselon IV atas namaSARNELIANTI DASIR nyatanyata telah membantah keseluruhan isi dakwaan danpembuktian dari jaksa penuntut umum.namun yang bersangkutan hanya dijadikan saksi dan tidak diperiksasebagai Tersangka oleh karenanya nyatanyata putusan dalam perkara aquo syaratkepentingan dan jauh dari rasa keadilan;Keterangan saksi Limastin sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tipikor

No 1/PID.SUSTPK/2022/PT KDIBahwa fakta persidangan yang terungkap sebagaimana dalam PutusanPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari dalam perkara Nomor:35/Pid.SusTPK/2021/PN KDI, yang mana fakta dalam perkara aquo terdapatpermasalahan fundamental yaitu bahwa Jaksa telah salah mendakwa perbuatanyang tidak pernah dilakukan oleh terdakwa namun dipaksakan untukdidakwakan pada terdakwa / klien kami.

karenaPelaku Tindak Pidana adalah Marsiah Bersamasama dengan Mastin yangdibawah daya paksa dari seorang KETUA DPRD KOLAKA dan Pejabat EselonIV atas nama SARNELIANTI DASIR nyatanyata telah membantah keseluruhanisi dakwaan dan pembuktian dari jaksa penuntut umum.Namun yang bersangkutan hanya dijadikan saksi dan tidak diperiksasebagai Tersangka oleh karenanya nyatanyata putusan dalam perkara aquosyarat kepentingan dan jauh dari rasa keadilan;Keterangan saksi Limastin sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tipikor

Muhardin Tasruddin, M.Si baru saksi tandatanganiBahwa kemudian keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Marsiahsebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendaridalam perkara Nomor: 35/Pid.SusTPK/2021/PN KDI menerangkan sebagai berikut:> Bahwa untuk pencairan anggaran perjalanan dinas fiktif Ke kendari dengan jumlahanggaran untuk 37 orang dengan total Rp.116.940.000, dan untuk 49 orangdengan total Rp.161.600.000, saksi menyuruh Limastin menandatangani SPP danSPM

Penyidik, sejak tanggal15 Agustus 2014 s/d tanggal 03 September 2014; Perpanjangan Penuntut Umurn pada Kejaksaan Negeri Majalengka, sejak tanggal 04September 2014 s/d tanggal 13 Oktober 2014 ; Penuntut Umurn sejak tanggal 10 Oktober 2014 s/d tanggal 29 Oktober 2014 ; Hakim Pengadilan Tipikor Bandung, sejak tanggal 20 Oktober 2014 s/d tanggal 18Nopember 2014; Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Bandung, sejak tanggal 19 Nopember2014 sid tanggal 17 Januari 2015 ; Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan

Tinggi Tipikor Bandung, sejak tanggal18 Januari 2015 sid tanggal16 Februari 2015 ;Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumn"ybemama H.

Bandung ;Pengadllan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadllan Negeri tersebut;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor BandungNo. 110IPid.SusffPKJ2014IPN.Bdg, tertanggal 20 Oktober 2014 tentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tersebutNo.l0IPid.SusffPKJ2014IPN.Bdg, tertanggal 03 Nopember 2014, tentang hariSidang;Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;Telab mendengar pembacaan surat dakwaan ;Telah mendengar

,M.M., masingmasingHakim Ad Hoc Tipikor selaku HakimAnggota, Putusan tersebut diucapkandalam sidang yang terbuka untuk umumpada hari : SENIN, TANGGAL 02PEBRUARI 2015, oleh Hakim Ketuadengan didampingi Hakimhakimanggota tersebut, dan dibantu olehRA YENDRA SONETA TI,S.H. selakuPanitera Pengganti dan dihadiri olehROMLY SALIJO,s.u. selaku PenuntutUmum serta dihadiri pula olehterdakwayang didampingi oleh Tim PenasihatHukumnya.HakimHakim Aaggota,HAKIM KETUAMARSIDIN NA WA WI, S.H., M.H.

Nilakresna, S.H, Advokat pada Law Firm R & R, beralamat di Jalan KartamaNo. 47 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Agustus 2016;Terdakwa berada dalam Tahanan berdasarkan Surat Perintah/PenetapanPenahanan :ds2.Penyidik tidak dilakukan penahanan;Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan tanggal 7Agustus 2016;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 08 Agustus 2016 s/d tanggal 17Agustus 2016;Hakim Pengadilan Tipikor

Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor padaPengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 16 Nopember 2016 sampaidengan 15 Desember 2016;7. Perpanjangan Penahanan II Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor padaPengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 16 Desember 2016 sampaidengan 14 Januari 2017;8. Penahanan Hakim Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejaktanggal 15 Januari 2017 sampai dengan tanggal 11 Februari 20179.

Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada PengadilanTinggi Pekanbaru sejak tanggal 12 Februari 2017 sampai dengan 12 April2017;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;Setelahmembaca berkas perkara dan Suratsurat yang bersangkutan sertasalinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPekanbaru, tanggal 9 Januari 2017, Nomor 39/PID.SUSTPK/2016/PN.Pbr ;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan No.

RUSTAM SUPENDY, M.Si bin H.BEDDU membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Kendari No. 02/Pid/Tipikor/2011/ PN.Kdi tanggal 24 Februari 2012 yangamar lengkapnya sebagai berikut :Menyatakan Terdakwa Ir.

BEDDUdibebankan untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (limaribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara No. 04/ Tipikor/2012/PT.Sultra tanggal31 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;2. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Kendari;3.

Tahap Pertama sebanyak Rp20.000.000,00 diterimapada bulan September 2009 dan 2.Tahap kedua sebanyakRp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diterima pada bulan Oktober2009.Bahwa pertimbangan hukum judex facti dalam menilai dana anggaranpengeluaran 10 program pokok PKK sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluhjuta rupiah) sebagaimana dalam pertimbangan judex facti yangmengemukakan bahwa ... menimbang terhadap deskripsi sanggahanberkaitan dengan pengeluaran untuk kegiatan 10 program pokokPKK.Hakim Banding Tipikor

judex juris yang mengadili perkara a quo padatingkat kasasi ini bahwa saksi Sudin bin Mariba telah ditahan olehKepolisian Ri atas pemberian keterangan palsu dalam perkara ini.Bahwa pertimbangan hukum judex facti dalam menilai penegeluarandana senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk operasionalrumah jabatan sebagaimana dalam pertimbangan judex facti yangmengemukakan bahwa menimbang terhadap deskripsi sanggahanberkaitan dengan pengeluaran dana untuk operasional Rujabo,HakimBanding Tipikor

HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkandalam sidang terbuka untuk umum hari itu juga oleh Ketua Majelis besertaHakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Mariana Sondang,S.H.,M.H.Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa danJaksa/Penuntut Umum.HakimHakim Anggota, Ketua,ttd/Prof.Dr.Mohammad Askin,S.H. ttd/Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLMttd/M.S. Lumme,S.H.Panitera Pengganti,ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, S.H.

IslamPekerjaan : Wiraswasta (Mantan Kepala Desa Bantarkulon).Pendidikan : SMA.oO a F &Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :Penyidik sejak tanggal 8 September 2015 s/d 27 September 2015;Perpanjangan Penuntut Umum sejak 28 September 2015 s/d 06 November2015;Perpanjangan Ketua PN sejak 07 November 2015 s/d 06 Desember 2015;Penuntut Umum sejak tanggal 04 Desember 2015 s/d 23 Desember 2015;Perpanjangan KPN sejak tanggal 24 Desember 2015 s/d 22 Januari 2016;Hakim Pengadilan Tipikor

Semarang sejak tanggal 15 Januari 2016 s/d 13Febuari 2016;Perpanjangan Wakil Ketua PN Tipikor pada PN Semarang sejak tanggal 14Febuari 2016 s/d 13 April 2016;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 24 Maret 2016Nomor 76/Pen.PidTPK/2016/PT.

SusTPK / 2016/ PN Smg, tanggal27 Januari 2016;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;Telah membaca :e Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang Nomor 04 /Pen.Pid.SusTPK/2015/PN Smg tanggal 15Januari 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;e Penetapan Majelis Hakim Nomor 04/Pen.Pid.SusTPK/2015/PN Smgtanggal 15 Januari 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;e Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Telah mendengar pembacaan dakwaan;Telah memperhatikan alatalat bukti

Pengalaman ahli sebagai Ahli dalamperkara tindak pidana korupsi adalahsebagai berikut :Tahun 2009 ahli untuk 3 Terdakwa di PN Purworejo dan PN Cilacap.Tahun 2010 ahli untuk 4 Terdakwa di PN Purworejo, PN Purwodadi danPN Karanganyar.Tahun 2011 ahli untuk 5 Terdakwa di PN Karanganyar dan PengadilanTipikor di PN Semarang.Tahun 2012 ahli untuk 2 Terdakwa Pengadilan Tipikor di Semarang.Tahun 2013 ahli untuk 18 Terdakwa Pengadilan Tipikor di Semarang.Tahun 2014 ahli untuk 14 Terdakwa Pengadilan Tipikor

Investigasi menyelenggarakan fungsiantara lain pelaksanaan audit atas penyesuaian harga, audit klaim danaudit investigative terhadap kasuskasus yang berindikasi merugikankeuangan Negara, audit perhitungan kerugian keuangan Negara danpemberian keterangan ahli pada instansi pusat dan daerah.Tugas dan wewenang ahli adalah melakukan supervisi pelaksanaanaudit. mendampingi/ memberikan keterangan Ahli dalam prosesHalaman 49 dari 117 hal Putusan Nomor 04/Pid.SusTPK/20 16/PNSmgpenyidikan dan atau peradilan kasus Tipikor

Biaya perkara Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 35/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBRtanggal 11 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa TENGKU ALFIAN HELMI telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secarabersamasama;Menghukum Terdakwa TENGKU ALFIAN HELMI oleh karena itu denganpidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana dendaRp200.000.000,00 (

Bahwa pada tanggal 11 Desember 2013, Pemohon PeninjauanKembali menerima Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 35/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR;2. Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali tidakmelakukan upaya hukum banding sehingga putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah berkekuatanhukum tetap;3.

pada Pengadilan Negeri Pekanbaru denganmemutuskan menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Korupsi secara bersamasama sebagaimana dalamDakwaan Kesatu Primair;Bahwa dengan adanya bukti/keadaan baru tersebut di atas makaMajelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPekanbaru telah terjadi kekeliruan yang nyata dalam memberikanputusan, putusan tersebut telah didasarkan pada pertimbanganhukum yang tidak benar dan bertentangan

satu dengan lainnyayang menimbulkan ketidakadilan bagi Pemohon PeninjauanKembali;Bahwa akibat keputusan yang dijatuhkan oleh Majelis HakimPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut,Hal. 96 dari 99 hal.

Demikian pula halnya denganalasan adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata tidak terlihat dalamPutusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPekanbaru Nomor 35/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN PBR yang dimohonkanpeninjauan kembali tersebut, karena halhal yang relevan secara yuridis telahdipertimbangkan dengan benar oleh Judex Facti.

., Panitera Pengganti dan tidakdihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Ad Hoc Tipikor : Ketua :TTD/Dr. H.M. Imron Anwari, S.H.,Sp.N.M.H.,TTD/Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.,12Panitera Pengganti :TTD/Didik Trisulistya, S.H.,Oleh karena Hakim Ad. Hoc. Tindak Pidana Korupsi Hamrat Hamid,S.H.,sebagai Anggota/Pembaca telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 07September 2013, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis/PembacaIll: Dr. H. M.

Keberatan Terdakwa dalam memori kasasinya tidak dapat dibenarkan,terdapat cukup bukti untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalahmelakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) Juncto Pasal 18UndangUndang Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 Juncto Pasal 64Ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana dengan alasan;c.

,Untuk salinan yang sama bunyi dengan aslinya.PaniteraReflizailius.Halaman 13 Putusan Pidana Nomor 253/PID/2020/PT BNAUntuk Salinan yang sama bunyinya olehPENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERAT. TARMULIHalaman 14 Putusan Pidana Nomor 253/PID/2020/PT BNA

maka yang perlu dipertimbangkan adalah, apakah benar bahwaPenggugat/Terbanding telah dipidana berdasarkan Putusan Pengadilan yangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan kejahatan Jabatan, sehingga ia diberhentikan sebagai PNS ;Halaman 10 Putusan No.206/B/2019/PT.TUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIMMenimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat/Terbandingdalam gugatannya dan keterangan Tergugat/Pembanding dalam Jawabannyaserta memperhatikan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.17/Pid.SUS/Tipikor

Fotokopi Petikan Putusan Pengadilan Negeri / PIH/ Tipikor SamarindaNomor : 50/Pid.Tipikor/2014/PN.Smr, tanggal 10 Desember 2014, telahHal. 4 dari 15 hal. Put.No.386/Pdt.G/2016/PA. TRdicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup kemudian diparaf olehKetua Majelis serta diberi tanda bukti P.7;8.

Penetapan perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan TinggiBanda Aceh, sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus2018;Pengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh tanggal 29 Juni 2018 Nomor 141/Pen.PID/2018/PT BNA tentangPenetapan Majelis sertaberkas perkara Pengadilan Negeri Lhokseumawenomor 117/Pid.Sus/2018/PN Lsm dan surat Surat yang bersangkutan denganperkara tersebut;Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan

,MHNip. 19640207 199003 1 001Hal 12 dari 25 hal puusan perkara pidana No.222/PID/2019/PT MKSPENGESAHANSalinan Dinas Sesuai Dengan AslinyaPengadilan Tinggi MakassarPlh.PaniteraPanitera Muda Tipikor(H.SYAHRIR DAHLAN, S.H)Nip. 196511201989031004Hal 13 dari 11 hal Putusan Perkara Pidana No.415/PID.SUS/2020/PT MKS.,Hal 14 dari 25 hal puusan perkara pidana No.222/PID/2019/PT MKS

PaniteraPanitera Muda Tipikor Wayan Karmada, S.HNIP. 19661231 199403 1 056Dengan perincian biaya sebagai berikut : Upah tulis ................) Rp. 7.500.Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt G/2021/PN DpsMateral ................... Rp. 10.000Jumlah...... ;Rp. 17.500.,( tujuhbelas ribu limaratus rupiah )Halaman 16 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt G/2021/PN Dps

PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSARPANITERA MUDA TIPIKOR,H. SYAHRIR DAHLAN, S.H.NIP. 19651120 198903 1 004Halaman 16 dari 16 Halaman Putusan Nomor 474/PDT/2018/PT MKS

., M.H.d.t.oRoni Susanta, S.H.Panitera Pengganti,d.t.oHarperiyani Effendi, S.H.Untuk salinan yang sama sebagaimana aslinyaPengadilan Negeri / Tipikor Banda AcehWakil PaniteraDrs. Effendi, SHNip. 198302082009121003Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 324/Pid.B/2018/PN Bna

Rp.91.683.951 ,67;Bahwa diterapkannya Pasal 3 UndangUndang Tipikor pada perbuatanTerdakwa sudah tepat;Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung terdapatpendapat yang berbeda (Dissenting Opinion) yang diajukan oleh Leopold LuhutHutagalung, SH., MH sebagai Pembaca berpendapat :Bahwa tentang keberatan Pemohon Kasasi Terdakwa, Pembaca berpendapat semuanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifatpengulangan atas suatu kenyataan, oleh karenanya bukan kewenangan Kasasi;Bahwa tentang

SURACHMIN,SH., MH., HakimHakim AdHoc Tipikor sebagai Anggota, dan diucapkan dalamsidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis besertaHakimHakim anggota tersebut, dan dibantu oleh YUSTICIA ROZA PUTERI,SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon kasasi :Jaksa/Penuntut Umum dan para Terdakwa ;HakimHakim Anggota : Ketua :Ttd TtdLEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG,SH,MH. MADE TARA, SHTtdH.

Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Bandung, sejak tanggal 24Juni 2014 s.d tanggal 23 Juli 2014, Jenis Penahanan Rutan;Penahanan Hakim, sejak tanggal 15 Juli 2014 s.d tanggal 13 Agustus 2014,Jenis Penahanan Rutan;Perp. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung, sejaktanggal 14 Agustus 2014 s.d tanggal 12 Oktober 2014, Jenis PenahananRutan;Perp.

Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat,sejak tanggal 13 Oktober 2014 s.d tanggal 11 Nopember 2014, JenisPenahanan Rutan;7.Perp.

Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tipikor Bandung, sejak tanggal12 Nopember 2014 s.d tanggal 11 Desember 2014, Jenis PenahananRutan;Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukumnya SAIMAKSINUDDIN, S.H, M.H dan RUSLI SUBRATA, S.H, Advokat pada Kantor SAIMAKSINUDDIN & Associates, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 26 Juli2014,yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas ABandung, di bawah register Nomor : 246/SK/Pid/2014/PN Bdg, tanggal 05 Agustus2014;Pengadilan Tindak

Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama terdakwaHENDRA GUNAWAN dari Kejaksaan Negeri Purwakarta Nomor1894/0.2.15/Ft.1/07/2014, tertanggal 14 Juli 2014, yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Tipikor Bandung tanggal 15 Juli 2014;.

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tipikor Bandung Nomor 62/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg, tertanggal 15 Juli 2014, tentang PenunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;Surat Penetapan Majelis Hakim pada Pengadilan Tipikor Bandung Nomor62/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg,tertanggal Juli 2014 tentang penetapanhari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;Setelah mendengar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;Setelah Setelah membaca Berkas Perkara yang bersangkutan;Setelah mendengar Dakwaan