., HakimHakim Ad Hoc Tipikor padaMahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakimAnggota tersebut, dan dibantu oleh Arman Surya Putra, S.H.,M.H., PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh : Pemohon Terdakwa dan Penuntut Umum.HakimHakim Ad Hoc Tipikor : Ketua Majelis :ttd./ Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.MH. ttd./Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.ttd./ H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.

., MH dan M.GUNTUR OHOIWUTUN , SH , MHAdvokad beralamat di Kantor Pengacara Dan Konsultan Hukum Jalan Misi No 10Kelurahan Mandala Kabupaten Merauke , yang berhak berdasarkan surat kuasakhusus bertanggal 25 Agustus 2015 ;Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan suratPerintah/Penetapan Penahanan masingmasing oleh :1 Penyidik Tidak dilakukan penahanan;2 Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2015 s/d Tanggal 06 September2015 ;3 Hakim Pengadilan Tipikor sejak tanggal 19 Agustus

2015 s/d Tanggal 17September 2015 ;Halaman 1 .Put No: 15/Pid.susTpk/2016/PTJAP4 Diperpanjang Ketua Pengadilan Tipikor sejak tanggal 18 September 2015 s/d Tanggal 16 November 2015 ;5 Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 17 November 20152015 ; s/d Tanggal 16 Desember 2015 ;6 Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 17 Desember 2015 s/d Tanggal 15Januari 2016 ;7 Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 13 Januari 2016sampai dengan tanggal 11 Februari 2016 ;8 Perpanjangan

penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 12 Februari 2016sampai dengan tanggal 11 April 2016 ;PENGADILAN TIPIKOR PADA PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;Telah membaca dan mempelajari:I Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Jayapura No.15 /Pen.Pid.Sus.Tpk/2016/PT JAP tanggal 21 Maret2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa danmengadili perkara ini;II Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

HakimAd Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jayapura masingmasing Hakim Anggota,putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yangterbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi HakimHakim Anggotadan dibantu oleh USMANY PIETER,S.H. Panitera Pengganti pada PengadilanTinggi tersebut tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/KuasaHukumnya :Ketua Majelis,Ttd.IMANUEL SEMBIRING. S. H.HakimHakim Anggota,Ttd. Ttd.1. PAHATAR SIMARMATA.S.H.M.Hum. 2.

Sekretaris Daerah PemerintahProvinsi/Kab/Kota dan Instansi Vertikal Wilayah KerjaKantor Regional Il BKN Nomor: 549/I/KR.III/IX/2018tanggal 7 September 2018 perihal Pemblokiran data PNSyang terkena TIPIKOR (fotokopi dari lampiran stempelbasah);Surat dari Kepala Badan Kepegawaian Negara kepadaPPK Instansi Pusat dan PPK Instansi Daerah Nomor:K.2630/V.1001/99 tanggal 26 Desember 2018 perihalTindaklanjut Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri,Halaman 22 dari 32 halaman Putusan Nomor: 29/G/2020/PTUN.SRG8

PNSatas nama Kepala Badan Kepegawaian Negara DeputiBidang Pengawasan dan Pengendalian kepada BupatiPandeglang Nomor: F.IV.2630/V.1564/90 tanggal 1Nopember 2018 perihnal PNS yang sudahterbuktimelakukan tindak pidana korupsi (fotokopi sesuai asli);Surat dari Kepala Kantor Regional III Badan KepegawaianNegara kepada Sekretaris Daerah PemerintahProvinsi/Kab/Kota seWilayah Kerja Kantor Regional IllBKN Nomor: 771.a/1/KR.III/XII/2018 tanggal 31 Desember2018 perihal Tindak Lanjut Data PNS yang Terlibat Tipikor

Hakim menyatakan bahwa kasusbioremediasi sudah tepat diadili menggunakan Pasal 2 ayat (1)dan Pasal 3 UU TIPIKOR, bukan menggunakan UndangUndang Lingkungan Hidup dengan argumentasi bahwa unsurkerugian meyangan negara tidak terdapat dalam UndangUndang Lingkungan Hidup.

Romli Atmasasmita, SH., LLM., antara lainmenegaskan Perlunya asas /ex specialis systematic dalamkaitannya dengan Pasal 14 UU Tipikor sehingga UU Tipikor tidakberlaku terhadap setiap dugaan tindak pidana korupsi atas suatuperbuatan yang terjadi di dalam aktivitas yang dilindungi suatuundangundang lain semisal Undangundang Perbankan,Halaman 181 dari 334 Putusan Nomor 15/Pid.SusTPkK/2017/PTMDNPerpajakan, atau Pasar Modal, dan juga adanya asas /exspecialis systematic dan Pasal 14 UU Tipikor menghindari

EVA ACHJANI ZULFA, SH., MH., dalam persidanganmengemukakan sebagai berikut :Bahwaistilah kredit buat saya itu) sudah menjadipermasalahan yang bisa secara lex spesialis logis (lexspecialist sistematis) sudah membuat kita bisa memilahsebetulnya ini masuk ke dalam ranah Tipikor atau masuk kedalam ranah UU Perbankan.

Hal ini juga berarti bahwaunsurdengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atauorang lain atau korporasidalam pasal 3 UU Tipikor tersebuttidak bisa dilakukan karena kelalaian (culpa).Tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pasal 3 UU Tipikor,perbuatan menyalahgunakan wewenang, kesempatan, harusdilakukan dengan sengaja (dolus) untuk menguntungkan diri sendairiatau orang lain atau korporasi.

Dengan perkataan lain kerugian negara merupakan implikasidari: 1) adanya perbuatan melawan hukum yang menguntungkan dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 UU Tipikor.

TARMULIUntuk salinan yang sama bunyinya oleh:PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERAT. TARMULI, S.H.NIP: 19611231 198503 1 029Halaman 12 Putusan Nomor 320/PID/2019/PT BNA

Bahwa puncak dari perselisihan mereka terjadi pada tahun 2008 denganadanya putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Selatan dimana Tergugat harusmenjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan selama 20 tahun dan sejaksaat itu Keduanya hidup terpisah tetapi masih ada komunikasi untuk urusandan keperluan kehidupan anakanaknya ;8. BahwamenurutPasal 116 hurufh.

., M.H.Panitera Pengganti,MURDANY, S.H.Untuk salinan yang sama,Pengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR Banda AcehPaniteraDrs. EFFENDI. SH. 3/Pid.B/2020/PN BnaNIP. 196612261990031003

KDIKendari tanggal 9 Januari 2017 dan memori bandingtersebut telah diserahkan kepada Kuasa Terbandingpada tanggal 10 Januari 2017 ;Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugattelah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 23Januari 2017 yang diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri Kendari tanggal 24 Januari 2017 dan RelasPemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Bandingkepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 31Januari 2017 telah disampaikan oleh Jurusita PenggantiPengadilan Negeri/PHI/Tipikor

PaniteraPanitera Muda Tipikor,H Syahrir Dahlan, SHNIP. 196511201989031004Halaman 13 dari 13 hal No 120/PID SUS/2020/PT MKSUntuk Salinan Dinas sesuai dengan AslinyaPENGADILAN TINGGI MAKASSARPanitera,SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH.NIP. 19570904 198401 2 001.Halaman 14 dari 13 hal No 120/PID SUS/2020/PT MKS

Faktapersidangan penyelesaian perkara a quo lebih dari 50 (lima puluh)(kurang lebih 76 hari), terhitung sejak sidang pertama tanggal 24 Juli2015 dan terjadi 2 (dua) kali penundaan sidang dengan alasan yangkurang logis seperti: Bahwa sidang pemeriksaan saksi Tergugat/Termohon Kasasiditunda oleh Majelis Hakim selama 1 minggu dengan alasan akanHal 7 dari 13 hal.Put.Nomor 58 K/Padt.SusPHI/2016ada sidang Tipikor, sementara para saksi Termohon Kasasi sertapihak Penggugat/Pemohon telah hadir; Bahwa saat

Batu Tulis Raya No.30,Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili olehkuasanya Bony, Yvonne Francina D danMohammad Iqbal, semuanya karyawan PI.VayaTour, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 04 Desember 2008 dari RatihPrabandari dan Muslimin, keduanya DirekturPT.Vaya Tour, dan Surat Izin BeracaraInsidentil dari Wakil Ketua PengadilanNegeri / HAM / TIPIKOR / dan HI JakartaPusat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat tersebut;Setelah membaca

HUBUNGAN INDUSTRIAL TERSEBUT ;Telah membaca suratsurat yang berkaitan dengan pemeriksaanperkara ini ;Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;Telan memperhatikan bukti Surat Penggugat maupun Tergugat ;Telah mendengar keterangan saksisaksi Penggugat dan Tergugat ;Telah membaca kesimpulan masingmasing pihak ;TENTANG DUDUK PERKARA ;Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya tertanggal 26Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan HubunganIndustrial padaPengadilanNegeri/PHI/Tipikor

WIBISONO, S.SosSalinan Resmi Putusan ini sesuai dengan aslinyaSebanyak 34 (tiga puluh empat) lembar di berikan kepada PENGGUGATPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluAn. PaniteraPanitera Muda PHI,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 35 dari 35 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.SusPHI/2018/PN Bgl

, tidak ada kesepakatanantara pemberi dan penerima kemudian maksud dan tujuannya sangat berbedakarena dalam Gratifikasi atau memberikan hadiah maka tujuannya hanyamemberikan saja hanya saja yang diberikan hadiah tersebut adalah PegawaiNegeri.Bahwa menurut Ahli, berdasarkan ketentuan Pasal 143 KUHAP dimanaPenuntut Umum dapat menyusun Dakwaan secara Alternatif sebagai contohsecara eksplisit Dakwaan Alternatif Pasal 5 UU Tipikor (Suap) atau Pasal 13UU Tipikor (Gratifikasi) dimana ketika ada suatu hal

yang belum pasti apakahsuatu perbuatan dapat dikualifikasi sebagai perbuatan yang melanggar Pasal 5UU Tipikor atau perbuatan tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan yangmelanggar Pasal 13 UU Tipikor.

ijin tersebut teroenuhi maka perbuatan tersebut tidakmemenuhi unsur keempat Pasal 5 Ayat (1) huruf b UU Tipikor.Bahwa menurut ahli, dalam Delik Suap yang penting adalah unsur keempatPasal 5 Ayat (1) huruf b UU Tipikor adalah apakah maksud pemberian tersebutkemudian bisa dikualifikasi ada kaitannya dengan maksud si pemberimelakukan pemberian kepada penerima yang membedakan dengan Pasal 13UU Tipikor adalah tidak hanya dilihat dari waktu pemberiannya tetapi juga harusdillhat apakah ada kesepakatan

diantara pemberi dan penerima terkait dengannilai pemberian, kapan dilakukan pemberian dan cara pemberian dilakukan.Bahwa menurut Ahli, perbedaan essensi Pasal 13 dan Pasal 5 Ayata (1) huruf badalah subyek penerima di mana subyek penerima dalam Pasal 5 Ayat (1)huruf b UU Tipikor adalah Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara,sedangkan subyek penerima dalam Pasal 13 UU Tipikor adalah Pegawai NegeriBahwa menurut Ahli, dalam Pasal 13 UU Tipikor, pemberian dilakukan tanpaadanya suatu maksud hubungan

tersebutapakah lebih cocok ke dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b UU Tipikor atau Pasal 13UU Tipikor makanya kemudian dakwaannya disusun secara alternative.

Menetapkan barang bukti berupa :1. 3 (tiga) lembar Surat Laporan Kepada Polisi Unit Tipikor Polres Karangasem No. 17/BKAD/RDG/VI/2017, Perihal Pelaporan Kelompok SPP Bermasalah, tanggal 5 Juni 2017.2. 1 (satu) jilid Proposal Kelompok Simpan Pinjam Perguliran Perempuan Kelompok Perempuan Kencana Wangi 2 di Br. Dinas Kunyit, Ds. Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO. REG.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAYAN SUKERTIAdengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selamaterdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agarterdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp 300.000.000, (tigaratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;3..Menyatakan barang bukti berupa :1) 3 (tiga) lembar Surat Laporan Kepada Polisi Unit Tipikor PolresKarangasem No. 17/BKAD/RDG/VI/2017, Perihal PelaporanKelompok SPP Bermasalah, tanggal 5 Juni 2017.2) 1 (satu)

Karangasem.Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp.10.000, (Sepuluh ribu rupiah).Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding membaca SalinanResmi Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Denpasar No. 22/ Pid.Sus TPK /2019 / PN.Dps , tanggal 1 April 2020 yang amarnya berbunyisebagai1.Menyatakan Terdakwa WAYAN SUKERTIA tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalan melakukan tindak pidana korupsitsebagaimana pada Dakwaan Primair;2.Membebaskan Terdakwa oleh karenanya

Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;6.Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;7.Menetapkan barang bukti berupa :1) 3 (tiga) lembar Surat Laporan Kepada Polisi Unit Tipikor PolresKarangasem No. 17/BKAD/RDG/VI/2017, Perihal PelaporanKelompok SPP Bermasalah, tanggal 5 Juni 2017.Halaman 77 dari 152 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2020/PT DPS10)1 (satu) jilid Proposal Kelompok Simpan Pinjam PerguliranPerempuan Kelompok Perempuan

Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar ( Rp 5.000, ),lima ribu rupiahHalaman 151 dari 152 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2020/PT DPSDemikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar padahari Selasa , 19 Mei 2020 oleh kami : ZAID UMAR BOBSAID, SH.MH,Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Denpasarsebagai Hakim Ketua Majelis, DR IHAT SUBIHAT , SH, MH dan Drs H.

MOHPUGUH HARYOGI, SH, SP.N Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan TinggiDenpasar masing masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebutdiucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu jugaoleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakimhakim anggota, DewaMade Widiadnyana, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggitersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum ;HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUAttd ttdDR IHAT SUBIHAT , SH, MH ZAID UMAR BOBSAID, SH.MHttdDrs H.

Umum pada Kejaksaan sejak tanggal 16 Oktober 2012 s/d tanggal 24 Nopember 2012 di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung RI ;Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 06Desember 2012 s/d tanggal 10 Desember 2012 di Rutan Salemba CabangKejaksaan Agung RIMajelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat, sejak tanggal 11 Desember 2012 sampai dengan tanggal 09Januari 2013 di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung RI;Ketua Pengadilan TIPIKOR

Indo Enviro;Pilot Project of Bioremediation Chevron by PT Adimitra;Daftar Pengunjung beserta Fotofoto KunjunganI TRANSKRIP DAN VIDEO SIDANG TIPIKOR Ir. RICKSY PREMATURIDipl.m TANGGAL 20 DESEMBER 2012 23 APRIL 2013 (1); No Tanggal Agenda Sidang Nama Saksi Keterangan1 20 Desember Pembacaan Ditunda km RP2012 Eksepsi (1) sakit2 27 Desember Pembacaan2012 Eksepsi (2) Hal.77 dari 148 hal.

TRANSKRIP DAN VIDEOSIDANG TIPIKOR Ir. RICKSY PREMATURIDipl.m TANGGAL 20 DESEMBER 2012 23 APRIL 2013 (2) No Tanggal Agenda Sidang Nama Saksi Keterangan20 25 Maret Pemeriksaan Edison Effendi Ahli dari JPU2013 saksi dari JPUPrayitno Ahli dari JPU21 27 Maret Pemeriksaan Sim Viiia CPI2013 saksi dari JPU22 01 April Pemeriksaan Juliver Sinaga Ahli BPKP2013 saksi dari JPU23. 12 April Pemeriksaan Yosi Prakasa CPI2013 saksi dari PHBagawan Wahyu CPI24 15 April Pemeriksaan Prof. Dr.

TRANSKRIP DAN VIDEO SIDANG TIPIKOR Ir. RICKSY PREMATURIKlasifikasi Teknis PT. Indo Enviro;Pilot Project of Bioremediation Chevron by PT Adimitra;Daftar Pengunjung beserta Fotofoto KunjunganMemorandum of Understanding for Joint Operation No. ...

TRANSKRIP DAN VIDEO SIDANG TIPIKOR Ir. RICKSY PREMATURIDipl.m TANGGAL 20 DESEMBER 2012 23 APRIL 2013 (2) No Tanggal Agenda Sidang Nama Saksi Keterangan20 25 Maret Pemeriksaan Edison Effendi Ahli dari JPU2013 saksi dari JPUPrayitno Ahli dari JPUZl 27 Maret Pemeriksaan Sim Viiia CPI2013 saksi dari JPU22 01 April Pemeriksaan Juliver Sinaga Ahli BPKP2013 saksi dari JPU23. 12 April Pemeriksaan Yosi Prakasa CPI2013 saksi dari PHBagawan Wahyu CPI24 15 April Pemeriksaan Prof. Dr.

M E N G A D I L I :

• Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarnegara tersebut ;
• Mengubah amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Semarang tanggal, 26 Mei 2014, Nomor : 03/Pid.Sus/2014/PN.Tipikor.Smg. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang tanggal 28 Januari 2014 No. 03/I/Pen.K/2014 Jo No. 03/Pen.Pid.Sus.2014/PN.TIPIKOR.Smg, sejak tanggal 5 Pebruari 2014 s/d5 April 2014 ; 2 2222222222 enn nn nnn nn nnn nne6. Perpanjangan ke Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang tanggal 11 Maret 2014 No. 87/Pen.Pid/2014/PT.Smg, sejaktanggal 6 April 2014 s/d 5 Mei 2014 ; 7.

Perpanjangan ke Il Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang tanggal 28 April 2014 No. 120/Pen.Pid/2014/PT.Smg, sejaktanggal 6 Mei 2014 s/d 4 Juni 2014 ; 8. Perpanjangan Hakim Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang,tanggal 2 Juni 2014 No. 171/Pen.PidTPK/2014/PT.Smg, sejak tanggal30 Mei 2014 s/d tanggal 28 Juni 2014 ; 9.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang tanggal 26Juni 2014 No. 187/Pen.PidTPK/2014/PT.Smg, sejak tanggal 29 Juni2014 s/d tanggal 27 Agustus 2014 ; Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang0Telah membaca berkas perkara dan suratsurat lain yangberhubungan dengan perkara serta turunan resmi putusan PengadilanHal 2, put.no. 30/Pid SusTPK/2014/PT.Smg.TIPIKOR Pengadilan Negeri Semarang tanggal 26 Mei 2014, Nomor :03/Pid.Sus/2014/PN.

Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sebagaiHakim Ketua Majelis TIPIKOR, H. DJOHAN AFANDI, SH.MH. HakimTipikor dan H. DERMAWAN S. DJAMIAN, SH.MH.CN.

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugatdengan Tergugat terjadi kurang lebih pada Juni 2014, dengan disebabkanTergugat masih teringat mantan istri, sehingga Penggugat merasa tidaknyaman dengan keadaan seperti tersebut dan Tergugat pernah dipenjaraselama 1 tahun 7 bulan dikarenakan Tergugat tersangkut masalah Tipikor,selama Tergugat dipenjara, Penggugat harus membiayai hidup sendiri danTergugat juga mempunyai hutang di Bank yang harus dibayar, setelahTergugat keluar dari penjara

Judex Facti seharusnyamenerapkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Tipikor denganalasan :Terdakwa Rohmat Budi Utomo selaku Direktur CV Singgasana Putihtelah melakukan perbuatan melawan hukum dengan bekerjasamadengan sdr. Muhammad Khusaini, Sdr. Samudji Hendrik Susilo Balidalam proyek pengadaan barang di Bawaslu Propinsi Jatim denganmodus operandy Terdakwa meminjamkan perusahaannya untuk dipakaloleh Sdr. Muhammad Khusaini dan sdr. Samudji Hendrik menggunakanbendera CV Singgasana Putih.

Bahwa proses persidangan termasuk didalamnya pembuktian telahdilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim sesualdengan ketentuan KUHAP sehingga proses persidangan sampaldengan putusan Majelis Hakim tidak terdapat cacat yuridis.Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis HakimPengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh di Banda Aceh yangmemeriksa dan mengadili perkara ini menolak permohonan bandingdari terdakwa dan menyatakan bahwa :1.

Panmud Pidsus Tipikor Pengadilan TinggiMedan sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum Anak danAnak maupun kuasanya.Panitera Pengganti, Hakim,tid. ttd.HARSONO, SH.MH. MARYANA, SH.MH.14