RUSTAM SUPENDY, M.Si bin H.BEDDU membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Kendari No. 02/Pid/Tipikor/2011/ PN.Kdi tanggal 24 Februari 2012 yangamar lengkapnya sebagai berikut :Menyatakan Terdakwa Ir.

BEDDUdibebankan untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (limaribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara No. 04/ Tipikor/2012/PT.Sultra tanggal31 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;2. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Kendari;3.

Tahap Pertama sebanyak Rp20.000.000,00 diterimapada bulan September 2009 dan 2.Tahap kedua sebanyakRp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diterima pada bulan Oktober2009.Bahwa pertimbangan hukum judex facti dalam menilai dana anggaranpengeluaran 10 program pokok PKK sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluhjuta rupiah) sebagaimana dalam pertimbangan judex facti yangmengemukakan bahwa ... menimbang terhadap deskripsi sanggahanberkaitan dengan pengeluaran untuk kegiatan 10 program pokokPKK.Hakim Banding Tipikor

judex juris yang mengadili perkara a quo padatingkat kasasi ini bahwa saksi Sudin bin Mariba telah ditahan olehKepolisian Ri atas pemberian keterangan palsu dalam perkara ini.Bahwa pertimbangan hukum judex facti dalam menilai penegeluarandana senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk operasionalrumah jabatan sebagaimana dalam pertimbangan judex facti yangmengemukakan bahwa menimbang terhadap deskripsi sanggahanberkaitan dengan pengeluaran dana untuk operasional Rujabo,HakimBanding Tipikor

HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkandalam sidang terbuka untuk umum hari itu juga oleh Ketua Majelis besertaHakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Mariana Sondang,S.H.,M.H.Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa danJaksa/Penuntut Umum.HakimHakim Anggota, Ketua,ttd/Prof.Dr.Mohammad Askin,S.H. ttd/Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLMttd/M.S. Lumme,S.H.Panitera Pengganti,ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, S.H.

Biaya perkara Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 35/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBRtanggal 11 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa TENGKU ALFIAN HELMI telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secarabersamasama;Menghukum Terdakwa TENGKU ALFIAN HELMI oleh karena itu denganpidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana dendaRp200.000.000,00 (

Bahwa pada tanggal 11 Desember 2013, Pemohon PeninjauanKembali menerima Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 35/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR;2. Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali tidakmelakukan upaya hukum banding sehingga putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah berkekuatanhukum tetap;3.

pada Pengadilan Negeri Pekanbaru denganmemutuskan menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Korupsi secara bersamasama sebagaimana dalamDakwaan Kesatu Primair;Bahwa dengan adanya bukti/keadaan baru tersebut di atas makaMajelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPekanbaru telah terjadi kekeliruan yang nyata dalam memberikanputusan, putusan tersebut telah didasarkan pada pertimbanganhukum yang tidak benar dan bertentangan

satu dengan lainnyayang menimbulkan ketidakadilan bagi Pemohon PeninjauanKembali;Bahwa akibat keputusan yang dijatuhkan oleh Majelis HakimPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut,Hal. 96 dari 99 hal.

Demikian pula halnya denganalasan adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata tidak terlihat dalamPutusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPekanbaru Nomor 35/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN PBR yang dimohonkanpeninjauan kembali tersebut, karena halhal yang relevan secara yuridis telahdipertimbangkan dengan benar oleh Judex Facti.

Kota Raja, KotaKupang ;Agama : Kristen ProtestanPekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)Penahanan :Terdakwa di tahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :Penyidik tidak dilakukan penahanan ;Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengantanggal 3 Februari 2015 ;Di perpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Kupang sejak tanggal 4 Februari 2015 sampai dengantanggal 5 Maret 2015 ;Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupangsejak tanggal 23 Februari 2015

sampai dengan tanggal 24 Maret2015;Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejaktanggal 25 Maret 2015 sampai dengan tanggal 23 Mei 2015 ;Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan TinggiKupang, Perpanjangan Penahanan Tahap Pertama sejak tanggal24 Mei 2015 sampai dengan tanggal 22 Juni 2015 ;Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan TinggiKupang, Perpanjangan Penahanan Tahap Kedua sejak tanggal 23Juli 2015 sampai dengan tanggal 22 Juli 2015 ;Penahanan Wakil Ketua

Pengadilan Tinggi Tipikor pada PengadilanTinggi Kupang sejak tanggal 06 Juli 2015 sampai dengan tanggal04 Agustus 2015 ;Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikorpada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 05 Agustus 2015sampai dengan tanggal 03 Oktober 2015 ;Terdakwa tersebut dalam perkara ini di dampingi oleh PenasihatHukum : PHILIPUS FERNANDEZ, SH ; NIXON P.Y.A MESSAKH, SH ;YUSTINUS MARIANUS FUA, SH ; NOVA F.

Nisnoni, ST.MT yang telahmemperkaya orang lain.Kami tidak sependapat dengan pertimbangan majelis tersebut dan alasankami tidak sependapat setelah kami perbandingkan dengan pertimbanganMajelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang padaputusan Nomor : 01/Pid.SusTPK/2015/PN.KPG dalam perkara atas namaterdakwa Joni Seprianus Liunokas, ST yang termuat pada halaman 182yang menyebutkan sebagai berikut : menimbang bahwa nilai kerugiankeuangan negara sebesar Rp.134.956.518,75 (seratus tiga

L.Nisnoni, ST, MT telah menghasilkan keputusan yang dilandasi olehkesalahan terminologi dan kekeliruan semantik dalam memaknai artikata uang muka.Patut disayangkan keputusan yang dilandasi oleh pertimbanganhukum dengan pemahaman terminologi dan semantik yang salah tentusaja tidak akan memenuhi rasa keadilan.Maka sepatutnya kami mohon kepada Yang Mulia Majelis HakimPengadilan Tinggi, atas Putusan Hakim Tipikor terhadap SaudaraDon Carlos F. L.

Rp 139.000,00Jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);Untuk Salinan yang sama bunyinya olehPENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERAT.TARMULI, SHNIP.19611231 198503 1 029Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 56/PDT/2018/PT BNA

Bahwa demi rasa keadilan yang berdasarkan nilainilai ketuhanan yangmaha esa dan rasa keadilan masyarakat, kami penasehat hukum terdakwamemohon kepada majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi BandaAceh, untuk menghukum terdakwa Rahmat Fajar lebih ringan dari Putusanmajelis hakim judex factie Pengadilan negeri Ihoksukon.Berdasarkan uraian diatas, Pemohon Banding memohon dengan hormatkepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Acehyang mengadili perkara aquo untuk menjatuhkan

Rp.91.683.951 ,67;Bahwa diterapkannya Pasal 3 UndangUndang Tipikor pada perbuatanTerdakwa sudah tepat;Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung terdapatpendapat yang berbeda (Dissenting Opinion) yang diajukan oleh Leopold LuhutHutagalung, SH., MH sebagai Pembaca berpendapat :Bahwa tentang keberatan Pemohon Kasasi Terdakwa, Pembaca berpendapat semuanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifatpengulangan atas suatu kenyataan, oleh karenanya bukan kewenangan Kasasi;Bahwa tentang

SURACHMIN,SH., MH., HakimHakim AdHoc Tipikor sebagai Anggota, dan diucapkan dalamsidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis besertaHakimHakim anggota tersebut, dan dibantu oleh YUSTICIA ROZA PUTERI,SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon kasasi :Jaksa/Penuntut Umum dan para Terdakwa ;HakimHakim Anggota : Ketua :Ttd TtdLEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG,SH,MH. MADE TARA, SHTtdH.

dari fakta yangterungkap di persidangan dari jumlah Barang Bukti serta adanya alathisap menandakan Terdakwa adalah seorang pengguna, dan telahsesuai pula Yurisprudensi jika dijumpai Narkotika yang jumlah di bawah1 gram, dan juga sesuai SEMA selayaknya Terdakwa dijatuhkan pidanasebagai pengguna;Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya tidaksependapat dengan Judex Facti dalam hal menyatakan Terdakwaterbukti secara sah dan meyakinan bersalah melakukan tindak pidanamelanggar Pasal 131 UU Tipikor

Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah).Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor528/Pid.B/2021/PN Srg, tanggal 16 September 2021 tersebut, PenasihatHukum Terdakwa mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera MudaPidana Negeri/PHI/Tipikor Serang melalui Akta Permintaan Banding Nomor46/Akta.Pid/2021/PN Srg Jo Nomor 528/Pid.B/2021/PN Srg pada tanggal 20September 2021 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepadaJaksa

Hakim ad Hoc Tipikor pada Pengadilan TinggiMakassar selaku Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidangyang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu pula oleh Hakim Ketua Majelisdengan dihadiri oleh hakim hakim Anggota serta Hj. DARMAWATI,SH.,MH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Terdakwa dan Jaksa Penuntut UmumHAKIM HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA MAJELISttd ttd NYOMAN SUKRESNA, SH. MAKKASAU, SH.,MH.ttdH. M. IMRAN ARIEF, SH.,MH.PANITERA PENGGANTI,ttdHj.DARMAWATI,SH.

Penuntut Umum Kejaksaan NegeriSubang, sejak tanggal 22 Desember2014 s/d tanggal 10 Januari 2015, JenisPenahanan Rutan; 3 Hakim Pengadilan Tipikor Bandung,sejak tanggal 05 Januari 2015 s/dtanggal 03 Februari 2015, JenisPenahanan Rutan ; 4.

merupakan bentukpenghentian penyidikan yang tidak sah dan batal demi hukum dengansegala akibat hukumnya; Memerintahkan TERMOHON untuk melakukan proses hukumselanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi yangmelibatkan Laksamana Sukardi dan kawankawan dalam perkara BLBI; Memerintahkan TERMOHON untuk melakukan tindakan hukummenetapkan Laksamana Sukardi dan kawankawan sebagai Tersangkadan melanjutkan dengan Penuntutan di Pengadilan Tipikor

. : Rp. 5.000,00, Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh3. LegeS..ceeeceeeeeee : Rp. 3.000,00, Panitera.4. Beaya proses ........ : Rp. 136.000,00,Jumlah Rp. 150.000,00,H.SAID SALEM, SH.MHNIP.19620616 198503 1 006Hal 14 dari hal 14 Putusan No.85/Pdt/2015/PT.BNA

, tidak ada kesepakatanantara pemberi dan penerima kemudian maksud dan tujuannya sangat berbedakarena dalam Gratifikasi atau memberikan hadiah maka tujuannya hanyamemberikan saja hanya saja yang diberikan hadiah tersebut adalah PegawaiNegeri.Bahwa menurut Ahli, berdasarkan ketentuan Pasal 143 KUHAP dimanaPenuntut Umum dapat menyusun Dakwaan secara Alternatif sebagai contohsecara eksplisit Dakwaan Alternatif Pasal 5 UU Tipikor (Suap) atau Pasal 13UU Tipikor (Gratifikasi) dimana ketika ada suatu hal

yang belum pasti apakahsuatu perbuatan dapat dikualifikasi sebagai perbuatan yang melanggar Pasal 5UU Tipikor atau perbuatan tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan yangmelanggar Pasal 13 UU Tipikor.

ijin tersebut teroenuhi maka perbuatan tersebut tidakmemenuhi unsur keempat Pasal 5 Ayat (1) huruf b UU Tipikor.Bahwa menurut ahli, dalam Delik Suap yang penting adalah unsur keempatPasal 5 Ayat (1) huruf b UU Tipikor adalah apakah maksud pemberian tersebutkemudian bisa dikualifikasi ada kaitannya dengan maksud si pemberimelakukan pemberian kepada penerima yang membedakan dengan Pasal 13UU Tipikor adalah tidak hanya dilihat dari waktu pemberiannya tetapi juga harusdillhat apakah ada kesepakatan

diantara pemberi dan penerima terkait dengannilai pemberian, kapan dilakukan pemberian dan cara pemberian dilakukan.Bahwa menurut Ahli, perbedaan essensi Pasal 13 dan Pasal 5 Ayata (1) huruf badalah subyek penerima di mana subyek penerima dalam Pasal 5 Ayat (1)huruf b UU Tipikor adalah Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara,sedangkan subyek penerima dalam Pasal 13 UU Tipikor adalah Pegawai NegeriBahwa menurut Ahli, dalam Pasal 13 UU Tipikor, pemberian dilakukan tanpaadanya suatu maksud hubungan

tersebutapakah lebih cocok ke dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b UU Tipikor atau Pasal 13UU Tipikor makanya kemudian dakwaannya disusun secara alternative.

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Riau, sejak6 Nopember 2016 s/d tanggal 5 Desember 2016;7.Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Riau, sejak6 Desember 2016 s/d tanggal 4 Januari 2017;8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Riau, sejak5 Januari 2017 s/d tanggal 5 Maret 2017;Q9.

IX Tangkahan,Kecamatan Medan Labuhan Medan berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 01/SK.PDN/DS&C/III/2016 tanggal 18Agustus 2016 yangdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPekanbaru dengan Nomor: 905/SK/Tpk/2016/PN.Pbr tanggal 18 Agustus2016;Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut ;Setelah membaca berkas perkara Nomor : 5/PID.SUSTPK/2017/PTPBR dan salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri pekanbaru Nomor 34/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Pbr tanggal16

termasuk dalamtahun 2013, bertempat di Desa Alim Kec.Batang Cenaku Kab.Inhuatausetidaktidaknya pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan Undangundang RI Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak PidanaKorupsi dan Keputusan Mahkamah Agung RI No 022/KMA/SK/II/2011tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPekanbaru, atau setidaktidaknya Pengadilan Tipikor

Kab.Inhuatau setidaktidaknya pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan UndangundangRI Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsidan Keputusan Mahkamah Agung RI No 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriHalaman 29 dari 94 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUSTPK/2017/PT.PBRPekanbaru, atau setidaktidaknya Pengadilan Tipikor

tanggal 13 Agustus 2019;Fotokopi sesuai dengan legalisir, Salinan Putusan PengadilanNegeri Makassar Nomor 323/Pdt.G/2013/PN Mks, tanggal 13Nopember 2014;Fotokopi sesuai dengan legalisir, Salinan Putusan PengadilanTinggi Makassar Nomor: 89/PDT/2015/PT.MKS, tanggal 26Mei 2015;Fotokopi sesuai dengan legalisir, Salinan Putusan MahkamahAgung Republik Indonesia Tingkat Kasasi Nomor 1157K/Pdt/2016, tanggal 2 Agustus 2016;Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara lEksekusiPengadilan Negeri/HAM/Niaga/PHI/Tipikor

13 Nopember 2014;Fotokopi sesuai dengan salinan, Salinan PutusanPengadilan Tinggi Makassar Nomor: 89/PDT/2015/PT.MKS, tanggal 26 Mei 2015;Fotokopi sesuai dengan salinan, Salinan PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia Tingkat KasasiNomor 1157 K/Pdt/2016, tanggal 2 Agustus 2016;Fotokopi sesuai dengan salinan, Salinan PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia Tingkat Peninjauan Kembali Nomor 862 PK/Pdt/2018, tanggal 30November 2018;Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pengadilan Negeri/HAM/Niaga/PHI/Tipikor

tanggal 02 Juli 2019;Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kepala KantorPertanahan Kota Makassar Nomor: HP.02.02/151373.71/VIII/2019, Hal: Permintaan MenyerahkanSertipikat, tanggal 05 Agustus 2019;Fotokopi sesuai dengan koran, Pengumuman di KoranFajar terkait Pengumuman Kantor Pertanahan KotaMakassar Provinsi Sulawesi Selatan Tentang Pembatalan Sertipikat Nomor: 1556/Peng73.71.HP.02.03/VIII/2019, tanggal 13 Agustus 2019;Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara EksekusiPengadilan Negeri/HAM/Niaga/ PHI/Tipikor

telah dilakukan eksekusi atas Putusan Pengadilan NegeriMakassar Nomor 323/Pdt.G/2013/PN.Mks, tanggal 13 November 2013(vide Bukti PVII = Bukti T6 = Bukti T.II Int1) junctis Putusan PengadilanTinggi Makassar Nomor 89/PDT/2015/PT.Mks, tanggal 26 Mei 2015(vide Bukti PVIII = Bukti T7 = Bukti T.II Int2), dan Putusan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 1157 K/Pdt/2016, tanggal 2 Agustus2016 (vide Bukti T8 = Bukti T.II Int3) sebagaimana termuat dalamBerita Acara Eksekusi Pengadilan Negeri/HAM/Niaga/PHI/Tipikor

Kembali dalam perkara perdata a quo) telah mengajukan upaya hukumPeninjauan Kembali, yang diterima tanggal 30 Agustus 2017 dan telah diputusdengan amar putusan menolak permohonan Penggugat (selaku salah satu ParaPemohon Peninjauan Kembali dalam perkara perdata a quo), tanggal 30 November2018 (vide Bukti T10 = Bukti T.II Int4);Menimbang, bahwa oleh karena tanah objek sengketa a quo telah dibagikepada seluruh ahli waris dan ahli waris pengganti berdasarkan eksekusi PengadilanNegeri/HAM/Niaga/PHI/Tipikor

undangundang, oleh karena itu permohonan kasasitersebut formal dapat diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan permohonan' kasasi yangdiajukan oleh Para Pemohon Kasasi / Para Terdakwa pada pokoknyaadalah sebagai berikut:Bahwa Para Terdakwa Il, Ill, IV dan Terdakwa V/Para Pembanding/ParaPemohon Kasasi sangat merasa keberatan sekali terhadap pertimbanganhukum dan amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 27/Pid.SusTPK/2015/PTMDN tanggal 11 Desember 2015 maupun Putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi (TIPIKOR

No. 591 K/PID.SUS/2016mengajukan dan menyatakan Permohonan Kasasi di Kepaniteraan PengadilanTindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Kias IA Medantanggal 08 Januari 2016, hal ini sejalan dengan Akte Permohonan KasasiNomor : 02/Akta.Kasasi/Pid.SusTPK/2016/PN Mdn tanggal 08 Januari 2016;Bahwa Pernyataan dan Permohonan Kasasi yang diajukan dan dilakukan olehPenasihat Hukumnya untuk dan atas nama serta kepentingan hukum ParaTerdakwa Il, Ill, IV dan Terdakwa V/Para Pemohon Kasasi masihdiperkenankan

Judex Facti tidak menerapkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa Il, Ill, IV dan Terdakwa Vsangat merasa keberatan sekali terhadap pertimbangan hukum dan amarPutusan Judex Facti baik Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :27/Pid.SusTPK/2015/PTMDN tanggal 11 Desember 2015 maupunPutusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada PengadilanNegeri Kias A Medan Nomor : 39/Pid.SusTPK/2015/PNMdn tanggal28 Juli 2015 dan

Jaksa Penuntut Umum keliru menetapkan Terdakwa Il, Ill, IV danTerdakwa V sebagai terdakwa dalam kasus korupsi ini Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa Il, Ill, IV dan Terdakwa Vsangat merasa keberatan sekali terhadap pertimbangan hukum dan amarPutusan Judex Facti baik Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :27/Pid.SusTPK/2015/PTMDN tanggal 11 Desember 2015 maupunPutusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada PengadilanNegeri Kias A Medan Nomor : 39/Pid.SusTPK/2015/PNMdn tanggal 28Juli

Lumme,S.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota,dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itujuga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantuoleh Arman Surya Putra, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadirioleh Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dan Penuntut Umum.ttd./ H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H. ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.ttd./ MS. Lumme, S.H.Panitera Pengganti :ttd./Arman Surya Putra, S.H.

PUTUSANNomor 28/Pid.SusTPK/2021/PN.SbyDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tipikor Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutus perkaraTipikor dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara:Nama lengkap : MASSUS Bin HARIS.Tempat lahir : Bangkalan.Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 03 Juni 1969.Jenis kelamin : Laki laki.Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.Tempat tinggal : Desa Tenggun Barat

Yuridis kami tim Penasehat hukum tidak perlumengulas kembali, Akan tetapi jika terdakwa harus dinyatakan terbuktisebagai bentuk keadilan sejatinya yang dibuktikan adalah dakwaanSUBSIDER, dengan alasan Kerugian Negara berdasarkan TuntutanJaksa Penuntut Umum tidak lebih dari Rp. 500.000.000 (Lima Ratus JutaRupiah), sedangkan Dugaan Korupsi di atas 1 (Satu Miliyar ) saja dituntut 4Tahun PenjaraMenimbang, bahwa Terdakwa MASSUS Bin Haris. diajukankepersidangan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/Tipikor

dalampasal 7 Permendagri No. 113 Tahun 2014, telah memperkaya diriTerdakwa MASSUS Bin Haris sebesar Rp. 446. 387.000,(empat ratusempat Puluh enam juta tiga ratus delapan Puluh tujuh ribu rupiah) atausetidaktidaknya sekitar jumlan tersebut sebagaimana PenghitunganKerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa TimurNomor : SR991/PW13/5/2018 tanggal 03 Desember 2018.Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan faktafakta hukum yangterungkap dipersidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tipikor

karena Terdakwa dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana, serta Terdakwa telah menjalani tahanan, maka masa penahananyang telah dijalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatuhkan;Menimbang bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 1 Tahun 2020 ( PERMA NO 1 TAHUN 2020 )Tentang pedoman PemidanaanPasal 2 Dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi makaMajelis Hakim meyakini bahwa perbuatan Terdakwa adalah lebih mengarah padapasal 2 Undang Undang Tipikor

PaniteraPengganti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya dengandihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri BANGKALAN = danTerdakwa sendiri didampingi olen Penasihat Hukumnya;Hakim Adhoc Tindak Pidana Ketua Majelis HakimKorupsi sebagai anggota ,Dr. Emma Ellyani, S.H., M.H. Tongani, SH.,MH.Hakim Adhoc Tindak PidanaKorupsi sebagai anggota II,Kusdarwanto,SH., SE., MH.Panitera Pengganti,H. Usman, SH., M.Hum.Halaman ke 80 Putusan Perkara No. : 28/Pid.SusTPK/2021/PN.SBY

KonaweTahun 2017)Pendidikan : Strata Dua (S2);TERDAKWA ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan perintahpenahanan:Penyidik : Sejak 26 Agustus 2019 s.d. 14 September 2019Pengalihnan penahanan menjadi Tahanan Kota: Sejak 5 September 2019 s.d. 14September 2019;Penangguhan penahanan : Sejak tanggal 14 September 2019;Penuntut Umum : Sejak 18 September 2019 s.d. 7 Oktober 2019;Majelis Hakim Pengadilan Tipikor : Sejak 24 September 2019 s.d. 23 Oktober 2019;Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada

Pengadilan Negeri Kendari: Sejak 24 Oktober2019 s.d. 22 Desember 2019;Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi SulawesiTenggara: Sejak 23 Desember 2019 s.d. 21 Januari2020;Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi SulawesiTenggara: Sejak 22 Januari 2020 s.d. 22 Februari2020;Terdakwa Drs.

Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2019 yang telah didaftarkan dalambuku/daftar Register di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Kendari Nomor 466/Tipikor/2019/PN Kendari tanggal 30September 2019;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriKendari Nomor 21/Pid.SusTPK/2019/PN.Kdi tanggal

MT SYAHLAN SALEH SARANANI telah mengajukanPembelaan yang dibacakan di depan persidangan pada hari Kamis tanggal 16Januari 2020 yang pada akhir Pledoinya, memohon perhatian dan perkenan MajelisHakim Pengadilan Tipikor Kendari menjatuhkan putusannya dengan Putusan Bebas.Selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim berkenanuntuk memutus:1.

MT SYAHLAN SALEHSARANANI haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tipikor akanmempertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo.

C 3036438 H alamatKemakmuran Rt. 07/01 Pegambiran LemahWungkuk Cirebon, atas namaMUHAMMAD IKROMDikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;9Membebankan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masingmasingditetapkan sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiBandung No. 44/TIPIKOR/2011/PT.

kasasinya telah diterimadi kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 17 Januari 2012 dengandemikian permohonan kasasi beserta dengan alasanalasannya telah diajukan dalamtenggang waktu dan dengan cara menurut undangundang, oleh karena itu permohonankasasi tersebut formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/paraTerdakwa pada pokoknya sebagai berikut :1 KEKELIRUAN JUDEX FACTI DALAM PENERAPAN HUKUM.Bahwa mencermati putusan Pengadilan Tinggi Tipikor

Bandung No. 44/TIPIKOR/2011/PT.

, setelah prosespemeriksaan dari BPK;Bahwa dalam hal ini dana yang berasal dari APBD Kota Cirebon TA. 2004yang diterima oleh para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Terdakwa adalah haksebagai anggota dewan yang telah melalui verifikasi dan dipertanggungjawabkan,sebagaimana keterangan saksisaksi dari pihak Eksekutif (Setwan dan Keuangan PemdaKota Cirebon), namun fakta ini diabaikan oleh Judex Facti;MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING DAN TINGKAT PERTAMA SALAHMEMAHAMI UNSURUNSUR PASAL 2 DAN PASAL 3 UU TIPIKOR

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor,dimana semua unsurunsurnya telah terbukti secara sah dan meyakinkan khususnyaunsur yang ke 3 dan ke 4 yaitu unsur ke 3 : melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi, karena terbukti perbuatan para Terdakwadalam menerima anggarananggaran tidak sesuai dengan Perda No. 03 Tahun 2004tentang APBD Kota Cirebon Tahun Anggaran 2004, oleh karena dalam anggaranbelanja DPRD Kota Cirebon sebagaimana dijabarkan dalam

SUBAGYO (yang perkaranya sudah diputus oleh PNTemanggung dan Pengadilan Tipikor Semarang, dan sudah mempunyaikekuatan hukum tetap) serta Drs.

TOTOK ARY PRABOWO, MS, MA (MantanBupati Temanggung/DPO), pada sekitar bulan Januari 2004 sampai denganbulan Agustus 2004 atau setidaktidaknya pada tahun 2004, bertempat di KantorBupati Temanggung dan di Kantor DPRD Kabupaten Temanggung, atausetidaktidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tipikor Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secaramelawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri

SUBAGYO (yang perkaranyasudah diputus oleh PN Temanggung dan Pengadilan Tipikor Semarang, dan19sudah mempunyai kekuatan hukum tetap) serta Drs. TOTOK ARYPRABOWO, MS, MA (Mantan Bupati Temanggung/DPO) tersebutmerupakan perbuatan penyalahgunaan wewenang yaitu: Bahwa Terdakwa bersama dengan YUDHIWANTO (DPO), dan saksi H.FATAHILLAH AZZAINY, saksi DIDIK SAMSUDIN, saksi EDI PURWOKO,saksi TRI WINARSIH, saksi R.

;ATAUKEDUA:Bahwa Terdakwa NUGROHO SATRUONO (anggota DPRD KabupatenTemanggung periode tahun 19992004 yang diangkat berdasarkan SuratKeputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa Tengah Nomor: 171/ 156/1999 tanggal 13 September 1999), pada sekitar bulan Januari 2004 sampai 21 dengan bulan Agustus 2004 atau setidaktidaknya pada tahun 2004, bertempatdi Kantor Bupati Temanggung dan di Kantor DPRD Kabupaten Temanggung,atau setidaktidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tipikor

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara inisebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 9 September 2013, dalamrapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Semarang, oleh kami SUYADI, SH, selaku Hakim KetuaMajelis, MARSIDIN NAWAWI, SH, MH, dan ROBERT PASARIBU, SH, MH,Hakim Ad Hoc Tipikor, masingmasing selaku Hakim Anggota, putusan manadiucapkan pada hari Selasa, tanggal 10 September 2013, dalam