Ditemukan 11604 data
Urut Berdasarkan
Register : 15-12-2015 — Putus : 31-03-2016 — Upload : 09-11-2016
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 298-K/PM II-08/AD/XII/2015 Tanggal 31 Maret 2016 — Kapten Arm Nico Aryance
135 — 65
135 — 65
Bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabushabu padahakikatnya tergiur kenikmatan sesaat dari efek pengguanaan narkotika, dimana setelahmengkonsumsi Narkoba tersebut kemudian Terdakwa merasakan badannya sehat danenergik serta merasa segar dan tidak mengantuk, sehingga walaupun Terdakwamengetahui yang berkaitan dengan Narkotika harus ada izin dari pejabat yang berwenangnamun Terdakwa tidak mentaatinya dengan tidak peduli lagi dengan normanorma yangberlaku maupun penekanan pimpinan
Register : 01-03-2021 — Putus : 14-06-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN Parigi Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Prg Tanggal 14 Juni 2021 — Penuntut Umum:
Ngurah Gede Bagus Jatikusuma
Terdakwa:
AKBAR Bin ASSE
58 — 7
Ngurah Gede Bagus Jatikusuma
Terdakwa:
AKBAR Bin ASSE
58 — 7
Unsur Setiap Orang;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalamkonteks UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Selanjutnyadisebut sebagai UU Narkotika), merujuk pada subyek tindak pidana berupamanusia (persoon) atau badan hukum (recht persoon);Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaannya Penuntut Umummengajukan subyek hukum pidana sebagai Terdakwa bernama AKBAR binASSE, dan dengan demikian yang menjadi penekanan adalah apakah benarTerdakwa merupakan subyek hukum pidana persoon
Register : 06-03-2012 — Putus : 14-08-2012 — Upload : 04-12-2012
Putusan MS LANGSA Nomor 55/Pdt.G/2012/MS-Lgs Tanggal 14 Agustus 2012 — M.RIJAL ALFATH BIN JAILANI H., vs VILDA NOVIA BINTI M. JAFAR,
45 — 12
45 — 12
HarapanPemohon hal ini akan menjadi Stressing poin/penekanan didalam pembuktianperkara gugatan perceraian ini.B. DALAM REKONVENSI.1.Bahwa Pemohon merupakan sebagai Pegawai Negeri Sipil Gol. II/b denganPangkat Pengatur Muda Tk.
Register : 15-01-2020 — Putus : 27-01-2020 — Upload : 27-02-2020
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 5-K/PMT.III/BDG/AL/I/2020 Tanggal 27 Januari 2020 — Pembanding/Terdakwa : SUSANTO
Terbanding/Oditur : AGUNG CATUR UTOMO, SH, MH
68 — 22
Terbanding/Oditur : AGUNG CATUR UTOMO, SH, MH
68 — 22
Karena penyalahgunaan Narkotika akan menimbulkan akibat yang sangatmerugikan perorangan maupun = masyarakat, khususnyagenerasi muda, karena Narkotika dapat merusak mental dankejiwaan serta daya juang pecandunya, yang umumnyagenerasi muda harapan bangsa.Bahwa selaku prajurit TNI, Terdakwa juga telah menerimapengarahan ataupun penekanan dari pimpinan TNI melaluipimpinan di kesatuannya tentang sangat dilarangnya prajuritTNI terlibat dalam masalah penyalahgunaan Narkotika, danancaman pemecatan dari dinas
Register : 05-12-2018 — Putus : 27-05-2019 — Upload : 30-05-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Sby Tanggal 27 Mei 2019 — Penggugat:
Kholilah
Tergugat:
Darma Santoso Direktur CV Imperial Prima Food
309 — 376
Kholilah
Tergugat:
Darma Santoso Direktur CV Imperial Prima Food
309 — 376
pagi Sampai jam 10 malam karenasaksi ngecek CCTV, bukti nota pada bulan Juli 2018 di ruang meting;Bahwa Penggugat bekerja menangani pembelian, penerimaan,melakukan order, tapi untuk memindahkan barang ada petugasnyasendiri;Bahwa Saksi memeriksa Penggugat dengan tim antara 8 10 orangyaitu saksi sendiri, Fransiska, Sutisno, Hadi, Doni yang lain lupa hasilnyadibuat Berita Acara ditandatangani pemeriksa tapi tidak di tandatanganioleh Penggugat, pemeriksaan wajar saja tidak ada paksaan tapi cumaada penekanan
Putus : 21-06-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 114 K/MIL/2017 Tanggal 21 Juni 2017 — AGUS SAMBUDIYONO
84 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
84 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Keadaankeadaantersebut yaitu:" Terdakwa sebagai Prajurit TNI yang bertugas sebagai Babinsa Koramilmerupakan ujung tombak TNI di masyarakat, sehingga kehadiranTerdakwa harus menjadi contoh dan panutan bagi anggota masyarakatdalam segala hal khususnya pemberantasan penyalahgunaan Narkotikasebagaimana penekanan pimpinan TNI.= Kenyataannya Terdakwa telah melakukan perbuatan sebaliknya yangdapat merusak citra kesatuan Teritorial di masyarakat, yaitu terlibatpenyalahgunaan Narkotika dan menjadi perantara
Register : 28-11-2011 — Putus : 28-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-42922/PP/M.XVII/19/2013 Tanggal 28 Januari 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
132 — 34
132 — 34
Tidak12.13.14.15.seperti halnya bidang impor dimana Undangundang Kepabeananmemberikan penekanan yang berimbang antara pelayanan danpengawasan, di bidang ekspor yang lebih ditekankan adalah sisipelayanannya sehingga walaupun Pasal 8 ayat (2) PMK214/PMK.04/2008 mengatur untuk tidak melayani eksportasi yang tidakmemenuhi kondisi pada Pasal 7 PMK 214/PMK.04/2008, denganmemegang prinsip pada Undangundang Kepabeanan, maka pelayanantetap diberikan dengan pertimbangan hal tersebut tidak akanmenghilangkan
Register : 28-11-2011 — Putus : 28-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-42924/PP/M.XVII/19/2013 Tanggal 28 Januari 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
142 — 52
142 — 52
Tidakseperti halnya bidang impor dimana Undangundang Kepabeananmemberikan penekanan yang berimbang antara pelayanan danpengawasan, di bidang ekspor yang lebih ditekankan adalah sisipelayanannya sehingga walaupun Pasal 8 ayat (2) PMK214/PMK.04/2008 mengatur untuk tidak melayani eksportasi yang tidakmemenuhi kondisi pada Pasal 7 PMK 214/PMK.04/2008, denganmemegang prinsip pada Undangundang Kepabeanan, maka pelayanantetap diberikan dengan pertimbangan hal tersebut tidak akanmenghilangkan kewajiban eksportir
Register : 07-06-2012 — Putus : 27-02-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-43556/PP/M.XVII/19/2013 Tanggal 27 Februari 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
122 — 35
122 — 35
Tidakseperti halnya bidang impor dimana UndangUndang Kepabeananmemberikan penekanan yang berimbang antara pelayanan dan pengawasan, dibidang ekspor yang lebih ditekankan adalah sisi pelayanannya sehinggawalaupun Pasal 8 ayat (2) PMK 214/PMK.04/2008 mengatur untuk tidakmelayani eksportasi yang tidak memenuhi kondisi pada Pasal 7 PMK214/PMK.04/2008, dengan memegang prinsip pada UndangundangKepabeanan, maka pelayanan tetap diberikan dengan pertimbangan haltersebut tidak akan menghilangkan kewajiban
Register : 30-07-2015 — Putus : 16-07-2014 — Upload : 04-08-2015
Putusan PN GRESIK Nomor 72/Pdt.G/2013/PN.Gs. Tanggal 16 Juli 2014 — Haji SUPRAYITNO.
Melawan.
PIMPINAN CABANG BRI (persero) Tbk. CAB. GRESIK. Dkk.
137 — 37
137 — 37
Filosofi prinsip ini ada pada penekanan kewajiban bagiPenanggung untuk menjelaskan risikorisiko yang dijamin maupun yangdikecualikan, serta segala persyaratan dan kondisi pertanggungan secara jelasserta teliti.
Register : 27-05-2016 — Putus : 28-07-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 640 B/PK/PJK/2016 Tanggal 28 Juli 2016 — PT. SAUDARA SEJATI LUHUR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
58 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
58 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);8.
sengketa gugatan dalam lingkungan peradilanTata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlihat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapatdilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PP Berita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan
Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakdalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function
Register : 29-10-2015 — Putus : 06-04-2016 — Upload : 20-06-2016
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 70/Pdt.G/2015/PN.Pkl Tanggal 6 April 2016 — CASMIAH (penggugat I), CASMOIN (pengguat II) AMAT SARONI (penggugat III), RA'UDI (penggugat IV), TAR'ANI (penggugat V), M. KHODIRIN (penggugat VI), RULIYAH (penggugat VII) , TARMUJI (penggugat VIII) melawan SUROSO (tergugat I), AMAT IKHSAN (turut tergugat I) Kepala Desa Jrebengkembang Kab. Pekalongan (turut tergugat II) ;
86 — 28
86 — 28
Dan jika dikatakan adanya penekanan dariRA'ATI dan WARDA'AN untuk menyerahkan obyek ke Tergugat adalah tidak benar,yangbenar bahwa pada hari Senin tanggal 24 Desember 1990 DABARI bin ISKAKdengan kesadaran tanpa ada paksaan mengembalikan / menyerahkantanahobyek sengketa diBalai Desa yang sudah ditungguSUROSO(Tergugat),RA'ATI, CASMADI dan Kades DesaJrebeng Kembang Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan karena itu memang hakdari SUROSO (Tergugat) ; 10 Bahwa pada posita no.9 dan no. 10 tidak ada
Register : 23-03-2020 — Putus : 20-05-2020 — Upload : 27-05-2020
Putusan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Nomor 15-K/PM.II-11/AL/III/2020 Tanggal 20 Mei 2020 — Oditur:
FACHUROZI, A Md,SH
Terdakwa:
Ria Ardiati
596 — 499
FACHUROZI, A Md,SH
Terdakwa:
Ria Ardiati
596 — 499
September 2017 Saksi menerimaperintah untuk mengangani perkara asusila yangdilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi2 dan saatTerdakwa diperiksa oleh Mayor Nyoto mengaku telahmelakukan ciumciuman dan pegangpeganganpayudara dan kemaluan dengan Saksi2 di daerahMagelang dan fotofoto mesra di daerah wisata KedungPedut Kulon Progo, Hutan Pinus Bantul dan pantaiIndrayanti Gunung Kidul Yogyakarta.Bahwa selama pemeriksaan di intel Lanmar maupun diSatlinlamil, Saksi maupun tim pemeriksa tidak pernahmelakukan penekanan
Register : 14-11-2016 — Putus : 17-01-2017 — Upload : 02-05-2017
Putusan PN KENDAL Nomor 53/Pid.Sus/2016/PN Kdl Tanggal 17 Januari 2017 — Terdakwa
136 — 73
136 — 73
Unsur Setiap orangMenimbang, unsur pertama setiap orang, yang dimaksud setiap orangadalah menunjuk pada subyek pelaku perbuatan pidana yang didakwakan, yaknisetiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yangterhadapnya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dengandemikian penekanan unsur ini adalah adanya kehadiran orang tersebut, tentangapakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan pidana itu akan dibuktikandalam pertimbangan unsur materil dakwaan ;Menimbang, bahwa
Register : 23-02-2018 — Putus : 11-10-2018 — Upload : 11-10-2018
Putusan PA SURABAYA Nomor 1085/Pdt.G/2018/PA.Sby Tanggal 11 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
52 — 8
52 — 8
PENGGUGAT MENGAKUI SENDIRI BAHWA TIDAKADA UNSUR PIDANA (baik penekanan / pemaksaan dan sejenisnya)DALAM AKTA PERDAMAIAN (INCASU : GONO GINI) NO.1 YANGDIBUAT OLEH DAN DI HADAPAN EVIE MARDIANA HIDAYAH, SH.
Register : 09-04-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 23-10-2019
Putusan PN BINJAI Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Bnj Tanggal 28 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
PERWIRA, SH
Terdakwa:
SUARNI Als AMEI
48 — 13
PERWIRA, SH
Terdakwa:
SUARNI Als AMEI
48 — 13
pemeriksaan tersebut tidak ada dibantu orang lain ; Bahwa di dalam keterangan terdakwa menerangkan mengenal orangyang bernama Adi (DPO), sedangkan saksi Suratman Als Kutil mengenalPohan (DPO) ; Bahwa terdakwa bersama saksi Suratman Als Kutil dan saksi Junalrawan Als Juna (Berkas terpisah) pada saat itu didampingi oleh PenasihatHukum ; Bahwa antara terdakwa dengan saksi Suratman Als Kutil dan saksi Junalrawan tidak ada melakukan konfromtir keterangan ; Bahwa dalam pemeriksaan tersebut tidak ada dilakukan penekanan
Register : 24-06-2013 — Putus : 10-06-2013 — Upload : 24-06-2013
Putusan PN KARANGAYAR Nomor 99/Pid.Sus/2013/PN.Kray Tanggal 10 Juni 2013 — TERDAKWA I
TERDAKWA II
58 — 8
58 — 8
tentangPeradilan Anak telah terbukti seluruhnya dan oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapatmenghapuskan sifat dari perbuatan pidananya, maka Para Terdakwa harus tetapmempertanggung jawabkan perbuatannya dan patut dijatuhi pidana ;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan yang adil dan bermanfaat dalamperkara ini, Hakim mempertimbangkan bahwa in cassu Para Terdakwa adalah katagorianak yang perlu mendapatkan sentensing / penekanan
Register : 15-12-2017 — Putus : 18-12-2017 — Upload : 02-02-2018
Putusan PT KUPANG Nomor 177/PID/2017/PT KPG Tanggal 18 Desember 2017 — -. JUNAIDIN H. HUSEIN
152 — 56
152 — 56
Kami kira kita sebagai Praktisi Hukum harusmenyampaikan halhal yang telah diketahui umum tidak lagi kita sampaikan,apalagi menyampaikan hal keliru di persidangan yang menimbulkanpandangan masyrakat menjadi salah kaprah;Bahwa yang menjadi penekanan dalam memandang hasil LaboratoriumForesik adalah berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisKriminalistik Barang Bukti Dokumen No.Lab:782/DTF/2015 tertanggal 16November 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium ForensikCabang Denpasar Ir.Koesnadi
Register : 25-04-2019 — Putus : 29-07-2019 — Upload : 24-09-2019
Putusan PN JAMBI Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jmb Tanggal 29 Juli 2019 — YUSRIANTO (penggugat) lawan PT BICCON AGRO MAKMUR (tergugat)
222 — 33
222 — 33
Mogokkerja adalah penekanan terhadap pengusaha untuk penurunanproduktivitas kerja.2. Bahwa, kapasitas Kuasa Penggugat kabur dan sangat kabur.Dengan dasar :Membaca secara seksama gugatan penggugat disebutkan : Kamiyang bertanda tangan di bawah ini : E. SONIFATI GULO, SH.,MEIMAN LASE, SH., HADIRAT GULO., Advokat/Pengacara/Magangdan Pengurus pada Kantor Pimpinan daerah Federasi Serikat PkerjaPertanian dan Perkebunan Konfederasi Serikat Pekerja SeluruhIndonesia (PD FSP.
Register : 21-06-2021 — Putus : 11-11-2021 — Upload : 17-11-2021
Putusan PTUN MATARAM Nomor 20/G/2021/PTUN.MTR Tanggal 11 Nopember 2021 — Penggugat:
1.H.MASâÂÂUD
2.NURUL HIDAYAH
3.LALU MAHENDRA
4.SANAâÂÂAH
5.MAHMUDAH
6.INAQ SIAREP
7.NURUL HIDAYAH, S. Pd
Tergugat:
1.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat.
2.kepala badan pertanahan nasional lombok barat
305 — 134
1.H.MASâÂÂUD
2.NURUL HIDAYAH
3.LALU MAHENDRA
4.SANAâÂÂAH
5.MAHMUDAH
6.INAQ SIAREP
7.NURUL HIDAYAH, S. Pd
Tergugat:
1.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat.
2.kepala badan pertanahan nasional lombok barat
305 — 134
Warga Masyarakat juga dapat mengajukan gugatan terhadapKeputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahankepada Peradilan Tata Usaha Negara, karena UndangUndang inimerupakan hukum materiil dan sistem Peradilan Tata Usaha NegaraMenimbang, bahwa sebagai jaminan perlindungan kepada masyarakatdimaksud, UndangUndang menekankan adanya kewajiban bagi PejabatPemerintahan untuk melaksanakan penyelesaian upaya administratif yang diajukanwarga masyarakat, oleh karenanya UndangUndang memberikan penekanan