Tergugat yang di tolak Pembanding/Para Penggugat karena bukanmerupakan alat bukti ; e Bahwa Putusan Majelis hakim tidak cermat karena keterangan saksi atasnama Musrifa, SE banyak yang tidak termuat di dalam Putusan ; e Bahwa Pembanding/ Para Penggugat tidak sependapat denganPertimbangan Majelis Hakim halaman 72 paragraf ke 2 sampai denganhalaman 74 paragraf ke 2 Bahwa meskipun pihak Penyidik Polda Papuadapat meminta bantuan kepada BPK dan BPKP untuk menghitung kerugiankeuangan negara dalam perkara tipikor

(sepuluhribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPekanbaru Nomor : 42/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PN.PBR. tanggal 4 Februari 2014 yangamar lengkapnya sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa FARIZAL, SE Bin ABDUL KARIM telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI SECARABERSAMASAMA DAN BERLANJUT;2.

Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000, (sepuluh riburupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tinggi Pekanbaru Nomor: 05/TIPIKOR/2014/PTR tanggal 6 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut : Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum; Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPekanbaru tanggal 04 Pebruari 2014 Nomor : 42/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR yangdimohonkan banding tersebut; Membebankan biaya

Dengan demikian sudah sepatutnya surat dakwaan tersebutbatal demi hukum;e Bahwa mengingat korporasi diakui sebagai subyek dalam UndangUndang Tipikor, maka PT. BPP sebagai badan hukum memilikikecakapan dan dapat bertanggung jawab secara hukum. Oleh karenaitu, dengan penyebutan Pemohon Kasasi II/TerdakwaselakuKomisaris PT. BPP sebagai subyek hukum pelaku tindak pidanasebagaimana dakwaan Kesatu dan Kedua, maka secara hukum PT.BPPlah yang harus bertanggung jawab bukan Terdakwa secarapribadi.

Bahwa tindak pidana percobaan diatur dalam Pasal 15 UndangUndang Tipikor,di mana pasal tersebut mengatur pada pokoknya bahwa tindak pidana percobaandalam penyuapan dipidana dengan hukuman pokok yang sama dengan tindakpidana penyuapan.

II telah keliru dan salah menerapkan hukum tidakmelaksanakan cara mengadili yang benar karena tidak mempertimbangkan danmemeriksa unsurunsur dan penerapan hukum dalam dakwaan Kedua sama sekali :e Bahwa Pemohon Kasasi II/TErdawka didakwa oleh Termohon Kasasi/Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan KorupsiRepublik Indonesia dengan dakwaan Kumulatif, yaitu:adakwaan Kesatu, Pasal 6 ayat (1) huruf a UndangUndang Tipikor joPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP yang berbunyi:"Dipidana dengan pidana

No.2429 K/Pid.Sus/2014secara bersamasama dengan Ratu Atut Chosiyah melakukan tindak pidanapenyuapan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UndangUndang Tipikor;Sedangkan, pada dakwaan Kedua, Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak didakwasecara bersamasama melainkan hanya sebagai pelaku tunggal. Dengandemikian, semakin terbukti bahwa dalil pertimbangan judex facti Tk.

HakimHakimAd.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakimAnggota tersebut, dan dibantu oleh Mariana Sondang Pandjaitan, S.H.,M.H. PaniteraPengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi : Penuntut Umum padaKomisi Pemberantasan KorupsiRepublik Indonesia dan Terdakwa ;HakimHakim Anggota : Ketua,ttd/Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H. ttd/Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLMttd/MS.

Seribu);Kelistrikan Pemerintahan Pendidikan : S2; Dalam perkara ini Terdakwa dan Terdakwa II ditahan di rumah tahananoleh:1.Penyidik pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 13 September2013 sampai dengan tanggal 02 Oktober 201 3;Diperpanjang oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utarasejak tanggal 03 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 11 NovemberDiperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2013sampai dengan tanggal 30 November 2013;"Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri JakartaPusat sejak tanggal 27 November 2013 sampai dengan tanggal 26Desemiber 22011 Stsseeessecensreeecnmeeeareeeeeremeee en eeeeetER EHEC HeEEEDiperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat sejak tanggal 27 Desember 2013 sampai dengan 24 FebruariDiperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal25 Februari 2014 sampai dengan 26 Maret 2014; Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 27Maret 2014

HUBUNGAN INDUSTRIAL TERSEBUT ;Telan membaca suratsurat yang berkaitan dengan pemeriksaanperkara ini ;Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;Telah memperhatikan bukti Surat penggugat maupun tergugat ;Telah mendengar keterangan saksisaksi Penggugat dan tergugat ;Telah membaca kesimpulan masingmasing pihak ;TENTANG DUDUK PERKARA ;Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya tertanggal 23Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan HubunganIndustrial padaPengadilanNegeri/PHI/Tipikor

WIBISONO, S.SosBengkulu, 29 Nopember 2018Salinan Resmi Putusan ini sebanyak 33 (tiga puluh tiga) lembarDiberikan kepada PENGGUGATPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluPanitera Muda PHI,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 33 dari 33 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.SusPHI/2018/PN.Bgl

Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri.Banjarmasin sejak tanggal 23 September 2016 s/d tanggal 22 Oktober 2016.7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Banjarmasin sejak tanggal 23 Oktober 2016 s/d tanggal 21 Desember2016.PUTUSAN NOMOR : 3/Pid.SusTPkK/2017/PT. BJM Halaman 1 dari 328.

Tanggamusatau setidaktidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum PengadilanTindak Pidana korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Tanjung karang,yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkanPasal 5 UndangUndang Nomor: 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan TindakPidana Korupsi Jo.

Air Naningan Kab.Tanggamus atau setidaktidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukumPengadilan Tindak Pidana korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan NegeriTanjung karang, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara iniberdasarkan Pasal 5 UndangUndang Nomor : 46 Tahun 2009 tentangPengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo.

(Hakim ADhoc Tipikor)Panitera PenggantiHUSIN ARIANOFA, S.H., M.H.Halaman 49 dari 49 Putusan Nomor 46/Pid.SusTPK/2018/PN. Tjk.

diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa,maka Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa alasan banding Penasihat Hukum Terdakwa dalammemori bandingnya adalah keberatan terhadap putusan yang dijatuhkan oleh MajelisHakim Pengadilan Tingkat Pertama, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:1 Bahwa Judex Factie telah tidak secara cermat mempertimbangkan substansipleidoi (nota pembelaan) Terdakwa dalam pertimbangan hukum putusannya;2 Bahwa Judex Factie Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri Palu telahtidak cermat dan keliru dalam pertimbangan hukum pada unsur dengantujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;3 Bahwa Judex Factie Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palu telahtidak cermat dan keliru dalam pertimbangan hukum pada unsurmenyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan;4 Bahwa Judex Factie Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palu telahkeliru dan salah dalam pertimbangan

Batupuaro, Kota Baubaudengan Surat Kuasa Khusus yang telahditandatangani oleh Penasihat Hukum Terdakwatersebut tanggal 21Desember2018 dan telah didaftarkan dalam buku Daftar Register di Kepaniteraan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri KendariNomor02/Tipikor/2019/PN.Kdi tanggal 3Januari 2019 dan Terdakwa 2 didampingioleh Advokat/Penasihat Hukumnya bernama LA DASMAN, SH, Advokat/Konsultanhukum pada kantor LA DASMAN, SH & ASSOCIATES beralamat di Jin.Abunawas Lrg. Ansel, Kel.

Kadia Kota Kendari dengan Surat KuasaKhusus yang telah ditandatangani oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebuttanggal 8 Januari 2019 dan telah didaftarkan dalam buku Daftar Register diKepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri KendariNomor 05/Tipikor/2019/PN.Kdi tanggal 8 Januari 2019;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;Setelah membaca:e Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriKendari Nomor79/Pid.SusTPK/2018/PN.Kdi, tanggal 13 Desember

(lima ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari pada hariSenin, tanggal 22 April 2019, oleh kami RUDI SUPARMONO, SH, MH sebagaiHakim Ketua, MULYONO DWI PURWANTO,Ak., SH, M.AB, CFE dan DARWINPANJAITAN, SH masingmasing Hakim Ad Hoc Tipikor sebagai HakimAnggota,putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hariSelasa tanggal 23 April 2019,oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh paraHakim

Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima riburupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Banjarmasin Nomor6/Pid.Sus/Tipikor/2011/PN.BJM tanggal 9 September2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa Abdul Hadi, SP bin Aspan terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimanapasal 3 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasantindak pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (limaribu Rupiah).Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin Nomor 12/Pid.Sus/2011/PT.BJMtanggal 17 November 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnyaserta Penuntut Umum ;Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Banjarmasin tanggal 9 September 2011, Nomor 06/Pid.Sus/Tipikor/

HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagaiHakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dulhusin, S.H., M.H. PaniteraPengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidanadan Jaksa/Penuntut Umum.HakimHakim Anggota : Ketua,ttd./Prof.Dr.H. Abdul Latif, S.H..M.Hum. ttd/Dr.H.M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.Panitera Pengganti,ttd./Dulhusin, S.H., M.H.Untuk SalinanMahkamah Agung RI.a.n.

Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Kendari sejak tanggal 29 Oktober 2017sampai dengan tanggal 27 November 2017;10.Penetapan penangguhan penahanan oleh Majelis Hakim Tipikor padaPengadilan Negeri Kendari sehingga Terdakwa dikeluarkan dari tahanansejak tanggal 22 November 2017;Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernamaM.

ABDULLAH,SE dan saksi NAJMUDDIN, SE Alias JOJON (yang penuntutannya dilakukandalam berkas terpisah), bertempat di Kantor Bank BRI Cabang Kolaka atausetidaktidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tipikor Kendari pada Pengadilan Negeri Kendari, telahmelakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawanhukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasiyang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara,yang dilakukan terdakwa dengan

ABDULLAH,SE dan saksi NAJMUDDIN, SE Alias JOJON (yang penuntutannya dilakukandalam berkas terpisah), bertempat di Kantor Bank BRI Cabang Kolaka atausetidaktidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tipikor Kendari pada Pengadilan Negeri Kendari, telahmelakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan

ABDULLAH,SE dan saksi NAJMUDDIN, SE Alias JOJON (yang penuntutannya dilakukandalam berkas terpisah), bertempat di Kantor Bank BRI Cabang Kolaka atausetidaktidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tipikor Kendari pada Pengadilan Negeri Kendari, Pegawainegeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankansuatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu,dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga, yangdisimpan karena jabatannya

Membebankan biaya perkara kepada negara;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kendari padahari Rabu tanggal 24 Januari 2018, oleh kami ANDRI WAHYUDI, SH sebagaiHakim Ketua, dan MULYONO DWI PURWANTO, Ak., SH, M.AB, CFE DdanDARWIN PANJAITAN SH (Hakimhakim Ad Hoc Tipikor) masingmasingsebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbukauntuk umum pada hari ini, Rabu tanggal 31 Januari 2018, oleh Hakim Ketuadengan

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriTanjungkarang sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal11 Maret 2018:Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena didakwa dengandakwaan sebagai berikut:Primair:Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangHalaman

,M.H.Panitera Pengganti,d.t.o.Irwan, S.H.Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERAHalaman 13 dari 14 Putusan Nomor 20./Pid/2019/PT.BnaT. TARMULI, S.H.NIP. 19611231 198503 1 029Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 20./Pid/2019/PT.Bna

Keputusan Mahkamah Kontitusi Nomor: 87/PUUXVI/2018, tanggal 25 April2019 memperkuat surat keputusan bersama (SKB) untuk percepatan Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.PTK Halaman 17pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sudah Inkracht kasus tindakPidana Korupsi (Tipikor); dan 5 e.

PENGESAHAN:Salinan Dinas Sesuai Dengan AslinyaPengadilan Tinggi MakassarPih.PaniteraPanitera Muda Tipikor,H.SYAHRIR DAHLAN,SH.NIP.196511201989031004 Halaman 17 dari 17 Hal.Perkara Nomor 562/PID.SUS/2018/PT Mks Halaman 18 dari 17 Hal.Perkara Nomor 562/PID.SUS/2018/PT Mks

Redaksi : Rp 5.000,Jumlah : Rp 151.000Terbilang : Seratus lima puluh satu ribu rupiah.Salinan Resmi Penetapan ini sesuai dengan aslinyaSebanyak 15 (lima belas) lembar diberikan untuk Kepentingan DinasPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluPanitera,JOKO SUTRISNO, SH,.MHNIP. 19620210 199103 1 006Halaman 15 dari Halaman 15Penetapan Nomor : 398/Pdt.P/2018/PN Bgl

Rangka MH1JM313XLK347938 milik saksi korban,yang saksi korban beli dari baru (running), hanya baru dipakai oleh saksikorban selama 2 bulan, akibat ditabrak oleh terdakwa mengalamikerusakan 95 % dimana yang tidak rusak hanya chasis/ rangka dan itupunsudah mengalami bengkok;Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim PengadilanTinggi/ Tipikor Banda Aceh menerima permohonan banding dari JaksaPenuntut umum (JPU) dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalahmelakukan tindak pidana karena kelalaiannya

PaniteraPanitera Muda Tipikor,H Syahrir Dahlan, SHNIP. 196511201989031004Halaman 14 dari 14 hal No 121/PID SUS/2020/PT MKSUntuk Salinan Dinas sesuai dengan AslinyaPENGADILAN TINGGI MAKASSARPanitera,SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH.NIP. 19570904 198401 2 001.Halaman 15 dari 14 hal No 121/PID SUS/2020/PT MKS

Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 4Agustus 2019 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019;Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Acehsejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 November 2019;Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama : TAUFIK M. NOER, S.H.

., M.H.d.t.oRoni Susanta, S.H.Panitera Pengganti,d.t.oHarperiyani Effendi, S.H.Untuk salinan yang sama sebagaimana aslinyaPengadilan Negeri / Tipikor Banda AcehWakil PaniteraDrs. Effendi, SHNip. 198302082009121003Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 325/Pid.B/2018/PN Bna