Menyatakan Terdakwa RIYONO Bin MANU tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu.2.

Menyatakan terdakwa RIYONO bin MANU bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana diatur dalam pasal197UndangUndang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatandalam dakwaanKesatu.2.

Terdakwa melakukan jualbeli pil koplo tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang digunakan untukmembeli rokok.Bahwa benar terdakwa tidak memiliki Resep dan jin edar, fakta tersebutdidukung pula oleh keterangan ahli LISA PUTRI WARDHANI, S.Farm.Apt,bahwa pil koplo tersebut termasuk sediaan farmasi yang sudah tidak beredarlagi sehingga terdakwa tidak berhak atau tidak boleh menjual ataumengedarkan karena tidak sesuai dengan aturan karena terdakwa tidakmempunyai keahlian kefarmasian.

Malang telah kedapatansedang mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memilikiizin edar, berupa 207 pil LL dibungkus kantong plastik, 117 butir pil LL dalambungkus bekas rokok Marlboro merah, bahwa terdakwa mendapatkan pil koplotersebut dengan cara membeli dari dari FAJAR (DPO) di Pasar Singosarisebanyak1 (satu) box yang berisi 100 butir dengan harga Rp. 80.000 dan dalam satuminggu terdakwa membeli pil kKoplo dari FAJAR sebanyak 12 box sesuai denganpesanan dari pembeli.

Terdakwamelakukan jual beli pil koplo tersebut untuk mendapatkan keuntungan yangdigunakan untuk membeli rokok.Bahwa terdakwa tidak memiliki Resep dan jjin edar, fakta tersebutdidukung pula oleh keterangan ahli LISA PUTRI WARDHANI, S.Farm.Apt, bahwapil koplo tersebut termasuk sediaan farmasi yang sudah tidak beredar lagisehingga terdakwa tidak berhak atau tidak boleh menjual atau mengedarkankarena tidak sesuai dengan aturan karena terdakwa tidak mempunyai keahliankefarmasian.

Menyatakan Terdakwa RIYONO Bin MANU tersebut diatas, terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajanmengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimanadalam dakwaan alternatif kesatu.2.

Menyatakan terdakwa BAGUS WAHYU APRIYONO als SHANAT BINACHMAD SUEB(ALM) secara sah dan meyakinkan terbuktibersalah melakukan tindak pidana "dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standarddan atau persyaratan dan keamanan" sesuai dengan pasal196 jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UndangundangNomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.2.

dalam Surat Dakwaan, yang Jlengkapnya sebagaiberikutBahwa ia terdakwa BAGUS WAHYU APRIYONO als SHANAT BINACHMAD SUEB (ALM) pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2012sekira pukul 20.00 Wib atau sekitar waktu itu setidaktidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2012bertempat dipinggir jalan termasuk Desa MojorembunKecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk. atau setidaktidaknyapada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumpengadilan Negeri Nganjuk, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi

terdakwadengan cara sebagai berikut:e bahwa ia terdakwa BAGUS WAHYU APRIYONO als SHANATBIN ACHMAD SUEB (ALM) pada hari Sabtu tanggal 03Maret 2012 sekira pukul 20.00 Wib bertempatdipinggir jalan termasuk Desa Mojorembun KecamatanRejoso Kabupaten Nganjuk. awalnya terdakwa bertemusaksi HENGKI SETIAWAN ditanya "apakah bisamencarikan sabusabu" terdakwa menjawab 'sayausahakan, sebenarnya terdakwa tidak bisamencarikan sabusabu kemudian terdakwa mempunyaiide tanpa keahlian dan kewenangannya menyediakanpersediaan farmasi

HENGKI telah memberi uang pembelian sabusabu senilai Rp. 300.000, ;e Bahwa sesuai dengan pengkuan terdakwa isi dari obatracikan tersebut terdiri dari 2 butir pil ultraflu dan 2butir pil amoxilin serta diberi campuran gula pasir sedikit(kurang lebih satu sendok teh) ditaruh dilayah danselanjutnya ditumbuk atau digerus dengan menggunakan uleguleg hingga lembut atau menjadi serbuk;e Bahwa dalam meracik serta menjual obat~ racikantersebut, Terdakwa tanpa disertai resep dokter maupunkeahlian sebagai ahli farmasi

Barang siapa;2. dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemenuhi standard dan atau persyaratan dan keamanan, yaituterdakwa telah menjual /atau mengedarkanAd. 1.

MADHON BIN KASMANIbersalah melakukan Tindak Pidana '' Pengedaran sediaan farmasi atau alatkesehatan yaitu pil jenis Double L yang tidak memenuhi standar ataupersyaratan keamanan , khasiat atau kemanfaatan dan mutu " Sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Undangundang Republik IndonesiaNomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROHMAD ROMADHON Als.

Umumberdasarkan surat dakwaannya No.PDM 120/KDIRI/12/2012, sebagai berikut:Bahwa ia terdakwa ROHMAD ROMADHON ALS MADHON BIN KASMANI padahari :Sabtu tanggal 10 November 2012 sekira jam 06.00 WIB atau setidaktidaknya padawaktu lain dalam tahun 2012 bertempat di rumah depo air minum isi ulang "HidroQ"Kelurahan Dermo Kecamatan Mojoroto Kota Kediri atau setidaktidaknya pada suatu tempatlain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

akan mempertimbangkan apakahterdakwa dapat atau tidak dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang , bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaanTunggal yaitu m elanggar pasal 196 UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan ;Menimbang , bahwa dengan faktafakta hukum yang terungkap di persidangan,sebagaimana telah diuraikan diatas, yaitu dakwaan Tunggal yang unsur unsurnya adalahsebagai berikut :12Setiap orang,Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/ataupesyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat 2dan ayat 3,Menimbang , bahwa terhadap unsur kedua, Majelis Hakim akan mempertimbangkansebagai berikut:Menimbang , bahwa perbuatanperbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifatalternatif , artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi , maka terpenuhipula unsur

kedua ini;Menimbang , bahwa dalam pasal 98 ayat 2 UU No.36 tahun 2009 disebutkan sebagaiberikut: Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan,menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiatobat;Menimbang , bahwa dalam pasal 98 ayat 3 UU No.36 tahun 2009 disebutkan sebagaiberikut: Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaransediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi

1. Menyatakan Terdakwa Ridho Sandhi Kharisma Alias Kodok Bin Sunarko tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I dan Tanpa Hak Memiliki Psikotropika serta Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang Tidak Memiliki Ijin Edar.

diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :1.Menyatakan terdakwa RIDHO SANDHI KHARISMA Alias KODOK BinSUNARKO telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Percobaanatau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika danPrekursor Narkotika, Tanpoa hak atau melawan hukum menawarkan untukdijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, ataumenyerahkan Narkotika Golongan I, dan tanpa hak memiliki Psikotropikaserta dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi

Kaffein mempunyai efek stimulan terhadap sususnan saraf pusat , tidaktermasuk Narkotika maupun Psikotropika.Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2018/PN Tlgsedang diketahui terdakwa untuk atau dalam memiliki, menyimpan,membeli, menjual Narkotika golongan berupa shabu bukan sebagai atauatas nama suatu Pabrik Obat, Pedagang Besar Farmasi, apotik, RumahSakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, dokter, Lembaga Penelitian atauLembaga Pendidikan atau bukan berdasarkan resep dokter ;Perbuatan terdakwa

Tulungagung,atau setidaktidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Tulungagung, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memilikiijin edar, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut: Pada awalnya bulan Maret 2018, terdakwa telah membeli pil doubel L dariSdr. Tri alias Toyik d/a Desa Tapan, Kec. Kedungwaru, Kab.

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1. Setiap Orang;Menimbang, bahwa unsur Ssetiap orang telah dipertimbangkan padauraian pertimbangan dakwaan kombinasi kesatu dan telah dinyatakanterpenuhi, sehingga secara mutatis mutandis diambil alin dan unsur kesatuini dinyatakan terpenuhi pula;Ad.2.

Menyatakan Terdakwa Ridho Sandhi Kharisma Alias Kodok BinSunarko tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum MenjualNarkotika Golongan dan Tanpa Hak Memiliki Psikotropika sertaDengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang Tidak MemilikiIjin Edar.2.

LEKMAN Binti EDI SUHARIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar;

Menyatakan terdakwa SUJARNO Bin SUPRIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidan DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA MEMILIKI IZIN EDAR

buktiTelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat Bahwaterdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum melanggar pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum dan oleh karenaitu mohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini agar terdakwa dijatuhi pidanasebagai berikut ;1 Menyatakan terdakwa Sujarno Bin supriyanto, terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana : Mengedarkan sediaan farmasi

daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiamterakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut,apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempatPengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnyatindak pidana itu dilakukan, selanjutnya kami menunjuk Pengadilan Negeri Kediri untukmemeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang yang dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi

2009 dalam pemeriksaan barang Bukti Nomor 6295/2009KNF.bahwa tablet tersebutadalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL (Tidak termasuk Narkotika maupunPsikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras)Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur daiam Pasal 197UU No. 36Tahun 2009, tentang kesehatan ;Subsidair :Bahwa ia terdakwa SUJARNO bin SUPRIYANTO, pada waktu dan tempatsebagaimana dakwaan Pertama diatas, setiap orang yang dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi

identitasnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa PenuntutUmum dan terdakwa dalam sehat dan rokhani oleh karena itu unsur tersebut meneurut majelistelah telah terpenuhi.2.Unsur : Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan ataualat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.

;Menimbang bahwa terdakwa adalah orang yang pekerjaannya tidak ada hubungannyadengan obatobatan maupun peredaran obat sehingga terdakwa tidak mempunyai izin untukmengedarkan obatobat yang termasuk obat keras ;Menimbang bahwa bersarkan fakta tersebut diatas maka unsur kedua dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar telah terpenuhi ;Menimbang bahwaberdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka seluruhunsur dakwaan primair telah terpenuhi oleh karena itu terdakwa

KADEK TRISNADEWI, S.Ked. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : dengan sengaja memproduksi / mengedarkan sediaan farmasi tanpa memenuhi standar keamanan dan sengaja memproduksi / mengedarkan sendiri farmasi tanpa memenuhi standar keamanan sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan dakwaan alternatif kedua pasal 196 dan 197 Undang-Undang No. 36 tahun 2009 ;------------------------ - Membebaskan terdakwa dari dakwaan

dan mutu sebagaimanadimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan oleh terdakwa dengancara serta keadaan sebagai berikut : 2 20 2cno nono nc meneBahwa ia terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas,bermula adanya informasi dari masyarakat kalau di klinik Indivara Aesthetic milikterdakwa di duga telah terjadi tindak pidana di bidang kesehatan yaitu memproduksiatau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratankeamanan yaitu tidak ada ijin

Atas informasi tersebut kemudianpetugas melakukan penyelidikan kemudian melakukan pemeriksaan sesuai laporanmasyarakat, setelah petugas melakukan penyelidikan ternyata benar klinik IndivaraAesthetic milik terdakwa telah ditemukan adanya penjualan sediaan farmasi berupakosmetik yang tidak dilengkapi dengan ijin edar dari Balai POM serta tidakmencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan / pemanfaatanyang paling baik atas barang tersebut, tidak memasang label atau membuat penjelasanyang

nnn nienAnb nnn een ReeBahwa ia terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas,bermula adanya informasi dari masyarakat kalau di klinik Indivara Aesthetic milikterdakwa di duga telah terjadi tindak pidana di bidang kesehatan yaitu memproduksiatau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratankeamanan yaitu tidak ada ijin edar dari BPOM.

Atas informasi tersebut kemudianpetugas melakukan penyelidikan lanjut melakukan pemeriksaan sesuai laporanmasyarakat, setelah petugas melakukan penyelidikan ternyata benar klinik IndivaraAesthetic milik terdakwa telah ditemukan adanya penjualan sediaan farmasi berupakosmetik yang tidak dilengkapi dengan ijin edar dari Balai POM serta tidakmencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan / pemanfaatanyang paling baik atas barang tersebut, tidak memasang label atau membuat penjelasanyang

SAKSI MADE SIDAMANA :e Bahwa saksi bersama team dari polresta Denpasar melakukan penggeledahan padahari kamis 22 Nopember 212 sekira jam 11.45 wita bertempat di klinik IndivaraAesthetic jalan Tukad Barito 29 panjer Denpasar ;e Bahwa saksi melakukan penggeledahan terhadap klinik Indivara Aestheticsehubungan dengan masalah pengedaran atau penjualan sediaan farmasi berupaKOSITELIK Tana II BGAT gasqennnememasnesnncnmeensensennnmeenasenennmnenRE EEREBahwa pemilik dari klinik Indivara Aesthetic adalah

ACONG Bin BADRIbersalah melakukan tindak pidana "Dengan SengajaMengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki lijin Edarsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UndangUndang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimanadakwaan TUNGGAL Jaksa Penuntut Umum ;2.

hak dan kewenangannya ;e Bahwa dalam menjual atau mendistribusikan obatCarnophen / Zenith tersebut, dilakukan Terdakwasecara sembunyisembunyi ;Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenanguntuk menjual mengedarkan atau mendistribusikan obatCarnophen (Zenith) tersebut ;Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut menurutpendapat saksi adalah tindakan yang melanggar hukum karenayang bersangkutan menjual obat tanpa resep Dokter kemudianmenjualnya kepada orang lain tanpa adanya keahlian farmasi

,pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan=13=pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat,pelayanan obat atas resep Dokter, pelayanan informasi obatserta pengembangan obat, bahan obat dan obattradisional ;Bahwa yang berhak mengeluarkan sediaan farmasi tersebutadalah untuk golongan obat bebas, bebas terbatas dapatdikeluarkan oleh toko obat yang mempunyai ijin yangdikeluarkan oleh Kantor Dinas Kesehatan di wilayah masingmasing dan mempunyai penanggung jawab seorang asistenApoteker, dan bagi

yang tidak memenuhi standarmaupun keamanan yaitu adalah sediaan farmasi yangmempunyai kadar zat berkhasiat di bawah standar yangditetapkan dalam farmacope Indonesia baik itu pembuatantermasuk pengendalian mutu sediaan farmasi,pengamanan, pengadaan, penyimpanan, danpendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat,pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahanobat dan obat tradisional ;Bahwa yang dimaksud tidak memiliki keahlian ataukewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian adalahorang

dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelahmendapat izin edar ;(2) Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harusmemenuhi persyaratanobjektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan ;(3) Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkanpenarikan dari peredaransediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izinedar, yang kemudian terbuktitidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/ataukemanfaatan, dapat disita dandimusnahkan sesuai dengan ketentuan

352/Pid.Sus/2017/PN Blb.Bahwa ia terdakwa AGUS PRIATNA Alias KUYA Bin MAMATMULYANA, pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekira pukul 18.30WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2017 atau pada suatuwaktu dalam tahun 2017 bertempat di Kampung Kebon Manggu Rt.02 Rw.04 Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, atausetidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi

KUYA Bin MAMATMULYANA, pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekira pukul 18.30WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2017 atau pada suatuwakiu dalam tahun 2017 bertempat di Kampung Kebon Manggu Rt.02 Rw.04 Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, atausetidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengan sengaja memproduksi atauHalaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2017/PN Blb.mengedarkan sediaan farmasi

danterdakwa juga tidak memiliki izin dari Pemerintah dan instansi terkaitlainnya, sehingga terdakwa tidak memiliki kewenangan untukmenyimpan dan mengedarkan obat keras jenis HEX YMER;3.Saksi JAJAT SETIA PERMANA, Apt, M.Si, yang dicabakan di persidanganpada pokoknya sebagai Bahwa jabatan ahli saat ini adalah sebagai Pengawas Farmasi danMakanan Ahli Muda Seksi Penyidikan di Balai Besar PengawasanObat dan Makanan Republik Indonesia di Bandung;Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2017

/PN Blb.Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli adalah melaksanakanpemeriksaan dan penyidikan terhadap sarana produksi dan distribusiobat, obat tradisional, kosmetik, pangan dan produk komplimen diwilayah Propinsi Jawa Barat;bahwa tablet kuning bertuliskan mf tersebut termasuk ke dalamproduk sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar karenaberdasarkan Permenkes No. 1010 Tahun 2008 tentang RegsitrasiObat menyatakan bahwa obat yang memiliki izin edar harus memilikipenandaan pada label kemasan yang jelas

dan terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah dan instansiterkait lainnya, sehingga terdakwa tidak memiliki kewenangan untukmenyimpan dan mengedarkan obat keras jenis HEXYMER sedangkanTerdakwa mengetahui mengedarkan obat keras jenis Hexymer tanpa adakeahlian di bidang farmasi dan tanpa ada izin dari Pemerintah atau instansiterkait lainnya adalah merupakan hal yang dilarang oleh hukum dan hasilkeuntungan yang didapat digunakan oleh Terdakwa membli pulsa;Menimbang,bahwa selanjutnya Majelis Hakim

termasuk NarkotikaGolongan I nomor urut 61 Lampiran I Undangundang RI Nomor 35 Tahun 2009 ;Menimbang bahwa, terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat izin untuk jualbeli Narkotika (sabu sabu) tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 38 UU No.35 Tahun 2009 tentang narkotika yang menyebutkan bahwa setiap peredaran narkotikawajib dilengkapi dengan dokumen yang sah dan dalam undang undang No.35 Tahun2009 yang didalam pasal 39 ayat 1 menyebutkan bahwa narkotika hanya dapatdisalurkan oleh Industry Farmasi

, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan21sediaan farmasi sesuai dengaan ketentuan dalam undangundang, dan ayat 2 nyamenyebutkan bahwa Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan penyimpana sediaanfarmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khususpenyaluran Narkotika dari Menteri, dan oleh karena itu perbuatan terdakwa tersebutmerupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika GolonganI bukan tanama;Menimbang bahwa, unsur tanpa hak dan melawan

NarkotikaGolongan I nomor urut 61 Lampiran I Undangundang RI Nomor 35 Tahun 2009 ;Menimbang bahwa, terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat izin untukmemiliki dan menyediakan Narkotika (sabu sabu) tersebut sebagaimana yang dimaksuddalam pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang menyebutkan bahwasetiap peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah dan dalamundang undang No.35 Tahun 2009 yang didalam pasal 39 ayat 1 menyebutkan bahwanarkotika hanya dapat disalurkan oleh Industry Farmasi

, pedagang besar farmasi dansarana penyimpanan sediaan farmasi sesuai dengaan ketentuan dalam undangundang,dan ayat 2 nya menyebutkan bahwa Industri Farmasi, pedagang besar farmasi danpenyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajibmemiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri, dan oleh karena itu perbuatanterdakwa tersebut merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum memiliki,Narkotika Golongan I bukan tanaman;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan

IBRAHIM (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR sebagaimana dalam dakwaan primair; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) Bulan; 3.

AES Nasution No. 3 Marabahan KecamatanMarabahan, Kabupaten Barito Kuala, atau setidaktidaknya di suatu tempatyang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yangberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memiliki izin edar, perbuatan tersebut dilakukan terdakwadengan cara sebagai berikut :Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi ADERIAN NOORdan saksi M.

ADI HIDAYAT, Apt, yang pada pokoknya dibawah sumpahmenerangkan sebagai berikut ;0Bahwa sediaan farmasi menurut UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan adalah meliputi obat, obat tradisional, kosmetik, rontgendan perbekalan kesehatan;Bahwa sediaan farmasi berupa obat, obat tradisional, dan kosmetikayang diedarkan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edarsedangkan obat tradisional yang tidak memiliki izin edar milikterdakwa tersebut diatas adalah termasuk sediaan farmasi yang tidakmemiliki

Terdakwa melakukannya tanpa adapaksaan dan kelalaian (culpa) . 27222222222 2 ==wonnnnnn Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, makamenurut hemat Majelis Hakim unsur dengan sengaja telah terpenuhi.Ad.3 Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimanadimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1): wonnnnnn Menimbang, bahwa unsur memproduksi atau mengedarkan adalahunsur yang bersifat alternatif.

Oleh karena itu termasuk dalam jeniskategori sediaan farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 4UndangUndang No. 36 Tahun 2009.wonnnnnn Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, makamenurut Majelis Hakim unsur mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemiliki izin edar telah terpenuhi.wonnnnnn Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 UndangUndang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telahterpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara

IBRAHIM (Alm) terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGANSENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKIIZIN EDAR sebagaimana dalam dakwaan primair;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu denganpidana penjara selama 3 bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,(Satu Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidakdibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) Bulan;3.

Menyatakan Terdakwa DWI MULYANTO Bin MARYOTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart Kesehatan 2.

Semarang Barat Kota Semarang, atau setidaktidaknya di suatu tempat dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izinedar, yang dilakukan dengan cara:e Pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 sekira pukul 16.00 Wib, saksi SUPRIYADI,S.H. bin SAMIDJO bersama saksi AJI WIJAYANTO bin WIDARTO melakukanpenangkapan terhadap saksi MOCHAMAD FAUZI bin MISNAN di Jl. KumudasmoroKel. Bongsari Kec.

pemeriksaan laboratis 1 (satu) butir dan sisanya 8(delapan) butir adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapimengandung KLORFENIRAMIN MALEAT, BB731/2015/NPF berupa 2 (dua) butirtablet kemasan warna hijau bertuliskan GRANTUSIF, digunakan untuk pemeriksaanlaboratis (satu) butir dan sisanya 1 (satu) butir adalah NEGATIF (tidak mengandungNarkotika / Psikotropika) tetapi mengandung DEXTROMETHORPHAN HBr,GLYCERYL GUAIACOLATE & DIPHENHYDRAMINE HCLTerdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi

tanpaijin edar yaitu apabila seseorang menjual/ mengedarkan sediaan farmasi (Obat, ObatTradisional, Kosmetika dan bahan obat) yang tidak memiliki ijin edar dari BadanPOM, Sedangkan pekerjaan kefarmasian adalah Pekerjaan kefarmasian adalahpembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan,penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obatatas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat danobat tradisional.

Tenaga kesehatan yangdimaksud adalah apoteker yang telah memiliki STRA (Surat Tanda RegistrasiApoteker) dan tenaga teknis kefarmasian yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli madyafarmasi, analis farmasi dan tenaga menengah farmasi/asisten apoteker yang telahmemiliki STRTTK (Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian);Saksi menerangkan bahwa seseorang harus memiliki keahlian dan kewenangan untukdapat menjual atau mengedarkan obat keras;Saksi menerangkan bahwa berdasarkan bentuk pengemasan yang

Menyatakan Terdakwa DWI MULYANTO BinMARYOTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkansebersalah melakukan tindak pidana Dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidaksememenuhi standart Kesehatan2.

ALI BADRUN, terbukti secara sahdan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar melanggar pasal197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam dakwaan Alternatif Keduakami;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa R. MUHAMMAD MUJIB bin R.

Bahwa atas dasar barang bukti tersebut diatas, terdakwa telah melakukan tindakpidana memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi berupa ObatTradisional tanpa ijin edar dan atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 196 dan atau Pasal 197 UndangUndang RI No. 36 tahun2009 tentang Kesehatan.2.

Di Bagian Sub Sie Pengujian Obat tradisional pada kantor yang sama pada tahun2001 s/d 2004 Bahwa sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan di seksi pemeriksaan BBPOM diSemarang pada tahun 2001 s/d 2004. Bahwa jabatan ahli sebagai Kepala Seksi Pemeriksaan tahun 2013 sampaisekarang.

Bahwa sesuai dengan Undang undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentangKesehatan yang dimaksud Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, dan ObatTradisional; Bahwa untuk dapat diedarkan sediaan farmasi yang berupa obat tradisional harustelah memiliki ijin edar; Bahwa yang berwenang memberikan ijin peredaran sediaan farmasi adalahMenteri yang bertanggung jawab dibidang Kesehatan atau instansi kesehatanyang memperoleh pendelegasian (Badan POM RI); Bahwa pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian

mutusediaan farmasi, pengamanan pengadaan, penyimpanan dan disitribusi obat,pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obatserta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NURLIAH BINTI TAJUDDIN, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuki standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan<

Menyatakan bahwa Terdakwa Nurliah Binti Tajudin terbukti secara sahbersalah melakukan tindak pidana Balikpapan "Setiap orang yang dengansengaja memproduksi atau mengedarkan scdiaan farmasi dan / atau alatkesehatan yang tidak memenuki standar dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan , dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal98 ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UURI No.36Tahun 2009 tentang Kesehalan;2.

Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standard, dan / atau persyaratan kKeamanan, khasiatatau kemanfaatan dan mutu.Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.a.

Unsur memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatanyang tidak memenuhi standard, dan / ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu.Menimbang bahwa unsur tersebut sifatnya alternatif, maka apabila salahsatu atau beberapa dari perbuatan tersebut terpenuhi, maka perbuatan yangdilakukan Terdakwa adalah telah terbukti.Menimbang bahwa sediaan farmasi adalah Obat, bahan obat, obattradisional dan kosmestik.

Sus/2019/PN BppMenimbang bahwa peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatanmerupakan kegiatan atau serangkaian kegiatan yang bertujuanmemindahtangankan, menyebarluaskan obat, bahan obat, obat tradisional dankosmestika, jadi yang berhak melakukan peredaran sediaan farmasi dan alatkesehatan hanyalah orangorang tertentu yang memiliki izin dan bagi merekayang mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan tanpa adanya izindinyatakan telah melakukan tindak pidana.Menimbang bahwa perlunya izin mendistribusikan

yang tidakmemenuhi syarat (TMS), melindungi masyarakat dari penyalahgunaan dansalah penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan.Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 543/Pid.