Menyatakan terdakwa DODY HANDOYO Bin GIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tradisional yang tidak memenuhi standar dan mutu pelayanan farmasi. 2.

Menyatakan terdakwa Dody Handoyo Bin Giyanto telah melakukan tindakpidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obattradisional yang tidak memenuhi standar dan mutu pelayanan farmasi,sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat(2) dan atau ayat (3 ) UndangUndang RI No.36 tahun 2009.Halaman 1 dari 22 hal.

farmasi yang ditetapkandengan Peraturan Pemerintah, perobuatan terdakwa Dody Handoyo Bin Giyonotersebut dilakukan dengan cara : Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 September2015 saksl Al Fajri Anwar, saks!

Memproduksi dan atau) mengedarkan sediaan farmasi dan atau alatkesehatan, tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiatatau kemanfaatan dan mutu;Ad. 1. Setiap Orang ;Menimbang, bahwa mengenai unsur pertama, yaitu Setiap Orang yangdimaksud adalah siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwamelakukan tindak pidana.

Memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alatkesehatan, tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan dan mutu ;Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan didepan persidangan denganberdasarkan keterangan saksisaksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwaHalaman 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 1057/Pid.B/2016/PN.

Menyatakan terdakwa DODY HANDOYO Bin GIYANTO telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi berupa obat tradisional yang tidak memenuhistandar dan mutu pelayanan farmasi.Halaman 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 1057/Pid.B/2016/PN. Bdg.2.

Menyatakan Terdakwa Muhammad Hamid bin Zaeni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;

lampirannya; 20222 =Telah mendengar pembacaan dakwaan; Telah mendengar keterangan saksisaksi dan terdakwa; Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan; Telah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum tertanggal30 Juni 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yangmengadili perkara ini memutuskan: 1.Menyatakan Terdakwa NURHAM bin (alm) HADANI, terbukti secarasah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindakpidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi

SUPIANDI als UCIL sebanyak 2 (dua) butir obat jenisTHD dengan harga 1 (satu) butirnya adalah Rp.5.000, (lima ribu rupiah),Hal 5 dari 24 halaman, No. 145/Pid.Sus/2014/PN.Ktb.sehingga keuntungan yang diperoleh terdakwa sebesar Rp.5.000, (limaribu rupiah) per 1 (satu) paketnya, dan terdakwa mengedarkan/menjualobat jenis THD tidak memiliki keahlian atau kewenangan untuk melakukanpraktek kefarmasian baik sebagai apoteker atau asisten apoteker yangharus mempunyai sertifikat uji Kompetensi sebagai tenaga Farmasi

yangmempunyai ijin praktek di sarana pelayanan kesehatan, dan tempatterdakwa mengedarkan/menjual obat jenis THD adalah di rumah terdakwayang merupakan rumah hunian dan bukan merupakan toko obat atauapotek yang telah mempunyai ijin yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatandan mempunyai tenaga ahli farmasi (asisten apoteker) untukmengedarkan sediaan farmasi, dan terdakwa tidak mengetahuipersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu obat jenisTHD, dimana tujuan terdakwa mengedarkan/menjual obat

SURYA WAHYUDI, S.Si., Apt. bin (alm) AMRAH Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidikkepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebutSemuanya Denar; woo noe een nnn nnn noe noe noe ee ee nee eee Bahwa saksi mengetahui bidang kefarmasian dan peraturannyayang berlaku di Indonesia, pengetahuan tersebut saksi peroleh daribangku kuliah untuk mengambil gelar sarjana sains Apoteker; Bahwa maksud dari pekerjaan ke Farmasian adalah perbuatantermasuk pengendalian mutu sediaan farmasi

Untuk narkotikaHalaman 14 dari 25 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN Amtdalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dariMenteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan(Pasal 36 ayat (1) dan (3) UU No. 35 Tahun 2009);Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi,pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, danwajib memiliki izin knusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 ayat (

MUMUR Bin SURYANI (Alm) tidak mendapat izindari yang berwenang karena kapasitas terdakwa dalam perkara ini, bukanlahsebagai Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Sarana Penyimpanan SediaanFarmasi, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Tertentu, serta bukan untuk kepentinganpengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, tetapi untuk dikonsumsi sendirioleh terdakwa.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapatunsur tanpa hak telah terpenuhi;Ad.3.

Untuk narkotikadalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dariMenteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan(Pasal 36 ayat (1) dan (3) UU No. 35 Tahun 2009);Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi,pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, danwajib memiliki izin knusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan(2) UU No. 35 Tahun 2009).

MUMUR Bin SURYANI (Alm) tidak mendapat izindari yang berwenang karena kapasitas terdakwa dalam perkara ini, bukanlahsebagai Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Sarana Penyimpanan SediaanFarmasi, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Tertentu, serta bukan untuk kepentinganpengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, tetapi untuk dikonsumsi sendirioleh terdakwa.Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentinganpelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,sedangkan

Narkotika Golongan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanankesehatan, namun dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan dapat dipergunakanuntuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untukreagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium bukan untuk tujuan komersi,setelah mendapat persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan PengawasObat dan Makanan, serta hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, PedagangBesar Farmasi, Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi, dan Lembaga

Subana berikut barang bukti dibawa kePolres Garut untuk diproses lebih lanjut;Selanjutnya terhadap barang bukti Psykotropika jenis Riklona 2 mg tersebut dilakukanpemeriksaan atau pengujian secara Laboratorium.Bahwa terdakwa menerima penyaluran Psykotropika golongan IV jenis Riklona 2 mgtanpa seijin dari Menteri Kesehatan, Dokter maupun dari Balai POM ataupun daripejabat yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki Pabrik obat serta tidakmempunyai kewenangan untuk menyalurkan kepada pedagang besar farmasi

, apotek,sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitiandan/atau lembaga pendidikan;Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan diBandung tanggal 13 Oktober 2015 Nomor.

, apotek, sarana penyimpanan sediaanfarmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembagapendidikan.b Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lainnya, apotek, saranapenyimpaan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitiandan/atau lembaga pendidikan.c Sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemeritah kepada rumah sakit Pemerintah,puskesmas dan balai pengobatan Pemerintah.Namun pada saat terdakwa menyalurkan psikotropika jenis RIKLONA (Clonazepam)2 mg dengan

Pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanansediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/ataulembaga pendidikan.b. Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lainnya, apotek, saranapenyimpaan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitiandan/atau lembaga pendidikan.c.

DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IJIN EDAR;

HERLIADI bin MANSYAHbeserta seluruh lampirannya;Telah mendengar atau) memperhatikan keterangan SaksiSaksi,pendapat Ahli, Surat dan keterangan Terdakwa;Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang padapokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan1.Menyatakan Terdakwa HERLIADI bin MANSYAH terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

Daha UtaraKabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di depan Puskesmas Negara, atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili,dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal106 ayat (1).

Daha UtaraKabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di depan Puskesmas Negara, atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili,dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98ayat (2) dan ayat (3).

Apt binti BACHRUN (alm)(dibacakan) yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :Bahwa Saksi sebagai ahli dibidang kefarmasian;Bahwa saat ini Ahli menjabat sebagai Kasi Farmasi di Dinas KesehatanKab. Hulu Sungai Selatan yang mana tugas dan wewenang Saksi dalamjabatan tersebut adalah melakukan pengawasan dan pembinaanterhadap peredaran semua obat dan perbekalan kesehatan termasukPsikotropika dan Narkotika pada sarana pelayanan kesehatan milikpemerintah dan swasta diwilayah Kab.

Menyatakan Terdakwa HERLIADI bin MANSYAH telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJAMENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IJINEDAR,2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda terhadap Terdakwasebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila dendatersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;3.

GAMBRENG bin KASERI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan dan pidana denda sebesar Rp.500.000,-- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;3.

Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet double Ltersebut tidak ada ijinnya.

termasuk Narkotika maupun Psikotropikatetapi termasuk Daflar Obat Keras Perbuatan terdakwa sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam pasal 197 (UU) RI No 36 Tahun 2009 TentangkesehatanSubsidair:Bahwa ia terdakwa WAHYU PRIYONO Als GAMBRENG pada Sabtutanggal 16 Mei 2015 sekira jam 20.30 WIB atau setidaktidaknya pada suatuwaktuwaktu lain dalam bulan Mei tahun dua ribu lima belas bertempat di DesaSembon Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, terdakwa dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaaan farmasi

Blitarterdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Satreskoba Blitarkarena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa tabletdouble L kepada saksi Wahyu Dwi Saputra als.

Gembolokarena telah menjual tablet double L kepada Santoso alsBande.Bahwa terdakwa mendapatkan tablet double L dan Anwar alsGambrengBahwa terdakwa menjelaskan bahwa tablet double L yang dijualkepada Wahyu Dwi Putra als Gembolo dengan ciriciri tabletwarna putih tendapat logo LL pada tabletnya dibungkus denganwadah rokokBahwa terdakwa tidak mengetahui standar dan persyaratankeamanan didalam mengedarkan tablet double L yangtermasuk sediaan farmasi dan tergolong obat keras sertaberbahaya serta tidak

GAMBRENG binKASERI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yangtidak memiliki Ijin edar 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama :5 (lima) bulan dan pidana denda sebesar Rp.500.000, (lima ratus riburupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti denganpidana kurungan selama 1 (satu) bulan;3.

Sofyan telah terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" ;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;3.

Jember, atau setidaknya pada suatutempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, Merekayang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut sertamelakukan perbuatan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memiliki izin edarsebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) yaitu sediaan farmasidan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar,perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

DODIK CAHYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa, pada hari Rabu tanggal 2 September 2015 jam 20.30 wib dirumah di depan SMP Negeri 1 Rambipuji, Jember telah melakukanpenangkapan terhadap para terdakwa karena kedapatan mengedarkansediaan farmasi yang tidak memenuhi srandart keamanan dan mutuberupa obat warna putih jenis Trihexyphenidyl (trex) tanpa menggunakanresep dokter ; Bahwa, saat menangkat terdakwa saksi juga mengamankan barangbukti berupa : Trihexyphenidyl (trex

TRIPOMO NUGRAHADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa, pada hari Rabu tanggal 2 September 2015 jam 20.30 wib dirumah di depan SMP Negeri 1 Rambipuji, Jember telah melakukanpenangkapan terhadap para terdakwa karena kedapatan mengedarkansediaan farmasi yang tidak memenuhi srandart keamanan dan mutuberupa obat warna putih jenis Trihexyphenidyl (trex) tanpa menggunakanresep dokter ;Bahwa, saat menangkat terdakwa saksi juga mengamankan barangbukti berupa : Trihexyphenidyl (trex

Sofyan yang identitasselengkapnya sama dengan dakwaan Penuntut Umum, yang dibenarkan olehTerdakwa dan para saksi di persidangan sehingga tidak terjadi kekeliruan orang(error in persona) untuk dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke1 terbukti;Ad. 2 Unsur Dengan sengeaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standart atau persyratan keamanan,khasiat atau kKemanfaatan dan mutu ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur tersebut

: Bahwa, pada hari Rabu tanggal 2 September 2015 jam 20.30 wib di rumah didepan SMP Negeri 1 Rambipuji, Jember, terdakwa telah ditangkap karenakedapatan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi srandartkeamanan dan mutu berupa obat warna putih jenis Trihexyphenidyl (trex)tanpa menggunakan resep dokter ; Bahwa, saat menangkat terdakwa saksi juga mengamankan barang buktiberupa : Obat Trihexyphenidyl (trex), warna putin sebanyak 21 (dua puluhsatu) bungkus tiap bungkusnya berisi 4 (empat) butir

Tole terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda Rp.1.000.000,- subsidair 2 (dua) bulan penjara

Tole terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemiliki izin edar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal196 UndangUndang Rl. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatansebagaimana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Achmad Faudji als.

Kesehatan ataunone nwennnnnn= Bahwa ia terdakwa ACHMAD FAUDJI Als TOLE pada hari Minggutanggal 15 April 2017 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaktidaknya pada waktulain yang masih dalam bulan April dalam tahun 2017 bertempat di dalam rumahdi Dsn.Kapasan Rt.21 Rw.05 Ds.Sidokare Kec.Sidoarjo Kab.Sidoarjo atausetidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukumPengadilan Negeri Sidoarjo, telah melakukan tindak pidana setiap orang yangdengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

Unsur dengan sengajamemproduksiataumengedarkansediaanfarmasi dan/ataualat kesehatan;Mengingat unsur dalam pasal ini bersifat alternatif dan jika terpenuhisalah satunya saja sudah terbukti kami tidak perlu membuktikan semuaunsurnya namun hanya kami buktikan unsur yang paling sesuai denganperbuatan yang dilakukan terdakwa dengan sengaja mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izinedar.Yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi menurut Pasal 1 Angka 4 UU.Rl.

No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah : Sediaan farmasi adalahobat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.Sedangkan yang dimaksud dengan Obat menurut Pasal 1 Angka 8 UU.Rl.

Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.Menyatakan Terdakwa ACHMAD FAUD4JI Als TOLE terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDengan sengajamengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemiliki izin edar2.

Menyatakan terdakwa DIAN SUSANTO BIN SUCIPTO tersebut dimuka terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak mempunyai ijin edar ;2. Menghukum terdakwa DIAN SUSANTO BIN SUCIPTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Subsidair selama 1 (satu) bulan kurungan ;3.

Bahwa terdakwa tidak berhak menjual obatobatan tersebut diatas karenaterdakwa tidak mempunyai ijin edar dan terdakwa tidak memiliki keahlian dankewenangan di sarana kesehatan yang berizin dibidang farmasi, namun terdakwatetap menjualnya karena mengharapkan keuntungan untuk mencukupi kebutuhanhidup seharihari. Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Polres jemberuntuk proses penyidikan lebih lanjut.

ABDUL MUNIF.Bahwa latar belakang pendidikan ahli adalah Sekolah Farmasi dan sekarang ahlibekerja sebagai Staf Seksi Pembiayaan Kesehatan pada Dinas KesehatanKabupaten Jember dan ahli tahu tentang obat jenis Dextromethorphan danTrihexiphenidil; Bahwa obat jenis Dextromethorphan tergolong obat bebas terbatas yang berkasiatmenekan pusat batuk yang tidak berdahak sesuai dosisnya.

Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi danatau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.Ad. 2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasidan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.

Sukorambi, Kab.Jember, karena telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhistandart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutuserta tidak memiliki izin edar.

Menyatakan terdakwa DIAN SUSANTO BIN SUCIPTO tersebut dimuka terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkansediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak mempunyai Ijin edar ;112. Menghukum terdakwa DIAN SUSANTO BIN SUCIPTO oleh karena itu denganpidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 300.000, (tigaratus ribu rupiah) Subsidair selama 1 (satu) bulan kurungan ;3.

SENEWI bersamasama dengan TerdakwaBUDIHARTONO pada hari Senin tanggal 11 April 2016 sekitar pukul 11.00wib, atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2016, bertempatdi Jalan Raya di Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Jember, Terdakwa SENEWI bersama dengan terdakwaBUDI HARTONO telah melakukan, atau turut serta melakukan Perbuatan yangdengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

SENEWI bersamasama dengan Terdakwa BUDIHARTONO pada hari Senin tanggal 11 April 2016 sekitar pukul11.00 WIB, atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulanApril 2016, bertempat di Jalan Raya di Kecamatan SumberbaruKabupaten Jember, atau setidak tidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember,Terdakwa SENEWI bersama dengan Terdakwa BUDI HARTONOtelah melakukan, atau turut serta melakukan Perbuatan yang dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan dan multu ;3.

dan/atau alat Kesehatan harus memenuhi syaratsyarat yangHalaman 9 dari 14 Putusan Nomor : 477/Pid.Sus/2016/PN.Jmrditentukan Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang Nomor 36 Tahun2009 tentang Kesehatan menyebutkan :e Ayat (2) : Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dankewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah,mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiatobat.e Ayat(3) : Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan,promosi, pengedaran sediaan farmasi dan

BUD HARTONO,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaTanpa hak dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi;2. Menjatuhkan pidana kepada I. SENEWI dan Terdakwa Il. BUDIHARTONO oleh karena itu dengan pidana penjara masingmasingselama 4(empat) bulan dan pidana denda masingmasing sejumlah Rp.200.000, ( dua ratus ribu rupiah).dengan ketentuan apabila pidanadenda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama. 1(satu) bulan ;3.

2011;Pengadilan Negeri tersebut ;e Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ; ;e Setelah mendengar keterangan saksisaksi keterangan terdakwa serta memperhatikanbarang bukti yang diajukan dipersidangan ;Setelah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntutagar Pengadilan Negeri Kediri berkenan memutuskan halhal sebagai berikut :1 Menyatakan terdakwa RODIK Bin SUBAKIR bersalah melakukan tindak pidanaTanpa keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi

dengandakwaan tunggal tertanggal 28 Pebruari 2011 Nomor : PDM35/KDIRI/02/2011 yangberbunyi sebagai berikut :Bahwa terdakwa Rodik Bin Subakir pads hari Rabu tanggal 19 Januari 2011 sekitar jam22.00 Wib also setidaktidaknya pads suatu waktu tertentu dalam tahun 2011, bertempat di rumahLingkungan Pagut Kelurahan Blabak Kecamatan Pesantren Kota Kediri also setidak tidaknyaditempat yang masih dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Kediri, dengan sengaja tanpakeahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi

satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi , maka terpenuhi pulaunsur kedua ini;Menimbang , bahwa dalam pasal 98 ayat 2 UU No.36 tahun 2009 disebutkan sebagaiberikut: Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan,10menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiatobat;Menimbang , bahwa dalam pasal 98 ayat 3 UU No.36 tahun 2009 disebutkan sebagaiberikut: Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaransediaan farmasi

dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yangditetapkan dengan Peraturan Pemerintah ;Menimbang , bahwa adapun fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan,berdasarkan keterangan saksisaksi yang bersesusaian dengan keterangan terdakwa dan barangbarang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, adalah sebagai berikut:Bahwa terdakwa ditangkap karena telah mengedarkan obat keras jenis dobel L; Bahwa saya ditangkap pada hari Rabu , tanggal 19 Januari 2011

Terdakwa bersikap sopan di persidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan;eTerdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannyayang melanggar hukum;Mengingat pasal 196 UU No.36 tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan dengan perkara ini ;M EN GA DILTI:12131 Menyatakan Terdakwa RODIK Bin SUBAKIR terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana tanpa keahlian dan tanpa kewenangan dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi

Menyatakan terdakwa MOH.ANSORI Alias AAN Alias CENDET Bin ABDUL KOLIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDART DAN MUTU ; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;3.

Menyatakan bahwa terdakwa MOH.ABSORI Alias AAN Alias CENDETBin ABDUL KOLIK bersalah melakukan tindak pidana tanpa memilikikeahlian dan kewenangan dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan mutu sebagaiaman diatur dan diancam pidana dalampasal 196 UU No.36 tahun 2009 tentang kesehatan ;2.

Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2)dan ayat (8) ;Ad.1.Unsur setiap orang ;Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam sistempertanggung jawaban pidana dalam tindak pidana umum yang diatur dalamKUHP adalah menunjuk subyek hukum orang, yaitu setiap orang yang mampumempertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak sedang tergangguingatannya

keterangan terdakwa serta memperhatikanbarang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa dengansadar atas kemauannya sendiri telah melakukan tindak pidana seperti yangdidakwakan diatas dan Terdakwa juga sangat mengerti bahwa tindak pidanayang dilakukannya adalah salah dimana Terdakwa menyesali perbuatannya ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakimberpendapat unsur dengan sengaja telah terbukti dan terpenuhi ;Ad.3.Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

dan alatkesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yangaitetapkandengan Peraturan Pemerintah ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 4 PeraturanPemerintah RI Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasidan Alat Kesehatan yang dimaksud dengan peredaran adalah setiap kegiatanatau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi danalat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, ataupemindahtanganan ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta

adalah miliknya yangdigunakan untuk transaksi pil double L, Terdakwa tidak ada ijinnya untukmenjual atau mengkonsumsi pil double L tersebut karena Terdakwa bukanapoteker, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu)buah HP merk Xiomi Redmi 2 warna hitam Terdakwa menyatakan barang buktitersebut adalah milik Terdakwa yang ditemukan pada waktu penangkapanterhadap Terdakwa ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakimberpendapat unsur mengedarkan sediaan farmasi

Menyatakan Terdakwa Agus Priyanto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki izin edar sebagaimana dalam dakwaan pertam primair;2.

Berdasarkanketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentangPekerjaan Kefarmasian, bahwa kegiatan pengadaan, penyimpanan danpenyaluran obat dan/atau bahan obat merupakan pekerjaan kefarmasian.Pekerjaan kefarmasian harus dilakukan oleh orang yang memilikikeahlian di bidang farmasi dan kewenangan sesuai peraturan danketentuan yang disebut tenaga kefarmasian, terdiri dari Apoteker danTenaga Teknis Kefarmasian (Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi,Analis Farmasi, Tenaga Menengah Farmasi

dan Alat Kesehatan adalahsetiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran dan ataupenyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangkaperdagangan, bukan perdagangan atau pemindahan tanganan.

Membantu Pimpinan dalam menyiapkan bahan norma, standar,prosedur, dan kriteria terkait pengelolaan obat publik diInstalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota;2. Menyiapkan datadata terkait pengelolaan obat publik diInstalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk dipergunakan dalam perumusan kebijakan pengelolaan obat publik;3. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan Pimpinan;Halaman 65 dari 93 Putusan Nomor 1502/Pid.Sus/2016/PN Bks Bahwa setiap industri kefarmasian harus ada ijin.

Mencocokkan faktur dengan sediaan farmasi yang diterima. Mencakup: kKesesuaian nama sediaan farmasi dan alat kesehatan, jumlah,kebenaran harga, keutuhan kemasan, kebenaran label, tanggalkadaluwarsa. Memberi paraf/tanda tangan dan stempel pada faktur penerimaansediaan farmasi dan alat kesehatan (ditandatangi sebagai tandaterima). Menginformasikan kepada distributor apabila terjadi ketidak sesuaianagar dilakukan perbaikan.

, mengolah,membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alatkesehatan ;Menimbang, bahwa yang dimaksud mengedarkan menurut Pasal 1angka 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 1998tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan adalah setiapkegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaanfarmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukanperdagangan, atau pemindahtanganan;Menimbang, bahwa yang dimaksud sediaan farmasi menurutPasal

Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, Ahli dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa HAMIDI terbukti bersalah melakukantindak pidana yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untukmelakukan praktik kefarmasian dalam Pengadaan, Penyimpanan danPendistribusian Sediaan Farmasi

Bahwa terdakwa selaku Pemilik / Penanggung Jawab Toko ObatInti Sari ada memiliki izin Toko Obat dan Terdakwa mengaku menjualatau mendistribusikan sediaan farmasi berupa obat keras daftar Gtersebut karena permintaan dari masyarakat disekitar Toko terdakwa,sedangkan terdakwa tidak boleh menjual obat keras Daftar G karenaselain terdakwa bukan seorang apoteker yang memiliki keahlian dibidangHalaman 8 dari 28 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN.

dan toko milik terdakwa bukanbergerak dibidang farmasi melainkan hanya toko obat biasaBahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 9 November2017 Jam 16.00 Wib yang beralamat JI.

Bahwa terdakwa menerangkan bahwa orang sales mulaimenawarkan Obat Keras Daftar G kepada terdakwa HAMIDI sejaktahun 2013.Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut : Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan ini Karena terdakwatelah menjual obat obatan keras daftar G tanpa dilengkapi suratketerangan keahlian Farmasi dan toko milik terdakwa bukanbergerak dibidang farmasi melainkan hanya toko obat biasa Bahwa terdakwa ditangkap pada

dan Asisten Apoteker;Menimbang, bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun2009 Pasal 1 ayat 23 yaitu pada fasilitas produksi, fasilitas distribusi ataupenyaluran sediaan farmasi harus memiliki Surat Izin Kerja (SIK) dariDepartemen Kesehatan;Menimbang, bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun2009 pada Pasal 1 ayat 1 Pekerjaan Farmasi adalah pembuatan termasukpengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanandan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat

ITA Binti ASPAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA ;2.

TA Binti ASPAN (Alm) terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana"Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang Tidak Memiliki IzinEdar sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pasal 197 jo. 106 UUNomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa RITA HARTATI Als.

Unsur Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi danatau Alat Kesehatan ;3. Unsur yang Tidak Memiliki Izin Edar ;4. Unsur Sebagai Orang yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut SertaMelakukan ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut :Ad.1.

menurut hukum dan sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Memproduksi adalah suatuproses atau cara untuk membuat atau menghasilkan sesuatu benda yang akandigunakan ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mengedarkan adalahmemberikan atau menyampaikan atau memperjual belikan sesuatu benda kepadaorang lain ;Menimbang, bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obattradisional dan kosmetika (Vide Pasal 1 angka 4 Undangundang RI Nomor 36Tahun 2009

Unsur yang Tidak Memiliki Izin Edar ;Menimbang, bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapatdiedarkan setelah mendapat izin edar (Vide Pasal 106 ayat (1) Undangundang RINomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan) ;Menimbang, bahwa pemerintah berwenang mencabut izin edar danmemerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatanyang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhipersyaratan mutu dan atau keamanan dan atau kemanfaatan ;Menimbang, bahwa dari fakta

Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP dengan kwalifikasi melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJAMENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKIIZIN EDARYANG DILAKUKAN SECARA BERSAMASAMA ;Menimbang, bahwa dari faktafakta yang diperoleh selama di persidangandalam perkara ini, tidak ditemukan halhal yang dapat melepaskan terdakwa daripertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dariperbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf,karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa

tersendiri) pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2008 sekira pukul 14.00 WIB atausekitar waktu itu setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 bertempat diterminal 2 D kedatangan Internasional Bandara SoekarnoHatta Tangerang Banten atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum PengadilanNegeri Tangerang, telah mengekspor atau mengimpor psikotropika selain yangditentukan dalam Pasal 16, ekspor atau Impor psikotropika hanya dapat dilakukanoleh pabrik obat atau pedagang besar farmasi

Apt selaku pemeriksa yang melakukan pengujian dan diketahui SES PusatLaboratorium Forensik Bareskrim Polri BUDIONO, ST, serta pemeriksaan Badan POMRI Nomor Po.0701921.009 tanggal 08 Januari 2009, yang didapat hasil pemeriksaansebagai berikut : Barang bukti : Kristal warna putih kode 1 sampai dengan 49 ; Hasil : Positif Ketamin ; Kesimpulan : Barang bukti berupa Kristal warna putih kode sampai dengan 49adalah Ketamin. ; ~ Bahwa Terdakwa memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi berupaobat atau

bahan obat yang tidak memenuhi syarat farmakope Indonesia dan atau bukuHal. 8 dari 18 halaman Perk No. 119/PID/2009/PT.BTN.standar lainnya tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum karenaTerdakwa tidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang untuk memproduksi dan ataumengedarkan sediaan farmasi berupa obat atau bahan obat yang tidak memenuhi syaratfarmakope Indonesia dan atau buku standar lainnya yang berupa 49 (empat puluhsembilan) bungkus plastik bening masingmasing berisikan kristal

obat yang tidak memenuhi syarat farmakope Indonesia dan atau bukustandar lainnya tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum karenaTerdakwa tidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang untuk memproduksi dan ataumengedarkan sediaan farmasi berupa obat atau bahan obat yang tidak memenuhi syaratfarmakope Indonesia dan atau buku standar lainnya yang berupa 49 (empat puluhsembilan) bungkus plastik bening masingmasing berisikan kristal warna putih denganberat seluruhnya 2.942 gram dengan

Menyatakan Terdakwa WANG CHENG CHUNG bersalah melakukantindak pidana bersekongkol atau bersepakat mengimpor psikotropika dansecara bersamasama mengedarkan sediaan farmasi berupa obat atau bahanobat yang tidak memenuhi syarat farmakope Indonesia dan atau bukustandar lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a UU RINo.5 Tahun 1997 jo.

Menyatakan terdakwa MUHAMMAD EKO HADI WIBOWO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan mutu; 2.

Menyatakan terdakwa MUHAMMAD EKO HADI WIBOWO. bersalahmelakukan tindak pidana tanpa memiliki keahlian atau kewenangan,dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/alatkesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana diatur dan diancamdalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;2.

Jombangatau setidaktidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Jombang, dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/ ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiatatau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 196 UU RI No.36Tahun 2009, tentang kesehatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan carasebagai berikut :Awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016 sekitar jam 18.30 wib terdakwa di SMSSdr.

EKOalias KODOK dengan cara memesan sebanyak 3 plastik masing 2berisi 1000 butir dengan harga Rp. 690.000, ;Bahwa terdakwa menjual pil double tersebut seharga Rp. 300.000,per 1000 butir;Bahwa terdakwa tidak memiliki pendidikan dan pengetahuandibidang farmasi;Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa memiliki dan mengedarkanpil double tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;2.

EKOalias KODOK dengan cara memesan sebanyak 3 plastik masing 2berisi 1000 butir dengan harga Rp. 690.000, ;Bahwa terdakwa menjual pil double tersebut seharga Rp. 300.000,per 1000 butir;Bahwa terdakwa tidak memiliki pendidikan dan pengetahuandibidang farmasi;Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa memiliki dan mengedarkanpil double tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;3.

Menyatakan terdakwa MUHAMMAD EKO HADI WIBOWO telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hakdengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhistandart dan mutu;2. Menjatuhnkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebuttidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;3.

- Menyatakan terdakwa AHMAD BASOFI bin SUPARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar ; - Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 9 (sembilan) bulan dan pidana denda sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;- Menetapkan lamanya

Menyatakan terdakwa AHMAD BASOFI bin SUPARMAN terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dankemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu pasal 196 UU RINo.36 tahun 2009 tentang Kesehatan ;2.

Supratman Gang Wiliam RT.03 RW.03 Kec Mayangan KotaProbolinggo, atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, dengan sengaja memproduksiatau mengedarkan sediaan farmasi tidak memenuhi standar dan/atau persyaratankeamanan, melaksanakan kefarmasian tanpa memiliki keahlian dan kewenangan,Perbuatan ia terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :e Bahwa berdasarkan informasi masyarakat bahwa ada kegiatan jual belliobatobat

tersebut di atasadalah benar tablet dengan bahan aktif Trineksifenidil HCL mempunyai efek sebagaianti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk DaftarObat Keras ;e Setelah menangkap terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polisiuntuk diproses secara hukum, dari penangkapan tersebut terdakwa tidakdapat menunjukkan ijin untuk mengedarkan pil Trihexyphenidyl dan pilDextro dari pejabat yang berwenang dan tidak memiliki keahlian dankewenangan untuk mengedarkan sediaan farmasi

Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan danmutu;ad. 1.

Unsur Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu ; Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidangan telahdiperoleh kenyataan sebagai berikut : Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2012 sekira jam 19.00 Wib di JI. Wr.Supratman Gg.

M E N G A D I L I :

• Menyatakan terdakwa NANANG RAGIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu

• Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NANANG

Mlg40 (empatpuluh) butir dengan harga Rp.60.000, (enam puluh riburupiah) dan pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 sekira pukul15.00 Wib sebanyak 3 (tiga) TIK Pil double L yang berisi 30 (tigapuluh)butir dengan harga Rp.45.000, (empat puluh lima ribu rupiah).e Bahwa perbuatan terdakwa yang dengan sengaja mengedarkansediaan farmasi berupa Pil double L yang tidak memiliki izin edartelah melanggar ketentuan Pasal 106 Ayat (1) UU No.36 Tahun 2009tentang Kesehatan yaitu sediaan farmasi hanya dapat

MIgBahwa perbuatan terdakwa yang dengan sengaja mengedarkansediaan farmasi berupa Pil double L yang tidak memenuhi standarddan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan danmutu telah melanggar ketentuan Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RINo. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dikarenakan terdakwa tidakmemiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan,mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yangberkhasiat obat yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.Bahwa sample

Far :Menurut saksi orang yang mempunyai kewenangan mendistribusikan obatpada pasien adalah Dokter, Apoteker dan Asisten Apoteker ;Persyaratan untuk dapat menjadi penyalur / distributor obat atau farmasiada Apoteker penangung jawab serta ketentuan lain yang sesuai denganperaturan perundangundangan ;Seseorang yang tidak memiliki ijin dari Dinas Kesehatan tidak bolehmendistribusikan obat atau sediaan farmasi kepada orang lain ;Bahwa pada dasarnya obat yang berdar di masyarakat harus teregritasi diBPOM

dan alatkesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkandengan Peraturan Pemerintah;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baikberupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa danadanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah diperoleh fakta hukumsebagai berikut Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menjual Pil Doubel L kepada ANDIWIJAYA dan juga kepada orang lain .

ANDI WIJAYAdengan disepakati harga tertentu ;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah barangbukti berupa : 30 (tiga puluh ) butir pil double Ltermasuk dalam sediaan farmasi dan / atau alat Kesehatan ?